“Transisi energi tidak boleh berhenti di panggung konferensi. Kalau di lapangan rakyat berhadapan dengan konflik, penggusuran, dan kerusakan lingkungan, maka yang sedang kita saksikan bukan transisi yang adil, tapi pemindahan beban ke rakyat,” tegas Ronal.

Dalam pernyataannya, Gerakan Pemuda Energi secara khusus menyinggung tiga aktor yang dinilai perlu segera dievaluasi secara terbuka.

Pertama, proyek-proyek di bawah pengawasan Endi Novaris Syamsudin diduga memicu konflik rekrutmen tenaga kerja, merusak infrastruktur desa, serta memperparah konflik agraria, terutama dalam proyek biomassa dan hutan tanaman energi.

Kedua, proyek-proyek di bawah pengawasan Wiluyo Kusdwiharto diduga berkaitan dengan konflik dengan nelayan keramba dan masyarakat adat, serta diduga menimbulkan dampak ekologis dan sosial dalam proyek PLTS Terapung, PLTS IKN, serta PLTA/PLTM di Sulawesi.

Ketiga, Gerakan Pemuda Energi mendesak audit dan penegakan hukum terhadap proyek-proyek PT Ketaun Hidro Energi yang dipimpin Zulfan Zahar, yang diduga terkait sengketa lahan, diduga melibatkan praktik mafia tanah, serta mencerminkan buruknya tata kelola proyek PLTM di Kabupaten Lebong, Bengkulu.

Ronal menegaskan, “Energi bersih tidak boleh dibangun dengan cara kotor. Kalau konflik dan dugaan pelanggaran hukum terus dibiarkan, maka jangan salahkan rakyat kalau kepercayaan pada agenda transisi energi runtuh.”

Gerakan Pemuda Energi menyatakan momentum Rakernas METI seharusnya menjadi titik balik untuk membuka evaluasi, audit, dan penegakan hukum secara transparan terhadap proyek-proyek energi yang diduga bermasalah, bukan sekadar panggung klaim dan pencitraan.(Arif)

Dalam pernyataannya, Gerakan Pemuda Energi menyoroti beberapa proyek energi yang disebut mengalami permasalahan di lapangan. Di antaranya proyek biomassa dan hutan tanaman energi yang berada di bawah pengawasan Endi Novaris Syamsudin, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung serta PLTA/PLTM yang berada di bawah pengawasan Wiluyo Kusdwiharto, serta proyek PT Ketaun Hidro Energi yang dipimpin oleh Zulfan Zahar.

Koordinator Lapangan Gerakan Pemuda Energi, Ronald Panjaitan, menegaskan bahwa transisi energi seharusnya tidak hanya berorientasi pada target kapasitas dan nilai investasi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial serta keselamatan lingkungan.

“Jika konflik sosial, penggusuran warga, dan dugaan pelanggaran hukum terus dibiarkan, maka narasi energi bersih berisiko hanya menjadi slogan tanpa makna,” ujar Ronald dalam orasinya.

Gerakan Pemuda Energi mendesak dilakukannya audit menyeluruh serta penegakan hukum terhadap proyek-proyek energi yang diduga bermasalah. Mereka juga meminta METI membuka ruang evaluasi secara transparan dan melibatkan publik untuk menilai dampak sosial dan ekologis dari proyek-proyek tersebut.

Selain itu, mereka mendorong pemerintah agar meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sektor energi serta memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan proyek energi.

“Transisi energi harus menjadi proses yang inklusif dan berkelanjutan, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak,” tambah Ronald.

Gerakan Pemuda Energi menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan advokasi demi terwujudnya keadilan sosial serta perlindungan lingkungan dalam pengembangan proyek energi di Indonesia.(Arif)

Penanggung Jawab Aksi: Ronald Panjaitan