Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menerima dan berdialog dengan massa aksi BEM USU serta elemen masyarakat di halaman Gedung DPRD Sumut, Senin (16/6/2026).

Kehadiran pimpinan legislatif di tengah aksi tersebut menjadi bentuk nyata keterbukaan DPRD Sumut dalam menerima, mendengarkan, serta menindaklanjuti berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Aksi penyampaian aspirasi yang merupakan bagian dari gerakan nasional itu menyoroti berbagai persoalan perekonomian yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, DPRD Sumut memilih membuka ruang dialog dengan para peserta aksi agar setiap masukan dapat disampaikan secara langsung kepada para wakil rakyat.

Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka, tertib, dan kondusif. Erni Ariyanti Sitorus menerima sembilan poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat. Seluruh aspirasi tersebut didengarkan secara seksama, disertai diskusi yang konstruktif mengenai berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Di hadapan massa aksi, Erni menegaskan komitmen DPRD Sumut untuk menjalankan fungsi representasi masyarakat dengan mengawal setiap aspirasi sesuai mekanisme serta kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif daerah. Menurutnya, seluruh tuntutan yang diterima tidak akan berhenti sebatas seremoni penerimaan, melainkan akan dihimpun, dipelajari, dan dikaji secara komprehensif sebelum diteruskan kepada pihak-pihak terkait di tingkat pusat, termasuk DPR RI, guna memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Seluruh aspirasi ini kami terima dengan baik dan akan kami teruskan kepada DPR RI untuk menjadi perhatian bersama. Kami juga mengapresiasi adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang telah menyampaikan pendapat secara santun, tertib, dan damai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi yang sehat,” ujar Erni di hadapan peserta aksi.

Ia juga menekankan bahwa DPRD Sumut senantiasa membuka diri terhadap berbagai masukan yang bersifat konstruktif. Menurutnya, kritik, saran, maupun aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan energi penting bagi lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan secara lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Lebih lanjut, Erni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga iklim demokrasi yang sehat melalui penyampaian pendapat secara bertanggung jawab, mengedepankan dialog, serta menghormati aturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap aspirasi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi dan langkah konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung dengan pengamanan aparat berwenang dan berjalan aman, tertib, serta kondusif. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Kondisi tersebut mencerminkan kedewasaan berdemokrasi dari seluruh pihak, baik peserta aksi maupun penyelenggara negara, sehingga aspirasi mahasiswa dan masyarakat dapat diterima, didengar, serta diperjuangkan melalui jalur kelembagaan yang tersedia.

Melalui pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Utara menegaskan posisinya sebagai rumah aspirasi rakyat yang siap menjembatani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Komunikasi yang terbangun antara mahasiswa, masyarakat, dan lembaga legislatif diharapkan menjadi langkah awal untuk menghadirkan solusi yang lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara.(Red)

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan komisariat HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Formatur Ketua Umum Terpilih HMI Cabang Labuhanbatu Raya Periode 2025–2026 Baginda Sagala, serta narasumber Kanda Al-Ustadz Sabaruddin Pohan, S.Sos., dan Kanda Doly Ahmad Tarmizi Simanjuntak, ST., MM. Hadir pula Ketua Umum HMI Komisariat Sekawasan Cabang Labuhanbatu Raya serta para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Ketua Umum HMI Komisariat Al-Kautsar Sabilillah Periode 2025–2026, Dharma Yuda, menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin dan narasumber. Ia mengajak peserta untuk menyimak materi dengan baik serta menjadikannya refleksi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Formatur Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Terpilih, Baginda Sagala, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya dialog publik tersebut. Ia juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam memilih pemimpin adalah dinamika yang wajar dan menjadi bagian dari kedewasaan organisasi. “Perbedaan bukan alasan untuk terpecah belah, tetapi menjadi keindahan yang mematangkan kita dalam mencapai tujuan HMI,” ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, doa, dan penutup.(Arif)

GP Ansor Sumut: Dialog Dibutuhkan untuk Merespons Perbedaan Pandangan

Sekretaris PW GP Ansor Sumut, Edy Harahap, menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar untuk membuka ruang dialog terbuka di tengah berbagai tanggapan publik.

“Di masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra. Karena itu GP Ansor Sumut mengundang para narasumber agar kebijakan ini dapat dibahas secara jernih dan komprehensif,” ujarnya.

Abdul Kholik M.Si: Perbedaan Pendapat Merupakan Dinamika Demokratis

Narasumber dari GP Ansor, Abdul Kholik, M.Si., menilai keberagaman pandangan merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi.

“Perbedaan pandangan itu hal biasa. Yang terpenting, kita memahami kebijakan ini secara objektif,” katanya.

Akademisi: Forum Diskusi Perlu Terus Dihidupkan

Akademisi Dr. Rahman Tahir, M.I.P., mengapresiasi GP Ansor karena menyediakan ruang diskusi yang menurutnya mulai jarang ditemui di kalangan pemuda.

“Saya bangga menjadi narasumber. Diskusi seperti ini penting, dan GP Ansor termasuk organisasi pemuda yang responsif terhadap isu-isu kebijakan,” ungkapnya.

Dalam pemaparannya, Rahman juga mengulas pandangan sebagian masyarakat mengenai salah satu tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yakni Jenderal Soeharto, yang dinilai memiliki kontribusi pada pembangunan nasional di masa pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa penilaian publik terhadap tokoh tersebut beragam dan menjadi bagian dari dinamika sejarah.

Tokoh Masyarakat: Kontribusi Pasca Kemerdekaan Juga Perlu Dihargai

Tokoh masyarakat Sumut, Dr. Solahuddin Harahap, MA, menekankan pentingnya menghargai seluruh pahlawan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

“Penetapan pahlawan bukan hanya didasarkan pada perjuangan melawan penjajah, tetapi juga kontribusi dalam menjaga keutuhan negara setelah kemerdekaan,” jelasnya.

Tokoh Pemuda: Keputusan Perlu Dilakukan Secara Hati-hati

Pandangan berbeda disampaikan oleh tokoh pemuda milenial, Harma Saragih, M.Si., yang menilai proses penetapan pahlawan nasional harus dilakukan secara cermat.

“Saya melihat keputusan ini perlu kehati-hatian. Sejumlah tokoh, termasuk Soeharto, masih menyisakan catatan historis menurut sebagian masyarakat. Jangan sampai keputusan ini dipersepsikan bernuansa politik,” ujarnya.(Red)