Sejumlah warga binaan yang ditemui melalui perantara dan meminta identitasnya dirahasiakan mengungkap adanya berbagai pungutan yang diduga terjadi di lingkungan rutan. Keterangan mereka menunjukkan pola yang serupa: pembayaran untuk layanan yang semestinya menjadi bagian dari fasilitas negara hingga biaya tambahan untuk aktivitas sehari-hari di dalam blok hunian.

“Tarik Tunai” hingga Potongan Koperasi

Salah satu dugaan yang paling banyak disorot adalah keberadaan layanan keuangan internal yang dikelola melalui koperasi. Menurut pengakuan sejumlah warga binaan, transaksi tarik tunai maupun pengiriman uang diduga dikenakan potongan hingga 10 persen.

Koperasi tersebut disebut menjadi jalur utama perputaran uang di dalam rutan. Namun, menurut sejumlah sumber, fungsinya tidak hanya sebatas layanan simpan pinjam. Mekanisme itu diduga juga menjadi bagian dari sistem pungutan tambahan yang tidak selalu transparan.

“Setiap transaksi dipotong. Kami tidak tahu dasar resminya apa,” ujar salah seorang warga binaan yang mengaku masih menjalani masa tahanan.

Biaya Mingguan yang Dianggap Wajib

Selain layanan keuangan, muncul pula dugaan adanya pungutan rutin mingguan yang dibebankan kepada warga binaan. Besarannya disebut bervariasi, tergantung blok dan jumlah penghuni kamar.

Berdasarkan keterangan beberapa sumber, biaya tersebut dikaitkan dengan layanan komunikasi seperti wartel khusus pemasyarakatan (wartelpas). Namun, mereka menilai pembayaran itu bersifat wajib, bukan pilihan.

“Kalau tidak bayar, ada konsekuensinya. Jadi tetap harus dibayar,” kata sumber lainnya.

Dengan jumlah warga binaan yang disebut mencapai lebih dari seribu orang, skema iuran mingguan tersebut, apabila benar terjadi, berpotensi menghasilkan aliran dana yang cukup besar setiap pekannya.

Telepon Seluler Ilegal dan “Denda Diam-Diam”

Selain layanan resmi, sejumlah warga binaan mengaku penggunaan telepon seluler masih ditemukan secara terbatas di beberapa blok tertentu. Dalam situasi tersebut, muncul dugaan adanya mekanisme denda apabila perangkat tersebut ditemukan oleh petugas.

Besaran denda yang disebutkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jumlah yang lebih besar, tergantung situasi dan lokasi kejadian.

Namun, alih-alih sepenuhnya diberantas, keberadaan telepon seluler di dalam rutan disebut masih berada dalam ruang abu-abu yang menurut para sumber belum sepenuhnya hilang.

Biaya Kunjungan hingga “Uang Kamar”

Tidak hanya soal komunikasi dan layanan keuangan, aktivitas kunjungan keluarga juga disebut tidak luput dari dugaan pungutan tambahan. Dalam sejumlah pengakuan, terdapat biaya tertentu yang harus dibayar saat kunjungan berlangsung, termasuk untuk penggunaan kamar-kamar tertentu yang disebut berada di area karantina maupun blok hunian.

Selain itu, muncul pula penyebutan biaya harian seperti “uang rompi” serta berbagai pungutan kecil lainnya yang diklaim dikumpulkan secara rutin oleh pihak-pihak tertentu di dalam blok.

Meski nominalnya terkesan kecil, akumulasi dari berbagai jenis pungutan tersebut disebut menjadi beban tambahan bagi warga binaan dan keluarganya.

Pola yang Berulang

Isu ini kembali mencuat karena pola yang dikeluhkan warga binaan disebut tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Sejumlah sumber menilai sistem pungutan tersebut bukan bersifat insidental, melainkan berlangsung secara berulang dan terstruktur.

“Semua sudah tahu alurnya. Tinggal ikut atau tidak bisa bertahan,” ujar salah seorang sumber.

Apabila dugaan tersebut terbukti benar, kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal di lingkungan pemasyarakatan.

Fungsi Pengawasan dan Tanggung Jawab Struktural

Secara regulasi, Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan pemasyarakatan, termasuk pengawasan keamanan, ketertiban, serta integritas pelayanan terhadap warga binaan.

Dalam struktur tersebut, setiap bentuk penyimpangan yang terjadi seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pengawasan berjenjang, baik di tingkat rutan maupun kantor wilayah.

Namun, berulangnya isu serupa di Rutan Labuhan Deli kembali menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem kontrol internal berjalan efektif di lapangan.

Menunggu Respons Resmi

Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pihak Rutan Labuhan Deli terkait berbagai dugaan pungutan yang disampaikan oleh para warga binaan. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan.

Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kantor Wilayah Sumatera Utara didorong untuk melakukan penelusuran menyeluruh, termasuk audit terhadap sistem layanan yang berjalan di dalam rutan.

Bagi publik, isu ini kembali membuka pertanyaan lama yang belum sepenuhnya terjawab: sejauh mana lembaga pemasyarakatan benar-benar berfungsi sebagai ruang pembinaan, dan bukan menjadi ruang ekonomi tersembunyi yang bergerak di bawah permukaan.

Saya juga bisa mengubahnya menjadi gaya yang lebih tajam dan investigatif, atau lebih netral dan sesuai standar pemberitaan media arus utama.(Red)

DPP PEMARAD-SU meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo memanggil Camat Tigapanah dan memeriksa aliran dana pungli. Bupati Karo juga diminta evaluasi kinerja camat jika terbukti bersalah. “Hukum harus ditegakkan, tidak ada kompromi!” tambah Ilham.

Masyarakat Tigapanah menanti keadilan. Apakah APH akan membiarkan pungli merajalela? “Kami tidak akan diam, kami akan terus mengawal kasus ini!” ancam Ilham.

DPP PEMARAD-SU meminta masyarakat Tigapanah untuk bersatu dan melawan pungli. “Bersama kita bisa, lawan pungli!”.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan berita.

Sejumlah orang tua murid mengeluhkan adanya pungutan tersebut karena dinilai memberatkan dan dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan jumlah siswa yang cukup besar, total dana yang terkumpul setiap bulan diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PEMARAD-SU, Ilham Arifin, meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara segera melakukan audit menyeluruh di SMAN 1 Sunggal.
“Kami menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pungutan Rp130.000 per siswa setiap bulan. Jika pungutan ini dilakukan tanpa mekanisme yang jelas, maka harus ditelusuri secara transparan,” ujar Ilham, Jumat (16/1/2026).

Menurutnya, pungutan di sekolah negeri seharusnya bersifat sukarela, tidak mengikat, dan memiliki dasar aturan yang jelas.
“Jika ada indikasi pemaksaan atau pengutipan dana yang tidak sesuai regulasi, itu merupakan pelanggaran yang harus ditindak,” tegasnya.

PEMARAD-SU juga mendesak agar Dinas Pendidikan segera membentuk tim investigasi serta melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Selain itu, aparat penegak hukum diminta ikut memantau apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana.

Pihak Sekolah Belum Memberi Klarifikasi

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMAN 1 Sunggal maupun Kepala Sekolah Asron Batubara belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pungutan tersebut.

Upaya konfirmasi yang dilakukan media melalui telepon dan pesan singkat belum mendapat respons. Demikian pula pihak komite sekolah belum memberikan keterangan.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diharapkan segera turun tangan guna memastikan kebenaran informasi ini, sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Kami hanya ingin persoalan ini diperiksa secara objektif. Jika tidak ada pelanggaran, harus dijelaskan. Namun jika terbukti ada penyimpangan, maka wajib ditindak tegas,” tutup Ilham.

Media ini akan terus berupaya memperoleh klarifikasi dari pihak terkait dan mengikuti perkembangan kasus tersebut secara berimbang.(IA)

Dalam aksinya, GPMI menyampaikan keprihatinan atas dugaan keterlibatan oknum guru dalam tindakan yang dinilai mencederai nilai-nilai pendidikan. Mereka menegaskan bahwa lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman, bermartabat, dan menjunjung tinggi etika, terutama bagi peserta didik.

SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan selama ini dikenal sebagai salah satu sekolah favorit di Kabupaten Deli Serdang. Namun, munculnya dugaan tersebut dinilai mencoreng citra dunia pendidikan dan perlu ditangani secara serius oleh pihak berwenang.

Keterangan: Pemasangan Spanduk Oleh Gerakan Pelajar Mahasiswa Indonesia (GPMI)

Koordinator Aksi GPMI, Zainal Abidin, dalam orasinya mendesak agar dugaan pelecehan seksual dan pungli yang melibatkan oknum guru segera diusut secara transparan dan profesional.

“Kami meminta aparat dan instansi terkait untuk menindaklanjuti dugaan ini secara serius. Jika terbukti, kami mendesak agar oknum guru yang terlibat diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar Zainal.

GPMI juga menyoroti peran pimpinan sekolah yang dinilai memiliki tanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan di lingkungan sekolah. Mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen sekolah, termasuk kepala sekolah, apabila terbukti terjadi pembiaran.

Zainal menambahkan, pihaknya akan melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Deli Serdang dan Dinas Pendidikan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons yang jelas.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan, Daulat Siregar, belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan yang disampaikan oleh massa aksi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh penjelasan dan keberimbangan informasi.(Red)

Sumber : Gerakan Pelajar Mahasiswa Indonesia (GPMI) Menurut Nya Sudah Terkonfirmasi ke pihak Terkait