“Transisi energi tidak boleh berhenti di panggung konferensi. Kalau di lapangan rakyat berhadapan dengan konflik, penggusuran, dan kerusakan lingkungan, maka yang sedang kita saksikan bukan transisi yang adil, tapi pemindahan beban ke rakyat,” tegas Ronal.

Dalam pernyataannya, Gerakan Pemuda Energi secara khusus menyinggung tiga aktor yang dinilai perlu segera dievaluasi secara terbuka.

Pertama, proyek-proyek di bawah pengawasan Endi Novaris Syamsudin diduga memicu konflik rekrutmen tenaga kerja, merusak infrastruktur desa, serta memperparah konflik agraria, terutama dalam proyek biomassa dan hutan tanaman energi.

Kedua, proyek-proyek di bawah pengawasan Wiluyo Kusdwiharto diduga berkaitan dengan konflik dengan nelayan keramba dan masyarakat adat, serta diduga menimbulkan dampak ekologis dan sosial dalam proyek PLTS Terapung, PLTS IKN, serta PLTA/PLTM di Sulawesi.

Ketiga, Gerakan Pemuda Energi mendesak audit dan penegakan hukum terhadap proyek-proyek PT Ketaun Hidro Energi yang dipimpin Zulfan Zahar, yang diduga terkait sengketa lahan, diduga melibatkan praktik mafia tanah, serta mencerminkan buruknya tata kelola proyek PLTM di Kabupaten Lebong, Bengkulu.

Ronal menegaskan, “Energi bersih tidak boleh dibangun dengan cara kotor. Kalau konflik dan dugaan pelanggaran hukum terus dibiarkan, maka jangan salahkan rakyat kalau kepercayaan pada agenda transisi energi runtuh.”

Gerakan Pemuda Energi menyatakan momentum Rakernas METI seharusnya menjadi titik balik untuk membuka evaluasi, audit, dan penegakan hukum secara transparan terhadap proyek-proyek energi yang diduga bermasalah, bukan sekadar panggung klaim dan pencitraan.(Arif)

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya langkah teknis energi, tetapi juga simbol perubahan paradigma menuju gaya hidup masyarakat yang lebih ramah lingkungan.

“Kebijakan berbasis etanol menunjukkan komitmen nyata bangsa ini untuk mandiri secara energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. KAMMI Sumut melihat ini sebagai momentum baik bagi kita semua untuk menata arah pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Irham.

Selain itu, KAMMI Sumut juga mengapresiasi langkah sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Utara yang mulai berbenah dalam pelayanan publik.

Beberapa SPBU kini menyediakan air minum gratis bagi konsumen serta fasilitas pembuangan sampah kendaraan, sebagai bentuk pelayanan humanis dan edukasi lingkungan kepada masyarakat.

“Ini adalah contoh sederhana tapi bermakna. Ketika SPBU bukan sekadar tempat mengisi bahan bakar, tetapi juga tempat menumbuhkan kesadaran kebersihan dan kepedulian sosial,” tambahnya.

PW KAMMI Sumut berharap, inovasi pelayanan ini menjadi gerakan nasional yang menginspirasi untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat dan bersih, tetapi juga berbasis nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

Lebih jauh, KAMMI juga mendorong pemerintah daerah dan pihak Pertamina untuk terus menggandeng komunitas pemuda dan organisasi masyarakat dalam mengawal implementasi energi hijau di lapangan, agar kebijakan etanol benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.

“Energi hijau bukan hanya isu teknis, tapi juga gerakan moral. Kami akan terus berdiri di garis depan untuk mengawal arah perubahan ini,” tutup Irham(ABG)