<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekskavator &#8211; Pers News</title>
	<atom:link href="https://pers.news/tag/ekskavator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pers.news</link>
	<description>pers.news - Informasi Terkini</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 09:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.9</generator>

<image>
	<url>https://pers.news/wp-content/uploads/2025/10/cropped-1001363792-removebg-preview-100x100.png</url>
	<title>Ekskavator &#8211; Pers News</title>
	<link>https://pers.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WK HIMMAH Sumut Desak Pembukaan Jalur Gunung Sibayak Diusut, Jangan Jadikan Dalih Evakuasi untuk Rusak Ekologi</title>
		<link>https://pers.news/2026/11/21/wk-himmah-sumut-desak-pembukaan-jalur-gunung-sibayak-diusut-jangan-jadikan-dalih-evakuasi-untuk-rusak-ekologi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 09:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Ekskavator]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung Sibayak]]></category>
		<category><![CDATA[HIMMAH Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Karo]]></category>
		<category><![CDATA[Kerusakan Ekologi]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[M. Idris Sarumpaet]]></category>
		<category><![CDATA[Pariwisata Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Pelestarian Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Pembukaan Jalur Evakuasi]]></category>
		<category><![CDATA[Penegakan Hukum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=15469</guid>

					<description><![CDATA[MEDAN &#124; PERS.NEWS – Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara Bidang Lingkungan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MEDAN | PERS.NEWS –</strong> Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara Bidang Lingkungan Hidup, M. Idris Sarumpaet, S.H., M.H., menyoroti aktivitas pembukaan jalur menggunakan alat berat jenis ekskavator berukuran besar di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu vegetasi, mengubah bentang alam, serta memengaruhi keseimbangan ekosistem kawasan pegunungan. Karena itu, ia meminta pemerintah dan instansi terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan, dasar hukum, serta dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Idris mempertanyakan alasan pembukaan jalur yang disebut-sebut diperuntukkan sebagai jalur evakuasi pendaki. Menurutnya, lebar jalur yang diperkirakan mencapai 5 hingga 6 meter perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Selama ini kita tidak pernah melihat jalur evakuasi di objek wisata gunung lainnya dibuka dengan ukuran sebesar itu. Dengan lebar sekitar 5 sampai 6 meter, publik tentu berhak mempertanyakan apakah jalur tersebut murni untuk evakuasi pendaki atau juga dipersiapkan sebagai akses kendaraan roda empat. Pemerintah harus menjelaskan tujuan pembangunan ini secara terbuka,&#8221; ujar Idris.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Selain mempertanyakan lebar jalur, ia juga menyoroti penggunaan ekskavator berukuran besar dalam proses pengerjaan. Menurutnya, pemilihan alat berat semestinya mempertimbangkan karakteristik geografis dan tingkat kerentanan lingkungan di kawasan Gunung Sibayak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ia menilai penggunaan ekskavator berukuran lebih kecil dapat menjadi salah satu alternatif yang perlu dikaji untuk meminimalkan gangguan terhadap kondisi alam.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Yang menjadi pertanyaan, mengapa harus menggunakan ekskavator berukuran besar? Mengapa tidak menggunakan ekskavator kecil yang memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan gangguan lebih terbatas terhadap kondisi alam? Jangan sampai kemudahan pengerjaan justru mengorbankan vegetasi dan ekosistem Gunung Sibayak,&#8221; tegasnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tidak hanya pembukaan jalur, Idris turut menyoroti aktivitas terabas atau penggunaan kendaraan bermotor di kawasan tersebut. Menurutnya, aktivitas kendaraan di kawasan alam perlu dikendalikan karena berpotensi merusak vegetasi, menyebabkan pemadatan tanah, serta mengganggu ekosistem.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Pembukaan jalur menggunakan alat berat harus dievaluasi, begitu juga aktivitas kendaraan bermotor atau terabas di kawasan Gunung Sibayak. Jangan sampai pemerintah berbicara tentang keselamatan dan pengembangan wisata, tetapi mengabaikan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan,&#8221; katanya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Idris juga mengingatkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana wisata alam harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia merujuk Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025, khususnya Pasal 258 ayat (1) dan (2), yang menurutnya mengatur agar pembangunan menyesuaikan kondisi alam, sedapat mungkin menghindari perubahan karakteristik bentang alam, serta memperhatikan dampak ekologis, aspek teknis, dan kondisi geografis kawasan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ia turut menyinggung ketentuan Pasal 258 ayat (3) dan (4) mengenai penggantian pohon dengan perbandingan 1:100 dalam kondisi sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Atas dasar itu, HIMMAH Sumut mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup, instansi kehutanan terkait, serta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kegiatan pembukaan jalur tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pemeriksaan, menurut Idris, perlu mencakup legalitas penggunaan alat berat, dokumen perencanaan, persetujuan lingkungan, identitas pihak pelaksana, hingga potensi dampak dan kerusakan ekologis yang ditimbulkan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri pihak-pihak yang terlibat, mulai dari pelaksana di lapangan hingga pihak yang memberikan perintah atau bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Kami mendesak agar persoalan ini diusut tuntas. Siapa yang mengerjakan, siapa yang memerintahkan, dan siapa yang bertanggung jawab harus diperiksa. Pelaku dan pihak yang terlibat sebenarnya berada di depan mata karena aktivitas tersebut berlangsung secara terbuka. Jangan sampai aparat penegak hukum membiarkan persoalan ini tanpa kejelasan. Apabila ditemukan pelanggaran, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,&#8221; ungkap Idris.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Meski demikian, ia menegaskan bahwa HIMMAH Sumut tidak menolak pengembangan sektor pariwisata di kawasan Gunung Sibayak. Namun, pembangunan harus tetap memperhatikan aspek keselamatan, kepatuhan terhadap hukum, dan keberlanjutan lingkungan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Kami tidak menolak pengembangan pariwisata, tetapi pembangunan tidak boleh mengabaikan hukum dan kelestarian lingkungan. Jangan jadikan dalih jalur evakuasi sebagai pembenaran untuk membuka kawasan tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya. Gunung Sibayak harus dijaga, bukan dikorbankan atas nama pembangunan,&#8221; tutup Idris.(Red)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
