DPP PEMARAD-SU

DPP PEMARAD-SU Rencanakan Aksi Terkait Dugaan Korupsi di Dinkes Medan, Klarifikasi Resmi Belum Disampaikan

redaksi — Thu, 02 Apr 2026 13:04:18 +0000

MEDAN|PERS.NEWS— Dewan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Raja Demo Sumatera Utara (DPP PEMARAD-SU) berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 9 April 2026. Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi atas dugaan praktik korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan.

Rencana aksi ini muncul setelah adanya temuan yang disampaikan pihak mahasiswa terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam sejumlah proyek. Di antaranya, kegiatan jasa tenaga kebersihan di RSU Bactiar Jafar dengan nilai Rp2,2 miliar yang diduga bermasalah, serta pengadaan obat senilai Rp1,5 miliar yang disebut tidak sesuai volume.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di empat puskesmas dengan total anggaran Rp1,55 miliar yang bersumber dari APBD 2023–2025, yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Dugaan lainnya mencakup pengadaan bahan medis habis pakai sebesar Rp500 juta serta belanja mebel di RSUD Medan Labuhan tahun anggaran 2022 senilai Rp1,74 miliar.

Ketua Umum DPP PEMARAD-SU, Ilham Arifin, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap pengelolaan anggaran negara. Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan tersebut secara transparan dan profesional.

“Kami menyampaikan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola anggaran publik. Kami berharap ada langkah serius untuk memastikan kebenaran dari dugaan yang kami temukan,” ujarnya.

Meski demikian, seluruh informasi yang disampaikan masih bersifat dugaan dan memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh lembaga berwenang. Hingga narasi ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kota Medan maupun pihak terkait lainnya terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh penjelasan yang berimbang.

Sejumlah pihak mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi persoalan ini. Proses audit, klarifikasi, dan penyelidikan yang objektif dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak.

Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 30 orang ini akan berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan Kota Medan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pihak penyelenggara menyebut kegiatan akan dilakukan secara damai dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum.

Perkembangan lebih lanjut terkait dugaan ini masih menunggu hasil penelusuran dan pernyataan resmi dari instansi berwenang. Media akan terus berupaya menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.(Red)

DPP PEMARAD-SU Desak APH Usut Dugaan Korupsi Proyek Internet di Dinas Kominfo Medan

redaksi — Wed, 28 Jan 2026 06:21:16 +0000

MEDAN|PERS.NEWS– Dugaan penyimpangan anggaran kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PEMARAD Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa dengan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut dugaan korupsi, mark up anggaran, serta proyek bermasalah di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan.

Aksi yang berlangsung di Kantor Dinas Kominfo Kota Medan dan Kejaksaan Negeri Medan itu dipimpin Ketua Umum DPP PEMARAD-SU Ilham Arifin, didampingi Koordinator Aksi Ibrahim Manik dan Koordinator Lapangan Andi Akbar. Massa menyoroti sejumlah proyek pengadaan jaringan internet dan belanja jasa yang dinilai tidak transparan serta diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.

Dalam orasinya, Ilham Arifin mendesak Kejaksaan Negeri Medan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahman Pane, S.STP., M.AP. Ia menilai proyek-proyek bernilai miliaran rupiah tersebut berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami melihat pengadaan internet di tingkat kelurahan, sekolah dasar, kecamatan hingga rumah sakit terkesan tidak terbuka. Aparat penegak hukum harus bertindak objektif dan profesional,” ujar Ilham.

Senada, Ibrahim Manik menyoroti proyek langganan internet serta pemasangan jaringan WiFi di ratusan sekolah dasar. Ia mempertanyakan proses pengadaan dan kelayakan mitra penyedia jasa yang disebut-sebut belum memiliki infrastruktur memadai namun memperoleh kontrak bernilai besar.

Sementara itu, Andi Akbar menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Ia menyatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian hukum. “Jika tidak ada tindak lanjut, kami siap kembali turun ke jalan dengan data yang lebih lengkap,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, perwakilan massa diterima di Kantor Dinas Kominfo Kota Medan oleh Kepala Subbagian Umum Dewi Sartika, S.Sos., bersama Penelaah Teknis Kebijakan Bahrian Efendi, S.Sos., M.Si.

Adapun tuntutan yang disampaikan meliputi pemeriksaan proyek langganan internet di 151 kelurahan dengan pagu sekitar Rp3,8 miliar, pengusutan pemasangan WiFi di 380 sekolah dasar senilai Rp2,24 miliar, evaluasi proyek internet lima titik senilai Rp2,28 miliar, serta pengusutan belanja jasa iklan, reklame, dan film Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5 miliar. Massa juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut 15 paket belanja internet TA 2023–2024 dengan total anggaran sekitar Rp15 miliar.

Massa berharap Pemerintah Kota Medan, khususnya Wali Kota Medan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Kominfo guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kominfo Kota Medan belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait untuk kepentingan keberimbangan pemberitaan.(Red)