DPP GMNI – Pers News

Sumatera Gelap Gulita, DPP GMNI Tuntut Copot Dirut PLN

redaksi — Sat, 23 May 2026 05:45:12 +0000

JAKARTA |PERS.NEWS— Pemadaman listrik massal (total blackout) yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Pulau Sumatera pada Jumat malam (22/5/2026) memicu kecaman keras dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI).

Pemadaman total yang memutus aliran listrik di wilayah Sumatera Bagian Utara hingga Sumatera Bagian Tengah, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, hingga sebagian Sumatera Barat, dinilai menjadi bukti rapuhnya infrastruktur energi nasional di bawah tata kelola PT PLN (Persero).

Kronologi Kejadian

Pukul 18.44 WIB – Titik Awal Gangguan
Gangguan terjadi pada jalur transmisi Rumai–Muaro Bungo berkapasitas 275 kV. Jalur tersebut merupakan salah satu tulang punggung utama interkoneksi “tol listrik” Sumatera yang menghubungkan pasokan antarwilayah.

Pukul 18.45–18.50 WIB – Efek Domino (Cascading Failure)
Putusnya jalur transmisi utama memicu ketidakseimbangan beban (load imbalance) secara ekstrem dan cepat. Subsistem Sumatera Bagian Utara kehilangan sinkronisasi frekuensi dengan subsistem lainnya.

Sistem proteksi otomatis kemudian melakukan pemutusan darurat pada sejumlah gardu induk dan pembangkit guna melindungi generator dari potensi kerusakan akibat lonjakan tegangan (voltage surge).

Pukul 19.00 WIB – Total Blackout
Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan sebagian Sumatera Barat mengalami pemadaman total. Aktivitas rumah tangga, fasilitas publik, jaringan telekomunikasi akibat BTS kehilangan daya, hingga kegiatan ekonomi di kota-kota besar seperti Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, dan Padang lumpuh pada jam sibuk (peak hours).

Pukul 19.30 WIB hingga selesai – Pemulihan Bertahap
Tim teknis PLN mulai melakukan proses black start atau penyalaan ulang pembangkit secara bertahap disertai pengujian gardu induk transmisi. Proses normalisasi diperkirakan memerlukan waktu 6–8 jam guna menghindari kejutan beban susulan yang berpotensi memperluas kerusakan jaringan.

GMNI: Ini Ancaman Serius Ketahanan Nasional

Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas H. Silalahi, menilai peristiwa ini bukan sekadar gangguan teknis sektoral, melainkan ancaman serius terhadap ketahanan nasional dan stabilitas kawasan strategis.

“Pulau Sumatera adalah urat nadi ekonomi nasional yang berhadapan langsung dengan jalur geopolitik global Selat Malaka. Ketika sistem kelistrikan satu pulau bisa lumpuh total dalam hitungan menit hanya karena satu titik transmisi rontok, ini adalah alarm bahaya. Ini membuktikan manajemen PLN dikelola secara amatir tanpa visi mitigasi risiko yang matang,” tegas Andreas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat malam.

Menurutnya, surplus cadangan daya (reserve margin) yang selama ini diklaim PLN tidak akan berarti apabila jaringan transmisi tidak memiliki keandalan memadai.

Ia menilai sistem interkoneksi Sumatera terlalu bergantung pada satu koridor utama tanpa dukungan jalur cadangan (looping) yang kuat. Akibatnya, ketika satu jalur utama terganggu, sistem langsung kolaps secara menyeluruh.

Sikap DPP GMNI

Merespons dampak pemadaman yang dirasakan jutaan masyarakat Sumatera, DPP GMNI menyampaikan sejumlah tuntutan:

Mendesak Presiden RI turun tangan langsung
Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap cetak biru ketahanan energi nasional, khususnya di luar Pulau Jawa.
Menuntut pencopotan Direktur Utama PLN
DPP GMNI menilai pimpinan PLN harus bertanggung jawab atas dugaan kegagalan sistemik yang menyebabkan pemadaman massal berulang.
Kompensasi otomatis bagi pelanggan terdampak
PLN diminta memberikan ganti rugi secara transparan dan tanpa birokrasi rumit, terutama kepada pelaku UMKM yang mengalami kerugian ekonomi.

Rekomendasi Solusi

Solusi Jangka Pendek: Audit dan Transparansi

Pemerintah melalui Kementerian ESDM diminta membentuk tim independen untuk mengaudit sistem proteksi dan mekanisme load shedding di Sumatera.
Audit diperlukan untuk mengetahui penyebab kegagalan isolasi gangguan sehingga kerusakan di satu titik dapat meluas menjadi pemadaman satu pulau.

Solusi Jangka Menengah: Penguatan Redundansi Jaringan

PLN didesak mempercepat pembangunan jalur transmisi paralel dan sistem ring antarkoridor agar aliran listrik dapat dialihkan secara otomatis saat terjadi gangguan.
Modernisasi jaringan melalui penerapan smart grid berbasis kecerdasan buatan juga dinilai penting guna mendeteksi fluktuasi tegangan dan mengisolasi gangguan dalam hitungan milidetik.

Solusi Jangka Panjang: Desentralisasi Energi

GMNI mendorong pengembangan konsep micro-grid dan anchor power plant di setiap kawasan regional agar daerah tetap mampu beroperasi secara mandiri (island mode) ketika jaringan utama terganggu.
Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Sumatera, seperti panas bumi, hidro, dan bioenergi, dinilai harus dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan pada transmisi jarak jauh yang rentan gangguan.

“Jangan biarkan rakyat Sumatera terus berada dalam kegelapan di tengah kekayaan alam, pertambangan, dan perkebunan mereka yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kelistrikan adalah hak dasar rakyat, bukan panggung legitimasi bagi jajaran manajemen yang tidak becus,” tutup Andreas.(Arif)

Pasca Dikukuhkan, Pengurus DPP GMNI Laksanakan Ziarah Kebangsaan dan Napak Tilas di Makam Bung Karno

redaksi — Thu, 18 Dec 2025 20:02:53 +0000

BLITAR|PERS.NEWS — Pasca resmi dikukuhkan, seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Periode 2025–2028 melaksanakan Ziarah Kebangsaan dan doa bersama di Makam Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang dilanjutkan dengan napak tilas sejarah di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Kamis (18/12/2025).

Keterangan : DPP GMNI) Periode 2025–2028 melaksanakan Ziarah Kebangsaan dan doa bersama di Makam Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno

Kegiatan ini bukan sekadar ritual simbolik, melainkan menjadi momentum ideologis penting bagi DPP GMNI dalam meneguhkan kembali arah perjuangan organisasi agar senantiasa berpijak pada nilai-nilai Marhaenisme serta pemikiran Bung Karno sebagai fondasi ideologi gerakan mahasiswa nasionalis.

Dengan suasana khidmat dan penuh refleksi sejarah, para pengurus DPP GMNI memanjatkan doa serta merenungi jejak perjuangan Bung Karno dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Ziarah Kebangsaan ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan sekaligus ikrar moral untuk melanjutkan perjuangan ideologis Bung Karno di tengah kompleksitas tantangan bangsa hari ini.

Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menyampaikan bahwa Ziarah Kebangsaan dan napak tilas tersebut merupakan langkah awal perjuangan ideologis pengurus DPP GMNI pasca pengukuhan.

“Ziarah dan napak tilas ini adalah ikhtiar ideologis untuk memastikan bahwa GMNI tetap berpijak pada ajaran Bung Karno. Marhaenisme bukan sekadar wacana, melainkan harus terus dihidupkan dan diwujudkan dalam kerja-kerja nyata yang berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Risyad.

Menurutnya, GMNI sebagai organisasi kader dan organisasi ideologis memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga kemurnian nilai-nilai perjuangan Bung Karno agar tidak tergerus oleh pragmatisme politik dan arus kapitalisme global.

Lebih lanjut, Risyad menegaskan bahwa pasca pengukuhan, DPP GMNI Periode 2025–2028 memikul tanggung jawab sejarah untuk hadir menjawab berbagai persoalan bangsa, mulai dari ketimpangan sosial, krisis ekologis, perampasan ruang hidup rakyat, hingga tantangan kedaulatan ekonomi nasional.

“Bung Karno mewariskan kepada kita keberanian berpikir, keberanian melawan ketidakadilan, serta keberpihakan yang tegas kepada kaum Marhaen. GMNI ke depan harus hadir sebagai kekuatan intelektual dan moral yang mampu mengawal cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.

Napak tilas di Museum Bung Karno juga menjadi ruang refleksi kolektif bagi para pengurus DPP GMNI untuk memahami lebih dalam perjalanan hidup, gagasan, serta perjuangan Bung Karno dalam membangun kesadaran nasional, anti-imperialisme, dan persatuan bangsa.

Menutup rangkaian kegiatan, Risyad kembali menegaskan bahwa persatuan kader merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan perjuangan GMNI di masa depan.

“Sebagaimana pesan Bung Karno, ‘kuat karena bersatu dan bersatu karena kuat’. GMNI hanya akan mampu menjalankan peran sejarahnya apabila seluruh kader menempatkan persatuan sebagai fondasi utama perjuangan, melampaui kepentingan pribadi maupun golongan,” pungkasnya.

Ziarah Kebangsaan dan napak tilas ini diharapkan menjadi titik tolak konsolidasi ideologis dan organisatoris DPP GMNI 2025–2028 dalam memperkuat barisan perjuangan mahasiswa nasionalis demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.(Red)

DPP GMNI 2025–2028 Resmi Dikukuhkan, Gaungkan Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

redaksi — Tue, 16 Dec 2025 18:55:08 +0000

DENPASAR|PERS.NEWS — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) resmi mengukuhkan kepengurusan Periode 2025–2028 dalam agenda nasional yang digelar di Denpasar, Bali, Selasa (16/12/2025).

Pengukuhan ini menjadi momentum strategis bagi GMNI untuk memperkuat peran mahasiswa dalam mendorong pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, serta selaras dengan amanat konstitusi.

Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menilai berbagai bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, merupakan refleksi penting atas belum optimalnya implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam arah pembangunan nasional.

“Pasal 33 UUD 1945 merupakan kerangka konstitusional pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, penguatan ekonomi hijau perlu terus didorong,” ujar Risyad.

Menurutnya, bencana ekologis tersebut menegaskan urgensi percepatan pembangunan ekonomi hijau berbasis pendekatan ekologi politik, yang menempatkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan rakyat sebagai landasan utama pembangunan nasional.

Risyad menegaskan bahwa GMNI siap berkontribusi secara konstruktif sebagai mitra strategis pemerintah melalui dialog kebijakan, kajian akademik, serta partisipasi aktif kader dalam mendukung pembangunan nasional yang sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Di saat yang sama, GMNI juga akan menjalankan peran sebagai mitra kritis yang bertanggung jawab.

“Apabila terdapat kebijakan yang menjauh dari asas kekeluargaan atau belum menghadirkan kemakmuran rakyat secara nyata, GMNI akan menyampaikan kajian akademik, kritik konstruktif, serta alternatif kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan,” tegasnya.

Dalam pengukuhan tersebut, Muhammad Risyad Fahlefi ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Patra Dewa sebagai Sekretaris Jenderal DPP GMNI Periode 2025–2028. Keduanya menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengabdi kepada bangsa berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Marhaenisme.

“GMNI akan terus berdiri di barisan perjuangan rakyat, setia pada UUD 1945, Pancasila, dan Marhaenisme, serta setia pada cita-cita Indonesia merdeka yang berkeadilan sosial,” pungkas Risyad.(Red)

GMNI Tegaskan Persatuan Nasional Lewat Deklarasi di Bali

redaksi — Tue, 16 Dec 2025 11:29:35 +0000

DENPASAR|PERS.NEWS— Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menegaskan komitmen persatuan nasional melalui agenda Rekonsiliasi Persatuan Nasional dan Pengukuhan Pengurus DPP GMNI Periode 2025–2028 yang digelar pada 15–17 Desember 2025 di Inna Bali Heritage, Kota Denpasar, Bali.

Deklarasi tersebut menjadi penanda penting bagi GMNI dalam mengakhiri fragmentasi internal serta memulihkan keutuhan organisasi sebagai fondasi utama perjuangan mahasiswa nasionalis di tengah dinamika kebangsaan yang kian kompleks.

Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, menegaskan bahwa persatuan merupakan syarat mutlak agar GMNI kembali tampil sebagai organisasi pelopor yang mampu menjawab tantangan zaman, dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas ego dan kepentingan pribadi.

“Persatuan adalah jalan satu-satunya agar GMNI kembali menjadi organisasi pelopor di tengah zaman yang meleset, dengan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan dan ego pribadi,” ujar Arjuna, Selasa (16/12/2025).

Arjuna juga menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan DPP GMNI periode 2025–2028 di bawah duet Muhammad Risyad Fahlefi dan Patra Dewa sebagai nahkoda baru organisasi.

“Kapal kepengurusan Risyad–Patra akan membangun GMNI yang progresif dan revolusioner. Pembangunan itu harus berangkat dari rasa senasib sepenanggungan yang tumbuh dalam kaderisasi dan penghayatan ideologi. Seluruh mandat dan kepemimpinan organisasi hari ini telah berada di tangan Risyad–Patra,” tegasnya.

Lebih lanjut, Arjuna menekankan bahwa persatuan tidak boleh dipahami sebagai hasil instan, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang harus terus diperluas dan diperkuat.

“Kita harus memulai persatuan yang semakin masif dan menggelora, dimulai dari langkah-langkah kecil, dari kesadaran kader, dari keikhlasan menanggalkan ego, serta dari keberanian untuk bergerak bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP GMNI Periode 2025–2028, Muhammad Risyad Fahlefi, menegaskan bahwa rekonsiliasi dan deklarasi persatuan nasional ini merupakan titik awal konsolidasi ideologis dan organisatoris GMNI ke depan, bukan sekadar seremoni politik semata.

“Rekonsiliasi ini adalah bentuk kedewasaan politik GMNI. Persatuan bukan tanda kelemahan, melainkan kesadaran kolektif bahwa GMNI jauh lebih besar daripada ego, jabatan, dan luka masa lalu,” ujar Risyad.

Menurut Risyad, GMNI harus kembali berdiri sebagai organisasi kader sekaligus organisasi perjuangan yang berpijak pada satu landasan ideologis yang sama, yakni Marhaenisme dan ajaran Bung Karno.

“Tanpa persatuan, ideologi akan kehilangan daya geraknya. Karena itu, persatuan harus diwujudkan melalui penguatan organisasi, kaderisasi, serta keberpihakan nyata GMNI kepada rakyat,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh kader GMNI di seluruh Indonesia untuk meninggalkan sekat-sekat lama dan menjadikan persatuan sebagai modal utama dalam menjalankan mandat ideologis GMNI secara konsisten dan berkelanjutan.

“Sejarah harus menjadi guru, bukan penjara. Hari ini kita menutup lembar dinamika internal dan membuka babak baru perjuangan GMNI yang lebih matang, progresif, dan revolusioner,” pungkas Risyad.(Red)