Dukungan tersebut disampaikan Wong Chun Sen saat menerima audiensi jajaran DPP HBB bersama panitia Mubes dan pelantikan di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (29/9/2026).

Rombongan HBB dipimpin langsung Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, SH, MH, didampingi Ketua Panitia Mubes, Tomson Marisi Parapat, SH, serta sejumlah panitia dan pengurus organisasi.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran HBB menyampaikan persiapan pelaksanaan Mubes I sekaligus agenda pelantikan Pengurus DPP HBB. Audiensi juga dimanfaatkan untuk meminta arahan, bimbingan serta dukungan dari DPRD Kota Medan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Mubes I HBB yang akan digelar pada Oktober mendatang menjadi bagian dari agenda organisasi yang tengah dipersiapkan oleh panitia. Selain agenda musyawarah, kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan pelantikan Pengurus DPP HBB.

Usai audiensi, Lamsiang Sitompul mengatakan pihaknya sengaja mendatangi DPRD Kota Medan untuk membangun komunikasi sekaligus meminta arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami meminta arahan dan dukungan untuk penyelenggaraan Mubes dan pelantikan pada 23 dan 24 Oktober 2026 di Hotel Danau Toba,” ujar Lamsiang.

Menurut Lamsiang, dukungan dan arahan dari berbagai pihak diperlukan agar agenda organisasi yang telah dipersiapkan panitia dapat terlaksana sesuai rencana.

Sementara itu, Ketua Panitia Mubes I HBB, Tomson Marisi Parapat, mengapresiasi sambutan yang diberikan Ketua DPRD Kota Medan bersama jajaran dalam menerima audiensi tersebut.

Tomson mengatakan, pertemuan berlangsung dengan baik dan pihak DPRD Kota Medan menyambut positif rencana pelaksanaan Mubes I dan pelantikan Pengurus DPP HBB.

“Ketua DPRD Kota Medan menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan siap bergotong-royong memajukan peran HBB di Kota Medan,” ucap Tomson.

Ia menilai dukungan tersebut menjadi tambahan semangat bagi panitia dan jajaran pengurus HBB dalam mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan.

Menurut Tomson, pelaksanaan Mubes tidak hanya menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses demokrasi organisasi dalam menentukan dan menetapkan kepengurusan untuk periode berikutnya.

“Kami diterima dengan baik dan diberi support untuk pelaksanaan demokrasi. Semoga seluruh masyarakat Kota Medan dan seluruh Indonesia memberi dukungan doa agar kegiatan berjalan lancar,” tandas Tomson.

Tomson juga berharap seluruh persiapan yang dilakukan panitia dapat berjalan sesuai rencana hingga pelaksanaan Mubes dan pelantikan pada 23–24 Oktober 2026 mendatang.

Dengan adanya komunikasi dan dukungan dari DPRD Kota Medan, panitia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan lancar serta mendapat dukungan dari masyarakat.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Deminar Nababan, M.Pd., Sekretaris Panitia Ojahan Lumban Tobing, Bendahara Panitia Poltak Tampubolon, S.H., M.Th., Ketua DPC HBB Medan Donald Lubis, S.H., M.H., Wakil Sekretaris Aria Angkola, serta panitia Mubes I HBB Juliana, S.E. dan P. Sinurat.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, H. Zulkarnaen, S.K.M., menghadiri rapat koordinasi tersebut dengan mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan. Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (17/9/2026).

Forum itu mempertemukan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, BPKP, serta LKPP.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana korupsi.

Zulkarnaen mengatakan, penguatan tata kelola pemerintahan tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan ketentuan dan regulasi. Menurut dia, tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan kebijakan, program, dan anggaran pemerintah benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.

“Penguatan tata kelola pemerintahan bukan sekadar memenuhi aturan, tetapi merupakan bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Zulkarnaen.

Ia menilai pencegahan korupsi membutuhkan komitmen bersama seluruh unsur pemerintahan. Transparansi, integritas, akuntabilitas, dan pengawasan, kata dia, harus menjadi bagian dari setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Zulkarnaen juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama dalam mengawal proses perencanaan hingga penganggaran agar berjalan sesuai ketentuan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penekanan serupa disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dalam forum tersebut. Ia menyoroti pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

“Dari Sumatera Utara, mari terus kita kuatkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Integritas dijaga, tata kelola diperkuat, pelayanan kepada masyarakat diutamakan,” tegasnya.

Zulkarnaen berharap komitmen yang dibangun dalam rapat koordinasi tidak berhenti pada penandatanganan. Ia mendorong agar komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah nyata serta diikuti pengawasan berkelanjutan di masing-masing daerah.

Sebagai bagian dari pimpinan DPRD Kota Medan, Zulkarnaen menyatakan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Menurutnya, penguatan fungsi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin transparan dan akuntabel. (Red)

Fauzan yang juga dikenal sebagai Tokoh Pemuda Muslim Sumatera Utara serta Pengurus Kader Tunas Indonesia Raya Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pandangannya tersebut di Medan, Senin (7/9/2026).

Menurut Fauzan, pembangunan Sumatera Utara tidak hanya membutuhkan program yang baik, tetapi juga penguatan peran lembaga legislatif, pemanfaatan ruang digital secara positif, penguatan program pemenuhan gizi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD Kota Medan maupun DPRD Sumatera Utara.

Ia menilai wakil rakyat harus terus meningkatkan kapasitas agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dapat dijalankan secara maksimal.

“DPRD adalah representasi rakyat. Dengan kapasitas yang kuat, wakil rakyat akan mampu mengawal program pemerintah agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Fauzan.

Selain penguatan lembaga legislatif, Fauzan juga menilai media sosial perlu dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung program pemerintah sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu.

Menurutnya, pemuda memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dengan menyebarkan informasi yang edukatif dan tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, disinformasi maupun ujaran kebencian.

“Media sosial harus kita jadikan alat untuk mendukung program pemerintah dan mengedukasi masyarakat. Di saat yang sama kita butuh strategi nyata melawan hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian agar tidak memecah persatuan, khususnya di kalangan pemuda muslim Sumut,” tegasnya.

Fauzan juga mengapresiasi rencana strategis Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperkuat pemenuhan gizi masyarakat di Sumatera Utara.

Ia menilai aktivasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), validasi penerima manfaat, serta pengawasan dan evaluasi harus menjadi perhatian agar pelaksanaan program makan bergizi gratis dan intervensi gizi lainnya benar-benar tepat sasaran.

“Program pemenuhan gizi harus dikawal bersama agar pelaksanaannya efektif, transparan dan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Di sektor ekonomi, Fauzan mendorong percepatan program Koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Ia berharap koperasi tersebut tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan, tetapi mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat melalui akses permodalan, pelatihan, digitalisasi, serta penciptaan lapangan kerja.

“Koperasi Merah Putih harus jadi solusi ekonomi kerakyatan. Dengan penguatan permodalan, pelatihan, dan digitalisasi, koperasi bisa menyerap tenaga kerja muda dan menstabilkan harga kebutuhan pokok,” pungkasnya.

Sebagai Pengurus Tunas Indonesia Raya Sumatera Utara, Fauzan menyatakan siap ikut mengawal dan menyosialisasikan empat agenda tersebut bersama pemuda dan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, pemuda dan masyarakat dapat diperkuat sehingga agenda pembangunan Sumatera Utara tidak berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(Red)

Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan kebutuhan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Medan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Medan Perjuangan Hidayat, AP, S.Sos, perwakilan Bappeda Kota Medan Zulkifli, Sekcam Medan Perjuangan Faisal Harahap, MAP, Panit Binmas Polsek Medan Timur Aiptu HR Manurung, jajaran TP PKK kecamatan dan kelurahan, para lurah dan kepling se-Kecamatan Medan Perjuangan, Kepala KUA, Ketua MUI Medan Perjuangan, Kepala UPT Puskesmas Sentosa Baru, tokoh masyarakat, serta sekitar 100 peserta undangan.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, dan dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam sambutannya, Camat Medan Perjuangan Hidayat menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musrenbang tersebut. Ia mengajak seluruh peserta untuk aktif menyampaikan gagasan dan usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

“Seluruh sembilan kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan telah melaksanakan Musrenbang. Kami berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat terakomodir dan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Zulkarnaen SKM menegaskan bahwa Musrenbang merupakan program penting yang sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Medan. Ia juga secara resmi membuka kegiatan Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Medan Perjuangan.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Bappeda Kota Medan, Zulkifli, memaparkan 17 program prioritas pembangunan Kota Medan. Ia berharap hasil Musrenbang di Kecamatan Medan Perjuangan dapat memperkuat dan mendukung pelaksanaan program-program prioritas tersebut.

Kehadiran unsur kepolisian dalam kegiatan ini menjadi bukti dukungan Polri terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor demi terwujudnya pembangunan Kota Medan yang berkelanjutan, aman, dan kondusif.
(Red) 

Ketua Umum DPP PEMARAD-SU, Ilham Arifin, menyebut persoalan tersebut sebagai indikasi lemahnya pengawasan penggunaan anggaran publik. Ia merujuk pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas DPRD Kota Medan dengan nilai sekitar Rp812 juta.

“Temuan ini harus menjadi perhatian serius. Uang negara yang bersumber dari pajak rakyat wajib dikelola secara akuntabel. Kami meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan BPK secara profesional dan terbuka,” ujar Ilham Arifin dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Selain persoalan perjalanan dinas, PEMARAD-SU juga menyoroti sejumlah kegiatan lain di lingkungan DPRD Kota Medan yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut. Di antaranya proyek penataan rooftop gedung DPRD dengan anggaran sekitar Rp2 miliar, proyek renovasi kamar mandi sebesar Rp1,8 miliar, serta pemasangan billboard dan neon box pimpinan DPRD di 80 titik dengan nilai anggaran sekitar Rp3,1 miliar.

Ilham menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi, melainkan mendorong agar seluruh penggunaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. “Kami hanya meminta keterbukaan. Jika memang sudah sesuai aturan, silakan dijelaskan secara detail kepada masyarakat,” katanya.

PEMARAD-SU menyatakan akan menyampaikan aspirasi melalui aksi damai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih. Sikap tersebut, menurut Ilham, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjamin peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kota Medan belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan PEMARAD-SU. Upaya konfirmasi kepada Sekretariat DPRD Kota Medan telah dilakukan, namun belum memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai temuan BPK tersebut.

Salah seorang pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan yang dihubungi menyampaikan bahwa setiap temuan BPK pada prinsipnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. “Biasanya ada proses klarifikasi dan pengembalian jika memang ditemukan kelebihan pembayaran. Semua berjalan sesuai aturan,” ujarnya singkat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Rahmat Hidayat, menilai temuan BPK semestinya menjadi momentum bagi DPRD Kota Medan untuk memperbaiki tata kelola anggaran. “Temuan kelebihan bayar tidak selalu berarti korupsi, tetapi menunjukkan adanya kelemahan administrasi. Yang terpenting adalah bagaimana rekomendasi BPK dijalankan secara konsisten,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Proses hukum harus berjalan objektif. Kritik dari masyarakat sipil sangat penting, namun tetap harus diimbangi dengan klarifikasi dari pihak terkait,” tambahnya.

PEMARAD-SU berharap persoalan ini dapat disikapi secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Organisasi tersebut menegaskan bahwa aksi yang akan dilakukan bertujuan menyuarakan aspirasi masyarakat secara tertib dan damai.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Publik kini menunggu langkah konkret dari DPRD Kota Medan serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara profesional dan berkeadilan.(IA)