Dalam keterangannya kepada media, Zulkifly menilai kepemimpinan Kapolres Belawan perlu ditinjau kembali, khususnya terkait penanganan dugaan laporan palsu yang melibatkan seorang oknum pejabat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) berinisial RD. Oknum tersebut diduga membuat laporan kehilangan kendaraan yang sebelumnya disebut telah dijual dan masih berada dalam status pembiayaan leasing.

Zulkifly menyatakan pihaknya bersama sejumlah elemen pemuda telah dua kali menggelar aksi damai sebagai bentuk pengawalan terhadap proses hukum kasus tersebut. Namun, ia menilai hingga saat ini belum terlihat perkembangan signifikan dalam penanganannya.

“Sebagai tokoh pemuda, kami telah melakukan aksi damai sebanyak dua kali untuk mengawal dugaan laporan palsu tersebut. Kami berharap ada langkah konkret dari aparat penegak hukum agar persoalan ini menjadi terang,” ujar Zulkifly.

Selain itu, ia juga menyoroti situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Belawan yang menurutnya perlu perhatian lebih serius. Ia berharap adanya perbaikan kinerja dan transparansi dalam penanganan berbagai kasus yang menjadi perhatian publik.

Zulkifly menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya berencana kembali menggelar aksi sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Ia menegaskan langkah tersebut akan dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kapolres Belawan AKBP Rosef Efendi belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan tersebut. Pihak kepolisian sebelumnya menyatakan akan melakukan evaluasi internal guna memastikan pelayanan dan kinerja institusi berjalan optimal.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan pernyataan narasumber dan masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi.(Red)

Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait perlunya perhatian terhadap kinerja dan tata kelola di lingkungan Kemenag Provinsi Sumatera Utara.

Koordinator aksi, Akmal Tarigan, mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan aspirasi masyarakat agar Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan dan jajaran Kantor Wilayah Kemenag Sumut.

“Kami membawa suara masyarakat Sumatera Utara yang berharap adanya evaluasi di tubuh Kemenag Sumut. Kami ingin agar proses ini berjalan secara profesional dan transparan,” ujar Akmal di sela aksi.

Empat Poin yang Disorot Formasu

Dalam pernyataan sikapnya, Formasu menyoroti sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Beberapa di antaranya meliputi:

1.Penggunaan anggaran proyek rehabilitasi gedung dan bangunan Puspenkom Regional I Medan tahun anggaran 2024.

2.Proses pengangkatan pejabat di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang dinilai perlu ditinjau kembali prosedurnya.

3.Mekanisme redistribusi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan penyuluh agama.

4.Proses mutasi ASN yang disebut sebagian pihak masih perlu ditingkatkan transparansinya.

Formasu menekankan bahwa poin-poin tersebut disampaikan sebagai bentuk masukan agar dilakukan pemeriksaan dan evaluasi internal sesuai mekanisme yang berlaku.

Tuntutan dan Harapan :

-Melalui aksi tersebut, Formasu menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pihak Kemenag dan DPR RI, di antaranya:

-Meminta Menteri Agama RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pimpinan Kanwil Kemenag Sumut.

-Mengimbau Wakil Menteri Agama RI untuk menjaga objektivitas dalam proses evaluasi.

-Mendorong Inspektorat Jenderal Kemenag RI melakukan pemeriksaan internal secara profesional dan transparan.

-Mengajak Komisi VIII DPR RI untuk turut mengawasi proses evaluasi agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas publik.

“Dorongan untuk Perbaikan Tata Kelola”

Menurut Formasu, sejumlah dinamika di lingkungan Kemenag Sumut dalam dua tahun terakhir menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola birokrasi dan peningkatan komunikasi internal.

“Kami tidak bermaksud menjatuhkan siapapun, tetapi mendorong perbaikan agar Kemenag Sumut semakin profesional dan berintegritas,” tambah Akmal.

Aksi damai yang dimulai dari Bundaran HI dan berakhir di Kantor Kemenag RI tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Para peserta membawa spanduk bertuliskan seruan moral untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi di Kemenag Sumut.(Red)

Sumber :Forum Masyarakat Sumatera Utara (Formasu)