Dipimpin langsung oleh Ketua GMKI Komisariat UHN Medan, Yoel Siahaan, kegiatan ini melibatkan enam orang kader GMKI yang secara sukarela turun langsung ke lokasi terdampak. Para relawan bahu-membahu membersihkan lumpur dan puing-puing sisa bencana yang menimbun rumah warga, kendaraan, serta fasilitas umum di sekitar permukiman masyarakat.

Tidak hanya berfokus pada pemulihan lingkungan, relawan GMKI juga turut mendampingi masyarakat dalam mempersiapkan perayaan Natal di Gereja GKPA Huta Godang. Gereja yang sebelumnya tertimbun lumpur dibersihkan secara gotong royong agar dapat kembali difungsikan sebagai tempat ibadah dan perayaan Natal bagi jemaat setempat. Kegiatan ini menjadi wujud pelayanan iman sekaligus solidaritas kepada warga yang tengah mengalami duka dan kehilangan.

Ketua GMKI Komisariat UHN Medan, Yoel Siahaan, menegaskan bahwa kehadiran GMKI di Huta Godang bukan sekadar aksi sosial, melainkan panggilan iman untuk hadir dan melayani sesama.

“Di tengah kondisi sulit yang dialami masyarakat, GMKI terpanggil untuk hadir, bekerja bersama warga, dan ikut mempersiapkan Natal sebagai momentum pengharapan. Kami percaya bahwa pelayanan kecil yang kami lakukan dapat memberi semangat, kekuatan, dan harapan baru bagi masyarakat,” ujar Yoel.

Aksi kemanusiaan ini juga menjadi ruang kebersamaan antara mahasiswa dan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas kemanusiaan tanpa memandang latar belakang. Kehadiran relawan GMKI diharapkan mampu memberikan dukungan moral dan psikologis bagi warga dalam proses pemulihan pascabencana.

Melalui kegiatan ini, GMKI Komisariat UHN Medan mengajak seluruh elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta masyarakat luas untuk turut berkontribusi membantu warga terdampak bencana di Huta Godang. Selain itu, GMKI juga mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait agar hadir secara serius, cepat, dan berkelanjutan dalam penanganan darurat serta pemulihan pascabencana, termasuk pemulihan tempat ibadah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

GMKI Komisariat UHN Medan menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah persoalan kemanusiaan dan sosial, sejalan dengan nilai dasar perjuangan GMKI: Iman, Ilmu, dan Pelayanan. Di tengah situasi sulit, GMKI percaya bahwa Natal tetap dapat dirayakan sebagai tanda pengharapan, kasih, dan pemulihan bagi seluruh masyarakat Huta Godang, Batang Toru, Tapanuli Selatan.(Red)

PMI Labuhanbatu menyambut hangat penyerahan bantuan tersebut di kantor PMI Labuhanbatu yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Rantauprapat. Pihak PMI mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi mahasiswa dan masyarakat yang terus melakukan penggalangan donasi. Mereka berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

Ketua KAMMI Labuhanbatu, Elza Nazriansyah, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. “Alhamdulillah, kegiatan ini dapat memberikan bantuan berupa sembako, beras, mi instan, minyak goreng, air mineral, pakaian layak pakai, perlengkapan mandi, dan obat-obatan. Selama tiga hari, kawan-kawan Cipayung Plus Labuhanbatu melakukan penggalangan dana sebagai bentuk keprihatinan terhadap masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang telah berdonasi, serta kepada seluruh kader dan pengurus HMI, PMII, GMNI, GMKI, dan KAMMI yang telah menjadi relawan aktif dalam kegiatan ini,” ungkap Elza.

Ia menambahkan bahwa momentum kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian yang lebih kuat antara mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.(Arif)

Bagi generasi muda Sumatera Utara, khususnya di Kepulauan Nias, akses sekolah gratis pada jenjang SMA/SMK ibarat “barang mewah”. Terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran dan tantangan geografis Nias sebagai kawasan terluar Sumut. Karena itu, hadirnya kebijakan sekolah gratis menjadi secercah harapan bagi ribuan pelajar yang selama ini terkendala biaya pendidikan.

Dengan nada penuh optimisme, Stefanus—yang juga menjabat Wakil Bendahara KNPI Sumut—menyampaikan dukungannya.

“Ini harus kita kawal dan wajib kami sukseskan. Sebagai putra Nias, kami bangga Gubernur Sumut memberi perhatian kepada daerah kami. Kami juga layak mewujudkan mimpi-mimpi kami,” ujar Stefanus, Jumat (21/11/2025), di sebuah gerai kopi di Medan.

Stefanus, kader GMKI Medan, menegaskan bahwa dukungan ini bukan bentuk pencitraan. Ia melihat secara objektif bahwa dimulainya sekolah gratis dari Nias dapat menjadi langkah efektif memutus rantai angka putus sekolah yang selama ini cukup tinggi.

Menurut data akhir 2024, Kabupaten Nias menghadapi banyak faktor penyebab putus sekolah, seperti buruknya kondisi jalan menuju fasilitas pendidikan, listrik yang belum merata, sarana prasarana sekolah yang kurang memadai di daerah terpencil, kompetensi guru yang belum optimal, hingga tingginya angka kemiskinan.

Akibatnya, dari sekitar 150 ribu penduduk Kabupaten Nias, rata-rata tingkat pendidikan masih didominasi lulusan SD—sebuah indikator ketertinggalan yang akut.

Karena itu, kata Stefanus, langkah Gubernur Bobby yang terlebih dulu membenahi aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan merupakan terobosan besar.

“Sebelum menetapkan program sekolah gratis, Gubernur terlebih dulu memudahkan akses menuju sekolah. Ini langkah visioner. Sebelumnya belum pernah terjadi,” tegasnya.

Mulai awal 2026, lebih dari 41 ribu siswa SMA/SMK di Kepulauan Nias tidak lagi dibebani biaya SPP—beban yang selama ini tidak hanya menekan ekonomi orangtua, tetapi juga memengaruhi psikologis siswa.

Program PUBG dibuat Bobby Nasution sebagai langkah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah dengan tantangan geografis ekstrem dan keterbatasan fasilitas.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia,” pungkas Stefanus.

Sementara itu, Kadisdik Sumut Alexander Sinulingga menyampaikan bahwa setelah zona Kepulauan Nias, program PUBG akan diperluas ke wilayah lainnya di Sumut. Zona Pantai Barat dijadwalkan menyusul pada 2027, Dataran Tinggi pada 2028, dan Pantai Timur selesai pada 2029.

Alexander menegaskan bahwa seluruh pembiayaan PUBG untuk siswa SMA, SMK, dan SLB negeri akan dibiayai sepenuhnya dari APBD Sumut. Perhitungan anggaran diklaim dilakukan secara matang agar tepat guna dan tidak menimbulkan pemborosan.

Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2025, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa persembahan dari perayaan tahun ini akan didedikasikan untuk bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Menurutnya, Natal harus menjadi momentum menghadirkan kasih dan solidaritas bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan.

Ketua Umum PP GMKI sekaligus anggota panitia, Prima Surbakti, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Maruarar Sirait. Ia mengajak seluruh umat Kristiani, khususnya mahasiswa Kristen di seluruh Indonesia, untuk turut mendukung solidaritas terhadap Palestina serta aktif menjaga perdamaian dunia.

“Solidaritas untuk Palestina bukan persoalan agama, melainkan kemanusiaan,” tegas Prima Surbakti.

Dalam kesempatan tersebut, Prima juga menjelaskan bahwa Perayaan Natal Nasional 2025 dirancang tidak hanya sebagai seremoni ibadah, tetapi juga sebagai ajang berbagi kepada mereka yang telah melayani gereja dan masyarakat. Panitia berencana mengundang sekaligus memberikan bantuan kepada 500 koster, 500 guru sekolah minggu, 500 guru agama, serta 500 anak panti asuhan dan penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Prima menyampaikan bahwa panitia akan melaksanakan rangkaian bakti sosial berupa pembagian paket sembako dan penyaluran bantuan pendidikan senilai Rp10 miliar yang akan disalurkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Program ini juga melibatkan pelaku UMKM serta mendorong pemberdayaan talenta lokal, semuanya dilakukan secara gotong royong tanpa menggunakan anggaran APBN maupun BUMN.

“Kita rayakan Natal Nasional 2025 dengan penuh makna bagi seluruh umat manusia,” tutup Prima Surbakti.(Arif)

Aksi ini tidak sekadar unjuk rasa, tetapi menjadi seruan moral dan suara keadilan dari Tanah Batak — tanah yang disebut peserta aksi telah lama mengalami eksploitasi akibat kepentingan industri besar.

Ribuan massa aksi memulai perjalanan dari Lapangan Merdeka Medan dan melakukan long march menuju Kantor Gubernur sambil menyerukan tuntutan utama:

“Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL)! Hentikan perampasan ruang hidup masyarakat Toba!”

Suara GMKI: Tuntut Tanggung Jawab Negara

Ketua GMKI Cabang Toba, Togi Sarmauli Siahaan, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap rakyat dan lingkungan di kawasan Danau Toba.

“Kami hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi menuntut tanggung jawab negara. Pemerintah tidak bisa terus berdiam diri ketika rakyatnya menderita di tanahnya sendiri. Konflik antara masyarakat dan PT Toba Pulp Lestari sudah berlangsung terlalu lama tanpa penyelesaian yang berpihak pada korban,” ujar Togi.

Ia menambahkan, eksploitasi yang dilakukan perusahaan telah meninggalkan luka ekologis dan sosial yang mendalam di kawasan Toba.

“Air menjadi tercemar, tanah kehilangan kesuburan, dan masyarakat adat terusir dari ruang hidupnya. Ini bukan sekadar persoalan izin industri, tapi soal kemanusiaan dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” tegasnya.

“Seruan Moral dari Tanah Batak”

Sementara itu, Sekretaris Cabang GMKI Toba menekankan bahwa gerakan ini merupakan panggilan moral dan spiritual.

“Sudah saatnya kita bersuara lantang. Tutup TPL bukan hanya tuntutan ekologis, tapi juga seruan moral agar pemerintah berhenti berpihak pada modal dan mulai berpihak pada rakyat. Gereja, mahasiswa, dan masyarakat turun ke jalan bukan karena benci, tapi karena cinta — cinta terhadap tanah kelahiran yang kini terluka,” ucapnya.

“Empat Tuntutan Utama GMKI Cabang Toba”

1.Dalam pernyataannya, GMKI Cabang Toba menyampaikan empat poin sikap yang menjadi dasar perjuangan mereka:

2.Menolak segala bentuk eksploitasi alam yang merusak ciptaan Tuhan dan mengancam keberlanjutan kehidupan di Tanah Batak.

3.Mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi serta mencabut izin operasional PT Toba Pulp Lestari.

4.Menuntut kehadiran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, petani, dan kelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba.

Menyerukan penghentian intimidasi dan kriminalisasi rakyat, serta meminta perusahaan mengembalikan tanah adat kepada masyarakat.

Perjuangan Berlanjut

GMKI Cabang Toba menegaskan bahwa perjuangan ini tidak berhenti di jalanan. Mereka berkomitmen melanjutkan advokasi dan pendampingan bagi masyarakat terdampak sebagai bentuk gerakan kasih dan keadilan.

“Kami akan terus berdiri bersama rakyat di garis depan, memperjuangkan keadilan ekologis, martabat manusia, dan kelestarian ciptaan Tuhan. Karena bagi kami, membela keadilan adalah bagian dari iman,” pungkas Togi.(ABG)

Sikap ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam menjaga integritas sejarah bangsa serta menghormati para korban pelanggaran HAM dan represi politik pada masa Orde Baru. Menurut Cipayung Plus, keputusan itu dianggap mengabaikan semangat Reformasi 1998 dan melukai memori kolektif masyarakat yang pernah mengalami penindasan.

Koalisi tersebut menilai Soeharto memiliki catatan panjang terkait:

Pelanggaran HAM berat dan tindakan represif terhadap rakyat

Pembatasan kebebasan sipil dan pembungkaman demokrasi

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sistematis

Kriminalisasi terhadap gerakan rakyat serta mahasiswa

“Pernyataan Para Ketua Organisasi”

Ketua PMII Sumatera Utara, Muhammad Agung Prabowo, menilai keputusan ini mencederai cita-cita Reformasi.

“Pemberian gelar ini merupakan kemunduran moral bangsa. Soeharto identik dengan rezim otoriter. Mengangkatnya sebagai pahlawan berarti mengkhianati perjuangan rakyat dan mahasiswa.”

Ketua IMM Sumatera Utara, Rahmat Taufiq Pardede, menyatakan bahwa pembangunan era Orde Baru tidak dapat menutupi luka sejarah.

“Kita tak menolak fakta pembangunan, tetapi korban belum mendapat keadilan. Mengangkat Soeharto tanpa penyelesaian HAM adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan.”

Ketua HIMMAH Sumatera Utara, Kamaluddin Nazuli Siregar, menegaskan bahwa secara hukum keputusan ini tidak berlandaskan moralitas sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2009.

“Gelar pahlawan harus diberikan berdasarkan rekam jejak moral dan hukum, bukan pertimbangan politik.”

Ketua KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menambahkan:

“Bangsa ini tidak boleh melupakan sisi gelap masa lalu. Rekonsiliasi sejati tidak bisa dibangun dengan menutupi fakta sejarah.”

Sementara itu, Ketua GMKI Sumatera Utara, Chrisye Sitorus, menilai langkah ini berpotensi memutarbalikkan sejarah bangsa.

“Menetapkan tokoh yang terlibat dalam represi politik sebagai pahlawan berarti menafikan penderitaan korban. Sejarah harus dijaga dari manipulasi kekuasaan.”

Tuntutan Cipayung Plus Sumatera Utara

Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Meminta Dewan Gelar dan Tanda Jasa menjalankan kriteria kepahlawanan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Mengajak masyarakat untuk terus mengawal kebenaran sejarah dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Menegaskan kesiapan melakukan aksi massa secara damai dan terkoordinasi jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti desakan tersebut.

Mahasiswa Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk menjadi penjaga nurani bangsa, menolak segala bentuk penyelewengan sejarah, serta meneguhkan semangat Reformasi sebagai fondasi demokrasi Indonesia.(AGB)