Dengan nada tegas, Ew Gurky menyebut praktik pengisian BBM menggunakan jerigen sebagai bentuk pembangkangan terang-terangan terhadap hukum. Ia menilai, jika benar aktivitas tersebut dibiarkan, maka itu sama saja dengan membuka ruang bagi mafia BBM untuk tumbuh subur di Kota Binjai.

“Ini bukan pelanggaran kecil, ini kejahatan yang terstruktur. Kalau aparat masih diam, patut dipertanyakan keberpihakan mereka. Jangan sampai masyarakat menilai ada pembiaran atau bahkan permainan di balik ini,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara jelas mengatur sanksi berat bagi pelaku penyimpangan distribusi BBM, dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara dan denda mencapai Rp60 miliar. Selain itu, Perpres Nomor 191 Tahun 2014 juga mengatur ketat distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan.

Menurutnya, penggunaan jerigen plastik dalam pengisian BBM juga merupakan tindakan berbahaya yang bisa memicu kebakaran kapan saja. “Ini bukan hanya soal ilegal, ini soal nyawa. Kalau terjadi kebakaran, siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.

Ew Gurky mendesak Polres Binjai untuk segera turun tangan tanpa kompromi. Ia menuntut agar dilakukan penyelidikan menyeluruh dan penindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran.

“Jangan setengah-setengah. Jika terbukti, cabut izinnya, tutup paksa SPBU itu. Tidak ada ruang bagi pelanggar hukum di kota ini. Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal,” ucapnya dengan nada keras.

Ia juga menegaskan bahwa LMND Binjai akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari aparat. Jika tidak ada langkah tegas, pihaknya membuka kemungkinan untuk menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk tekanan publik.

“Kalau hukum tidak ditegakkan, kami yang akan turun ke jalan. Ini soal keadilan dan keberanian negara melawan praktik ilegal,” tutupnya.

Rapikan narasi ini

Berikut versi narasi yang sudah dirapikan, lebih terstruktur, dan tetap mempertahankan ketegasan isinya:

BINJAI — Ketua Eksekutif Kota (EK) LMND Binjai, Ew Gurky, melontarkan kecaman keras terhadap dugaan praktik ilegal di SPBU 14.207.1100 yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat.

Ia menyoroti praktik pengisian BBM menggunakan jerigen yang dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum. Menurutnya, jika aktivitas tersebut benar terjadi dan dibiarkan, hal itu berpotensi membuka ruang bagi tumbuhnya mafia BBM di Kota Binjai.

“Ini bukan pelanggaran kecil, melainkan kejahatan yang terstruktur. Jika aparat masih diam, maka patut dipertanyakan keberpihakan mereka. Jangan sampai muncul anggapan adanya pembiaran atau bahkan permainan di balik praktik ini,” tegasnya.

Ew Gurky juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan distribusi BBM, dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara serta denda maksimal Rp60 miliar. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 mengatur secara ketat distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan.

Selain aspek hukum, ia menilai penggunaan jerigen plastik dalam pengisian BBM juga sangat berbahaya dan berpotensi memicu kebakaran. “Ini bukan hanya persoalan ilegalitas, tetapi juga menyangkut keselamatan. Jika terjadi kebakaran, siapa yang akan bertanggung jawab?” ujarnya.

Ia pun mendesak Polres Binjai untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi apabila ditemukan pelanggaran.

“Jangan setengah-setengah. Jika terbukti, cabut izinnya dan tutup paksa SPBU tersebut. Tidak boleh ada ruang bagi pelanggar hukum. Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal,” katanya.

Lebih lanjut, Ew Gurky menegaskan bahwa LMND Binjai akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Ia juga membuka kemungkinan aksi massa jika tidak ada langkah tegas yang diambil.

“Jika hukum tidak ditegakkan, kami siap turun ke jalan. Ini soal keadilan dan keberanian negara dalam melawan praktik ilegal,” pungkasnya.(Red)

Menurutnya, narasi yang dibangun pemerintah terkesan menutup mata terhadap realitas di lapangan yang masih sarat ketimpangan.

“Jangan bungkus ketidakadilan dengan kata ‘dialog’. Faktanya, penertiban di lapangan masih cenderung menyasar rakyat kecil, sementara pelanggaran lain yang lebih besar justru kerap dibiarkan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa yang turun menemui pedagang bukanlah pimpinan tertinggi daerah.

“Seharusnya Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, yang turun langsung menemui pedagang. Jangan hanya diwakilkan. Ini menyangkut hajat hidup rakyat kecil,” ujarnya.

EW Gurky menilai kehadiran Hasanul Jihadi tidak cukup jika tidak diikuti keputusan konkret dan keberpihakan yang jelas.

“Turun ke lapangan itu bukan sekadar formalitas. Kalau hanya diwakilkan tanpa solusi nyata, ini menunjukkan kurangnya keseriusan,” lanjutnya.

Ia kemudian menyoroti adanya dugaan pembiaran terhadap sejumlah tempat usaha yang dinilai melanggar aturan.

“Tempat seperti Tuak Tabo, Mahkota Ponsel yang menggunakan trotoar, hingga Neo Cafe yang diduga berdiri di daerah aliran sungai (DAS), apakah sudah ditertibkan dengan tegas? Atau justru dibiarkan?” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini memperlihatkan ketimpangan dalam penegakan aturan.

“Kalau PKL cepat ditindak, tapi pelanggaran lain dibiarkan, ini tebang pilih. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegasnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus mendahulukan solusi sebelum penertiban.

“Relokasi dan solusi harus ada sebelum penertiban, bukan setelah rakyat kecil menangis karena digusur,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan pembangunan harus berpihak pada rakyat kecil.

“Rakyat tidak butuh pencitraan. Rakyat butuh keadilan yang nyata,” tutupnya.(Red)

Menurutnya, aparat justru lebih sering menyasar pedagang kecil, sementara pelanggaran yang lebih besar terkesan dibiarkan tanpa tindakan.

“Penegakan perda tidak boleh tebang pilih. Jangan hanya berani kepada rakyat kecil, sementara pelanggaran lain yang jelas merusak tatanan kota justru dibiarkan,” tegas EW Gurky, Rabu (8/4/2026).

Penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di sejumlah titik, termasuk di Jalan Bandung, Kecamatan Binjai Selatan, dinilai tidak mencermin kan keadilan. Lapak-lapak pedagang kecil menjadi sasaran utama, tanpa diimbangi penindakan terhadap pelanggaran lain yang lebih serius.

EW Gurky menyoroti masih maraknya tempat-tempat yang diduga ilegal—mulai dari usaha tanpa izin hingga lokasi yang berpotensi menjadi sarang maksiat—yang tetap beroperasi tanpa tersentuh hukum. Ia menilai kondisi ini sebagai bentuk pembiaran yang tidak bisa ditoleransi.

“Kalau memang ingin menata kota, lakukan secara adil dan menyeluruh. Jangan hanya rakyat kecil yang jadi korban. Banyak tempat ilegal berdiri terang-terangan, tapi seolah kebal hukum. Ini ada apa?” ujarnya tajam.

Atas kondisi tersebut, ia mendesak Wali Kota Binjai untuk segera mengevaluasi kinerja Satpol PP. Bahkan, ia secara tegas meminta agar Kepala Satpol PP Binjai, Arief Sihotang, dicopot dari jabatannya jika dinilai tidak mampu bekerja secara adil dan profesional.

“Wali Kota Binjai harus bertindak tegas. Copot Kasat Pol PP Arief Sihotang jika tidak mampu bekerja adil dan profesional. Penegakan aturan tidak boleh menjadi alat menekan rakyat kecil, tetapi tumpul terhadap pelanggaran besar,” tegasnya.

EW Gurky menilai, ketimpangan dalam penegakan hukum hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika terus dibiarkan, bukan hanya keadilan yang tergerus, tetapi juga wibawa hukum di Kota Binjai.(EGS)

Sorotan tersebut disampaikan Ketua Eksekutif Kota LMND Binjai, EW Gurky, yang juga merupakan warga setempat. Ia mengaku menerima berbagai keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas usaha tersebut.

Menurutnya, selain persoalan kebisingan, beredar pula informasi di tengah warga mengenai dugaan penyediaan layanan lady companion (LC) di lokasi itu. Meski demikian, ia menegaskan bahwa informasi tersebut perlu diverifikasi oleh pihak berwenang.

“Kami tidak anti terhadap usaha maupun hiburan. Silakan berusaha, silakan beraktivitas. Namun jika benar terdapat kegiatan yang melampaui norma sosial dan mengganggu ketertiban umum, tentu ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar EW Gurky.

Ia menekankan bahwa setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan perizinan, menjaga ketertiban, serta menghormati nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Menurutnya, keresahan warga tidak semata soal hiburan malam, melainkan potensi dampak sosial yang bisa timbul apabila pengelolaan usaha tidak dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai regulasi.

Karena itu, EW Gurky meminta instansi terkait untuk turun melakukan pengecekan serta pengawasan guna memastikan operasional usaha berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga mendesak pihak kepolisian Polres Binjai dan Pemerintah Kota Binjai agar segera bertindak tegas dan tidak menunggu polemik semakin meluas di tengah masyarakat.

“Kami berharap ada evaluasi menyeluruh. Jika memang hanya usaha hiburan biasa dan telah mengantongi izin resmi, tentu tidak ada persoalan selama dijalankan dengan tertib. Namun apabila ditemukan pelanggaran, harus ditindak sesuai aturan,” tegasnya.

Ia menilai, langkah cepat dan terukur dari aparat penegak hukum serta instansi terkait sangat diperlukan guna memastikan situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan. Menurutnya, ketegasan aparat bukan semata untuk menindak, tetapi juga sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sekitar agar tercipta rasa aman dan nyaman di lingkungan tempat tinggal mereka.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola Tuak Cafe Tabo belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan informasi.(EGS)