Oleh: Khoiruddin Harahap

ACEH|PERS.NEWS-Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang disampaikan pemerintah menjadi salah satu narasi besar dalam agenda pembangunan nasional. Di tengah tingginya angka pengangguran dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pekerjaan yang layak, target tersebut tentu menghadirkan harapan. Bagi generasi muda, terutama mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja, peluang kerja merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu dikritisi: sejauh mana ambisi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan?

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa laju deforestasi, degradasi lingkungan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Berbagai proyek investasi yang berorientasi pada ekspansi industri, pertambangan, dan pembukaan lahan sering kali menimbulkan konsekuensi terhadap kawasan hutan dan ekosistem yang selama ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, janji jutaan lapangan kerja tidak boleh hanya dipahami sebagai keberhasilan ekonomi semata. Pembangunan harus dilihat secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkannya. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan pada akhirnya akan menciptakan biaya lingkungan yang jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diperoleh.

Kita tidak dapat menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul akibat kerusakan lingkungan. Banjir, longsor, krisis air bersih, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya suhu global merupakan dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan aspek keberlanjutan. Ironisnya, kelompok masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang paling terdampak dari berbagai krisis ekologis tersebut.

Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), saya memandang bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Keduanya bukanlah dua pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan dua tujuan yang harus dicapai secara bersamaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, transparansi dalam pemberian izin usaha, penguatan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta pengembangan ekonomi hijau harus menjadi prioritas dalam setiap agenda pembangunan. Penciptaan lapangan kerja memang penting, tetapi kualitas pembangunan jauh lebih penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan yang dibangun hari ini tidak berubah menjadi krisis di masa depan.

Bangsa ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus berkelanjutan. Angka 19 juta lapangan kerja akan menjadi capaian yang membanggakan apabila tidak dibayar dengan hilangnya jutaan hektare hutan, rusaknya ekosistem, dan meningkatnya kerentanan lingkungan. Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan aspek ekologis hanya akan mewariskan masalah bagi generasi berikutnya.

Karena itu, pertanyaan yang harus terus diajukan bukan hanya berapa banyak lapangan kerja yang berhasil diciptakan, tetapi juga lingkungan seperti apa yang akan diwariskan kepada anak cucu bangsa. Di titik inilah ekonomi dan ekologi harus dipertemukan dalam satu visi pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan Indonesia.(Red)

Khoiruddin Harahap
Kader HMI Komisariat FISIP Universitas Malikussaleh.

Kegiatan yang berlangsung hingga 10 Mei 2026 itu menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi regional pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Tapanuli pada November 2025 lalu.

Mengusung tema “Sinergi Ekonomi Syariah dan Digitalisasi Daerah Guna Mendukung Akselerasi Pemulihan Ekonomi Regional”, PESTA Tapanuli melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, pondok pesantren, hingga masyarakat umum.

Kepala KPw BI Sibolga, Riza Putera, mengatakan tema yang diangkat pada tahun ini selaras dengan langkah pemerintah dalam mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana.

Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah yang dilakukan Bank Indonesia ditempuh melalui tiga strategi utama, yakni pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan asesmen, riset, dan edukasi.

“Dalam implementasinya di daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga senantiasa berupaya menjadi AIR, yaitu sebagai Akselerator, Inisiator, dan Regulator, dengan terus bersinergi bersama pemerintah daerah, termasuk Kota Padangsidimpuan,” ujar Riza.

Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, menilai PESTA Tapanuli merupakan momentum strategis untuk memperkuat posisi Kota Padangsidimpuan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah di kawasan Tapanuli.

“PESTA Tapanuli ini tidak hanya menghadirkan forum edukasi dan literasi, tetapi juga membuka ruang kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, pondok pesantren, generasi muda, dan masyarakat luas,” katanya.

Pembukaan PESTA Tapanuli 2026 ditandai dengan penandatanganan komitmen pembentukan tiga Desa Devisa komoditas kopi dan kemenyan antara KPw BI Sibolga dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan peluncuran program strategis Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (HEBITREN) Pantai Barat Sumatera, serta launching QRIS Pajak dan Retribusi Pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagai langkah optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan penguatan ekonomi syariah dan percepatan digitalisasi daerah dapat menjadi motor baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Tapanuli.

Kesepakatan transfer data ini merupakan salah satu bagian dalam perjanjian dagang resiprokal atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

“Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang dilakukan secara online, Jumat (20/2/2026).

Dalam hal ini, Airlangga memastikan AS akan ikut menjaga keamanan data yang mereka terima dengan tingkat keamanan yang setara dengan regulasi perlindungan data konsumen Indonesia. Sehingga data-data konsumen ini dipastikan aman sesuai perundang-undangan yang sudah berlaku di dalam negeri.

“Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia,” tegasnya.

Selain transfer data lintas negara secara terbatas, Airlangga mengatakan Indonesia dan AS juga menyepakati penghapusan biaya masuk untuk transaksi elektronik antar kedua negara. Meski menurutnya hal ini tidak bersifat eksklusif untuk Paman Sam saja, melainkan juga sudah diberikan kepada negara-negara di kawasan Eropa.

“Kedua belah negara sepakat untuk tidak mengenakan biaya masuk transaksi elektronik dan ini juga di kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja,” ucap Airlangga. (DTK)

Medan|PERS.NEWS- Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dilantik pada 20 Oktober 2024, telah genap berjalan satu tahun pada 20 Oktober 2025. M. Yusuf Hanafi Sinaga, S.Sos., M.Sos., Ketua Umum Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan (MAPEL) Indonesia, mengapresiasi atas beberapa pencapaian dan kebijakan yang menonjol selama setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.

“Pencapaian ini mencerminkan fokus pemerintah pada isu-isu domestik seperti pangan, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta penguatan pertahanan dan reformasi birokrasi di awal masa jabatan,” ucap Yusuf yang ditemui awak media di bilangan Jakarta (20/10/2025).

“Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan (MAPEL) Indonesia akan terus mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang telah menunjukkan keseriusan dalam melakukan tata kelola pemerintahan sangat baik di awal masa jabatannya,” lanjut Yusuf.

“Melalui momentum ini, MAPEL juga ingin mengulas kembali tentang isu lingkungan, yang mana pada awal bulan November akhir tahun lalu Presiden Prabowo mengumpulkan semua pejabat daerah mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Dandim, Kapolres, semua pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia untuk membahas isu lingkungan di Sentul, Bogor. Sebab, _basic concern focus issues_ MAPEL itu soal lingkungan, pendidikan, dan kesehatan serta adat istiadat/kebudayaan Indonesia yang harus terus dijaga,” tutup Yusuf.

Di lain sisi, beberapa survei mencatat tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap kinerja setahun pemerintahan Prabowo, dengan angka mencapai sekitar 78% hingga 83,5% (berdasarkan data survei Poltracking dan Index Politica).

Berdasarkan data dari berbagai sumber dan laporan yang tersedia, beberapa pencapaian dan kebijakan yang menonjol selama setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto meliputi:

“Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat”

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini adalah program unggulan yang mulai diimplementasikan dan menjadi fokus utama pemerintah, melibatkan berbagai lembaga termasuk TNI-POLRI dalam penyediaannya, serta bertujuan untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak-anak sekolah.

” Penghapusan Kredit Macet UMKM”

Pemerintah meluncurkan program penghapusan utang kredit macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang pada tahap awal dilaporkan mencapai nilai triliunan rupiah dan menyasar puluhan ribu pelaku UMKM agar mereka kembali “bankable”. Prabowo juga hapus tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp 7,69 triliun.

“Swasembada Pangan dan Pertanian”

Dilaporkan terjadi peningkatan produksi beras dan jagung nasional, yang disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah, menghasilkan surplus. Upaya ini didukung dengan pengadaan puluhan ribu pompa air untuk irigasi.

“Paket Stimulus Ekonomi”

Peluncuran berbagai paket stimulus ekonomi yang mencakup insentif PPh, diskon transportasi (seperti diskon tiket pesawat dan transportasi laut), bantuan pangan, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk sektor padat karya.

“Bidang Pertahanan dan Keamanan”

Modernisasi Alutsista: Sektor pertahanan mendapatkan perhatian khusus dengan peningkatan anggaran untuk mengakselerasi program _Minimum Essential Force_ (MEF), termasuk penguatan armada udara dan laut (misalnya pengadaan Rafale dan kapal selam Scorpène).

“Keterlibatan TNI dalam Program Rakyat”

TNI terlibat aktif dalam program MBG dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga berperan dalam penguatan ketahanan pangan dengan mengelola lahan pertanian.

“Perubahan Seragam TNI”

Perubahan seragam dinas lapangan (PDL) TNI dari corak lama ke sage green untuk tujuan kamuflase yang lebih baik di medan operasi.

“Bidang Hukum dan Birokrasi”

Pembentukan BPPIK: Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang bertugas memonitor dan mengawasi semua program dan proyek yang diluncurkan pemerintah.

“Arah Kebijakan Hukuman Mati”

Meskipun Indonesia masih memberlakukan hukuman mati, terdapat interpretasi terhadap kebijakan transfer narapidana WNA dan pernyataan Presiden yang mengindikasikan adanya pandangan yang selaras dengan prinsip HAM internasional dan KUHP baru yang menetapkan hukuman mati sebagai pidana alternatif.

“Pengembalian Kerugian Negara”

Pemerintah mencatat pengembalian uang pengganti kerugian negara dari kasus-kasus korupsi dalam jumlah triliunan rupiah.(IHB)