Gerakan Mahasiswa

Krisis Literasi Kampus dan Upaya Menghidupkan Kembali Tradisi Baca, Diskusi, dan Aksi

redaksi — Sat, 03 Jan 2026 20:12:51 +0000

Penulis: Ndor Ganda Imam Pasaribu
Ketua Umum HMI Komisariat Saintek UINSU 2025–2026

MEDAN|PERS.NEWS- 04 Januari 2026 —Di tengah kemajuan era modern saat ini, kampus sejatinya dikenal sebagai ruang lahirnya ide, gagasan besar, pemikiran kritis, serta keberanian intelektual dalam melawan berbagai bentuk ketidakadilan. Kampus adalah pusat peradaban ilmu, tempat mahasiswa ditempa melalui kekuatan literasi, ketajaman argumen, dan keberanian menyuarakan kebenaran.

Namun kini, tradisi mulia tersebut menghadapi kenyataan pahit: krisis literasi yang semakin nyata. Aktivitas membaca, berdiskusi, dan beraksi—yang dulu menjadi denyut nadi gerakan mahasiswa—perlahan memudar bahkan hampir menghilang. Budaya instan menggantikan proses belajar mendalam. Informasi singkat dari media sosial lebih digemari dibandingkan kajian serius dari buku-buku bermutu. Akibatnya, minat baca menurun, diskusi kehilangan substansi, dan kemampuan analisis semakin melemah.

Krisis literasi ini tidak hanya tampak dari rendahnya minat membaca, tetapi juga dari pola memahami pengetahuan yang serba dangkal. Banyak mahasiswa membaca hanya sekadar memenuhi tugas akademik, bukan untuk membangun pemahaman, memperluas wawasan, ataupun menumbuhkan kesadaran kritis. Jika keadaan ini dibiarkan, kampus berisiko kehilangan ruh intelektualnya—kehilangan perannya sebagai ruang pencerdasan dan pembebasan.

Karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menghidupkan kembali budaya literasi di lingkungan kampus. Tradisi Baca, Diskusi, dan Aksi harus dipahami sebagai kebutuhan intelektual mahasiswa, bukan sekadar kewajiban formal. Hanya dengan memperkuat literasi, kampus dapat kembali menjalankan perannya sebagai ruang pembebasan, pengembangan peradaban, serta tempat lahirnya manusia yang merdeka dalam berpikir.

Sebab sejatinya, mahasiswa adalah insan merdeka.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, salah satu kader yang juga mengemban amanah sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Saintek UINSU menghadirkan sebuah ikhtiar nyata: menyediakan dan menyalurkan berbagai bahan bacaan melalui sebuah wadah akses literasi. Koleksi bacaan yang tersedia mencakup tema sejarah, keindonesiaan, keislaman, filsafat, keperempuanan, dan berbagai referensi penting lainnya yang dapat diakses melalui tautan berikut:
https://bit.ly/Gandapasaribu_bloggspotbukubacaan

Wadah ini dihadirkan sebagai jembatan untuk mempermudah mahasiswa mengakses bacaan, sekaligus belajar secara lebih efektif, kritis, dan mandiri. Dengan memanfaatkan bahan bacaan tersebut, mahasiswa bukan hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga melatih daya analisis, mempertajam nalar kritis, serta membangun keberanian menyampaikan argumen yang kokoh dan benar dalam melawan ketidakbenaran.

Maka dari itu, mari manfaatkan akses literasi ini sebagai langkah nyata menuju mahasiswa yang cerdas, berwawasan luas, kritis, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jangan biarkan diri terjebak dalam apatisme dan pola pikir sempit.

Kita bisa, karena kita berani memulai.

Mahasiswa adalah agent of change menuju perubahan yang lebih baik. Mahasiswa adalah manusia merdeka—dalam berpikir, bertindak, dan menyampaikan gagasan—tanpa tekanan siapa pun. Pengetahuan harus terus diperkuat, karena belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas.

Jadilah mahasiswa yang peduli terhadap realitas sosial. Jangan pernah memilih untuk apatis. Mari kobarkan kembali semangat BACA, DISKUSI, dan AKSI sebagai jalan menuju perubahan yang lebih baik. (NH)

Pasca Dikukuhkan, Pengurus DPP GMNI Laksanakan Ziarah Kebangsaan dan Napak Tilas di Makam Bung Karno

redaksi — Thu, 18 Dec 2025 20:02:53 +0000

BLITAR|PERS.NEWS — Pasca resmi dikukuhkan, seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Periode 2025–2028 melaksanakan Ziarah Kebangsaan dan doa bersama di Makam Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang dilanjutkan dengan napak tilas sejarah di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Kamis (18/12/2025).

Keterangan : DPP GMNI) Periode 2025–2028 melaksanakan Ziarah Kebangsaan dan doa bersama di Makam Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno

Kegiatan ini bukan sekadar ritual simbolik, melainkan menjadi momentum ideologis penting bagi DPP GMNI dalam meneguhkan kembali arah perjuangan organisasi agar senantiasa berpijak pada nilai-nilai Marhaenisme serta pemikiran Bung Karno sebagai fondasi ideologi gerakan mahasiswa nasionalis.

Dengan suasana khidmat dan penuh refleksi sejarah, para pengurus DPP GMNI memanjatkan doa serta merenungi jejak perjuangan Bung Karno dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Ziarah Kebangsaan ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan sekaligus ikrar moral untuk melanjutkan perjuangan ideologis Bung Karno di tengah kompleksitas tantangan bangsa hari ini.

Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menyampaikan bahwa Ziarah Kebangsaan dan napak tilas tersebut merupakan langkah awal perjuangan ideologis pengurus DPP GMNI pasca pengukuhan.

“Ziarah dan napak tilas ini adalah ikhtiar ideologis untuk memastikan bahwa GMNI tetap berpijak pada ajaran Bung Karno. Marhaenisme bukan sekadar wacana, melainkan harus terus dihidupkan dan diwujudkan dalam kerja-kerja nyata yang berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Risyad.

Menurutnya, GMNI sebagai organisasi kader dan organisasi ideologis memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga kemurnian nilai-nilai perjuangan Bung Karno agar tidak tergerus oleh pragmatisme politik dan arus kapitalisme global.

Lebih lanjut, Risyad menegaskan bahwa pasca pengukuhan, DPP GMNI Periode 2025–2028 memikul tanggung jawab sejarah untuk hadir menjawab berbagai persoalan bangsa, mulai dari ketimpangan sosial, krisis ekologis, perampasan ruang hidup rakyat, hingga tantangan kedaulatan ekonomi nasional.

“Bung Karno mewariskan kepada kita keberanian berpikir, keberanian melawan ketidakadilan, serta keberpihakan yang tegas kepada kaum Marhaen. GMNI ke depan harus hadir sebagai kekuatan intelektual dan moral yang mampu mengawal cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.

Napak tilas di Museum Bung Karno juga menjadi ruang refleksi kolektif bagi para pengurus DPP GMNI untuk memahami lebih dalam perjalanan hidup, gagasan, serta perjuangan Bung Karno dalam membangun kesadaran nasional, anti-imperialisme, dan persatuan bangsa.

Menutup rangkaian kegiatan, Risyad kembali menegaskan bahwa persatuan kader merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan perjuangan GMNI di masa depan.

“Sebagaimana pesan Bung Karno, ‘kuat karena bersatu dan bersatu karena kuat’. GMNI hanya akan mampu menjalankan peran sejarahnya apabila seluruh kader menempatkan persatuan sebagai fondasi utama perjuangan, melampaui kepentingan pribadi maupun golongan,” pungkasnya.

Ziarah Kebangsaan dan napak tilas ini diharapkan menjadi titik tolak konsolidasi ideologis dan organisatoris DPP GMNI 2025–2028 dalam memperkuat barisan perjuangan mahasiswa nasionalis demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.(Red)

Mahasiswa Cipayung Plus Nilai Gelar Pahlawan untuk Soeharto Langgar Semangat Reformasi

redaksi — Tue, 11 Nov 2025 09:57:21 +0000

MEDAN| PERS.NEWS — Koalisi organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara (PMII, IMM, HIMMAH, KAMMI, dan GMKI) menegaskan penolakan atas keputusan pemerintah yang menetapkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Mereka mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencabut keputusan tersebut.(11/11/25)

Sikap ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam menjaga integritas sejarah bangsa serta menghormati para korban pelanggaran HAM dan represi politik pada masa Orde Baru. Menurut Cipayung Plus, keputusan itu dianggap mengabaikan semangat Reformasi 1998 dan melukai memori kolektif masyarakat yang pernah mengalami penindasan.

Koalisi tersebut menilai Soeharto memiliki catatan panjang terkait:

Pelanggaran HAM berat dan tindakan represif terhadap rakyat

Pembatasan kebebasan sipil dan pembungkaman demokrasi

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sistematis

Kriminalisasi terhadap gerakan rakyat serta mahasiswa

“Pernyataan Para Ketua Organisasi”

Ketua PMII Sumatera Utara, Muhammad Agung Prabowo, menilai keputusan ini mencederai cita-cita Reformasi.

“Pemberian gelar ini merupakan kemunduran moral bangsa. Soeharto identik dengan rezim otoriter. Mengangkatnya sebagai pahlawan berarti mengkhianati perjuangan rakyat dan mahasiswa.”

Ketua IMM Sumatera Utara, Rahmat Taufiq Pardede, menyatakan bahwa pembangunan era Orde Baru tidak dapat menutupi luka sejarah.

“Kita tak menolak fakta pembangunan, tetapi korban belum mendapat keadilan. Mengangkat Soeharto tanpa penyelesaian HAM adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan.”

Ketua HIMMAH Sumatera Utara, Kamaluddin Nazuli Siregar, menegaskan bahwa secara hukum keputusan ini tidak berlandaskan moralitas sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2009.

“Gelar pahlawan harus diberikan berdasarkan rekam jejak moral dan hukum, bukan pertimbangan politik.”

Ketua KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menambahkan:

“Bangsa ini tidak boleh melupakan sisi gelap masa lalu. Rekonsiliasi sejati tidak bisa dibangun dengan menutupi fakta sejarah.”

Sementara itu, Ketua GMKI Sumatera Utara, Chrisye Sitorus, menilai langkah ini berpotensi memutarbalikkan sejarah bangsa.

“Menetapkan tokoh yang terlibat dalam represi politik sebagai pahlawan berarti menafikan penderitaan korban. Sejarah harus dijaga dari manipulasi kekuasaan.”

Tuntutan Cipayung Plus Sumatera Utara

Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Meminta Dewan Gelar dan Tanda Jasa menjalankan kriteria kepahlawanan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Mengajak masyarakat untuk terus mengawal kebenaran sejarah dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Menegaskan kesiapan melakukan aksi massa secara damai dan terkoordinasi jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti desakan tersebut.

Mahasiswa Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk menjadi penjaga nurani bangsa, menolak segala bentuk penyelewengan sejarah, serta meneguhkan semangat Reformasi sebagai fondasi demokrasi Indonesia.(AGB)

Reformasi Cuma Panggung, Birokrasi Jadi Milik Keluarga — GMKRB Deli Serdang Angkat Suara!

redaksi — Tue, 04 Nov 2025 07:17:01 +0000

DELI SERDANG |PERS.NEWS- Gerakan Mahasiswa Kawal Reformasi Birokrasi (GMKRB) Kabupaten Deli Serdang melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas penunjukan Rudi Akmal Tambunan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM.

Rudi Akmal diketahui merupakan adik kandung Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Sekdakab.

Penunjukan ini memicu sorotan tajam dari kalangan mahasiswa karena dinilai mencederai semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.

Ketua GMKRB Deli Serdang, Fikri Aulia, menilai langkah tersebut sebagai kemunduran moral birokrasi dan bukti bahwa reformasi hanya dijadikan alat pencitraan.

“Reformasi birokrasi yang katanya menjadi prioritas ternyata hanya isapan jempol belaka—hanya omon-omon! Jika jabatan publik diberikan kepada keluarga sendiri, maka itu bukan reformasi, tapi deformasi moral pemerintahan,” tegas Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/11/2025).

Fikri juga menyoroti bahwa praktik seperti ini memperlihatkan wajah birokrasi yang sarat dengan nepotisme dan kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, jabatan publik seharusnya diisi oleh aparatur yang berkompeten, bukan karena hubungan darah atau kedekatan politik.

“Birokrasi seharusnya menjadi rumah bagi rakyat, bukan milik keluarga penguasa. Ketika prinsip meritokrasi dikorbankan, maka kepercayaan publik akan runtuh,” ujarnya.

GMKRB Deli Serdang menilai tindakan tersebut melanggar prinsip good governance dan bertentangan dengan nilai-nilai reformasi yang menuntut pemerintahan bersih, transparan, dan berintegritas.

“Ini bukan persoalan pribadi, tapi soal moralitas pemerintahan. Publik berhak menuntut kejelasan dan akuntabilitas dari setiap keputusan pejabat publik,” tambah Fikri.

Organisasi mahasiswa ini mendesak Bupati Deli Serdang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penempatan pejabat struktural, serta memastikan proses promosi jabatan dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.

GMKRB Deli Serdang juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya reformasi birokrasi di daerah, sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan jabatan publik sebagai alat mempertahankan dinasti kekuasaan.

“Kami akan terus bersuara, karena diam berarti membiarkan penyimpangan. Reformasi birokrasi harus dikembalikan ke rel yang benar—bukan dijadikan panggung keluarga,” pungkas Fikri.(Red)

Sumber:Gerakan Mahasiswa Kawal Reformasi Birokrasi (GMKRB) Sudah Terkonfirmasi