Dalam aksinya, GPMI menyampaikan keprihatinan atas dugaan keterlibatan oknum guru dalam tindakan yang dinilai mencederai nilai-nilai pendidikan. Mereka menegaskan bahwa lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman, bermartabat, dan menjunjung tinggi etika, terutama bagi peserta didik.

SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan selama ini dikenal sebagai salah satu sekolah favorit di Kabupaten Deli Serdang. Namun, munculnya dugaan tersebut dinilai mencoreng citra dunia pendidikan dan perlu ditangani secara serius oleh pihak berwenang.

Keterangan: Pemasangan Spanduk Oleh Gerakan Pelajar Mahasiswa Indonesia (GPMI)

Koordinator Aksi GPMI, Zainal Abidin, dalam orasinya mendesak agar dugaan pelecehan seksual dan pungli yang melibatkan oknum guru segera diusut secara transparan dan profesional.

“Kami meminta aparat dan instansi terkait untuk menindaklanjuti dugaan ini secara serius. Jika terbukti, kami mendesak agar oknum guru yang terlibat diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar Zainal.

GPMI juga menyoroti peran pimpinan sekolah yang dinilai memiliki tanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan di lingkungan sekolah. Mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen sekolah, termasuk kepala sekolah, apabila terbukti terjadi pembiaran.

Zainal menambahkan, pihaknya akan melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Deli Serdang dan Dinas Pendidikan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons yang jelas.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan, Daulat Siregar, belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan yang disampaikan oleh massa aksi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh penjelasan dan keberimbangan informasi.(Red)

Sumber : Gerakan Pelajar Mahasiswa Indonesia (GPMI) Menurut Nya Sudah Terkonfirmasi ke pihak Terkait

Bagi generasi muda Sumatera Utara, khususnya di Kepulauan Nias, akses sekolah gratis pada jenjang SMA/SMK ibarat “barang mewah”. Terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran dan tantangan geografis Nias sebagai kawasan terluar Sumut. Karena itu, hadirnya kebijakan sekolah gratis menjadi secercah harapan bagi ribuan pelajar yang selama ini terkendala biaya pendidikan.

Dengan nada penuh optimisme, Stefanus—yang juga menjabat Wakil Bendahara KNPI Sumut—menyampaikan dukungannya.

“Ini harus kita kawal dan wajib kami sukseskan. Sebagai putra Nias, kami bangga Gubernur Sumut memberi perhatian kepada daerah kami. Kami juga layak mewujudkan mimpi-mimpi kami,” ujar Stefanus, Jumat (21/11/2025), di sebuah gerai kopi di Medan.

Stefanus, kader GMKI Medan, menegaskan bahwa dukungan ini bukan bentuk pencitraan. Ia melihat secara objektif bahwa dimulainya sekolah gratis dari Nias dapat menjadi langkah efektif memutus rantai angka putus sekolah yang selama ini cukup tinggi.

Menurut data akhir 2024, Kabupaten Nias menghadapi banyak faktor penyebab putus sekolah, seperti buruknya kondisi jalan menuju fasilitas pendidikan, listrik yang belum merata, sarana prasarana sekolah yang kurang memadai di daerah terpencil, kompetensi guru yang belum optimal, hingga tingginya angka kemiskinan.

Akibatnya, dari sekitar 150 ribu penduduk Kabupaten Nias, rata-rata tingkat pendidikan masih didominasi lulusan SD—sebuah indikator ketertinggalan yang akut.

Karena itu, kata Stefanus, langkah Gubernur Bobby yang terlebih dulu membenahi aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan merupakan terobosan besar.

“Sebelum menetapkan program sekolah gratis, Gubernur terlebih dulu memudahkan akses menuju sekolah. Ini langkah visioner. Sebelumnya belum pernah terjadi,” tegasnya.

Mulai awal 2026, lebih dari 41 ribu siswa SMA/SMK di Kepulauan Nias tidak lagi dibebani biaya SPP—beban yang selama ini tidak hanya menekan ekonomi orangtua, tetapi juga memengaruhi psikologis siswa.

Program PUBG dibuat Bobby Nasution sebagai langkah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah dengan tantangan geografis ekstrem dan keterbatasan fasilitas.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia,” pungkas Stefanus.

Sementara itu, Kadisdik Sumut Alexander Sinulingga menyampaikan bahwa setelah zona Kepulauan Nias, program PUBG akan diperluas ke wilayah lainnya di Sumut. Zona Pantai Barat dijadwalkan menyusul pada 2027, Dataran Tinggi pada 2028, dan Pantai Timur selesai pada 2029.

Alexander menegaskan bahwa seluruh pembiayaan PUBG untuk siswa SMA, SMK, dan SLB negeri akan dibiayai sepenuhnya dari APBD Sumut. Perhitungan anggaran diklaim dilakukan secara matang agar tepat guna dan tidak menimbulkan pemborosan.