Sebuah langkah yang di atas kertas tampak manis, namun di hati rakyat terasa getir. Pertanyaannya sederhana: sejak kapan pekerjaan berubah menjadi bingkisan politik?

Di antara riuh perayaan dan jargon kebangsaan, muncul sosok Eriza Hudori, Ketua DPW PETANESIA (Pecinta Tanah Air Indonesia) Sumatera Utara. Ia tidak berbicara dari podium kekuasaan, tetapi dari ruang refleksi — tempat di mana idealisme masih berani menatap kekuasaan tanpa rasa takut.

“Pekerjaan bukan hadiah. Itu hak rakyat. Kalau ingin memberi, berilah sistem yang adil — bukan posisi yang diselipkan rasa terima kasih,”
ujar Eriza dalam pernyataan reflektifnya di momentum Sumpah Pemuda.

Kata-kata itu terdengar keras, tapi sesungguhnya jernih. Di negeri yang sering menukar kedekatan dengan kesempatan, kejujuran memang kerap terdengar brutal.

Eriza menegaskan, kebaikan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa banyak ia memberi jabatan, tetapi dari seberapa tulus ia menegakkan keadilan.

“Kalau hadiah itu terbuka untuk semua, itu kebijakan. Tapi kalau hanya untuk yang dekat, itu penistaan terhadap keadilan,” katanya tegas.

Ia mengingatkan, bangsa ini akan terus melemah jika rakyat terus diajari untuk berterima kasih atas sesuatu yang seharusnya menjadi hak.

“Bangsa yang terlalu sering diberi, lambat laun lupa cara berdiri,” ucapnya menohok.

Bagi Eriza, refleksi Sumpah Pemuda bukan sekadar mengulang sejarah, melainkan menantang generasi hari ini untuk berani jujur.

“Cinta tanah air tidak lahir dari jabatan, tapi dari keberanian berkata benar,” lanjutnya.

Pernyataannya menyalakan api di kalangan muda. Banyak yang menilai, suara seperti Eriza adalah oase di tengah gurun politik yang kian pragmatis. Ia bukan sekadar tokoh organisasi, tetapi simbol bahwa idealisme belum mati — hanya butuh keberanian untuk bangkit.

Dan di tengah pesta seremonial yang sering meninabobokan, kalimat Eriza menggema seperti peringatan keras:

“Hadiah terbaik bagi rakyat bukan pekerjaan yang diberikan, tapi kesempatan yang diciptakan.”

Kata-katanya menjadi tamparan lembut bagi para pemimpin yang lupa malu — mereka yang masih menganggap kekuasaan sebagai alat berbagi hadiah, bukan menegakkan keadilan.

Sumpah Pemuda tahun ini mengajarkan satu hal:
Bangsa yang besar tidak dibangun dari pemberian, tetapi dari keberanian generasinya untuk menolak menjadi pengemis politik.

Dan di tengah suara yang gemetar oleh kepentingan, Eriza Hudori memilih tetap lantang.

Sebab keadilan — meski terdengar brutal — tetap lebih mulia daripada basa-basi kekuasaan.(Red)

Medan|PERS.NEWS|Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Medan menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di wilayah Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.(23/10/25)

Menurut informasi yang diterima Ketua ISNU, sejumlah warga diminta membayar sekitar Rp125.000 untuk memperoleh NPWP. Padahal, sesuai ketentuan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerbitan NPWP merupakan layanan publik tanpa biaya alias gratis.

Ketua ISNU Kota Medan, Eriza Hudori, mengaku prihatin dengan adanya dugaan tersebut. Ia menilai praktik pungli dalam pelayanan publik tidak hanya mencoreng citra aparatur, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat serta menghambat agenda reformasi birokrasi pemerintah.

“Layanan pembuatan NPWP itu gratis. Tidak ada dasar bagi siapa pun memungut biaya dari masyarakat. Ketidaktahuan warga sering dijadikan celah oleh oknum untuk mengambil keuntungan pribadi. Karena itu, masyarakat harus berani menolak dan melapor bila menemui praktik semacam ini,” tegas Eriza di Medan, Kamis (23/10/2025).

Desak DJP dan Aparat Hukum Bertindak Tegas

ISNU mendorong Direktorat Jenderal Pajak bersama aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Menurut Eriza, tindakan cepat dan tegas sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Ia juga menilai, penguatan layanan digital dan kanal pengaduan publik yang transparan perlu terus dikembangkan agar potensi penyimpangan di lapangan dapat diminimalkan.

“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di slogan. Pemerintah harus menunjukkan langkah nyata dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku serta memastikan integritas layanan publik di semua tingkatan,” ujar Eriza.

Dorong Edukasi dan Partisipasi Masyarakat

Selain penindakan, ISNU juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi layanan publik, terutama di bidang perpajakan. Edukasi tentang hak dan kewajiban warga dinilai penting agar masyarakat tidak mudah menjadi korban praktik ilegal.

“Kalau masyarakat paham bahwa pembuatan NPWP tidak dipungut biaya, maka peluang bagi oknum untuk melakukan pungli akan semakin kecil,” tambahnya.

Peringatan Serius bagi Pemerintah

ISNU menilai kasus ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah maupun pusat agar memperkuat sistem pengawasan internal dan menegakkan integritas aparatur. Ketegasan dalam menindak pelaku pungli, menurut Eriza, akan menjadi indikator sejauh mana keseriusan pemerintah dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat.(IHB/TN)

Sumber :Ketua ISNU Medan