Rombongan DPP HBB dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, SH., MH. , dan diterima oleh Kepala Kantor Wilayah DitjenPAS Sumatera Utara, Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si., didampingi jajaran Pejabat Utama (PJU) Kanwil DitjenPAS Sumut.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPD HBB Sumut Thomson Parapat, SH., Sekretaris DPD HBB Sumut Ganda Pasaribu, SH., Ketua DPC HBB Deli Serdang M. Sitindaon, Sekretaris DPC HBB Kota Medan Amos Hutapea, Wakil Bendahara HBB Kota Medan Michael P. Manurung, SH., serta Aria Angkola dari DPP HBB Bidang Media dan IT.

Kunjungan ini bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan institusi pemasyarakatan dalam mendukung proses pembinaan warga binaan agar mampu kembali menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah pembinaan yang telah dilakukan DitjenPAS Sumut. Menurutnya, berbagai program yang dijalankan saat ini menunjukkan perkembangan yang positif dan semakin berorientasi pada pembentukan karakter, peningkatan keterampilan, serta kesiapan warga binaan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

“HBB melihat adanya perubahan yang nyata dalam pola pembinaan warga binaan. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya memberikan pembinaan mental dan spiritual, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang dapat menjadi modal kehidupan setelah bebas nanti. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” ujar Lamsiang.

Ia menegaskan bahwa HBB sebagai organisasi sosial kemasyarakatan siap mendukung berbagai program pembinaan yang bertujuan menciptakan warga binaan yang mandiri, produktif, serta memiliki kesempatan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala Kanwil DitjenPAS Sumut Yudi Suseno menyambut baik kunjungan DPP HBB dan mengapresiasi perhatian yang diberikan terhadap dunia pemasyarakatan.

Menurut Yudi, keberhasilan pembinaan warga binaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat.

“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk membantu mengubah stigma yang masih melekat terhadap warga binaan. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan kesempatan kedua setelah menjalani proses pembinaan,” ungkap Yudi.

Lebih lanjut, Yudi menjelaskan bahwa berbagai program pembinaan yang dijalankan DitjenPAS telah menghasilkan banyak perubahan positif. Namun, masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi penghukuman, tetapi juga fungsi pembinaan dan pemberdayaan.

Dalam kesempatan tersebut, Yudi juga mengajak HBB untuk ikut mendukung Program Desa Binaan dan berbagai program reintegrasi sosial lainnya yang bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, serta mempersiapkan diri kembali ke lingkungan sosial setelah masa pidana berakhir.

Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menciptakan warga binaan yang memiliki kompetensi, rasa percaya diri, dan kemampuan beradaptasi ketika kembali ke tengah masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi wadah bertukar pikiran mengenai pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mendukung pembinaan pemasyarakatan yang humanis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Melalui silaturahmi ini, HBB dan DitjenPAS Sumut berharap dapat membangun kerja sama yang lebih erat di masa mendatang, khususnya dalam mendukung program pemberdayaan, pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta reintegrasi sosial warga binaan agar mampu kembali menjadi bagian yang produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kunjungan ini menjadi bukti bahwa semangat kolaborasi dan kepedulian sosial merupakan kunci penting dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya membina, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya harapan dan masa depan yang lebih baik bagi setiap warga binaan.(Red)

Ketua GMRH, Erlangga Putra mengatakan bahwa informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu ditindaklanjuti secara profesional dan objektif oleh pihak berwenang. Menurutnya, klarifikasi resmi sangat diperlukan untuk mencegah munculnya spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan.

“Informasi yang beredar saat ini masih bersifat dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu, kami meminta pihak terkait melakukan verifikasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Erlangga dalam keterangannya, Kamis.

Ia menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut tidak terbukti, maka penjelasan resmi perlu disampaikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebaliknya, jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, maka proses penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut Erlangga, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut individu tertentu, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan implementasi kebijakan pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan.

GMRH juga menyoroti pentingnya penerapan program  “Zero HP, Zero Narkoba, dan Zero Penipuan Online” yang selama ini menjadi salah satu fokus pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Program tersebut, menurutnya, harus dijalankan secara konsisten untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi merusak integritas institusi.

“Kami mendorong agar dilakukan pemeriksaan terhadap mekanisme pengawasan, sistem pengamanan, serta pengendalian internal yang diterapkan di Lapas Kelas I Medan. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan,” katanya.

Lebih lanjut, GMRH meminta Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap kinerja Kalapas dan KPLP sebagai bentuk pengawasan institusional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan.

Namun demikian, GMRH mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses pemeriksaan berlangsung. Hingga saat ini, belum terdapat hasil pemeriksaan resmi yang dapat membuktikan kebenaran informasi yang beredar terkait dugaan tersebut.

“Masyarakat tentu berharap proses klarifikasi dan pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan. Dengan demikian, fakta yang sebenarnya dapat diketahui dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan tetap terjaga,” tutup Erlangga.

Sampai berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Lapas Kelas I Medan maupun Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara terkait informasi yang beredar. Media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi yang berimbang sesuai prinsip Kode Etik Jurnalistik.(Red)