Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait proses persidangan. Mereka meminta agar perkara tersebut diputus berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Massa juga menyerukan agar majelis hakim menjalankan persidangan secara objektif, tidak mendasarkan putusan pada asumsi, serta tetap menjaga independensi dan imparsialitas dalam memutus perkara.

“Putuskan perkara berdasarkan bukti, bukan pesanan. Hakim wajib objektif, menolak asumsi, dan jangan mau diintervensi,” demikian salah satu poin aspirasi yang disampaikan massa.

Selain itu, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda meminta agar marwah dan independensi lembaga peradilan tetap dijaga. Mereka menilai proses hukum perlu berlangsung sesuai fakta persidangan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Aspirasi tersebut kemudian ditanggapi salah satu perwakilan Humas PN Medan, As’ad Rahim Lubis. Ia menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

“Saya akan sampaikan kepada majelis hakim supaya putusan betul-betul objektif, tidak ada intervensi dari pihak mana pun,” ujar As’ad Rahim Lubis kepada massa aksi.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat yang ingin mengetahui jalannya persidangan dapat hadir dan menyaksikan proses persidangan secara langsung di PN Medan. Informasi mengenai persidangan juga dapat diakses melalui situs resmi PN Medan.

Sementara itu, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda menyatakan akan terus mengikuti dan mengawal proses persidangan hingga agenda pembacaan putusan yang dijadwalkan pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Massa menyebut pengawalan tersebut ditujukan untuk memastikan proses peradilan berjalan secara terbuka dan sesuai dengan hukum. Mereka juga mengajak seluruh pihak menghormati kewenangan majelis hakim serta tidak melakukan tekanan terhadap proses persidangan.

“Kami akan menunggu dan mengawal jalannya persidangan sampai putusan dibacakan. Harapan kami, majelis hakim dapat mengambil keputusan secara independen berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda.

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda juga mengajak masyarakat menghormati proses hukum dan menyerahkan penilaian serta keputusan perkara kepada majelis hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan. (Red)