MEDAN| PERS.NEWS —Indonesia sering membanggakan diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kesetaraan. Slogan itu bergema di podium politik, tercantum di undang-undang, dan diulang dalam pidato kenegaraan. Namun di balik kalimat-kalimat megah itu, ada kenyataan yang jauh dari ideal: penyandang disabilitas masih berjalan di lorong panjang yang penuh pintu terkunci.(11/10/25)

Mereka tidak hanya berhadapan dengan keterbatasan fisik, tetapi juga dengan sistem yang cacat — bukan secara tubuh, melainkan secara moral dalam memberikan kesempatan.

Kita terlalu sering memandang disabilitas lewat kacamata belas kasihan, bukan keadilan. Mereka digambarkan sebagai sosok lemah yang harus dibantu, bukan sebagai individu dengan hak yang sama untuk tumbuh dan berdaya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang masih harus menunduk menghadapi trotoar tanpa ramp, sekolah tanpa sistem inklusif, dan tempat kerja yang menutup pintu hanya karena mereka “berbeda”.

Padahal, perbedaan bukanlah penghalang — ia adalah potensi.

Sayangnya, potensi itu sering terkubur di bawah tumpukan stigma dan kebijakan setengah hati. Berapa banyak anak disabilitas yang berhenti sekolah karena dianggap “tidak produktif”? Berapa banyak lulusan disabilitas yang ditolak kerja bahkan sebelum diwawancarai? Jawabannya terlalu sering sama: terlalu banyak.

Argumentasi Sosial: Sistem yang Menyisakan

Ketimpangan ini bukan sekadar akibat niat buruk individu, tetapi hasil dari struktur sosial yang tidak inklusif.

Ketika sekolah tak punya guru pendamping, transportasi umum tak bisa diakses kursi roda, dan perusahaan memandang disabilitas sebagai “beban produksi” — di situlah disability of opportunity menjadi nyata.

Data menunjukkan, tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih di bawah 60%. Bukan karena mereka tidak mau bekerja, tetapi karena pintu kesempatan dikunci dari dalam. Bahkan, program-program pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu sering kali berakhir sebagai formalitas: sekadar angka dalam laporan, bukan perubahan dalam kehidupan.

Ada ironi pahit di sini: mereka yang disebut “cacat” justru sering menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Mereka belajar lebih keras, berjuang lebih lama, dan bertahan lebih kuat daripada banyak dari kita yang mengaku “normal”.

Sementara itu, sebagian dari kita justru pincang dalam empati, tuli terhadap jeritan sesama, dan buta terhadap kenyataan yang menyakitkan.

Dari Belas Kasihan ke Pengakuan Hak

Dalam diam, banyak penyandang disabilitas menatap dunia yang menolak menatap balik. Mereka menulis mimpi di dinding kebijakan yang dingin, berharap ada tangan yang mengetuk dari sisi lain.

Kesetaraan bukanlah hadiah belas kasihan — ia adalah hak asasi manusia.

Negara sebenarnya sudah memiliki payung hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Namun pelaksanaannya masih jauh dari kata adil. Fasilitas publik belum ramah disabilitas, dunia kerja masih diskriminatif, dan kesadaran sosial berjalan di tempat. Kita masih sibuk memotret simpati di depan kamera, tetapi lupa menanam empati dalam kebijakan nyata.

Refleksi Akhir

Jika negara ingin maju, ia tidak boleh membiarkan sebagian warganya tertinggal hanya karena perbedaan kemampuan.

Keadilan sosial tidak akan lahir dari belas kasihan — ia tumbuh dari pengakuan hak dan akses yang setara.

Pada akhirnya, perjuangan menciptakan kesetaraan bukan hanya untuk mereka yang disabilitas, tetapi juga untuk kita semua yang ingin tetap manusia.

Sebab nilai sejati sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa tinggi gedung yang dibangunnya, melainkan dari seberapa rendah ia mau menunduk untuk merangkul yang tertinggal.

Pertanyaannya kini:

Apakah kita akan menjadi bagian dari perubahan — atau diam, menjadi bagian dari disability of opportunity itu sendiri?(NA)

MEDAN| PERS.NEWS —Kampus selama ini dipuja sebagai benteng intelektual, tempat lahirnya para pemimpin masa depan. Namun, di balik wajah gemilang akademia, tersembunyi sisi gelap yang kian nyata—namun berulang kali diabaikan. Fenomena ini dikenal sebagai Dark Academia; sebuah realitas di mana tekanan akademik, persaingan sosial, dan perjuangan mental menjadi bagian dari kurikulum tak tertulis yang harus ditempuh setiap mahasiswa.(8/9/25)

Prestasi: Ketika Harapan Berubah Menjadi Jerat

Mahasiswa terjebak dalam standar tinggi yang dipatok oleh keluarga, dosen, dan institusi pendidikan. Mereka tidak hanya belajar demi ilmu, tetapi juga demi mempertahankan reputasi. Gagal bukan sekadar nilai buruk—melainkan dianggap kegagalan eksistensial.

“Di sudut-sudut ruang kampus, semangat belajar kini bertransformasi menjadi upaya bertahan hidup.”

Dengan begitu banyak target yang harus dipenuhi, pendewasaan intelektual yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi perjalanan yang menegangkan. Prestasi kini lebih menyerupai tuntutan ketimbang pencapaian.Apakah manusia harus sempurna untuk diakui nilai dirinya?

Kesunyian dalam Keramaian: Masalah yang Terus Membesar

Meskipun kampus dipadati ribuan mahasiswa, rasa kesepian justru menjadi isu yang tumbuh diam-diam. Banyak mahasiswa memilih menyimpan derita sendiri—takut dianggap lemah, takut dicap tidak sekuat yang terlihat.

Kesepian ini dipupuk oleh budaya digital yang sarat pencitraan, pertemanan yang bersifat transaksional, dan minimnya ruang aman untuk benar-benar bercerita.

“Banyak mahasiswa merasa ditemani oleh orang-orang yang hanya hadir secara fisik, namun tak mampu memahami isi kepalanya.”

Kesunyian itu bagaikan kabut yang merayap perlahan—tidak tampak, tapi mampu menutup semua arah pulang.

Organisasi Kampus: Arena Ambisi yang Mengikis Empati

Dunia organisasi sering dipuja sebagai tempat menempa jiwa kepemimpinan. Namun, faktanya, tidak sedikit organisasi justru menjadi ladang tekanan sosial yang memperparah kecemasan.

Budaya senioritas, perebutan jabatan, dan politik internal sering kali menjadi racun yang mempersempit ruang aman bagi mahasiswa yang ingin berkembang tanpa harus berpura-pura kuat.

“Banyak jiwa yang tumbang bukan karena konflik ide, tetapi karena ditusuk ambisi atas nama dedikasi.”

Organisasi seharusnya menjadi ruang kolaborasi, bukan arena dominasi. Tempat menumbuhkan empati, bukan mencetak hierarki sosial baru yang kaku dan eksklusif.

Kesehatan Mental: Luka Sosial yang Tak Boleh Terus Disembunyikan

Krisis kesehatan mental di kampus adalah fakta yang tak bisa dihindari. Namun, layanan konseling sering diperlakukan hanya sebagai pelengkap—bukan kebutuhan mendesak.

Mahasiswa yang membutuhkan bantuan justru terjebak di antara rasa takut dicap lemah dan minimnya akses terhadap layanan psikologi yang layak.Stigma menjadi tembok tinggi yang membuat banyak mahasiswa memilih diam.

“Luka itu tidak terlihat, tidak berbekas, namun menggerogoti perlahan.Seperti api di dalam sekam—membakar dari dalam tanpa disadari siapa pun.”

Kampus mungkin bangga mencetak ribuan lulusan unggul.Namun, berapa banyak dari mereka yang pulang dengan hati yang masih utuh?

Saatnya Kampus Memanusiakan Manusia

Pendidikan tinggi harus kembali pada hakikatnya: menempa manusia agar menjadi pribadi yang berdaya dan berpengetahuan—bukan sekadar robot yang siap bekerja.

Rekomendasi kebijakan bukan lagi formalitas, melainkan keharusan moral:

Akses konseling yang mudah dan profesional;

Reformasi sistem evaluasi akademik yang menghargai proses, bukan hanya hasil;

Pembentukan budaya organisasi berbasis empati, bukan dominasi;

Pelatihan bagi dosen dan tenaga pendidik agar peka terhadap kesehatan mental mahasiswa.

Kesadaran ini tidak boleh lagi ditunda.

“Keberhasilan suatu kampus tidak diukur dari jumlah lulusan terbaik,tetapi dari seberapa banyak jiwa muda yang terselamatkan dari tekanan yang tidak manusiawi.”

Jangan Biarkan Mereka Berjuang Sendiri

Fenomena Dark Academia adalah potret keheningan yang menyakitkan. Banyak mahasiswa berperang dalam gelap, memikul beban yang tak pernah mereka minta. Mereka tertawa dalam kerapuhan, menyembunyikan luka demi terlihat kuat di mata dunia.

Namun, keberanian bukan selalu soal berdiri paling depan. Terkadang, itu justru kemampuan untuk mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja.

“Pendidikan sejati bukan hanya melahirkan kecerdasan, tetapi juga menjaga keberlangsungan jiwa manusia.”

Apa arti sebuah gelar kebanggaan, toga yang membanggakan, dan lambang intelektualitas yang diagungkan—jika proses meraihnya justru mematahkan mereka yang memperjuangkannya?

Saatnya kampus tidak hanya mencetak para pemikir besar,tetapi juga memastikan bahwa tak satu pun dari mereka hilang di tengah jalan.(NH)