Keputusan ini diambil setelah MKD menelaah surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra serta mempertimbangkan aspek hukum dan tata tertib dewan. Dengan demikian, polemik yang bermula sejak September 2025—ketika Rahayu secara terbuka menyatakan mundur melalui media sosial—resmi berakhir.

Pernyataan pengunduran diri itu sempat memicu perhatian publik setelah beredarnya potongan video wawancara yang dinilai sensitif. Namun, hasil penelusuran kemudian menunjukkan bahwa video tersebut merupakan suntingan dari konten lama yang telah dipotong sebagian, sehingga memunculkan kesalahpahaman di ruang publik.

“Apresiasi dan Seruan Progresif”

Menanggapi keputusan MKD, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara, Armando Kurniansyah Sitompul, menyampaikan apresiasi terhadap kembalinya Rahayu Saraswati ke parlemen.

“Momen ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Bagi Mbak Rahayu, ini kesempatan untuk semakin fokus memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama dalam isu-isu perempuan dan generasi muda,” ujar Armando, Jumat (31/10).

Ia menilai bahwa keputusan MKD memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara etika, tanggung jawab moral, dan keadilan prosedural.

“Parlemen membutuhkan sosok perempuan progresif dengan perspektif mendalam seperti Mbak Rahayu. Keberadaannya penting untuk mengawal kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.

“Mandat Baru untuk Demokrasi”

Dengan ditolaknya pengunduran diri tersebut, Rahayu Saraswati kembali membawa mandat politik yang diperkuat oleh proses etik dan hukum yang transparan. Fokus kerjanya tetap pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keputusan MKD ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi di ruang digital. Kasus ini menjadi pengingat bahwa verifikasi dan akurasi harus selalu menjadi pijakan utama dalam setiap respons publik terhadap isu yang beredar.

Kini, Rahayu Saraswati memulai babak baru dalam kiprahnya di Senayan—dengan tantangan untuk mengubah kontroversi masa lalu menjadi energi politik yang produktif bagi rakyat dan demokrasi Indonesia.(AGB)

Sumber : Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menjelaskan, kesepakatan itu diambil setelah jajaran Komisi XIII mengunjungi Sumut dan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga manajemen PT TPL.

“Hasil RDPU Komisi XIII kemarin di Medan, rekomendasinya Komisi XIII akan membawa kasus konflik TPL vs rakyat kawasan Danau Toba ke Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang sudah dibentuk DPR,” kata Sugiat dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 Oktober 2025.

Sugiat menyebutkan, Komisi XIII juga mendorong agar penyelesaian konflik agraria di kawasan Danau Toba dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Salah satu langkah yang direkomendasikan ialah pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) lintas lembaga untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM dalam konflik tersebut.

“TGPF dipimpin langsung Kementerian Hukum RI yang melakukan koordinasi bersama Komnas HAM, LPSK, dan aparat penegak hukum,” ujar legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

Menurut Sugiat, tim tersebut akan bertugas memverifikasi dugaan pelanggaran HAM yang dinilai bersifat struktural dan sistematis dalam pelaksanaan konsesi PT TPL.

Selain itu, lanjut Sugiat, Komisi XIII juga mengingatkan seluruh pihak, khususnya aparat kepolisian dan pemerintah daerah, untuk mengedepankan penyelesaian sengketa dengan pendekatan HAM.

“Komisi XIII menekankan pentingnya pembukaan kembali akses jalan yang ditutup di area konsesi PT TPL untuk menjamin hak masyarakat atas pendidikan, layanan kesehatan, dan penghidupan yang layak,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumut itu.

Sugiat menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal penyelesaian konflik agraria di kawasan Danau Toba hingga tuntas.

“Komisi XIII akan mengawal penyelesaian kasus ini hingga ke tingkat nasional melalui Panitia Khusus (Pansus) Agraria. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat di Danau Toba,” ujar Sugiat. (*)

PERS.NEWS – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyampaikan bahwa partainya turut mengundang sejumlah partai politik sahabat dalam Musyawarah Nasional (Munas) PKS yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 28 September 2025.

“Kita mengundang sahabat-sahabat partai politik kita, khususnya di parlemen dan juga beberapa yang lain,” kata Kholid dalam keterangan pers, Minggu sore.

Menurut Kholid, sejumlah partai telah mengonfirmasi kehadiran dalam acara tersebut. Mereka antara lain Partai Nasdem, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, dan Golkar.

“Golkar diwakili sekjennya. PDIP juga ada fraksi ya. Sementara itu yang sudah beberapa konfirmasi akan hadir pada kesempatan malam ini,” ujarnya.

Kholid menambahkan, PKS juga memberi kesempatan bagi pimpinan partai yang hadir untuk menyampaikan pandangan mereka dalam forum Munas.

“Kami juga akan memberikan ruang kepada para pimpinan partai sahabat untuk memberikan pandangan-pandangan dalam Munas kita,” ucapnya.

Sementara itu, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf menyampaikan bahwa Munas kali ini merupakan kelanjutan dari Majelis Syuro yang telah berlangsung pada 26-27 September 2025.

“Munas ini adalah rangkaian dari Majelis Syuro kami yang berlangsung 2 hari yang lalu, 26-27, dan 28-29 kita lanjutkan dengan acara Munas pada hari ini,” kata Muzammil.

Muzammil mengatakan, pada Minggu pagi sekitar pukul 10.00 WIB, PKS telah mengukuhkan kepengurusan resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), dan Dewan Syariah Pusat (DSP) untuk periode 2025-2030. Muzammil menyebut Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan hadir pada Senin, 29 September 2025.

“Alhamdulillah, insya Allah Munas ini akan dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto, beliau besok hadir insya Allah,” imbuhnya. (*)

PERS.NEWS – Keputusan Rahayu Saraswati mundur dari anggota DPR menuai sorotan luas. Banyak pihak menilai keputusannya itu meninggalkan ruang kosong dalam politik Indonesia.

Hal ini mengingat kiprah dan kontribusinya yang nyata bagi masyarakat, terutama anak muda dan diaspora muda Indonesia. Salah satunya disampaikan diaspora muda Raga Awandayu Prakasa.

Menurutnya, Rahayu Saraswati adalah sosok pemimpin yang konsisten membuka ruang belajar politik bagi anak muda, termasuk bagi diaspora muda di luar negeri.

“Bagi kami yang berada di rantau, Mbak Saras adalah figur yang memberi kesempatan generasi muda untuk mengenal, memahami, dan berani terlibat dalam dunia politik. Ia mengajarkan bahwa politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga ruang pengabdian,” katanya, Jumat, 12 September 2025.

Polemik yang menimpa Rahayu Saraswati belakangan ini, menurut Raga, tidak sepenuhnya mencerminkan fakta. Raga menegaskan, bahwa yang beredar di publik hanyalah potongan klip yang kemudian digoreng dan dipelintir.

”Padahal, jika didengar secara utuh, maksud beliau jelas: mendorong anak muda agar mandiri dan tidak semata-mata bergantung pada negara. Sayangnya, framing media menjadikan niat baik itu seolah-olah kesalahan besar,” tegasnya.

Dukungan terhadap Rahayu Saraswati terus mengalir. Dari masyarakat di Dapil III Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) hingga tokoh publik, tokoh nasional, kader partai, serta orang-orang yang pernah merasakan kebaikan, serta visi besar, dan perjuangannya.

Banyak yang menilai bahwa gaya kepemimpinan Saraswati yang visioner, dekat dengan rakyat, dan penuh dedikasi adalah hal yang jarang ditemukan di dunia politik hari ini.

Lebih dari sekadar legislator, Rahayu Saraswati telah membuka ruang bagi diaspora muda yang awalnya tidak tertarik dengan politik.

Ia hadir, menyapa, dan melebur di tengah komunitas, mendengarkan aspirasi mereka, serta menanamkan kesadaran bahwa politik bisa menjadi sarana perubahan nyata.

Dari interaksi sederhana itu, tumbuh generasi diaspora yang lebih peduli, lebih percaya diri, dan siap berkontribusi bagi bangsa.

Kiprah Saraswati juga tercermin dari keberaniannya memperjuangkan isu-isu penting, mulai dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perdagangan manusia, hingga isu lingkungan hidup.

Komitmen tersebut membuatnya masuk dalam daftar Fortune Indonesia 40 Under 40 Tahun 2025, sebagai salah satu tokoh muda paling berpengaruh di Indonesia.

Raga berpandangan, kehilangan figur seperti Rahayu Saraswati di parlemen bukan hanya kerugian bagi partai atau konstituen, melainkan juga kerugian bagi bangsa.

Tanpa sosok dengan kapasitas, integritas, dan kepedulian seperti Rahayu Saraswati, DPR berisiko diisi oleh mereka yang hanya mengejar jabatan tanpa ketulusan.

Sebagai diaspora muda, Raga menegaskan, pihaknya tidak ingin DPR diisi orang-orang yang hanya mengejar jabatan tanpa kapasitas dan ketulusan.

”Kehadiran Mbak Saras adalah harapan bagi anak muda dan diaspora Indonesia. Tidak hanya bagi Dapil Jakarta, mundurnya beliau juga akan menjadi kehilangan besar bagi generasi muda yang sedang mencari panutan politik yang bersih dan visioner,” tandasnya. (*)