Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul SH MH. Dengan suara lantang di hadapan massa, Lamsiang menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan yang melanda berbagai wilayah di Sumatera—khususnya Sumatera Utara—tidak bisa lagi dipandang sebagai bencana biasa.

“Ini bukan sekadar banjir musiman. Ini bencana besar yang merenggut nyawa, menghancurkan rumah rakyat, memutus jalan dan jembatan, serta meluluhlantakkan sawah dan ladang. Jika negara tidak hadir secara serius, maka negara telah gagal melindungi rakyatnya,” tegas Lamsiang dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, Lamsiang didampingi sejumlah tokoh dan elemen masyarakat, di antaranya Johan Merdeka (Ketua Umum Satu Betor), Ahmad Rizal (Ketua LSM Penjara Indonesia), Ustadz Martono dari FKIB, serta Wage Nainggolan, mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan luasnya dukungan publik terhadap tuntutan penetapan Bencana Nasional.

Kerugian Triliunan, Daerah Tak Mampu Menanggung

Lamsiang menguraikan secara rinci alasan mengapa penetapan Bencana Nasional menjadi keharusan. Ia mengutip rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebutkan total kerugian akibat bencana di Sumatera mencapai Rp51 triliun.

“Kalau kita bagi secara kasar, Sumatera Utara saja menanggung sekitar Rp17 triliun. Pertanyaannya, dari mana uang sebesar itu bisa ditanggung daerah?” ujarnya.

Ia kemudian membandingkan angka kerugian tersebut dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Menurut Lamsiang, Dana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara hanya sekitar Rp100 miliar, sementara kabupaten dan kota terdampak seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga rata-rata hanya memiliki anggaran sekitar Rp10 miliar.

“Kalau semuanya dikumpulkan, paling juga sekitar Rp150 miliar. Ditambah kemungkinan bantuan lain, andaikan menjadi Rp500 miliar, itu tetap tidak sebanding dengan kebutuhan puluhan triliun. Ini fakta, bukan opini,” katanya disambut sorak massa.

Tuntutan Keras BRR dan Usut Perusak Lingkungan

Atas dasar itu, Horas Bangso Batak menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah pusat. Pertama, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan bencana banjir di Sumatera sebagai Bencana Nasional. Kedua, meminta pembentukan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) seperti pada masa pasca-tsunami Aceh dan Nias, dengan alokasi anggaran sekitar Rp100 triliun.

“BRR adalah solusi yang pernah berhasil. Aceh dan Nias bisa bangkit karena ada BRR. Sumatera hari ini membutuhkan langkah luar biasa, bukan kebijakan setengah-setengah,” ujar Lamsiang.

Tuntutan ketiga adalah penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan perusak lingkungan. Lamsiang menegaskan bahwa bencana yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari praktik perusakan hutan dan lingkungan yang dibiarkan selama bertahun-tahun.

“Kami minta perusahaan perusak lingkungan ditangkap, diadili, dan dihukum. Mereka juga harus mengganti kerugian rakyat dan negara. Jangan rakyat kecil terus yang jadi korban,” katanya.

Kritik Keras Pernyataan Pejabat

Dalam orasinya, Lamsiang juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah pernyataan pejabat yang dinilai tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Ia menyesalkan adanya anggapan bahwa bencana di Sumatera hanya “ramai di media sosial”.

“Faktanya, ribuan rumah hanyut dan hancur. Sawah dan ladang rusak. Jalan dan jembatan putus. Bahkan ribuan orang meninggal, tertimbun, hanyut, dan sampai hari ini belum ditemukan. Ini bukan cerita media sosial, ini tragedi kemanusiaan,” tegasnya.

DPRD Sumut Nyatakan Dukungan

Di hadapan ratusan massa aksi, Anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai NasDem, Pdt. Berkat Kurniawan Laoly, didampingi Fajri Akbar dari Partai Demokrat, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban bencana.

Pdt. Berkat menyatakan sepakat bahwa pemerintah pusat harus menetapkan bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional dan mendukung pembentukan BRR untuk mempercepat pemulihan. Pernyataan politik yang disampaikannya di hadapan massa pun menjadi perhatian serius peserta aksi.

Aksi Damai, Tuntutan Ditandatangani

Meski diguyur hujan, aksi berjalan tertib dan damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Di akhir kegiatan, perwakilan massa aksi dan anggota DPRD Sumut menandatangani dokumen tuntutan bersama yang berisi desakan penetapan Bencana Nasional, pembentukan BRR, serta penindakan tegas terhadap perusak lingkungan.

Setelah kesepakatan tersebut, ratusan massa Horas Bangso Batak dan elemen masyarakat lainnya membubarkan diri dengan tertib. Namun, satu pesan ditegaskan sebelum aksi berakhir: rakyat Sumatera akan terus bersuara hingga negara benar-benar hadir untuk korban bencana.(Red)

Melihat meluasnya skala kerusakan dan timbulnya krisis kemanusiaan yang akut, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara mendesak Presiden untuk segera menetapkan status Bencana Nasional.

Wakil Ketua Bidang Politik GMNI Sumut, Rojunjun Ariandi, S.Hut., menyatakan bahwa kekayaan alam Sumut—mulai dari kawasan tambang, pembangkit listrik, hingga hutan alam—adalah aset nasional yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran, bukan sumber penderitaan bagi rakyat.

Ia menegaskan, bencana yang terjadi adalah konsekuensi dari pengelolaan yang abai terhadap daya dukung lingkungan.

> “Alam Sumatera Utara adalah aset nasional yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran rakyat, bukan sumber derita.

Ketika pengelolaan dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, keselamatan warga, dan keberlanjutan ekosistem, maka yang hadir bukan kesejahteraan, melainkan ancaman,” ujar Rojunjun dalam keterangan persnya.

GMNI Sumut menilai, situasi darurat saat ini telah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani secara mandiri.

Akses jalan antarwilayah yang terputus total akibat longsor dan banjir bandang telah menyebabkan puluhan ribu warga di daerah terisolasi mulai kesulitan mendapatkan makanan dan kebutuhan pokok.

Lebih lanjut, Rojunjun Ariandi menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan yang menunjukkan betapa parahnya krisis logistik di lapangan.

Kondisi miris ini ditandai dengan mulai munculnya aksi penjarahan di beberapa lokasi terdampak buntut dari keterlambatan logistik

> “Ini sudah bukan sekadar bencana alam biasa. Ketika rakyat mulai menjarah makanan untuk bertahan hidup, itu artinya negara sudah terlambat hadir.

Insiden penjarahan ini adalah cerminan pilu dari krisis kemanusiaan dan kelaparan yang tak terhindarkan akibat lambatnya distribusi bantuan,” tegasnya.

bencana berulang adalah bukti nyata kegagalan negara dalam pengendalian alih fungsi lahan dan penegakan hukum terhadap aktivitas perusakan lingkungan.

Oleh karena itu, penetapan status Bencana Nasional adalah langkah mendesak yang harus diambil untuk mencegah tragedi ini membesar menjadi krisis keamanan dan kelaparan massal.

“Penetapan Status Bencana Nasional akan memungkinkan pengerahan seluruh sumber daya pusat secara cepat dan terkoordinasi. Ini penting untuk segera membuka akses jalan, memastikan logistik masuk, serta memulihkan listrik dan komunikasi di lokasi terisolasi,” jelas Rojunjun.

GMNI Sumut mendesak Presiden untuk hadir secara penuh dan memastikan bahwa kekayaan alam nasional tidak lagi dibayar dengan air mata, kerusakan ekologi, dan korban jiwa.

Mereka juga menyerukan agar pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap semua izin konsesi yang disinyalir berkontribusi terhadap bencana ekologis di Sumatera Utara.(Arif)

Sarwani mengungkapkan bahwa masyarakat di daerah terdampak banjir dan longsor saat ini sangat membutuhkan bantuan makanan pokok, sembako, serta obat-obatan. Ia menyebutkan bahwa proses distribusi logistik ke sejumlah wilayah yang terisolasi masih mengalami hambatan berat.

“Kami menyaksikan video yang beredar, terlihat masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah terpaksa menjarah toko-toko seperti Indomaret dan Alfamart karena bantuan sembako belum juga tiba. Ini menunjukkan betapa daruratnya keadaan di lapangan,” tegas Sarwani.

Menurutnya, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara dan panglima dalam kondisi darurat untuk mengambil langkah cepat, terukur, dan menyeluruh agar situasi bisa segera dipulihkan.

“Kami dari Sumatera Utara memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar segera menetapkan status siaga bencana nasional, supaya penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Aceh, hingga Sumatera Barat membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah pusat,” lanjutnya.

Sarwani juga meminta Presiden untuk menggerakkan seluruh stakeholder terkait, termasuk kementerian, lembaga penanganan bencana, hingga Dinas Sosial, agar memastikan bantuan menjangkau masyarakat terdampak tanpa hambatan.

“Kami berharap pemerintah pusat segera turun tangan penuh, mengerahkan semua sumber daya agar kondisi di wilayah-wilayah terdampak dapat kembali normal secepatnya,” tutup Sarwani Sagian.(PR/red)