ekonomi kerakyatan

DPP GMNI Dorong Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

redaksi — Mon, 13 Apr 2026 07:08:52 +0000

CILEGON|PERS.NEWS— Menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyelenggarakan aksi Bakti Sosial Ekologis dalam rangka memperingati Dies Natalis GMNI ke-72 pada 10 April. Kegiatan ini berlangsung di Situ Rawa Arum, Kota Cilegon, Banten, dengan mengusung tema “Menanam Hari Ini, Menjaga Esok Hari.”

Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen GMNI dalam mengintegrasikan kepedulian sosial dengan upaya pemulihan ekosistem lingkungan. Berpusat di kawasan Situ Rawa Arum, aksi ini melibatkan puluhan kader GMNI bersama unsur Pemerintah Kota Cilegon yang bahu-membahu melaksanakan berbagai kegiatan penghijauan.

Acara dibuka secara resmi oleh Kabid Ketahanan Sosial dan Ekonomi Bakesbangpol Provinsi Banten, Drs. Taufikurohman, M.Si., didampingi Sekretaris Jenderal DPP GMNI, Bung Patra Dewa, serta perwakilan Pemerintah Kota Cilegon. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon sebagai bagian dari upaya reboisasi, yang bertujuan meningkatkan serapan karbon sekaligus mengurangi potensi abrasi dan emisi di kawasan industri tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP GMNI, Bung Patra Dewa, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan refleksi ideologis GMNI dalam momentum Dies Natalis ke-72.

“Tema besar Dies Natalis GMNI ke-72, yaitu Gotong Royong Wujudkan Pasal 33 UUD 1945, mengedepankan ekonomi yang dikelola secara bersama-sama. GMNI hadir sebagai motor agent of change untuk mewujudkan kepentingan rakyat dalam membangun masyarakat Pancasila,” jelasnya.

Dukungan dan apresiasi juga disampaikan oleh Pemerintah Kota Cilegon. Asisten Daerah (Asda) III Pemkot Cilegon, Syafrudin, menyatakan:

“Kami mengapresiasi semangat pejuang-pemikir kader GMNI dalam menyongsong Dies Natalis ke-72. Kami berharap GMNI mampu menjadi candradimuka pergerakan mahasiswa di Indonesia.”

Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus perwakilan LSM Gapura Situ Rawa Arum, Husain, menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi rakyat.

“Mahasiswa harus menjadi agen perubahan dalam menjaga ekosistem lingkungan sekaligus keberlangsungan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.(Red)

Patra Dewa juga menegaskan keterkaitan erat antara manusia dan lingkungan:

“Kesejahteraan manusia tidak

DPP GMNI 2025–2028 Resmi Dikukuhkan, Gaungkan Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

redaksi — Tue, 16 Dec 2025 18:55:08 +0000

DENPASAR|PERS.NEWS — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) resmi mengukuhkan kepengurusan Periode 2025–2028 dalam agenda nasional yang digelar di Denpasar, Bali, Selasa (16/12/2025).

Pengukuhan ini menjadi momentum strategis bagi GMNI untuk memperkuat peran mahasiswa dalam mendorong pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, serta selaras dengan amanat konstitusi.

Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menilai berbagai bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, merupakan refleksi penting atas belum optimalnya implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam arah pembangunan nasional.

“Pasal 33 UUD 1945 merupakan kerangka konstitusional pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, penguatan ekonomi hijau perlu terus didorong,” ujar Risyad.

Menurutnya, bencana ekologis tersebut menegaskan urgensi percepatan pembangunan ekonomi hijau berbasis pendekatan ekologi politik, yang menempatkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan rakyat sebagai landasan utama pembangunan nasional.

Risyad menegaskan bahwa GMNI siap berkontribusi secara konstruktif sebagai mitra strategis pemerintah melalui dialog kebijakan, kajian akademik, serta partisipasi aktif kader dalam mendukung pembangunan nasional yang sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Di saat yang sama, GMNI juga akan menjalankan peran sebagai mitra kritis yang bertanggung jawab.

“Apabila terdapat kebijakan yang menjauh dari asas kekeluargaan atau belum menghadirkan kemakmuran rakyat secara nyata, GMNI akan menyampaikan kajian akademik, kritik konstruktif, serta alternatif kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan,” tegasnya.

Dalam pengukuhan tersebut, Muhammad Risyad Fahlefi ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Patra Dewa sebagai Sekretaris Jenderal DPP GMNI Periode 2025–2028. Keduanya menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengabdi kepada bangsa berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Marhaenisme.

“GMNI akan terus berdiri di barisan perjuangan rakyat, setia pada UUD 1945, Pancasila, dan Marhaenisme, serta setia pada cita-cita Indonesia merdeka yang berkeadilan sosial,” pungkas Risyad.(Red)

Kiai Said Aqil Minta Konsesi Tambang untuk PBNU Dikembalikan: “Lebih Banyak Madharat daripada Manfaat”

redaksi — Tue, 09 Dec 2025 23:20:05 +0000

JAWA TIMUR|PERS.NEWS-Suasana hangat menyelimuti kompleks Pesantren Tebuireng, Jombang, saat Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj bersilaturahim dengan para kiai dan santri, Sabtu (6/12/2025).

Di tengah pertemuan yang berlangsung akrab itu, Kiai Said menyampaikan pandangan penting mengenai polemik konsesi tambang yang sebelumnya diberikan pemerintah kepada PBNU.

Dengan nada tenang namun tegas, Kiai Said mengusulkan agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Ia menilai langkah itu merupakan pilihan terbaik demi menjaga marwah organisasi dan menghindari polemik berkepanjangan.

Pada awalnya, menurut Kiai Said, kebijakan pemberian konsesi tambang dipandang sebagai bentuk apresiasi negara atas kontribusi Nahdlatul Ulama bagi bangsa. Selain itu, peluang ini sempat dianggap dapat mendukung kemandirian ekonomi organisasi, terutama dalam meningkatkan layanan dan program sosial untuk warga NU di seluruh Indonesia.

Namun, kondisi di lapangan berjalan tidak semulus rencana. Dalam beberapa bulan terakhir, perdebatan internal muncul, baik terkait tata kelola maupun pertimbangan etis. Di luar organisasi, polemik di ruang publik semakin meluas dan memunculkan pembelahan pandangan di masyarakat.

“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar dan membawa madharat lebih besar daripada manfaat. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar Kiai Said di hadapan para hadirin.

Ia menekankan bahwa NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah—organisasi keagamaan dan kemasyarakatan—harus berhati-hati dalam memasuki sektor bisnis berisiko tinggi. Apalagi jika sektor tersebut bisa memicu persepsi keliru terhadap peran ulama maupun mandat keorganisasian.

“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian,” tegasnya.

Menurut Kiai Said, perhatian NU seharusnya kembali diarahkan pada sektor-sektor yang selama ini menjadi kekuatan tradisional sekaligus kebutuhan jangka panjang umat. Ia menyoroti pentingnya investasi pada pendidikan pesantren, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, peningkatan layanan kesehatan berbasis komunitas, penguatan digitalisasi layanan umat, serta pembukaan lebih banyak beasiswa bagi generasi muda NU.

“Keberkahan NU itu dari ketulusan, amanah, dan keilmuan. Bukan dari proyek tambang,” tambahnya.

Pernyataan Kiai Said tersebut mendapatkan perhatian luas dari para kiai dan pengasuh pesantren yang hadir. Beberapa di antaranya menilai bahwa suara Kiai Said mencerminkan kegelisahan banyak warga NU yang berharap agar organisasi tetap berada pada jalur pengabdian sosial yang bersih dari potensi kontroversi.

Meski demikian, usulan pengembalian konsesi masih menunggu tindak lanjut formal di tingkat organisasi maupun pemerintah. Di tengah dinamika tersebut, Kiai Said mengajak seluruh warga NU tetap tenang, saling menghormati, dan memprioritaskan kepentingan jamaah di atas segala hal.

“Yang terpenting, NU tetap menjadi teladan dalam merawat kebinekaan, menjaga harmoni, dan menguatkan moral bangsa,” tutupnya.(Red)