Gerakan Mahasiswa – Pers News

Pimpin SEMMI Kota Medan, M. Budi Rifai Prioritaskan Penguatan Kaderisasi dan Konsolidasi Organisasi

redaksi — Fri, 30 Oct 2026 01:58:58 +0000

MEDAN | PERS.NEWS— Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kota Medan memasuki babak baru kepemimpinan setelah M. Budi Rifai terpilih sebagai ketua untuk periode 2026–2027. Penguatan kaderisasi, konsolidasi internal, serta peningkatan peran mahasiswa dalam merespons persoalan sosial menjadi sejumlah agenda yang ditekankan dalam kepemimpinan mendatang.

M. Budi Rifai terpilih dalam Musyawarah Cabang (Muscab) SEMMI Kota Medan yang berlangsung pada 4–5 Oktober 2026 di Aula Kesbangpol Sumatera Utara.

Muscab tersebut mengangkat tema “Regenerasi Kepemimpinan dan Konsolidasi Gerakan SEMMI Kota Medan dalam Mewujudkan Organisasi yang Progresif, Intelektual, dan Berintegritas.”

Terpilihnya Budi tidak hanya menandai pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kembali fondasi organisasi. Tantangan organisasi mahasiswa ke depan dinilai tidak cukup dijawab melalui aktivitas seremonial, melainkan membutuhkan kualitas kader, soliditas internal, serta kemampuan membaca dinamika sosial dan kebijakan publik.

Budi menegaskan bahwa kepemimpinan yang dipercayakan kepadanya merupakan amanah bersama yang harus dijalankan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi.

“Saya melihat ini sebagai amanah bersama. Ketua tidak mungkin bekerja sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kader, memperkuat komunikasi dan bekerja bersama untuk menjalankan arah organisasi,” ujar M. Budi Rifai.

Kaderisasi Menjadi Fondasi Organisasi

Dalam kepengurusan periode 2026–2027, kaderisasi menjadi salah satu perhatian utama Budi. Menurutnya, keberlangsungan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan melahirkan kader yang memiliki kapasitas intelektual, integritas, serta kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

Ia berharap SEMMI Kota Medan dapat menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan potensi mahasiswa. Organisasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat berhimpun, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab sosial.

Penguatan kaderisasi juga dipandang penting untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan organisasi tidak bergantung pada figur tertentu, tetapi ditopang oleh sistem pembinaan dan kualitas sumber daya kader.

Konsolidasi Internal dan Penguatan Gerakan

Selain kaderisasi, konsolidasi internal menjadi agenda penting yang ingin diperkuat. Budi menilai komunikasi dan koordinasi antarkader harus dibangun secara terbuka agar setiap keputusan organisasi memiliki arah yang jelas dan dapat dijalankan secara bersama.

Soliditas organisasi juga diperlukan agar SEMMI mampu mengambil sikap terhadap berbagai persoalan yang berkembang, baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat.

Menurutnya, gerakan mahasiswa harus dibangun melalui proses pengkajian yang matang, bukan sekadar merespons persoalan dengan pernyataan atau aksi tanpa landasan yang kuat.

“Kita ingin SEMMI hadir ketika ada persoalan yang menyangkut masyarakat. Kita harus mampu membaca persoalan, mengkajinya dengan baik, kemudian menyampaikan sikap. Gerakan mahasiswa harus punya dasar dan keberpihakan yang jelas,” katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya membangun gerakan mahasiswa yang tidak hanya kritis, tetapi juga memiliki argumentasi, kajian, dan orientasi keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Tantangan Kepemimpinan Periode 2026–2027

Kepemimpinan baru SEMMI Kota Medan kini dihadapkan pada tantangan untuk menerjemahkan hasil Muscab ke dalam kerja organisasi yang terukur dan berkelanjutan.

Penguatan kualitas kader, pembenahan komunikasi internal, serta keterlibatan dalam persoalan sosial dan kemahasiswaan menjadi bagian dari pekerjaan yang harus dijalankan setelah kepengurusan terbentuk.

Di sisi lain, konsistensi organisasi dalam menjaga independensi, integritas, dan daya kritis juga menjadi hal penting agar SEMMI tetap memiliki posisi sebagai bagian dari kekuatan mahasiswa yang mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat.

Bagi Budi, terpilih sebagai ketua bukanlah akhir dari proses Muscab ataupun sekadar pencapaian dalam perjalanan organisasi. Sebaliknya, kepercayaan tersebut merupakan awal dari tanggung jawab untuk membuktikan arah kepemimpinan melalui kerja nyata.

“Yang terpenting setelah Muscab adalah kerja. Apa yang sudah dibicarakan dalam forum harus bisa kita bawa ke dalam program dan gerakan yang nyata,” tutupnya.

Dengan kepemimpinan periode 2026–2027, SEMMI Kota Medan diharapkan mampu memperkuat tradisi kaderisasi, membangun organisasi yang solid, serta menghadirkan gerakan mahasiswa yang progresif, intelektual, dan responsif terhadap persoalan masyarakat.(Red)

Aldoni Sinaga Naik ke Panggung Nasional, Eks Ketua PMKRI Medan Dipercaya Jadi Sekjen PP PMKRI 2026–2028

redaksi — Wed, 30 Sep 2026 12:20:39 +0000

JAKARTA | PERS.NEWS— Perjalanan kaderisasi Aldoni Sinaga di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) memasuki babak baru. Mantan Ketua PMKRI Cabang Medan Santo Bonaventura itu resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) PMKRI Santo Thomas Aquinas periode 2026–2028.

Aldoni dilantik oleh Ketua Presidium PP PMKRI Santo Thomas Aquinas, Delvis Rettob, dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Margasiswa I, Jalan Sam Ratulangi I, Menteng, Jakarta Pusat.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari perjalanan kaderisasi PMKRI yang menempatkan kader bukan sekadar sebagai pengurus organisasi, tetapi juga sebagai bagian dari kelompok intelektual yang dituntut mampu membaca persoalan masyarakat serta menerjemahkan nilai-nilai perjuangan ke dalam tindakan nyata.

Amanah yang kini diemban Aldoni semakin besar. Sebagai Sekretaris Jenderal di tingkat nasional, pengalaman yang diperolehnya selama memimpin PMKRI Cabang Medan diharapkan menjadi modal untuk membawa berbagai persoalan daerah ke dalam ruang perjuangan PMKRI di tingkat nasional.

Membawa Persoalan Lokal ke Tingkat Nasional

Salah satu tantangan kepengurusan baru PP PMKRI adalah memastikan agenda organisasi di tingkat nasional tetap terhubung dengan realitas yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.

Persoalan pendidikan, ketimpangan pembangunan, kemiskinan, korupsi, lingkungan hidup, konflik agraria, ketidakadilan sosial, persoalan kelompok marginal, hingga tata kelola pemerintahan merupakan isu yang tidak selalu bermula di Jakarta.

Sebaliknya, banyak persoalan nasional justru dapat dibaca dari berbagai persoalan yang muncul di tingkat lokal.

Karena itu, pengalaman kader yang tumbuh dan berproses di daerah menjadi penting. Aldoni membawa pengalaman organisatoris dari Medan ke tingkat nasional dengan tanggung jawab untuk ikut memastikan suara dan persoalan daerah mendapatkan ruang dalam agenda perjuangan PMKRI.

PMKRI tidak cukup hanya menjadi ruang diskusi mahasiswa. Organisasi dituntut mampu menjadikan pengetahuan sebagai kekuatan untuk membaca persoalan, menyusun sikap, serta menghadirkan gagasan dan advokasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kristianitas dan Intelektualitas Harus Berbuah Perjuangan

Nilai perjuangan PMKRI menempatkan kristianitas, intelektualitas, persaudaraan, dan pengabdian sebagai bagian yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Kristianitas tidak berhenti pada identitas keagamaan, tetapi diharapkan tercermin melalui penghormatan terhadap martabat manusia serta keberpihakan kepada mereka yang menghadapi ketidakadilan.

Demikian pula intelektualitas tidak semestinya berhenti di ruang akademik. Pengetahuan perlu digunakan untuk membaca persoalan secara kritis, memahami akar masalah, sekaligus menawarkan gagasan dan jalan keluar.

Dalam konteks tersebut, posisi Aldoni sebagai Sekretaris Jenderal memiliki tanggung jawab strategis. Selain memastikan roda administrasi dan organisasi berjalan, Sekjen juga menjadi bagian penting dalam konsolidasi gerakan PMKRI di tingkat nasional.

Kader PMKRI diharapkan mampu mendengar suara masyarakat di daerah, mengolahnya menjadi pengetahuan dan sikap organisasi, kemudian membawanya ke ruang nasional.

Dengan demikian, Jakarta tidak menjadi tempat berhentinya suara daerah, melainkan ruang untuk memperjuangkan agar berbagai persoalan tersebut memperoleh perhatian yang lebih luas.

Dari Medan, Membawa Suara Daerah

Pengalaman Aldoni sebagai mantan Ketua PMKRI Cabang Medan menjadi salah satu konteks penting dalam menjalankan amanah barunya.

Medan dan Sumatera Utara memiliki dinamika sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, politik, dan kebudayaan yang kompleks. Pengalaman bersentuhan langsung dengan berbagai dinamika tersebut menjadi bekal untuk memahami bahwa kebijakan di tingkat nasional pada akhirnya memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat di daerah.

Karena itu, kepemimpinan di tingkat pusat perlu tetap memiliki akar yang kuat di daerah.

PP PMKRI tidak hanya berbicara mengenai daerah dari Jakarta. Sebaliknya, persoalan daerah perlu dibawa ke tingkat pusat untuk dibicarakan, dikaji, dan diperjuangkan sebagai bagian dari persoalan kebangsaan.

Di titik inilah Aldoni memiliki tanggung jawab penting selama masa kepengurusan 2026–2028.

Sekjen Bukan Sekadar Jabatan, tetapi Mandat Perjuangan

Pelantikan yang dipimpin Delvis Rettob menjadi awal bagi kepengurusan baru PP PMKRI untuk menjalankan agenda organisasi sekaligus menjawab berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebagai Sekretaris Jenderal, Aldoni memiliki tanggung jawab untuk memperkuat komunikasi antara Pengurus Pusat dan cabang-cabang PMKRI di seluruh Indonesia.

Konsolidasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut gagasan dan agenda perjuangan. Setiap cabang memiliki persoalan serta pengalaman yang berbeda. Tantangan bagi organisasi tingkat pusat adalah memastikan pengalaman tersebut menjadi bagian dari pengetahuan bersama dan dapat diterjemahkan ke dalam agenda nasional.

Dengan demikian, kaderisasi PMKRI tidak berhenti pada siapa yang menjadi pengurus, tetapi juga menyangkut apa yang diperjuangkan dan untuk siapa perjuangan tersebut dilakukan.

Aldoni Sinaga kini membawa mandat baru untuk memperkuat organisasi, menghidupkan kaderisasi, menjaga nilai-nilai perjuangan PMKRI, serta membuka ruang yang lebih luas agar berbagai persoalan masyarakat di daerah dapat diperjuangkan pada tingkat nasional.

Dari Medan ke Jakarta, perjalanan tersebut bukan sekadar perpindahan panggung organisasi. Perjalanan itu juga membawa perubahan tanggung jawab, dari memimpin cabang menuju keterlibatan dalam menentukan arah gerakan organisasi di tingkat nasional.

Sebagai Sekretaris Jenderal PP PMKRI periode 2026–2028, Aldoni dihadapkan pada tanggung jawab untuk memperkuat hubungan antara cabang dan pusat, menjaga agar persoalan lokal tetap terhubung dengan agenda nasional, serta menerjemahkan nilai-nilai perjuangan PMKRI melalui kerja nyata kader.(Red).

Munas BEM SI 2026 Tetapkan Andira Yofi Sulendra sebagai Koordinator Pusat

Admin — Wed, 05 Aug 2026 09:36:50 +0000

SEMARANG|PERS NEWS- Musyawarah Nasional (Munas) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang digelar pada 27 Juli –1 Agustus 2026 di Kampus Politeknik Negeri Semarang (Polines) menetapkan Andira Yofi Sulendra, mahasiswa Institut Teknologi PLN (IT-PLN), sebagai Koordinator Pusat BEM SI periode 2026–2027.

Munas diikuti sekitar 150 kampus yang tergabung dalam aliansi BEM SI. Proses persidangan dipimpin oleh tiga pimpinan sidang, yakni Shabbarin Syakur sebagai pimpinan sidang pertama, Gufron Alsafi’i sebagai pimpinan sidang kedua, dan Adelia Afiffatuzzahra sebagai pimpinan sidang ketiga.

Dalam proses pemilihan, terdapat tiga kandidat yang berasal dari tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Lampung, Universitas Riau, dan Institut Teknologi PLN. Setelah melalui mekanisme musyawarah dan pemungutan suara, Andira Yofi Sulendra memperoleh suara terbanyak dan dipercaya memimpin koordinasi BEM SI untuk periode 2026–2027.

Usai menerima mandat, Yofi berkata dalam sambutannya, bahwa penguatan konsolidasi wilayah akan menjadi salah satu prioritas utama dalam kepemimpinannya. Ia menilai, kekuatan BEM SI tidak hanya ditentukan oleh solidnya koordinasi di tingkat pusat, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi dan jejaring yang kuat hingga ke berbagai daerah.

“Kita akan memperkuat konsolidasi wilayah. BEM SI tidak boleh hanya kuat di pusat, tetapi harus hadir dan dirasakan sampai ke daerah. Komunikasi antarkampus harus kita bangun lebih intensif agar setiap persoalan dan aspirasi mahasiswa dari berbagai wilayah dapat terhubung dan menjadi bagian dari agenda bersama,” ujar Yofi.

Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik, persoalan, dan dinamika yang berbeda. Karena itu, keberagaman tersebut harus menjadi kekuatan bersama yang dipersatukan melalui komunikasi dan konsolidasi yang berkelanjutan.

“Kita ingin tidak ada jarak antara pusat dan wilayah. Semua kampus harus memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan gagasan, persoalan, dan aspirasi. Dari situlah kita membangun gerakan mahasiswa yang lebih solid, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Selain konsolidasi organisasi, Yofi juga menyampaikan komitmennya untuk mengembalikan eksistensi gerakan mahasiswa sebagai kekuatan intelektual dan sosial yang memiliki peran nyata dalam kehidupan berbangsa.

“Gerakan mahasiswa harus kembali eksis. Kita ingin mahasiswa hadir dengan kajian yang kuat, sikap yang kritis, dan gagasan yang konstruktif. Kritik tetap penting, tetapi harus disertai data, argumentasi, dan solusi,” katanya.

Yofi juga mendorong BEM SI agar tidak hanya dikenal sebagai wadah penyampaian kritik, tetapi juga menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan dan melahirkan solusi atas berbagai persoalan kebangsaan.

“Kita ingin BEM SI bukan hanya dikenal karena kritiknya, tetapi juga karena gagasan dan kontribusinya. Mahasiswa harus mampu menjadi bagian dari solusi bagi persoalan bangsa,” ujarnya.

Ia menegaskan, mandat yang diterimanya merupakan amanah bersama yang harus dijalankan dengan melibatkan seluruh elemen BEM SI. Karena itu, hasil Munas tidak boleh berhenti sebagai proses pergantian kepemimpinan, tetapi harus menjadi titik awal untuk memperkuat kerja bersama di seluruh wilayah Indonesia.

“Munas ini bukan akhir, tetapi awal dari kerja besar kita bersama. Mari kita kuatkan persatuan, bangun komunikasi antara pusat dan wilayah, dan kembalikan BEM SI sebagai rumah bersama bagi gerakan mahasiswa Indonesia,” pungkas Yofi.(Red/R).

Ahmad Chalil Gibran Dipercaya Menjadi Sekretaris Jenderal PB SEMMI Periode 2026–2029

redaksi — Tue, 04 Aug 2026 18:01:52 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS-Ahmad Chalil Gibran, tokoh muda asal Sumatra Utara, dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) periode 2026–2029.

Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil Kongres IX SEMMI yang digelar di Gedung Bhara Daksa, kompleks Pusat Pendidikan Lalu Lintas Lemdiklat Polri, Jalan Bhayangkara Pusdik Lantas Nomor 1, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Menurut Gibran, amanah tersebut menjadi pencapaian penting dalam perjalanan organisasinya. Ia datang ke kongres sebagai kandidat termuda dalam bursa calon Ketua Umum PB SEMMI. Namun, setelah seluruh rangkaian forum selesai, ia justru dipercaya mengemban salah satu posisi paling strategis dalam kepemimpinan nasional organisasi.

Bagi Gibran, posisi sekretaris jenderal bukan sekadar jabatan administratif. Sekjen berperan sebagai penghubung antarlembaga, bidang, wilayah, dan cabang. Selain itu, posisi ini memiliki tanggung jawab menjaga ritme organisasi, memastikan keputusan kongres dijalankan, serta merawat komunikasi di tengah struktur SEMMI yang tersebar di berbagai daerah.

“Buat saya, ini bukan akhir dari sebuah kontestasi. Ini awal dari kerja yang sebenarnya. Saya datang membawa gagasan, pengalaman daerah, dan keinginan untuk membuat SEMMI lebih dekat dengan kader. Sekarang gagasan itu harus dibuktikan lewat kerja,” kata Gibran dalam keterangannya, Minggu, 26 Juli 2026.

Perjalanan Gibran menuju jajaran pimpinan PB SEMMI ditempuh secara bertahap. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Dharmawangsa Medan periode 2022–2023. Pada 2022, ia juga dipercaya sebagai Koordinator Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Pengalaman tersebut berlanjut ketika ia mengemban amanah sebagai Koordinator Wilayah BEM SI Sumatra Bagian Utara. Setelah berproses dalam gerakan mahasiswa, Gibran melanjutkan kiprahnya di SEMMI.

Ia pernah memimpin SEMMI Cabang Deli Serdang sebelum dipercaya menjadi Ketua Pengurus Wilayah SEMMI Sumatra Utara. Dari tingkat wilayah, langkahnya kemudian berlanjut ke panggung nasional.

Rangkaian pengalaman tersebut membentuk Gibran sebagai kader yang tumbuh dari lingkungan kampus, cabang, wilayah, hingga akhirnya masuk ke jajaran pimpinan PB SEMMI. Ia juga membawa perspektif daerah yang kuat. Menurutnya, organisasi nasional tidak boleh hanya membaca persoalan dari Jakarta.

Dalam proses pencalonannya, Gibran mengusung gagasan bertajuk “SEMMI Kolaboratif: Kolaborasi Berdampak, Berakar dari Daerah.”

Gagasan tersebut menitikberatkan pada kaderisasi berbasis kompetensi, penguatan kemandirian ekonomi kader, pemberdayaan wilayah dan cabang, tata kelola organisasi yang transparan, perlindungan anggota, serta pengembangan kajian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ia ingin PB SEMMI hadir lebih nyata dalam kehidupan kader, bukan hanya saat kongres, pelantikan, atau agenda nasional. Menurutnya, organisasi harus dirasakan melalui ruang belajar, mentoring, akses pengembangan kapasitas, dukungan terhadap usaha kader, perlindungan anggota, hingga pendampingan program di daerah.

“Daerah bukan hanya tempat pelaksanaan kegiatan. Daerah punya pengetahuan, pengalaman, dan potensi yang harus menjadi bagian dari arah organisasi. Tugas PB adalah membuka ruang dan memastikan semua itu terhubung,” ujarnya.

Sebagai Sekretaris Jenderal, Gibran akan menghadapi sejumlah agenda strategis, mulai dari konsolidasi struktur organisasi, pembaruan basis data kader, penataan administrasi, penyusunan kalender kerja, hingga memastikan seluruh program antarlembaga berjalan secara terintegrasi.

Ia juga ingin mendorong pola kerja yang lebih terukur. Menurutnya, setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta indikator hasil yang dapat dievaluasi. Dengan demikian, organisasi tidak hanya terlihat sibuk, tetapi benar-benar bergerak dan memberikan dampak nyata.

Terpilihnya Gibran sebagai Sekretaris Jenderal PB SEMMI juga menjadi pencapaian tersendiri bagi kader muda asal Sumatra Utara. Dari Medan, ia kini berada di jajaran pucuk pimpinan organisasi mahasiswa Islam tingkat nasional.

Meski demikian, Gibran menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai simbol ataupun kebanggaan pribadi.

“Menjadi anak muda dari Sumatra Utara yang dipercaya di tingkat nasional tentu sebuah kehormatan. Tapi kehormatan itu baru berarti kalau bisa diterjemahkan menjadi pelayanan, kesempatan, dan manfaat untuk kader di seluruh Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, amanah tersebut harus dijalankan secara kolektif demi kemajuan organisasi.

“Amanah ini bukan milik saya sendiri. Ini tanggung jawab bersama. Saya ingin bekerja dengan terbuka dan sungguh-sungguh,” pungkasnya.(Red)

Resmi Dilantik, Eksekutif Wilayah LMND Sumut Siap Jalankan Agenda Perjuangan

redaksi — Sat, 25 Apr 2026 12:36:37 +0000

MEDAN|PERS.NEWS — 25 April 2026 Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi secara resmi melantik jajaran Eksekutif Wilayah Sumatera Utara dalam sebuah rangkaian kegiatan yang dirangkaikan dengan Pendidikan Dasar Organisasi (PDO). Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kesbangpol Sumatera Utara dan berlangsung dengan khidmat serta penuh semangat perjuangan mahasiswa.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Claudion Kaniaga Sare selaku Ketua Umum Eksekutif Nasional. Dalam kesempatan tersebut, ditetapkan Risky Fauzi sebagai Ketua Eksekutif Wilayah, Rahmat Situmorang sebagai Sekretaris, serta Soeandi Malik Pratama sebagai Bendahara.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum, Boby Lovers Aspiadi Nasution. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Ia menyampaikan bahwa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi harus tetap konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, serta keberpihakan terhadap rakyat.

Dalam pidatonya, Claudion Kaniaga Sare menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam mengorganisir gerakan mahasiswa di tingkat wilayah. Ia juga menegaskan bahwa PDO merupakan fondasi penting dalam membentuk kader yang ideologis, militan, dan memiliki kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan sosial.

Sementara itu, Ketua Eksekutif Wilayah terpilih, Risky Fauzy Hasibuan, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta memperluas basis gerakan mahasiswa di Sumatera Utara. Ia juga mengajak seluruh kader untuk aktif terlibat dalam advokasi isu-isu kerakyatan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

Rangkaian kegiatan PDO yang dilaksanakan setelah pelantikan bertujuan untuk membekali para kader dengan pemahaman mengenai ideologi organisasi, sejarah gerakan mahasiswa, serta strategi perjuangan dalam konteks sosial-politik. (Red)

Krisis Literasi Kampus dan Upaya Menghidupkan Kembali Tradisi Baca, Diskusi, dan Aksi

redaksi — Sat, 03 Jan 2026 20:12:51 +0000

Penulis: Ndor Ganda Imam Pasaribu
Ketua Umum HMI Komisariat Saintek UINSU 2025–2026

MEDAN|PERS.NEWS- 04 Januari 2026 —Di tengah kemajuan era modern saat ini, kampus sejatinya dikenal sebagai ruang lahirnya ide, gagasan besar, pemikiran kritis, serta keberanian intelektual dalam melawan berbagai bentuk ketidakadilan. Kampus adalah pusat peradaban ilmu, tempat mahasiswa ditempa melalui kekuatan literasi, ketajaman argumen, dan keberanian menyuarakan kebenaran.

Namun kini, tradisi mulia tersebut menghadapi kenyataan pahit: krisis literasi yang semakin nyata. Aktivitas membaca, berdiskusi, dan beraksi—yang dulu menjadi denyut nadi gerakan mahasiswa—perlahan memudar bahkan hampir menghilang. Budaya instan menggantikan proses belajar mendalam. Informasi singkat dari media sosial lebih digemari dibandingkan kajian serius dari buku-buku bermutu. Akibatnya, minat baca menurun, diskusi kehilangan substansi, dan kemampuan analisis semakin melemah.

Krisis literasi ini tidak hanya tampak dari rendahnya minat membaca, tetapi juga dari pola memahami pengetahuan yang serba dangkal. Banyak mahasiswa membaca hanya sekadar memenuhi tugas akademik, bukan untuk membangun pemahaman, memperluas wawasan, ataupun menumbuhkan kesadaran kritis. Jika keadaan ini dibiarkan, kampus berisiko kehilangan ruh intelektualnya—kehilangan perannya sebagai ruang pencerdasan dan pembebasan.

Karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menghidupkan kembali budaya literasi di lingkungan kampus. Tradisi Baca, Diskusi, dan Aksi harus dipahami sebagai kebutuhan intelektual mahasiswa, bukan sekadar kewajiban formal. Hanya dengan memperkuat literasi, kampus dapat kembali menjalankan perannya sebagai ruang pembebasan, pengembangan peradaban, serta tempat lahirnya manusia yang merdeka dalam berpikir.

Sebab sejatinya, mahasiswa adalah insan merdeka.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, salah satu kader yang juga mengemban amanah sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Saintek UINSU menghadirkan sebuah ikhtiar nyata: menyediakan dan menyalurkan berbagai bahan bacaan melalui sebuah wadah akses literasi. Koleksi bacaan yang tersedia mencakup tema sejarah, keindonesiaan, keislaman, filsafat, keperempuanan, dan berbagai referensi penting lainnya yang dapat diakses melalui tautan berikut:
https://bit.ly/Gandapasaribu_bloggspotbukubacaan

Wadah ini dihadirkan sebagai jembatan untuk mempermudah mahasiswa mengakses bacaan, sekaligus belajar secara lebih efektif, kritis, dan mandiri. Dengan memanfaatkan bahan bacaan tersebut, mahasiswa bukan hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga melatih daya analisis, mempertajam nalar kritis, serta membangun keberanian menyampaikan argumen yang kokoh dan benar dalam melawan ketidakbenaran.

Maka dari itu, mari manfaatkan akses literasi ini sebagai langkah nyata menuju mahasiswa yang cerdas, berwawasan luas, kritis, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jangan biarkan diri terjebak dalam apatisme dan pola pikir sempit.

Kita bisa, karena kita berani memulai.

Mahasiswa adalah agent of change menuju perubahan yang lebih baik. Mahasiswa adalah manusia merdeka—dalam berpikir, bertindak, dan menyampaikan gagasan—tanpa tekanan siapa pun. Pengetahuan harus terus diperkuat, karena belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas.

Jadilah mahasiswa yang peduli terhadap realitas sosial. Jangan pernah memilih untuk apatis. Mari kobarkan kembali semangat BACA, DISKUSI, dan AKSI sebagai jalan menuju perubahan yang lebih baik. (NH)

Pasca Dikukuhkan, Pengurus DPP GMNI Laksanakan Ziarah Kebangsaan dan Napak Tilas di Makam Bung Karno

redaksi — Thu, 18 Dec 2025 20:02:53 +0000

BLITAR|PERS.NEWS — Pasca resmi dikukuhkan, seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Periode 2025–2028 melaksanakan Ziarah Kebangsaan dan doa bersama di Makam Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang dilanjutkan dengan napak tilas sejarah di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Kamis (18/12/2025).

Keterangan : DPP GMNI) Periode 2025–2028 melaksanakan Ziarah Kebangsaan dan doa bersama di Makam Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno

Kegiatan ini bukan sekadar ritual simbolik, melainkan menjadi momentum ideologis penting bagi DPP GMNI dalam meneguhkan kembali arah perjuangan organisasi agar senantiasa berpijak pada nilai-nilai Marhaenisme serta pemikiran Bung Karno sebagai fondasi ideologi gerakan mahasiswa nasionalis.

Dengan suasana khidmat dan penuh refleksi sejarah, para pengurus DPP GMNI memanjatkan doa serta merenungi jejak perjuangan Bung Karno dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Ziarah Kebangsaan ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan sekaligus ikrar moral untuk melanjutkan perjuangan ideologis Bung Karno di tengah kompleksitas tantangan bangsa hari ini.

Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menyampaikan bahwa Ziarah Kebangsaan dan napak tilas tersebut merupakan langkah awal perjuangan ideologis pengurus DPP GMNI pasca pengukuhan.

“Ziarah dan napak tilas ini adalah ikhtiar ideologis untuk memastikan bahwa GMNI tetap berpijak pada ajaran Bung Karno. Marhaenisme bukan sekadar wacana, melainkan harus terus dihidupkan dan diwujudkan dalam kerja-kerja nyata yang berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Risyad.

Menurutnya, GMNI sebagai organisasi kader dan organisasi ideologis memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga kemurnian nilai-nilai perjuangan Bung Karno agar tidak tergerus oleh pragmatisme politik dan arus kapitalisme global.

Lebih lanjut, Risyad menegaskan bahwa pasca pengukuhan, DPP GMNI Periode 2025–2028 memikul tanggung jawab sejarah untuk hadir menjawab berbagai persoalan bangsa, mulai dari ketimpangan sosial, krisis ekologis, perampasan ruang hidup rakyat, hingga tantangan kedaulatan ekonomi nasional.

“Bung Karno mewariskan kepada kita keberanian berpikir, keberanian melawan ketidakadilan, serta keberpihakan yang tegas kepada kaum Marhaen. GMNI ke depan harus hadir sebagai kekuatan intelektual dan moral yang mampu mengawal cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.

Napak tilas di Museum Bung Karno juga menjadi ruang refleksi kolektif bagi para pengurus DPP GMNI untuk memahami lebih dalam perjalanan hidup, gagasan, serta perjuangan Bung Karno dalam membangun kesadaran nasional, anti-imperialisme, dan persatuan bangsa.

Menutup rangkaian kegiatan, Risyad kembali menegaskan bahwa persatuan kader merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan perjuangan GMNI di masa depan.

“Sebagaimana pesan Bung Karno, ‘kuat karena bersatu dan bersatu karena kuat’. GMNI hanya akan mampu menjalankan peran sejarahnya apabila seluruh kader menempatkan persatuan sebagai fondasi utama perjuangan, melampaui kepentingan pribadi maupun golongan,” pungkasnya.

Ziarah Kebangsaan dan napak tilas ini diharapkan menjadi titik tolak konsolidasi ideologis dan organisatoris DPP GMNI 2025–2028 dalam memperkuat barisan perjuangan mahasiswa nasionalis demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.(Red)

Mahasiswa Cipayung Plus Nilai Gelar Pahlawan untuk Soeharto Langgar Semangat Reformasi

redaksi — Tue, 11 Nov 2025 09:57:21 +0000

MEDAN| PERS.NEWS — Koalisi organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara (PMII, IMM, HIMMAH, KAMMI, dan GMKI) menegaskan penolakan atas keputusan pemerintah yang menetapkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Mereka mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencabut keputusan tersebut.(11/11/25)

Sikap ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam menjaga integritas sejarah bangsa serta menghormati para korban pelanggaran HAM dan represi politik pada masa Orde Baru. Menurut Cipayung Plus, keputusan itu dianggap mengabaikan semangat Reformasi 1998 dan melukai memori kolektif masyarakat yang pernah mengalami penindasan.

Koalisi tersebut menilai Soeharto memiliki catatan panjang terkait:

Pelanggaran HAM berat dan tindakan represif terhadap rakyat

Pembatasan kebebasan sipil dan pembungkaman demokrasi

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sistematis

Kriminalisasi terhadap gerakan rakyat serta mahasiswa

“Pernyataan Para Ketua Organisasi”

Ketua PMII Sumatera Utara, Muhammad Agung Prabowo, menilai keputusan ini mencederai cita-cita Reformasi.

“Pemberian gelar ini merupakan kemunduran moral bangsa. Soeharto identik dengan rezim otoriter. Mengangkatnya sebagai pahlawan berarti mengkhianati perjuangan rakyat dan mahasiswa.”

Ketua IMM Sumatera Utara, Rahmat Taufiq Pardede, menyatakan bahwa pembangunan era Orde Baru tidak dapat menutupi luka sejarah.

“Kita tak menolak fakta pembangunan, tetapi korban belum mendapat keadilan. Mengangkat Soeharto tanpa penyelesaian HAM adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan.”

Ketua HIMMAH Sumatera Utara, Kamaluddin Nazuli Siregar, menegaskan bahwa secara hukum keputusan ini tidak berlandaskan moralitas sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2009.

“Gelar pahlawan harus diberikan berdasarkan rekam jejak moral dan hukum, bukan pertimbangan politik.”

Ketua KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menambahkan:

“Bangsa ini tidak boleh melupakan sisi gelap masa lalu. Rekonsiliasi sejati tidak bisa dibangun dengan menutupi fakta sejarah.”

Sementara itu, Ketua GMKI Sumatera Utara, Chrisye Sitorus, menilai langkah ini berpotensi memutarbalikkan sejarah bangsa.

“Menetapkan tokoh yang terlibat dalam represi politik sebagai pahlawan berarti menafikan penderitaan korban. Sejarah harus dijaga dari manipulasi kekuasaan.”

Tuntutan Cipayung Plus Sumatera Utara

Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Meminta Dewan Gelar dan Tanda Jasa menjalankan kriteria kepahlawanan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Mengajak masyarakat untuk terus mengawal kebenaran sejarah dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Menegaskan kesiapan melakukan aksi massa secara damai dan terkoordinasi jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti desakan tersebut.

Mahasiswa Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk menjadi penjaga nurani bangsa, menolak segala bentuk penyelewengan sejarah, serta meneguhkan semangat Reformasi sebagai fondasi demokrasi Indonesia.(AGB)

Reformasi Cuma Panggung, Birokrasi Jadi Milik Keluarga — GMKRB Deli Serdang Angkat Suara!

redaksi — Tue, 04 Nov 2025 07:17:01 +0000

DELI SERDANG |PERS.NEWS- Gerakan Mahasiswa Kawal Reformasi Birokrasi (GMKRB) Kabupaten Deli Serdang melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas penunjukan Rudi Akmal Tambunan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM.

Rudi Akmal diketahui merupakan adik kandung Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Sekdakab.

Penunjukan ini memicu sorotan tajam dari kalangan mahasiswa karena dinilai mencederai semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.

Ketua GMKRB Deli Serdang, Fikri Aulia, menilai langkah tersebut sebagai kemunduran moral birokrasi dan bukti bahwa reformasi hanya dijadikan alat pencitraan.

“Reformasi birokrasi yang katanya menjadi prioritas ternyata hanya isapan jempol belaka—hanya omon-omon! Jika jabatan publik diberikan kepada keluarga sendiri, maka itu bukan reformasi, tapi deformasi moral pemerintahan,” tegas Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/11/2025).

Fikri juga menyoroti bahwa praktik seperti ini memperlihatkan wajah birokrasi yang sarat dengan nepotisme dan kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, jabatan publik seharusnya diisi oleh aparatur yang berkompeten, bukan karena hubungan darah atau kedekatan politik.

“Birokrasi seharusnya menjadi rumah bagi rakyat, bukan milik keluarga penguasa. Ketika prinsip meritokrasi dikorbankan, maka kepercayaan publik akan runtuh,” ujarnya.

GMKRB Deli Serdang menilai tindakan tersebut melanggar prinsip good governance dan bertentangan dengan nilai-nilai reformasi yang menuntut pemerintahan bersih, transparan, dan berintegritas.

“Ini bukan persoalan pribadi, tapi soal moralitas pemerintahan. Publik berhak menuntut kejelasan dan akuntabilitas dari setiap keputusan pejabat publik,” tambah Fikri.

Organisasi mahasiswa ini mendesak Bupati Deli Serdang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penempatan pejabat struktural, serta memastikan proses promosi jabatan dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.

GMKRB Deli Serdang juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya reformasi birokrasi di daerah, sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan jabatan publik sebagai alat mempertahankan dinasti kekuasaan.

“Kami akan terus bersuara, karena diam berarti membiarkan penyimpangan. Reformasi birokrasi harus dikembalikan ke rel yang benar—bukan dijadikan panggung keluarga,” pungkas Fikri.(Red)

Sumber:Gerakan Mahasiswa Kawal Reformasi Birokrasi (GMKRB) Sudah Terkonfirmasi