Dinas Pendidikan Sumut – Pers News

Cipayung Plus Sumut Minta Relawan Politik Jaga Etika dan Stabilitas Pemerintahan

redaksi — Wed, 20 May 2026 19:37:49 +0000

MEDAN|PERS.NEWS– Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari KAMMI, IMM, GMNI, PMII, dan PMKRI memberikan tanggapan terkait pernyataan Relawan Bobylovers Sumut mengenai dugaan praktik monopoli proyek pengadaan meubelair di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Cipayung Plus Sumut menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Sumatera Utara. Menurut mereka, setiap dugaan penyimpangan anggaran maupun penyalahgunaan kewenangan harus diusut secara transparan dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Namun, mereka mengingatkan agar seluruh pihak, termasuk relawan politik, tidak membangun opini liar maupun stigma negatif yang dapat mencederai jalannya pemerintahan Bobby Nasution tanpa disertai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami sepakat bahwa setiap tindak pidana KKN harus diusut tuntas. Namun, penyampaian tuduhan di ruang publik harus didukung data dan bukti yang jelas agar tidak menimbulkan fitnah serta kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar perwakilan Cipayung Plus Sumut.

Cipayung Plus juga mengingatkan seluruh elemen relawan dan kelompok pendukung pemerintah untuk tetap menjaga etika dalam komunikasi publik. Kritik dan pengawasan dinilai sebagai bagian penting dari demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif, proporsional, dan tidak tendensius.

“Kami berharap Relawan Bobylovers Sumut tetap tenang dan bijak dalam menyikapi persoalan ini. Jangan sampai muncul persepsi publik bahwa ada pihak-pihak yang berbicara secara vulgar di media hanya karena kepentingan tertentu tidak terpenuhi. Kami percaya relawan Bobylovers memiliki komitmen menjaga marwah pemerintahan yang baik,” lanjutnya.

Selain itu, Cipayung Plus Sumut menilai kinerja Alexander Sinulingga dalam memimpin Dinas Pendidikan Sumatera Utara sejauh ini cukup baik dan menunjukkan adanya berbagai upaya pembenahan di sektor pendidikan.

Menurut mereka, sejumlah program dan langkah pembenahan tata kelola pendidikan yang dilakukan saat ini perlu diapresiasi secara objektif. Karena itu, kritik terhadap Dinas Pendidikan Sumut diharapkan tidak diarahkan menjadi serangan personal maupun pembentukan opini yang belum terbukti kebenarannya.

“Kami melihat ada upaya-upaya perbaikan di tubuh Dinas Pendidikan Sumut di bawah kepemimpinan Alexander Sinulingga. Tentu jika ada dugaan pelanggaran harus diproses secara hukum, tetapi jangan sampai terjadi pembunuhan karakter ataupun framing negatif yang belum tentu benar,” tegas Cipayung Plus Sumut.(Red)

DUGAAN PUNGUTAN DI SMAN 1 SUNGGAL MENGUAT, DINAS PENDIDIKAN DIMINTA TURUN TANGAN

redaksi — Fri, 16 Jan 2026 11:23:32 +0000

DELI SERDANG|PERS.NEWS – SMAN 1 Sunggal kini menjadi sorotan publik menyusul munculnya dugaan praktik pungutan terhadap siswa dan wali murid. Salah satu pungutan yang dipersoalkan adalah iuran bulanan yang disebut-sebut mencapai Rp130.000 per siswa.

Sejumlah orang tua murid mengeluhkan adanya pungutan tersebut karena dinilai memberatkan dan dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan jumlah siswa yang cukup besar, total dana yang terkumpul setiap bulan diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PEMARAD-SU, Ilham Arifin, meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara segera melakukan audit menyeluruh di SMAN 1 Sunggal.
“Kami menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pungutan Rp130.000 per siswa setiap bulan. Jika pungutan ini dilakukan tanpa mekanisme yang jelas, maka harus ditelusuri secara transparan,” ujar Ilham, Jumat (16/1/2026).

Menurutnya, pungutan di sekolah negeri seharusnya bersifat sukarela, tidak mengikat, dan memiliki dasar aturan yang jelas.
“Jika ada indikasi pemaksaan atau pengutipan dana yang tidak sesuai regulasi, itu merupakan pelanggaran yang harus ditindak,” tegasnya.

PEMARAD-SU juga mendesak agar Dinas Pendidikan segera membentuk tim investigasi serta melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Selain itu, aparat penegak hukum diminta ikut memantau apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana.

Pihak Sekolah Belum Memberi Klarifikasi

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMAN 1 Sunggal maupun Kepala Sekolah Asron Batubara belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pungutan tersebut.

Upaya konfirmasi yang dilakukan media melalui telepon dan pesan singkat belum mendapat respons. Demikian pula pihak komite sekolah belum memberikan keterangan.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diharapkan segera turun tangan guna memastikan kebenaran informasi ini, sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Kami hanya ingin persoalan ini diperiksa secara objektif. Jika tidak ada pelanggaran, harus dijelaskan. Namun jika terbukti ada penyimpangan, maka wajib ditindak tegas,” tutup Ilham.

Media ini akan terus berupaya memperoleh klarifikasi dari pihak terkait dan mengikuti perkembangan kasus tersebut secara berimbang.(IA)

PW IPA Sumut Dukung Penuh Program Internet Gratis Pemprov Sumut: Dorong Digitalisasi Pendidikan di Sekolah

redaksi — Wed, 12 Nov 2025 10:26:54 +0000

MEDAN | PERS.NEWS — 11 November 2025 Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PW IPA) Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang akan merealisasikan akses internet gratis di tingkat SMA, SMK, hingga SLB. Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan akses digital dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Ketua PW IPA Sumut, Ahmad Irham Tajhi, menilai kebijakan ini sejalan dengan semangat transformasi digital dan visi besar pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

“Kami PW IPA Sumut sangat mendukung program pemerintah, khususnya Pemprov Sumut, yang akan merealisasikan internet gratis di SMA, SMK, hingga SLB. Ini merupakan kemajuan penting dalam digitalisasi dunia pendidikan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Irham Tajhi, Selasa (11/11/2025).

Irham menambahkan, akses internet gratis bukan hanya soal kemudahan koneksi, tetapi juga peluang bagi pelajar untuk memperluas wawasan dan kemampuan literasi digital.

“Dengan akses internet gratis, siswa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk belajar, mencari informasi, dan mengembangkan keterampilan digital mereka. Ini investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan Sumatera Utara,” tuturnya.

Program Nyata Pemprov Sumut

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diketahui telah merealisasikan program internet gratis di 66 sekolah melalui pembiayaan APBD Sumut tahun 2025, dan berencana memperluas jangkauan ke 97 sekolah tambahan pada tahap berikutnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alex Sinulingga, menjelaskan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan berbasis teknologi dan pemerataan akses digital di seluruh daerah.

“Kami berharap program ini dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan memperluas akses digital bagi siswa di Sumatera Utara, khususnya di wilayah yang selama ini sulit menjangkau layanan internet,” kata Alex.

Dorong Inklusi Digital dan Pemerataan Pendidikan

Program internet gratis ini diharapkan dapat memperkuat inklusi digital di lingkungan pendidikan, membuka akses bagi siswa di daerah terpencil, serta mendukung proses belajar daring yang lebih efektif.

PW IPA Sumut menegaskan siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak sekolah untuk memastikan program ini berjalan optimal serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pelajar.

“Kami akan terus mendukung dan mengawal pelaksanaan program ini. Pendidikan yang merata dan digitalisasi sekolah adalah fondasi masa depan bangsa,” tutup Irham Tajhi.(SPT)