Praktisi hukum Michael P. Manurung, S.H. menilai bahwa tuduhan publik tanpa data dan landasan hukum hanya akan menimbulkan kesalahpahaman serta berpotensi mencoreng nama baik pejabat publik.

“Setiap tuduhan terhadap pejabat negara, apalagi yang menyangkut dugaan gratifikasi, harus melalui proses hukum dan penyelidikan yang sah. Tanpa bukti yang konkret, isu seperti ini hanya bersifat opini yang bisa menyesatkan masyarakat,” ujar Michael P. Manurung, S.H., Rabu (30/10/2025).

Ia menjelaskan, pejabat publik yang telah memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.

“LHKPN bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen hukum yang diawasi oleh KPK. Data di dalamnya diverifikasi, diuji, dan diumumkan secara terbuka. Jadi jika seseorang sudah melaporkan hartanya sesuai ketentuan, maka harta tersebut memiliki dasar legalitas yang jelas,” ungkapnya.

Menurut data yang dirilis KPK, kekayaan Wakil Bupati Serdang Bedagai tercatat Rp13,1 miliar pada tahun 2022, dan meningkat menjadi Rp22,1 miliar pada tahun 2023. Namun, Michael menegaskan bahwa kenaikan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai hasil dari gratifikasi.

“Peningkatan kekayaan bisa dipengaruhi banyak hal—seperti hasil usaha, kenaikan nilai aset, atau keuntungan investasi. Tanpa adanya temuan atau penyelidikan resmi dari lembaga berwenang, tidak boleh ada kesimpulan yang bersifat menuduh,” paparnya.

Lebih lanjut, Michael menekankan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah dalam setiap pemberitaan maupun opini publik. Ia menilai penyebaran informasi yang belum terverifikasi bisa menimbulkan keresahan di masyarakat dan menggerus kepercayaan terhadap pemerintah.

“Jangan sampai pemberitaan yang tidak akurat menimbulkan fitnah dan menggiring opini publik ke arah yang salah. Media maupun masyarakat hendaknya menunggu hasil penyelidikan resmi dari KPK sebelum membuat penilaian,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Michael P. Manurung, S.H. mengimbau semua pihak untuk menjaga suasana yang kondusif dan berpikir jernih dalam menyikapi isu-isu sensitif yang menyangkut pejabat publik.

“Mari kita dukung kerja lembaga hukum sesuai prosedur. Hindari penyebaran informasi yang belum teruji agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga,” pungkasnya.(Red)

Sumber : Advokat  Michael P Manurung, S.H

MEDAN |PERS.NEWS- Setiap 28 Oktober, kita kembali mengenang tiga kalimat yang menyatukan Indonesia: Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda tahun 1928 bukan sekadar seremonial sejarah. Ia adalah tanda bahwa anak muda saat itu sadar, kekuatan bangsa lahir dari persatuan dan kesadaran bersama.

Kini, hampir seabad kemudian, semangat itu harus kita hidupkan kembali — terutama oleh para jurnalis. Jika dulu pemuda menyatukan bangsa lewat semangat perjuangan, maka jurnalis hari ini menyatukan bangsa lewat berita dan kebenaran.

Media dan Semangat Persatuan di Era Digital

Sumpah Pemuda mengajarkan pentingnya satu bahasa, satu suara untuk kemajuan bangsa. Dalam dunia media, itu berarti menjaga ruang publik dari hoaks, ujaran kebencian, dan berita yang memecah belah.

Di tengah derasnya arus informasi, tugas jurnalis kini bukan hanya cepat menulis, tapi bijak memilah dan menjernihkan.

Kebebasan pers adalah warisan perjuangan panjang. Namun di era media sosial, siapa pun bisa menyebarkan “berita” tanpa tanggung jawab. Maka, jurnalis sejati dituntut tetap berpegang pada etika, integritas, dan akurasi.

Jurnalis, Penjaga Akal Sehat Publik

Pemuda 1928 menyatukan bangsa dengan semangat berpikir dan berani bersuara. Kini jurnalis memikul tanggung jawab serupa — menjaga nalar publik lewat informasi yang jujur dan mencerahkan.

Menjadi jurnalis bukan berarti berpihak pada pemerintah atau oposisi, tetapi berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat.

Jurnalis yang berani mengkritik demi kebaikan bersama adalah bentuk nyata dari semangat Sumpah Pemuda di masa kini.

Bahasa yang Menyatukan, Bukan Memecah

Di zaman sekarang, berita bisa menjadi alat persatuan atau justru sumber perpecahan. Banyak media terjebak dalam polarisasi — ada yang condong ke politik, ada yang terperangkap kepentingan bisnis.

Padahal, semangat Sumpah Pemuda mengajarkan: satu bahasa untuk persatuan.

Dalam dunia jurnalisme, “satu bahasa” itu berarti bahasa yang menyejukkan, cerdas, dan membangun, bukan yang menyalakan api kebencian.

Penutup: Pena yang Menyatukan Bangsa

Sumpah Pemuda adalah semangat yang tak boleh padam. Ia hidup di setiap berita yang jujur, di setiap kalimat yang menyuarakan kebenaran.

Menjadi jurnalis berarti memegang pena yang bisa menyatukan atau memecah bangsa.

Maka, di tengah derasnya arus informasi, jurnalis harus menjadi kompas moral — memastikan Indonesia tetap berjalan di jalur persatuan dan kebenaran.(IHB)