Sebanyak 20 orang tersebut dilaporkan diamankan dalam penindakan di Brothers Diskotik, Marindal Satu, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, pada 24 Oktober 2026.

PW KAMMI Sumut menilai, penindakan terhadap individu yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang patut diapresiasi. Meski demikian, penanganan kasus tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti secara menyeluruh, termasuk dengan menelusuri kemungkinan adanya keterkaitan antara dugaan penyalahgunaan narkotika dan aktivitas operasional tempat hiburan malam yang bersangkutan.

Bendahara PW KAMMI Sumut, Irwandi Sembiring, menyayangkan apabila penindakan hanya berfokus pada orang-orang yang diamankan, sementara evaluasi terhadap tempat usaha yang menjadi sorotan publik belum terlihat jelas.

“Kami mengapresiasi langkah kepolisian, tetapi sangat disayangkan jika penindakannya masih setengah kopling. Ketika 20 orang dilaporkan positif narkoba, sementara tempat hiburan malam yang menjadi sorotan masih beroperasi, publik berhak mempertanyakan sejauh mana evaluasi dan pengawasan dilakukan,” ujar Irwandi.

Ia menegaskan, penindakan tidak boleh berhenti pada pengamanan individu. Aparat penegak hukum perlu memastikan seluruh dugaan pelanggaran ditelusuri berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.

“Jangan sampai penindakan hanya menyasar orang per orang, tetapi persoalan di tingkat tempat usaha tidak ditindaklanjuti secara serius,” tegasnya.

Desak Kapolda Sumut Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

PW KAMMI Sumut mendesak Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pemeriksaan terhadap Four Brothers harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam aktivitas operasional tempat hiburan malam itu.

Apabila hasil penyelidikan menemukan unsur tindak pidana, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain kepada kepolisian, PW KAMMI Sumut juga meminta Gubernur Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta instansi terkait mengevaluasi perizinan dan kepatuhan operasional Four Brothers.

Jika ditemukan pelanggaran administratif atau perizinan, pemerintah diminta mengambil tindakan sesuai kewenangannya, termasuk penghentian sementara kegiatan usaha atau pencabutan izin apabila memenuhi persyaratan hukum.

Minta Status Tanah dan Legalitas Bangunan Diperiksa

Tak hanya persoalan dugaan narkotika dan perizinan, PW KAMMI Sumut turut meminta instansi berwenang memeriksa status penguasaan tanah serta legalitas bangunan Four Brothers.

Apabila terdapat dugaan persoalan tanah garapan, pelanggaran tata ruang, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan bangunan, seluruhnya harus diverifikasi secara menyeluruh.

Menurut PW KAMMI Sumut, tindakan lanjutan, termasuk pembongkaran bangunan, dapat ditempuh apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya dasar hukum yang sah.

Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan, pemberantasan narkotika harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya terlihat tegas ketika melakukan pengamanan, tetapi juga berani menindaklanjuti setiap temuan sesuai hukum.

PW KAMMI Sumut Siapkan Aksi di Mapolda Sumut

Sebagai bentuk desakan terhadap penegakan hukum yang dinilai harus lebih konsisten, PW KAMMI Sumut menyatakan akan menggelar aksi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut).

Aksi tersebut dimaksudkan untuk menyuarakan tuntutan agar pemberantasan narkotika dilakukan secara menyeluruh, terukur, transparan, dan tidak tebang pilih.

“Kami akan turun menyuarakan tuntutan. Pemberantasan narkoba tidak boleh tebang pilih dan tidak boleh berhenti pada tindakan seremonial. Kami menuntut penegakan hukum yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegas PW KAMMI Sumut.

PW KAMMI Sumut menilai, persoalan ini bukan semata-mata mengenai keberadaan sebuah diskotik, melainkan juga menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.

Tempat hiburan malam wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum, sementara aparat penegak hukum dan pemerintah berkewajiban memastikan pengawasan berjalan secara konsisten dan tanpa tebang pilih.

Enam Tuntutan PW KAMMI Sumut

Dalam sikapnya, PW KAMMI Sumut menyampaikan enam tuntutan utama:

1.Mengapresiasi penindakan kepolisian terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika sekaligus meminta proses penanganan dilakukan secara transparan dan menyeluruh.

2.Mendesak Kapolda Sumut mengusut tuntas dugaan keterkaitan aktivitas Four Brothers dengan penyalahgunaan narkotika berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.

3.Mendesak evaluasi operasional Four Brothers Diskotik, termasuk pemeriksaan perizinan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

4.Mendesak Gubernur Sumut dan Pemkab Deli Serdang mengambil langkah konkret sesuai kewenangan apabila ditemukan pelanggaran perizinan atau ketentuan operasional.

5.Meminta pemeriksaan status tanah dan legalitas bangunan, serta menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terbukti, termasuk pembongkaran apabila memiliki dasar hukum yang sah.

6.Menuntut pengawasan berkelanjutan dan penegakan hukum tanpa tebang pilih, agar pemberantasan narkotika tidak berhenti pada pengamanan individu semata.

PW KAMMI Sumut berharap kepolisian dan pemerintah tidak berhenti pada tindakan awal, tetapi memastikan setiap temuan ditindaklanjuti secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kami tidak ingin pemberantasan narkoba hanya menjadi slogan. Jika memang ditemukan pelanggaran, tindak tegas sesuai hukum. Jangan sampai masyarakat melihat negara berani mengamankan orang, tetapi ragu mengevaluasi tempat usaha yang menjadi sorotan. Jangan setengah kopling dalam memberantas narkoba!” tutup pernyataan PW KAMMI Sumut.(Red)

PW KAMMI SUMATERA UTARA

Bergerak, Mengawal, dan Berpihak kepada Kepentingan Rakyat.