Menurut Idris, aparat keamanan perlu memastikan seluruh warga dapat menjalankan aktivitas tanpa tekanan maupun intimidasi. Karena itu, ia meminta Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan untuk bertindak cepat dan profesional dalam menjaga situasi tetap kondusif.

“Kapolrestabes Medan harus memastikan situasi tetap kondusif. Tidak boleh ada warga yang merasa terancam karena perbedaan keyakinan atau jenis usaha yang dijalankan. Negara wajib hadir menjamin rasa aman bagi semua,” ujar Idris.

Ia juga mendorong aparat kepolisian untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti mencoba memanfaatkan isu SARA demi kepentingan tertentu. Menurutnya, pembiaran terhadap provokasi berpotensi memperbesar konflik dan merusak tatanan sosial yang selama ini terjaga di Kota Medan.

“Medan dibangun di atas keberagaman. Jangan sampai ada oknum yang memecah belah persaudaraan di kota ini. Aparat harus responsif dan transparan dalam menangani isu yang berkembang,” katanya.

Idris menegaskan bahwa menjaga harmoni sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta tetap mengedepankan semangat toleransi sebagai fondasi kehidupan bersama di Kota Medan.

“Kita ingin Medan tetap dikenal sebagai kota yang damai dan inklusif. Jangan biarkan isu yang berkembang merusak persatuan yang telah lama terbangun,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan, Calvijn Simanjuntak, sebelumnya juga menegaskan bahwa pihak kepolisian siap menjamin keamanan masyarakat serta menindak tegas siapa pun yang mencoba mengganggu stabilitas dan ketenteraman di Kota Medan.

Kalau mau, saya bisa buatkan versi yang lebih kuat sebagai berita organisasi (press statement style) — biasanya dipakai media ketika sumbernya berasal dari lembaga mahasiswa atau organisasi kepemudaan.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan, Calvijn Simanjuntak, sebelumnya juga menegaskan bahwa pihak kepolisian siap menjamin keamanan masyarakat serta menindak tegas siapa pun yang mencoba mengganggu stabilitas dan ketenteraman di Kota Medan. Penutup muhammad idris Sarumpaet

Berikut penutup berita yang menempatkan kembali pernyataan Muhammad Idris Sarumpaet sebagai bagian akhir narasi:

Menanggapi hal tersebut, Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara, Muhammad Idris Sarumpaet, SH, MH, berharap aparat kepolisian dapat terus menjaga situasi tetap kondusif serta memastikan seluruh masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah persatuan di Kota Medan.

“Kami berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog serta toleransi. Kota Medan adalah rumah bersama yang dibangun di atas keberagaman, sehingga harmoni yang sudah terjaga harus terus kita pertahankan,” ujar Idris.

Gabungan kan semua jadi satu berita

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara Minta Kapolrestabes Medan Pastikan Rasa Aman dan Jaga Harmoni Kota Majemuk

Medan — Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara melalui ketuanya, Muhammad Idris Sarumpaet, SH, MH, menyerukan pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kota Medan. Ia menegaskan bahwa sebagai kota yang majemuk, Medan tidak boleh terpecah oleh isu-isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi memicu konflik horizontal.

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi berkembangnya isu sensitif yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, termasuk rasa tidak aman yang dirasakan sebagian pedagang daging babi. Menurut Idris, kondisi tersebut perlu segera disikapi secara bijak agar tidak menimbulkan ketegangan sosial di tengah keberagaman masyarakat Kota Medan.

Ia meminta Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan untuk bertindak cepat dan profesional dalam memastikan situasi tetap kondusif, sehingga seluruh warga dapat menjalankan aktivitas tanpa tekanan maupun intimidasi.

Selain itu, ia juga mendorong aparat kepolisian untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti mencoba memanfaatkan isu SARA demi kepentingan tertentu. Menurutnya, pembiaran terhadap provokasi hanya akan memperbesar potensi konflik dan merusak tatanan sosial yang selama ini terjaga.

“Medan dibangun di atas keberagaman. Jangan sampai ada oknum yang memecah belah persaudaraan di kota ini. Aparat harus responsif dan transparan dalam menangani isu yang berkembang,” lanjutnya.

“Kita ingin Medan tetap dikenal sebagai kota yang damai dan inklusif. Jangan biarkan isu yang berkembang merusak persatuan yang telah lama terbangun,” katanya.

Menanggapi komitmen tersebut, Idris berharap aparat kepolisian terus menjaga situasi tetap aman dan kondusif, sekaligus memastikan seluruh masyarakat merasa terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan serta tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum tentu benar.

GMPSU Soroti Penanganan Kasus Dugaan Jaringan Narkotika di Asahan, Polisi Diminta Transparan

redaksi — Sat, 31 Jan 2026 21:25:33 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (GMPSU) menyampaikan perhatian serius terhadap penanganan perkara dugaan jaringan narkotika di wilayah Tanjung Balai–Asahan. Ketua DPW GMPSU, Muhammad Idris Sarumpaet, menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Menurut Idris, berdasarkan informasi dan data yang diperoleh GMPSU, terdapat dugaan bahwa seorang narapidana bernama Tile diduga berperan sebagai pengendali jaringan narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan. Dugaan tersebut, kata Idris, muncul dari keterangan para tersangka lapangan serta bukti digital yang disebut-sebut telah diamankan penyidik.

GMPSU menyebutkan bahwa beberapa tersangka, termasuk H.S.D.P. dan pihak lain, telah diproses hukum atas dugaan kepemilikan dan peredaran narkotika. Namun demikian, GMPSU mempertanyakan sejauh mana pengembangan perkara dilakukan terhadap pihak yang diduga memberi perintah dan mengendalikan jaringan tersebut.

“Jika memang terdapat bukti yang cukup, publik tentu berharap semua pihak yang diduga terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami menekankan pentingnya prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum,” ujar Muhammad Idris Sarumpaet.

GMPSU juga meminta klarifikasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terkait status penanganan perkara secara menyeluruh, termasuk apakah pengembangan kasus masih berjalan atau telah dihentikan sesuai prosedur hukum. Menurut GMPSU, keterbukaan informasi diperlukan agar tidak muncul asumsi negatif atau tudingan yang belum tentu sesuai dengan fakta hukum.

Di sisi lain, GMPSU menegaskan bahwa pernyataan dan sikap yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap pemberantasan narkotika, bukan upaya untuk mengintervensi proses hukum. GMPSU tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

GMPSU berharap aparat kepolisian dapat memberikan penjelasan resmi kepada publik guna memastikan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Organisasi mahasiswa dan pemuda tersebut menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Pemberantasan narkotika membutuhkan kepercayaan publik. Karena itu, keterbukaan dan kejelasan proses hukum menjadi hal yang sangat penting,” tutup Muhammad Idris Sarumpaet.(TIM)

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara: Muhammad Idris Sarumpaet SH MH Minta Kapolrestabes Medan Pastikan Rasa Aman dan Jaga Harmoni Kota Majemuk

GMPSU Soroti Penanganan Kasus Dugaan Jaringan Narkotika di Asahan, Polisi Diminta Transparan