“Sejak awal proses Muswil berjalan sesuai mekanisme organisasi. Hasan Basri tidak terdaftar sebagai calon ketua dalam kontestasi tersebut. Karena itu, sangat disayangkan apabila kemudian muncul klaim kepemimpinan yang tidak sesuai dengan aturan organisasi,” ujar Irham.

Ia menjelaskan bahwa meskipun saat ini terdapat dinamika dan perbedaan pandangan di tingkat pusat, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menciptakan dualisme kepemimpinan di tingkat wilayah, khususnya di Sumatera Utara.

“Kami berharap KAMMI Sumatera Utara tetap berada dalam satu garis kepemimpinan organisasi yang sah. Jangan sampai organisasi yang dibangun dengan semangat perjuangan kader justru ditarik ke dalam kepentingan kelompok maupun kepentingan politik tertentu,” tegasnya.

Terkait laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang telah dibawa ke ranah hukum, PW KAMMI Sumut menilai persoalan tersebut merupakan bagian dari dinamika internal organisasi yang telah disalahpahami. Pihaknya membantah tuduhan pengeroyokan sebagaimana yang berkembang dan menyatakan merasa dirugikan oleh narasi yang beredar di ruang publik.

“Pasca kejadian sebenarnya sudah ada upaya komunikasi dan mediasi. Namun proses tersebut tidak berjalan karena pihak tertentu memilih membawa persoalan ini ke ruang publik. Kami melihat ada upaya membangun opini yang dapat merugikan nama baik organisasi,” katanya.

PW KAMMI Sumut menegaskan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta semua pihak mengedepankan fakta serta tidak menjadikan persoalan internal organisasi sebagai komoditas politik.

Dalam kesempatan yang sama, PW KAMMI Sumut juga menilai kinerja Kapolrestabes Medan selama ini berjalan baik dan profesional. Menurut Irham, hal itu terlihat dari pelayanan publik maupun pengamanan berbagai kegiatan masyarakat yang berlangsung secara humanis dan kondusif.

“Kami melihat kepemimpinan Kapolrestabes Medan saat ini telah menjalankan tugas dengan baik. Polri harus terus didukung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

PW KAMMI Sumut juga menyoroti langkah sejumlah pihak yang membawa persoalan organisasi hingga ke Mabes Polri dengan membangun narasi mengenai pencopotan Kapolrestabes Medan. Menurut Irham, langkah tersebut sangat disayangkan karena berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan adanya kelompok tertentu yang membawa persoalan internal organisasi lalu mengaitkannya dengan kinerja aparat kepolisian. Apalagi sampai muncul narasi mengenai pencopotan Kapolrestabes Medan. Hal tersebut menunjukkan ketidakdewasaan dalam menyikapi dan menyelesaikan dinamika organisasi,” ujarnya.

Irham menilai narasi tersebut muncul akibat tidak dipahaminya mekanisme organisasi maupun substansi persoalan secara utuh. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila dinamika internal organisasi dijadikan dasar untuk menilai kinerja aparat kepolisian.

“Jangan karena tidak memahami dinamika internal organisasi kemudian kegaduhan tersebut dikaitkan dengan kegagalan Kapolrestabes Medan. Masyarakat Kota Medan tentu dapat menilai berbagai kerja dan langkah progresif yang telah dilakukan Polrestabes Medan dalam menjaga kondusivitas kota,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap institusi negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kritik harus disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan tidak dibangun dari konflik internal organisasi yang kemudian diarahkan menjadi opini terhadap kinerja aparat.

Di akhir pernyataannya, PW KAMMI Sumut mengajak seluruh kader dan keluarga besar KAMMI untuk kembali mengedepankan nilai persaudaraan, musyawarah, dan menjaga marwah organisasi.

“Kami mengajak seluruh kader untuk mengedepankan semangat ukhuwah, musyawarah, dan kedewasaan dalam berorganisasi. Persatuan organisasi harus menjadi prioritas bersama demi menjaga marwah dan keberlangsungan perjuangan KAMMI,” tutup Irham.

Versi ini lebih layak untuk dikirim ke media karena alurnya lebih rapi, kutipan tidak berulang, dan fokus pada tiga isu utama: legitimasi kepemimpinan, klarifikasi persoalan internal organisasi, serta penegasan dukungan terhadap kinerja Kapolrestabes Medan.(Red)

Meninggalkan Kekacauan, Beralih Mengatur Aturan
Kepindahan KSH ke posisi SC memicu kritik keras dari internal organisasi. Bukan tanpa alasan, posisi ini dianggap sangat strategis karena berperan langsung dalam menyusun aturan main, menentukan kriteria calon, serta mengarahkan jalannya Konwil. Banyak kader menilai langkah tersebut bukan sekadar perpindahan tugas, melainkan upaya “mencari tempat aman” agar dapat mengatur jalannya proses demi keuntungan pribadi.

Jejak Mundur dan Tuduhan Ambisi Jabatan
Tudingan bahwa KSH hanya berorientasi pada kekuasaan semakin menguat. Rekam jejaknya yang pernah mengundurkan diri dari kepengurusan PW PII Sumsel periode 2021–2023 kembali diungkit. Sejumlah kader melihat pola yang sama: KSH pergi ketika tanggung jawab berat, namun kembali ketika peluang jabatan tinggi terbuka lebar.

“Ini taktik yang sangat kentara. Dia meninggalkan tanggung jawab OC yang berantakan, lalu masuk ke SC untuk mengatur jalannya sidang demi ambisi pribadinya. PW PII Sumsel tidak butuh pemimpin yang hanya lihai bersiasat tapi minim komitmen,” ujar Krisna, Ketua Umum PD PII PALI.

Krisis Kepercayaan di Tubuh Kader
Perpindahan KSH ke SC di tengah berbagai kegagalan agenda organisasi dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap profesionalitas dan komitmen berorganisasi. Mentalitas haus jabatan dikhawatirkan akan menciderai nilai demokrasi dan keadilan di tubuh PII Sumsel.

Krisna menyerukan agar kader melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja SC agar tidak berubah menjadi alat politik praktis. “Kami butuh pemimpin yang turun langsung, yang berjuang di lapangan, bukan sosok yang hobi mundur lalu kembali hanya untuk mengatur skenario kekuasaan,” tegasnya.(Red)