GMNI

DPP GMNI Dorong Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

redaksi — Mon, 13 Apr 2026 07:08:52 +0000

CILEGON|PERS.NEWS— Menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyelenggarakan aksi Bakti Sosial Ekologis dalam rangka memperingati Dies Natalis GMNI ke-72 pada 10 April. Kegiatan ini berlangsung di Situ Rawa Arum, Kota Cilegon, Banten, dengan mengusung tema “Menanam Hari Ini, Menjaga Esok Hari.”

Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen GMNI dalam mengintegrasikan kepedulian sosial dengan upaya pemulihan ekosistem lingkungan. Berpusat di kawasan Situ Rawa Arum, aksi ini melibatkan puluhan kader GMNI bersama unsur Pemerintah Kota Cilegon yang bahu-membahu melaksanakan berbagai kegiatan penghijauan.

Acara dibuka secara resmi oleh Kabid Ketahanan Sosial dan Ekonomi Bakesbangpol Provinsi Banten, Drs. Taufikurohman, M.Si., didampingi Sekretaris Jenderal DPP GMNI, Bung Patra Dewa, serta perwakilan Pemerintah Kota Cilegon. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon sebagai bagian dari upaya reboisasi, yang bertujuan meningkatkan serapan karbon sekaligus mengurangi potensi abrasi dan emisi di kawasan industri tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP GMNI, Bung Patra Dewa, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan refleksi ideologis GMNI dalam momentum Dies Natalis ke-72.

“Tema besar Dies Natalis GMNI ke-72, yaitu Gotong Royong Wujudkan Pasal 33 UUD 1945, mengedepankan ekonomi yang dikelola secara bersama-sama. GMNI hadir sebagai motor agent of change untuk mewujudkan kepentingan rakyat dalam membangun masyarakat Pancasila,” jelasnya.

Dukungan dan apresiasi juga disampaikan oleh Pemerintah Kota Cilegon. Asisten Daerah (Asda) III Pemkot Cilegon, Syafrudin, menyatakan:

“Kami mengapresiasi semangat pejuang-pemikir kader GMNI dalam menyongsong Dies Natalis ke-72. Kami berharap GMNI mampu menjadi candradimuka pergerakan mahasiswa di Indonesia.”

Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus perwakilan LSM Gapura Situ Rawa Arum, Husain, menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi rakyat.

“Mahasiswa harus menjadi agen perubahan dalam menjaga ekosistem lingkungan sekaligus keberlangsungan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.(Red)

Patra Dewa juga menegaskan keterkaitan erat antara manusia dan lingkungan:

“Kesejahteraan manusia tidak

KONFERCAB XII SUKSES, DPC GMNI PEMATANGSIANTAR LAHIRKAN NAHKODA BARU

redaksi — Sun, 29 Mar 2026 14:58:48 +0000

PEMATANG SIANTAR – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pematangsiantar sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) XII pada 27–28 Maret 2026.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan di Siantar Hotel dan dilanjutkan dengan persidangan pleno di Aula Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

Ketua Panitia, Khairudin Abdillah, menyampaikan bahwa Konfercab merupakan forum tertinggi di tingkat cabang yang tidak hanya berfungsi sebagai ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga sebagai ruang dialektika dalam merumuskan arah gerak organisasi.

“Seluruh rangkaian kegiatan diikuti oleh kader dari berbagai komisariat dan dilaksanakan sesuai AD/ART organisasi. Kami mengapresiasi dukungan semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini,” ujarnya.

Sebagai bagian dari rangkaian pembukaan, DPC GMNI Pematangsiantar juga menggelar dialog publik bertema “GMNI Pematangsiantar: Kontrol Kebijakan untuk Keadilan Ekonomi Sosial.” Diskusi ini menghadirkan Patar Luhut Panjaitan (Anggota DPRD Pematangsiantar), Rindu Marpaung (akademisi Universitas HKBP Nommensen), serta Ronald Panjaitan (Ketua DPC GMNI Pematangsiantar).

Dialog tersebut menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik demi terciptanya keadilan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat.

Acara pembukaan turut dihadiri perwakilan Wali Kota Pematangsiantar, Kapolres yang diwakili Kasat Intelkam AKP Hari, Sekretaris PA GMNI Pematangsiantar Noperi Ambarita, serta Ketua DPC GMNI Pematangsiantar yang sekaligus membuka secara resmi Konfercab XII.

Persidangan berlangsung dinamis dengan pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya serta penyusunan program kerja ke depan. Meski sempat diwarnai perdebatan, seluruh peserta tetap menjunjung tinggi semangat Marhaenisme hingga tercapai mufakat.

Puncak kegiatan ditandai dengan terpilihnya kepengurusan baru periode 2026–2028 melalui musyawarah mufakat, yakni:

Ketua: Nicho Gurning
Sekretaris: Simon Napitupulu

Keduanya menyatakan komitmennya untuk memperkuat kaderisasi serta menjaga peran GMNI sebagai mitra kritis pemerintah dan pembela kepentingan rakyat marhaen di Kota Pematangsiantar.

Dengan berakhirnya Konfercab XII, diharapkan kepengurusan baru mampu membawa semangat baru bagi pergerakan mahasiswa di Pematangsiantar.(Red)

Peredaran Narkoba di Sumut Jadi Sorotan, PMII dan GMNI Minta Penanganan Lebih Serius

redaksi — Wed, 11 Mar 2026 19:25:30 +0000

MEDAN|PERS.NEWS — Peredaran narkotika di Sumatera Utara kembali menjadi perhatian sejumlah organisasi mahasiswa. Berdasarkan keterangan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara, Tatar Nugroho, provinsi ini masih termasuk daerah dengan jumlah pengguna narkoba yang tinggi di Indonesia.Rabu (11/3/2026

Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan bagi semua pihak untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah tersebut.

Wakil Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Utara, Khairil Mansyah, menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak peredaran narkoba yang dinilai semakin meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Menurutnya, narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat mempengaruhi masa depan generasi muda yang menjadi bagian penting pembangunan bangsa.

“Ini tentu menjadi perhatian bersama. Generasi muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa justru rentan menjadi sasaran jaringan peredaran narkotika. Kami berharap persoalan ini mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Khairil juga berharap pimpinan kepolisian dapat terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika di Sumatera Utara.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara, Rio Samuel. Ia menilai tingginya angka pengguna narkoba di Sumatera Utara menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat.

“Kondisi ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Publik tentu berharap ada langkah nyata dan berkelanjutan dalam menekan peredaran narkoba di berbagai daerah di Sumatera Utara,” kata Rio.

Ia menambahkan bahwa upaya pemberantasan narkotika perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga melalui pencegahan, edukasi, serta penguatan peran masyarakat.

Menurut Rio, berbagai kasus narkotika yang masih terjadi di sejumlah wilayah menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga serta keterlibatan masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

Baik PMII maupun GMNI menilai upaya pemberantasan narkoba memerlukan langkah yang konsisten dan berkelanjutan, termasuk menindak jaringan peredaran narkotika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, kedua organisasi mahasiswa tersebut juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

“Perang terhadap narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, keluarga, tokoh agama, serta lembaga pendidikan,” ujar mereka.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi serta menjaga lingkungan menjadi bagian penting dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika.

PMII dan GMNI berharap seluruh pihak dapat bekerja sama untuk memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan narkoba, sehingga ancaman terhadap generasi muda di Sumatera Utara dapat diminimalkan.(Red)

GMNI Pematangsiantar Soroti Dugaan Korupsi Pengadaan Aset Pemko Siantar

redaksi — Fri, 20 Feb 2026 14:50:11 +0000

Ketua GMNI Pematangsiantar, Ronald Panjaitan, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah hal yang dinilai janggal dalam proses pengadaan tersebut. Beberapa di antaranya terkait pembelian eks Rumah Singgah Covid-19 yang disebut bernilai sekitar Rp14,5 miliar serta pembelian lahan yang disebut milik Ketua DPRD Kota Pematangsiantar senilai sekitar Rp3 miliar.

Menurut GMNI, dugaan kejanggalan yang mereka temukan antara lain:

Penunjukan tim appraisal (penilai) yang disebut dilakukan secara langsung tanpa mekanisme lelang atau prosedur yang dianggap semestinya.
Dugaan perbedaan informasi atau ketidaksesuaian terkait pengadaan eks Rumah Singgah Covid-19.
Pembelian aset yang disebut terkait dengan pihak pimpinan DPRD yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

GMNI Pematangsiantar meminta lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menelaah proses pengadaan aset tersebut. Mereka juga meminta adanya transparansi mengenai proses penentuan harga oleh pihak appraisal serta klarifikasi dari Wali Kota Pematangsiantar.

Selain itu, GMNI menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain:

Mendorong transparansi proses penentuan harga (appraisal) oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai pihak ketiga dalam pengadaan lahan pada proyek tersebut.
Meminta penjelasan terbuka dari Wali Kota Pematangsiantar terkait urgensi pembelian lahan eks Rumah Singgah Covid-19 dan rumah yang disebut milik Ketua DPRD, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran daerah.
Mendesak aparat penegak hukum dan KPK untuk menelaah seluruh proses pengadaan aset Pemerintah Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2024–2025.

GMNI juga meminta panitia khusus (pansus) DPRD Kota Pematangsiantar agar menjalankan fungsi pengawasan secara serius dalam menelaah persoalan tersebut. Hingga saat ini, GMNI menyatakan akan terus mengawal isu ini dan membuka kemungkinan menempuh langkah hukum apabila tidak ada penjelasan yang dianggap memadai dari pihak terkait.(Arif)

GMNI Tapanuli Utara Soroti Tata Kelola Perumda Mual Na Tio, Manajemen Diharap Beri Klarifikasi

redaksi — Thu, 05 Feb 2026 11:43:45 +0000

TAPANULI UTARA|PERS.NEWS-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan kritik terhadap tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Mual Na Tio yang dinilai menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Kritik tersebut disampaikan oleh Ketua GMNI Taput, Gary Siagian, pada Kamis (5/2/2026).

Dalam pernyataannya, GMNI menyoroti sejumlah kebijakan internal Perumda, mulai dari proses pengangkatan Direktur yang dinilai belum transparan, dugaan nepotisme dalam penerimaan pegawai baru, hingga perubahan struktur organisasi yang disebut belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain itu, GMNI juga menyinggung adanya pemotongan gaji serta penurunan status pegawai lama, pengangkatan tenaga ahli baru tanpa regulasi yang terang, serta proses pengadaan barang dan jasa yang diduga tidak melalui mekanisme tender resmi.

“Kami mendorong adanya audit yang jelas dan transparan, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja,” ujar Gary.

Meski demikian, GMNI menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bertujuan sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap keberlangsungan Perumda Mual Na Tio sebagai badan usaha milik daerah. GMNI berharap agar pemerintah daerah dan pihak manajemen Perumda dapat memberikan klarifikasi serta mengambil langkah perbaikan demi meningkatkan kepercayaan publik.

“Kami akan terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tambahnya.

GMNI juga mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya audit keuangan yang transparan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, serta perlindungan bagi pekerja yang terdampak kebijakan internal perusahaan. Mereka juga meminta pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi kondisi Perumda Mual Na Tio secara menyeluruh.

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Perumda Mual Na Tio belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan tersebut. Diharapkan ke depan adanya ruang dialog terbuka antara manajemen, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat guna memastikan pengelolaan Perumda berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

GMNI menegaskan bahwa sikap kritis yang mereka ambil didasari oleh tanggung jawab moral dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial. “Pendidikan bukan hanya untuk menjadi pintar, tetapi untuk membentuk manusia yang bijaksana,” tutup Gary.
(Arif)

Pasca Dikukuhkan, Pengurus DPP GMNI Laksanakan Ziarah Kebangsaan dan Napak Tilas di Makam Bung Karno

redaksi — Thu, 18 Dec 2025 20:02:53 +0000

BLITAR|PERS.NEWS — Pasca resmi dikukuhkan, seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Periode 2025–2028 melaksanakan Ziarah Kebangsaan dan doa bersama di Makam Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang dilanjutkan dengan napak tilas sejarah di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Kamis (18/12/2025).

Keterangan : DPP GMNI) Periode 2025–2028 melaksanakan Ziarah Kebangsaan dan doa bersama di Makam Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno

Kegiatan ini bukan sekadar ritual simbolik, melainkan menjadi momentum ideologis penting bagi DPP GMNI dalam meneguhkan kembali arah perjuangan organisasi agar senantiasa berpijak pada nilai-nilai Marhaenisme serta pemikiran Bung Karno sebagai fondasi ideologi gerakan mahasiswa nasionalis.

Dengan suasana khidmat dan penuh refleksi sejarah, para pengurus DPP GMNI memanjatkan doa serta merenungi jejak perjuangan Bung Karno dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Ziarah Kebangsaan ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan sekaligus ikrar moral untuk melanjutkan perjuangan ideologis Bung Karno di tengah kompleksitas tantangan bangsa hari ini.

Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menyampaikan bahwa Ziarah Kebangsaan dan napak tilas tersebut merupakan langkah awal perjuangan ideologis pengurus DPP GMNI pasca pengukuhan.

“Ziarah dan napak tilas ini adalah ikhtiar ideologis untuk memastikan bahwa GMNI tetap berpijak pada ajaran Bung Karno. Marhaenisme bukan sekadar wacana, melainkan harus terus dihidupkan dan diwujudkan dalam kerja-kerja nyata yang berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Risyad.

Menurutnya, GMNI sebagai organisasi kader dan organisasi ideologis memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga kemurnian nilai-nilai perjuangan Bung Karno agar tidak tergerus oleh pragmatisme politik dan arus kapitalisme global.

Lebih lanjut, Risyad menegaskan bahwa pasca pengukuhan, DPP GMNI Periode 2025–2028 memikul tanggung jawab sejarah untuk hadir menjawab berbagai persoalan bangsa, mulai dari ketimpangan sosial, krisis ekologis, perampasan ruang hidup rakyat, hingga tantangan kedaulatan ekonomi nasional.

“Bung Karno mewariskan kepada kita keberanian berpikir, keberanian melawan ketidakadilan, serta keberpihakan yang tegas kepada kaum Marhaen. GMNI ke depan harus hadir sebagai kekuatan intelektual dan moral yang mampu mengawal cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.

Napak tilas di Museum Bung Karno juga menjadi ruang refleksi kolektif bagi para pengurus DPP GMNI untuk memahami lebih dalam perjalanan hidup, gagasan, serta perjuangan Bung Karno dalam membangun kesadaran nasional, anti-imperialisme, dan persatuan bangsa.

Menutup rangkaian kegiatan, Risyad kembali menegaskan bahwa persatuan kader merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan perjuangan GMNI di masa depan.

“Sebagaimana pesan Bung Karno, ‘kuat karena bersatu dan bersatu karena kuat’. GMNI hanya akan mampu menjalankan peran sejarahnya apabila seluruh kader menempatkan persatuan sebagai fondasi utama perjuangan, melampaui kepentingan pribadi maupun golongan,” pungkasnya.

Ziarah Kebangsaan dan napak tilas ini diharapkan menjadi titik tolak konsolidasi ideologis dan organisatoris DPP GMNI 2025–2028 dalam memperkuat barisan perjuangan mahasiswa nasionalis demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.(Red)

GMNI Tegaskan Persatuan Nasional Lewat Deklarasi di Bali

redaksi — Tue, 16 Dec 2025 11:29:35 +0000

DENPASAR|PERS.NEWS— Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menegaskan komitmen persatuan nasional melalui agenda Rekonsiliasi Persatuan Nasional dan Pengukuhan Pengurus DPP GMNI Periode 2025–2028 yang digelar pada 15–17 Desember 2025 di Inna Bali Heritage, Kota Denpasar, Bali.

Deklarasi tersebut menjadi penanda penting bagi GMNI dalam mengakhiri fragmentasi internal serta memulihkan keutuhan organisasi sebagai fondasi utama perjuangan mahasiswa nasionalis di tengah dinamika kebangsaan yang kian kompleks.

Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, menegaskan bahwa persatuan merupakan syarat mutlak agar GMNI kembali tampil sebagai organisasi pelopor yang mampu menjawab tantangan zaman, dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas ego dan kepentingan pribadi.

“Persatuan adalah jalan satu-satunya agar GMNI kembali menjadi organisasi pelopor di tengah zaman yang meleset, dengan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan dan ego pribadi,” ujar Arjuna, Selasa (16/12/2025).

Arjuna juga menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan DPP GMNI periode 2025–2028 di bawah duet Muhammad Risyad Fahlefi dan Patra Dewa sebagai nahkoda baru organisasi.

“Kapal kepengurusan Risyad–Patra akan membangun GMNI yang progresif dan revolusioner. Pembangunan itu harus berangkat dari rasa senasib sepenanggungan yang tumbuh dalam kaderisasi dan penghayatan ideologi. Seluruh mandat dan kepemimpinan organisasi hari ini telah berada di tangan Risyad–Patra,” tegasnya.

Lebih lanjut, Arjuna menekankan bahwa persatuan tidak boleh dipahami sebagai hasil instan, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang harus terus diperluas dan diperkuat.

“Kita harus memulai persatuan yang semakin masif dan menggelora, dimulai dari langkah-langkah kecil, dari kesadaran kader, dari keikhlasan menanggalkan ego, serta dari keberanian untuk bergerak bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP GMNI Periode 2025–2028, Muhammad Risyad Fahlefi, menegaskan bahwa rekonsiliasi dan deklarasi persatuan nasional ini merupakan titik awal konsolidasi ideologis dan organisatoris GMNI ke depan, bukan sekadar seremoni politik semata.

“Rekonsiliasi ini adalah bentuk kedewasaan politik GMNI. Persatuan bukan tanda kelemahan, melainkan kesadaran kolektif bahwa GMNI jauh lebih besar daripada ego, jabatan, dan luka masa lalu,” ujar Risyad.

Menurut Risyad, GMNI harus kembali berdiri sebagai organisasi kader sekaligus organisasi perjuangan yang berpijak pada satu landasan ideologis yang sama, yakni Marhaenisme dan ajaran Bung Karno.

“Tanpa persatuan, ideologi akan kehilangan daya geraknya. Karena itu, persatuan harus diwujudkan melalui penguatan organisasi, kaderisasi, serta keberpihakan nyata GMNI kepada rakyat,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh kader GMNI di seluruh Indonesia untuk meninggalkan sekat-sekat lama dan menjadikan persatuan sebagai modal utama dalam menjalankan mandat ideologis GMNI secara konsisten dan berkelanjutan.

“Sejarah harus menjadi guru, bukan penjara. Hari ini kita menutup lembar dinamika internal dan membuka babak baru perjuangan GMNI yang lebih matang, progresif, dan revolusioner,” pungkas Risyad.(Red)

Cipayung Plus Labuhanbatu Serahkan Bantuan Bencana ke PMI Tapanuli Tengah

redaksi — Tue, 09 Dec 2025 19:31:25 +0000

LABUHANBATU|PERS.NEWS-Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Labuhanbatu, yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), menyerahkan bantuan kepada penyalur resmi bencana, yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) untuk membantu masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.(9/12/25)

PMI Labuhanbatu menyambut hangat penyerahan bantuan tersebut di kantor PMI Labuhanbatu yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Rantauprapat. Pihak PMI mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi mahasiswa dan masyarakat yang terus melakukan penggalangan donasi. Mereka berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

Ketua KAMMI Labuhanbatu, Elza Nazriansyah, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. “Alhamdulillah, kegiatan ini dapat memberikan bantuan berupa sembako, beras, mi instan, minyak goreng, air mineral, pakaian layak pakai, perlengkapan mandi, dan obat-obatan. Selama tiga hari, kawan-kawan Cipayung Plus Labuhanbatu melakukan penggalangan dana sebagai bentuk keprihatinan terhadap masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang telah berdonasi, serta kepada seluruh kader dan pengurus HMI, PMII, GMNI, GMKI, dan KAMMI yang telah menjadi relawan aktif dalam kegiatan ini,” ungkap Elza.

Ia menambahkan bahwa momentum kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian yang lebih kuat antara mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.(Arif)

Ribuan Massa Desak PT Toba Pulp Lestari (TPL) Ditutup, Gubernur Sumut Diduga Lebih Bela Perusahaan

redaksi — Mon, 10 Nov 2025 22:08:48 +0000

MEDAN|PERS.NEWS — Ribuan massa dari Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (10/11/2025).

Dalam aksinya, mereka mendesak agar PT Toba Pulp Lestari (TPL) ditutup dan diusir dari Tanah Batak.

Koordinator Aksi, Rokki Pasaribu, dalam orasinya dari atas mobil komando menyampaikan kekecewaannya terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Menurut Rokki, Gubernur dinilai di duga menunjukkan itikad politik yang lebih memihak kepada perusahaan TPL ketimbang kepada masyarakat.

“Melalui MedanBisnis kita membaca berita, Gubernur justru berpihak kepada perusahaan,” ujar Rokki lantang, disambut teriakan ribuan peserta aksi.

Ia menegaskan, Gubernur tidak boleh hanya melihat persoalan ini dari sisi hukum semata. Bobby, kata Rokki, seharusnya juga mempertimbangkan aspek historis bahwa masyarakat sudah secara turun-temurun mendiami wilayah tersebut.

“Oleh karena itu, kawan-kawan, kita ingin meminta komitmen Gubernur Sumut. Apa komitmennya terhadap tuntutan kita, yaitu tutup TPL!” tegas Rokki.

Rokki menambahkan, aksi ini menjadi momentum untuk menguji keberpihakan Gubernur.

“Apakah beliau berpihak kepada masyarakat atau lebih mementingkan perusahaan? Jika ternyata tidak berpihak kepada rakyat, maka kita akan katakan: Gubernur ini adalah Gubernur TPL! Biarkan saja dia memimpin TPL, tidak usah memimpin kita,” ujarnya disambut sorak massa.

Rokki juga menyinggung berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan TPL terhadap masyarakat, baik di Tapanuli Utara maupun Tapanuli Selatan.

“Di Sipirok, kawan-kawan kita yang Muslim, pohon-pohon karet mereka ditebang dan diganti dengan pohon eukaliptus,” katanya.

Ia menegaskan, gerakan Tutup TPL bukan semata milik kelompok tertentu, melainkan gerakan kesadaran kolektif masyarakat lintas agama dan suku, yang menjadi korban atas kebijakan perusahaan tersebut.

Aksi Damai di Depan Kantor Gubernur

Sekitar pukul 10.30 WIB, gelombang massa mulai berdatangan ke depan Kantor Gubernur Sumut.

Gelombang pertama terdiri dari pendeta, rohaniawan Katolik, dan jemaat gereja dari berbagai denominasi yang datang dari arah Gereja HKBP Uskup Agung.

Gelombang kedua datang dari arah Jalan Cut Meutia. Mereka sebelumnya berkumpul di Lapangan Merdeka, disusul gelombang ketiga yang juga datang dari arah yang sama.

Sementara itu, gelombang keempat diisi oleh ratusan mahasiswa dari Universitas HKBP Nommensen (UHN).

Selain itu, sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda turut ambil bagian dalam aksi, di antaranya PMKRI, GAMKI, dan GMNI.

Semua massa aksi membaur dan bersama-sama menyerukan tuntutan utama mereka: “Tutup TP(Red)

Penolakan Pengunduran Diri Rahayu Saraswati oleh MKD DPR RI: Lembaran Baru di Tengah Badai Etika

redaksi — Fri, 31 Oct 2025 11:20:16 +0000

MEDAN |PERS.NEWS-Langkah pengunduran diri Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, akhirnya mencapai titik akhir. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI secara resmi menolak permohonan pengunduran diri tersebut, sekaligus menegaskan statusnya sebagai anggota DPR RI aktif untuk periode 2024–2029.(31/10/25)

Keputusan ini diambil setelah MKD menelaah surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra serta mempertimbangkan aspek hukum dan tata tertib dewan. Dengan demikian, polemik yang bermula sejak September 2025—ketika Rahayu secara terbuka menyatakan mundur melalui media sosial—resmi berakhir.

Pernyataan pengunduran diri itu sempat memicu perhatian publik setelah beredarnya potongan video wawancara yang dinilai sensitif. Namun, hasil penelusuran kemudian menunjukkan bahwa video tersebut merupakan suntingan dari konten lama yang telah dipotong sebagian, sehingga memunculkan kesalahpahaman di ruang publik.

“Apresiasi dan Seruan Progresif”

Menanggapi keputusan MKD, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara, Armando Kurniansyah Sitompul, menyampaikan apresiasi terhadap kembalinya Rahayu Saraswati ke parlemen.

“Momen ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Bagi Mbak Rahayu, ini kesempatan untuk semakin fokus memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama dalam isu-isu perempuan dan generasi muda,” ujar Armando, Jumat (31/10).

Ia menilai bahwa keputusan MKD memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara etika, tanggung jawab moral, dan keadilan prosedural.

“Parlemen membutuhkan sosok perempuan progresif dengan perspektif mendalam seperti Mbak Rahayu. Keberadaannya penting untuk mengawal kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.

“Mandat Baru untuk Demokrasi”

Dengan ditolaknya pengunduran diri tersebut, Rahayu Saraswati kembali membawa mandat politik yang diperkuat oleh proses etik dan hukum yang transparan. Fokus kerjanya tetap pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keputusan MKD ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi di ruang digital. Kasus ini menjadi pengingat bahwa verifikasi dan akurasi harus selalu menjadi pijakan utama dalam setiap respons publik terhadap isu yang beredar.

Kini, Rahayu Saraswati memulai babak baru dalam kiprahnya di Senayan—dengan tantangan untuk mengubah kontroversi masa lalu menjadi energi politik yang produktif bagi rakyat dan demokrasi Indonesia.(AGB)

Sumber : Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)