Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan komisariat HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Formatur Ketua Umum Terpilih HMI Cabang Labuhanbatu Raya Periode 2025–2026 Baginda Sagala, serta narasumber Kanda Al-Ustadz Sabaruddin Pohan, S.Sos., dan Kanda Doly Ahmad Tarmizi Simanjuntak, ST., MM. Hadir pula Ketua Umum HMI Komisariat Sekawasan Cabang Labuhanbatu Raya serta para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Ketua Umum HMI Komisariat Al-Kautsar Sabilillah Periode 2025–2026, Dharma Yuda, menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin dan narasumber. Ia mengajak peserta untuk menyimak materi dengan baik serta menjadikannya refleksi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Formatur Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Terpilih, Baginda Sagala, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya dialog publik tersebut. Ia juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam memilih pemimpin adalah dinamika yang wajar dan menjadi bagian dari kedewasaan organisasi. “Perbedaan bukan alasan untuk terpecah belah, tetapi menjadi keindahan yang mematangkan kita dalam mencapai tujuan HMI,” ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, doa, dan penutup.(Arif)

GP Ansor Sumut: Dialog Dibutuhkan untuk Merespons Perbedaan Pandangan

Sekretaris PW GP Ansor Sumut, Edy Harahap, menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar untuk membuka ruang dialog terbuka di tengah berbagai tanggapan publik.

“Di masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra. Karena itu GP Ansor Sumut mengundang para narasumber agar kebijakan ini dapat dibahas secara jernih dan komprehensif,” ujarnya.

Abdul Kholik M.Si: Perbedaan Pendapat Merupakan Dinamika Demokratis

Narasumber dari GP Ansor, Abdul Kholik, M.Si., menilai keberagaman pandangan merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi.

“Perbedaan pandangan itu hal biasa. Yang terpenting, kita memahami kebijakan ini secara objektif,” katanya.

Akademisi: Forum Diskusi Perlu Terus Dihidupkan

Akademisi Dr. Rahman Tahir, M.I.P., mengapresiasi GP Ansor karena menyediakan ruang diskusi yang menurutnya mulai jarang ditemui di kalangan pemuda.

“Saya bangga menjadi narasumber. Diskusi seperti ini penting, dan GP Ansor termasuk organisasi pemuda yang responsif terhadap isu-isu kebijakan,” ungkapnya.

Dalam pemaparannya, Rahman juga mengulas pandangan sebagian masyarakat mengenai salah satu tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yakni Jenderal Soeharto, yang dinilai memiliki kontribusi pada pembangunan nasional di masa pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa penilaian publik terhadap tokoh tersebut beragam dan menjadi bagian dari dinamika sejarah.

Tokoh Masyarakat: Kontribusi Pasca Kemerdekaan Juga Perlu Dihargai

Tokoh masyarakat Sumut, Dr. Solahuddin Harahap, MA, menekankan pentingnya menghargai seluruh pahlawan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

“Penetapan pahlawan bukan hanya didasarkan pada perjuangan melawan penjajah, tetapi juga kontribusi dalam menjaga keutuhan negara setelah kemerdekaan,” jelasnya.

Tokoh Pemuda: Keputusan Perlu Dilakukan Secara Hati-hati

Pandangan berbeda disampaikan oleh tokoh pemuda milenial, Harma Saragih, M.Si., yang menilai proses penetapan pahlawan nasional harus dilakukan secara cermat.

“Saya melihat keputusan ini perlu kehati-hatian. Sejumlah tokoh, termasuk Soeharto, masih menyisakan catatan historis menurut sebagian masyarakat. Jangan sampai keputusan ini dipersepsikan bernuansa politik,” ujarnya.(Red)