Hal itu disampaikan mantan Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, SE., M.AP., saat memberikan paparan di hadapan media yang tergabung dalam Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Sumatera Utara, pada acara Refleksi Akhir Tahun bertema “Menjelang Satu Tahun Wali Kota Rico Waas, Adakah Medan Berubah?” yang digelar di Dara Kupi, Jl. Darussalam Jl. Gajah Mada No.simpang, Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (31/12/25).

Acara Refleksi Akhir Tahun tersebut dibuka Ketua DPW IMO Indonesia Sumut H. Nuar Erde, dan dipandu Wakil Sekretaris DPW IMO Sumut Amirsyam, serta dihadiri pengurus dan awak media.

Medan Satu Data Dinilai Belum Tampak Realisasinya

Dalam paparannya, Aulia menilai program Medan Satu Data sebenarnya sudah tercantum dalam visi Wali Kota Medan Rico Waas. Namun, pada penjabaran tujuh misi utama, ia belum melihat langkah yang jelas untuk merealisasikan program tersebut.

“Medan Satu Data ada dalam visi Wali Kota, tetapi pada implementasi program belum terlihat bagaimana itu diwujudkan. Padahal pendokumentasian data digital masyarakat sangat penting agar publik bisa mengakses berbagai program Pemko Medan, termasuk bantuan sosial, sehingga tepat sasaran dan tidak dimanipulasi oknum di lapangan,” ujar Aulia.

Founder Aulia Rachman Institut ini juga menegaskan bahwa sistem data terintegrasi akan membantu mencegah kebocoran anggaran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan data yang rapi dan akurat, pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Aulia menyebut visi Wali Kota Medan adalah mewujudkan Medan BERTUAH (Berbudaya, Energik, Ramah, Tertib, Unggul, Aman, dan Humanis) yang inklusif, maju, dan berkelanjutan menuju Medan Satu Data. Namun, menurutnya, hingga memasuki akhir tahun pertama kepemimpinan, konsep tersebut belum tampak terimplementasi nyata.

“Sebagai warga kota, kita punya tanggung jawab mendukung keberhasilan Wali Kota. Kami siap berkontribusi jika dibutuhkan,” tegasnya.

Pengelolaan Anggaran Juga Disorot

Selain isu data kependudukan, forum ini juga menyoroti tata kelola anggaran Pemko Medan tahun 2025 yang dinilai belum optimal. Beberapa pembicara menilai masih terdapat program yang tidak sesuai kebutuhan publik.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah polemik tender Festival Semarak Akhir Tahun Dinas Pariwisata Medan dengan nilai HPS Rp1,2 miliar yang sempat dibuka, dibatalkan karena kondisi bencana, lalu kembali ditayangkan dalam waktu singkat.

Peneliti anggaran, Elfenda, menyebut kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya manajemen perencanaan.

“Ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi bentuk kecerobohan perencanaan. Apalagi kegiatan seremonial semacam ini tidak dianjurkan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sementara masyarakat tengah menghadapi bencana,” ujarnya.

Narkoba dan Kriminalitas Jadi Tantangan Serius

Pembicara lain, Nasrullah, M.Pd., MH, menyoroti persoalan maraknya peredaran narkoba di Kota Medan yang menempatkan kota ini sebagai pengguna narkoba tertinggi di Sumatera Utara, bahkan berdampak pada posisi Sumut di peringkat nasional.

Menurutnya, meskipun kepolisian gencar melakukan penindakan, tanpa dukungan anggaran dari Pemko Medan, upaya pemberantasan tidak akan efektif. Ia juga mengaitkan tingginya angka kriminalitas dengan kesenjangan ekonomi, terutama di wilayah Medan Utara yang dinilai masih tertinggal dalam pembangunan.

“Ini menjadi PR besar Wali Kota Medan ke depan. Data yang objektif dan akurat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” katanya.

Acara refleksi kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif yang menghadirkan berbagai pandangan dari aktivis, akademisi, dan jurnalis mengenai tantangan dan harapan terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan ke depan.(Red)