<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GMP Sumut &#8211; Pers News</title>
	<atom:link href="https://pers.news/tag/gmp-sumut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pers.news</link>
	<description>pers.news - Informasi Terkini</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 09:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.5</generator>

<image>
	<url>https://pers.news/wp-content/uploads/2025/10/cropped-1001363792-removebg-preview-100x100.png</url>
	<title>GMP Sumut &#8211; Pers News</title>
	<link>https://pers.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GMP Sumut Pertanyakan Penanganan Dua Laporan dalam Sengketa CV Rezeki Baru</title>
		<link>https://pers.news/2026/08/27/gmp-sumut-pertanyakan-penanganan-dua-laporan-dalam-sengketa-cv-rezeki-baru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 09:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[GMP Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Penanganan Dua Laporan]]></category>
		<category><![CDATA[Sengketa CV Rezeki Baru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=13496</guid>

					<description><![CDATA[MEDAN &#124; PERS.NEWS — Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) Sumatera Utara mempertanyakan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MEDAN | PERS.NEWS —</strong> Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) Sumatera Utara mempertanyakan penanganan dua laporan polisi yang berkaitan dengan perselisihan antara sejumlah pihak dalam perkara CV Rezeki Baru.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Persoalan tersebut bermula dari sengketa yang melibatkan Fenny dan CV Rezeki Baru. Dalam gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 163/Pdt.G/2026/PN Mdn, disebutkan Fenny telah bekerja di CV Rezeki Baru sejak 2000.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalam perkara tersebut, perselisihan antara para pihak antara lain berkaitan dengan penggunaan dana perusahaan sebesar Rp599.299.000 untuk kegiatan trading. Dana tersebut disebut tidak dapat ditarik kembali karena akun trading mengalami pembekuan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Persoalan kemudian berkembang dengan adanya tuduhan dugaan penggelapan uang perusahaan sekitar Rp4 miliar terhadap Fenny dan Linda Megawati. Tuduhan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang diperdebatkan para pihak dalam perkara perdata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di tengah sengketa tersebut, Sim Tek Hok melaporkan dugaan pemerasan dan pengancaman ke Polrestabes Medan. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/551/II/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Menurut keterangan yang disampaikan pihak pelapor, Sim Tek Hok mengaku mengalami kerugian sekitar Rp1 miliar. Sejumlah aset yang disebut atas namanya, yakni mobil Mitsubishi Xpander dan sertifikat rumah, juga disebut telah diambil oleh pihak yang disebut sebagai bos dari istrinya. BPKB dan STNK kendaraan tersebut juga disebut ikut diambil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Penasihat hukum kemudian mempertanyakan perkembangan laporan yang dibuat di Polrestabes Medan pada 4 Februari 2026 tersebut. Menurutnya, hingga kini belum terlihat tindak lanjut yang dianggap jelas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di sisi lain, penasihat hukum menyebut laporan pihak terlapor yang dibuat di Polsek Medan Kota pada 9 Februari 2026 telah memasuki tahap penyidikan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“LP kami di Polrestabes Medan sampai hari ini belum ada tindak lanjut, sementara LP terlapor di Polsek Medan Kota sudah naik ke penyidikan. Ini ada apa?” ujar penasihat hukum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Penasihat hukum juga mempertanyakan proses penyidikan di Polsek Medan Kota karena Fenny selaku kliennya disebut belum pernah menjalani pemeriksaan, meskipun laporan tersebut telah naik ke tahap penyidikan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>GMP Sumut menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, terlebih perkara perdata antara para pihak masih berjalan di Pengadilan Negeri Medan. Menurut GMP Sumut, proses penanganan perkara pidana perlu dilakukan secara objektif dengan tetap memperhatikan hubungan antara persoalan perdata dan pidana yang sedang berjalan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>GMP Sumut juga meminta agar aspek prejudicieel geschil dikaji apabila penentuan hak dalam perkara perdata memiliki keterkaitan langsung dengan pembuktian dalam perkara pidana. Hal tersebut, menurut mereka, perlu dilihat berdasarkan ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Tidak berjalannya LP kami di Polrestabes Medan menjadi tanda tanya besar. Kami meminta penyidik yang menangani laporan tersebut diperiksa,” tegas GMP Sumut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Selain itu, GMP Sumut meminta Propam melakukan pemeriksaan terhadap Kanit Reskrim Polsek Medan Kota terkait proses penanganan laporan yang telah naik ke tahap penyidikan, termasuk alasan Fenny disebut belum diperiksa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>GMP Sumut menegaskan, yang mereka dorong adalah adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak. Jika laporan memiliki bukti yang cukup dan memenuhi unsur pidana, proses hukum diminta dilanjutkan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi unsur atau bukti yang dipersyaratkan, penyelesaian harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan dari Polrestabes Medan maupun Polsek Medan Kota mengenai perkembangan dan alasan penanganan kedua laporan tersebut. Pihak CV Rezeki Baru maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam perkara ini juga belum memberikan keterangan atas tuduhan dan persoalan yang disampaikan. Konfirmasi dari seluruh pihak terkait tetap diperlukan untuk menjaga pemberitaan tetap berimbang.(MIS)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GMP Sumut Geruduk KPK, Desak Dugaan Pengaturan Proyek Pokja-BMBKCK Dibongkar</title>
		<link>https://pers.news/2026/08/14/gmp-sumut-geruduk-kpk-desak-dugaan-pengaturan-proyek-pokja-bmbkck-dibongkar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[BMBK Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[dugaan pengondisian proyek]]></category>
		<category><![CDATA[GMP Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulauan Nias]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Kota Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Penegakan Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[pengadaan proyek]]></category>
		<category><![CDATA[proyek pascabencana]]></category>
		<category><![CDATA[proyek talud]]></category>
		<category><![CDATA[proyek turap]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera utara]]></category>
		<category><![CDATA[Transparansi Anggaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=13179</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA&#124;PERS.NEWS— Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) Sumatera Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA|PERS.NEWS—</strong> Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) Sumatera Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan pengondisian proyek di lingkungan Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya (BMBK) Sumatera Utara.</p>
<p>Desakan itu disampaikan GMP Sumut melalui aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Massa meminta KPK melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap sejumlah pihak yang mereka sebut diduga mengetahui atau berkaitan dengan proses pengadaan proyek.</p>
<p>Dalam tuntutannya, GMP meminta KPK memeriksa oknum Pokja berinisial B, ASN berinisial M, Kepala BMBK berinisial CD, serta Direktur Utama BUMD Pembangunan Kota Medan berinisial KB.</p>
<p>Koordinator aksi, M. Idris Sarumpaet, mengatakan pengadaan proyek pascabencana perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut pemulihan infrastruktur dan kepentingan masyarakat yang terdampak.</p>
<p>&gt; “Proyek ini bukan sekadar pekerjaan konstruksi; ia adalah bagian krusial dari pemulihan infrastruktur, kehidupan sosial, dan stabilitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak,” ujar M. Idris Sarumpaet.</p>
<p>### Soroti Proyek Turap dan Talud di Kepulauan Nias</p>
<p>GMP Sumut menyoroti dugaan pengondisian proyek pembangunan turap dan talud di Kepulauan Nias. Menurut mereka, dugaan tersebut perlu ditelusuri sejak tahap penyusunan persyaratan lelang, evaluasi administrasi dan teknis, proses komunikasi antarpihak, hingga penetapan pemenang dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.</p>
<p>GMP meminta KPK menguji apakah terdapat pola tertentu dalam proses pengadaan yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kepentingan negara.</p>
<p>“Kami minta KPK bongkar tuntas mekanisme yang diduga merampas anggaran publik dan merampas hak masyarakat atas infrastruktur berkualitas,” kata perwakilan GMP Sumut.</p>
<p>### Minta Peran Oknum Pokja dan ASN Ditelusuri</p>
<p>Salah satu pihak yang menjadi sorotan GMP adalah B, yang menurut mereka diduga memiliki peran dalam proses pengadaan sebagai bagian dari Pokja ULP.</p>
<p>GMP meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa hasil akhir tender, tetapi juga menelusuri seluruh tahapan pengadaan, termasuk penyusunan dokumen persyaratan, evaluasi peserta, komunikasi antarpihak, serta hubungan antara pihak internal dan perusahaan peserta tender.</p>
<p>Selain itu, GMP meminta KPK menelusuri dugaan keterlibatan ASN berinisial M. Mereka menilai komunikasi dan koordinasi M dengan Pokja, pejabat dinas, maupun kontraktor perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat tindakan yang menguntungkan pihak tertentu.</p>
<p>Direktur Utama BUMD Pembangunan Kota Medan berinisial KB juga diminta diperiksa. GMP meminta KPK menelusuri hubungan KB dengan kontraktor yang memenangkan proyek, termasuk kesesuaian nilai proyek serta kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.</p>
<p>Sementara itu, Kepala BMBK Cipta Karya Sumut berinisial CD diminta dimintai keterangan terkait fungsi pengawasan dan tata kelola pengadaan di lingkungan yang dipimpinnya.</p>
<p>Menurut GMP, pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana sistem pengawasan internal berjalan dan apakah terdapat kelalaian maupun pelanggaran dalam proses pengadaan.</p>
<p>### Proyek Pascabencana Diminta Diawasi Ketat</p>
<p>GMP Sumut juga meminta KPK memberikan perhatian khusus terhadap proyek-proyek pascabencana di Sumatera Utara.</p>
<p>Mereka menilai anggaran pemulihan seharusnya digunakan secara transparan dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat serta mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak.</p>
<p>“Proyek pascabencana seharusnya menjadi prioritas pengawasan, bukan ladang mark-up,” ujar koordinator aksi.</p>
<p>GMP juga meminta aparat penegak hukum mengantisipasi kemungkinan modus penyimpangan dalam proses tender, seperti pengaturan peserta, dugaan manipulasi dokumen evaluasi, hingga penggunaan perusahaan yang disebut sebagai perusahaan cangkang.</p>
<p>GMP Beri Ruang Penegak Hukum Membuktikan</p>
<p>GMP Sumut menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta penegak hukum menindaklanjuti laporan maupun informasi yang mereka sampaikan.</p>
<p>Namun, seluruh tudingan tersebut masih merupakan dugaan dan tuntutan dari pihak GMP Sumut. Kebenaran mengenai ada atau tidaknya pengaturan proyek, penyalahgunaan kewenangan, maupun penyimpangan anggaran perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum.</p>
<p>GMP meminta KPK mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti, sekaligus mengumumkan perkembangan penanganannya kepada publik.(Red)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GMP Sumut Desak APH Usut Dugaan Mafia Tender Proyek Turap dan Talud di Nias, Termasuk Dugaan Peran SMSL Meredam Aksi Mahasiswa</title>
		<link>https://pers.news/2026/07/23/gmp-sumut-desak-aph-usut-dugaan-mafia-tender-proyek-turap-dan-talud-di-nias-termasuk-dugaan-peran-smsl-meredam-aksi-mahasiswa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 18:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Aparat Penegak Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas BMBKCK Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[GMP Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia Tender]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Turap Nias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=12683</guid>

					<description><![CDATA[MEDAN&#124;PERS.NEWS– Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) Sumatera Utara mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MEDAN|PERS.NEWS–</strong> Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) Sumatera Utara mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dugaan praktik politik balas budi dan mafia tender dalam proyek pembangunan turap dan talud di wilayah Kepulauan Nias yang bersumber dari anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi/Cipta Karya (BMBKCK) Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, GMP Sumut juga meminta aparat menelusuri dugaan adanya upaya meredam kritik dan aksi demonstrasi mahasiswa terkait proyek tersebut.</p>
<p>Ketua GMP Sumut, Muhammad Idris Sarumpaet, mengatakan pihaknya memperoleh berbagai informasi yang berkembang mengenai dugaan pengondisian tender untuk memenangkan perusahaan tertentu. Menurutnya, seluruh informasi tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan yang profesional, objektif, dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.</p>
<p>&#8220;Setiap proyek yang menggunakan uang negara wajib dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dugaan pengaturan tender, kolusi, gratifikasi, maupun politik balas budi harus diusut secara serius agar kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa tetap terjaga,&#8221; ujar Idris, Minggu (19/7/2026).</p>
<p>Ia menjelaskan, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh tahapan pengadaan, mulai dari proses perencanaan, penyusunan dokumen tender, evaluasi administrasi dan teknis, penetapan pemenang, hingga dugaan adanya komunikasi maupun pertemuan yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut. Menurutnya, penyelidikan juga perlu diarahkan untuk menelusuri dugaan aliran dana serta pihak-pihak yang diduga memiliki pengaruh dalam proses penentuan pemenang proyek.</p>
<p>Dalam informasi yang berkembang di tengah masyarakat, nama Direktur PUD Pembangunan Kota Medan berinisial *KB*, serta dua pihak lain berinisial B (Pokja) dan CD, turut disebut-sebut memiliki dugaan keterkaitan dengan proses pengadaan proyek tersebut. Atas dasar itu, GMP Sumut meminta aparat penegak hukum memanggil dan meminta klarifikasi terhadap seluruh pihak yang namanya mencuat guna memperoleh kepastian hukum berdasarkan fakta dan alat bukti.</p>
<p>Selain dugaan mafia tender, GMP Sumut juga mengaku menerima informasi mengenai dugaan adanya upaya untuk meredam kritik mahasiswa. Menurut Idris, pihaknya memperoleh informasi bahwa diduga terdapat seseorang berinisial SMSL yang disebut diutus oleh oknum di lingkungan Dinas BMBKCK Sumut untuk melakukan pendekatan kepada mahasiswa dan pemuda agar tidak lagi mengkritisi maupun menggelar aksi demonstrasi terkait proyek turap dan talud serta sejumlah proyek lainnya. GMP Sumut meminta aparat penegak hukum turut mendalami informasi tersebut guna memastikan kebenarannya.</p>
<p>&#8220;Kami meminta seluruh pihak yang namanya disebut dalam berbagai informasi, termasuk pihak yang diduga berupaya meredam kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, diperiksa secara objektif. Bila tidak terbukti, nama baik mereka harus dipulihkan. Namun, apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, proses harus ditegakkan tanpa pandang bulu,&#8221; tegas Idris.</p>
<p>Sementara itu, saat dikonfirmasi, KB membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia menegaskan tidak memiliki hubungan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan menyatakan saat ini fokus menjalankan tugas sebagai Direktur PUD Pembangunan Kota Medan.</p>
<p>Sebagai bentuk pengawalan, GMP Sumut memastikan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di Kantor Dinas BMBKCK Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan sejumlah instansi terkait. Organisasi tersebut berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh, independen, transparan, dan profesional agar seluruh informasi yang berkembang memperoleh kepastian hukum serta tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.</p>
<p>Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi/Cipta Karya (BMBKCK) Provinsi Sumatera Utara serta pihak berinisial SMSL belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi terkait informasi dan dugaan yang disampaikan GMP Sumut. Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan akan memuat klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.(Tim)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ketua DPRD Sumut Terima Tuntutan Hentikan MBG, GMP Sumut Soroti Dugaan Dapur MBG yang Dikaitkan dengan Keluarga Bupati Labura</title>
		<link>https://pers.news/2026/06/16/ketua-dprd-sumut-terima-tuntutan-hentikan-mbg-gmp-sumut-soroti-dugaan-dapur-mbg-yang-dikaitkan-dengan-keluarga-bupati-labura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[GMP Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Labura]]></category>
		<category><![CDATA[MBG]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera utara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=12245</guid>

					<description><![CDATA[MEDAN&#124;PERS.NEWS– Aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Di satu...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MEDAN|PERS.NEWS–</strong> Aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Di satu sisi, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, menerima dan menandatangani tuntutan mahasiswa yang meminta evaluasi hingga penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun di sisi lain, beredar informasi mengenai dugaan keterkaitan sejumlah dapur MBG dengan keluarga pejabat daerah, yakni Bupati Labuhanbatu Utara, Hendri Yanto Sitorus.</p>
<p>Situasi tersebut mendapat perhatian dari Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (GMP Sumut), Muhammad Idris Sarumpaet. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan terkait berbagai dugaan yang berkembang di tengah publik.</p>
<p>&#8220;Ketika DPRD Sumut menerima tuntutan untuk mengevaluasi MBG, publik juga sedang mempertanyakan dugaan pengelolaan sejumlah dapur MBG yang dikaitkan dengan keluarga pejabat. Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi,&#8221; ujar Idris.</p>
<p>Berdasarkan informasi yang beredar, Yayasan SRL diduga mengoperasikan sejumlah dapur MBG di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Padang Lawas. Dugaan tersebut kemudian dikaitkan dengan Hendri Yanto Sitorus. Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi maupun hasil pemeriksaan aparat penegak hukum yang membuktikan adanya keterlibatan pihak yang bersangkutan.</p>
<p>Idris menilai polemik tersebut harus dijawab melalui proses hukum dan investigasi yang transparan. Menurutnya, program MBG yang menggunakan anggaran negara wajib terbuka terhadap pengawasan publik.</p>
<p>&#8220;Jangan sampai muncul kesan bahwa masyarakat diminta mendukung program, tetapi ketika ada dugaan yang berkembang justru tidak ada penjelasan yang terang. Aparat penegak hukum harus hadir memberikan kepastian kepada masyarakat,&#8221; katanya.</p>
<p>GMP Sumut juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan dapur MBG. Penelusuran tersebut dinilai penting untuk mengungkap mekanisme penunjukan yayasan, proses pendaftaran titik dapur, hingga kemungkinan adanya aliran manfaat dari pelaksanaan program tersebut.</p>
<p>Idris menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG serta memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaannya.</p>
<p>&#8220;Publik melihat adanya ironi. Ketua DPRD Sumut menerima tuntutan penghentian MBG, sementara pada saat yang sama muncul dugaan sejumlah dapur MBG yang dikaitkan dengan abangnya. Karena itu, semua pihak perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi bola liar di tengah masyarakat,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Hingga berita ini ditulis, Hendri Yanto Sitorus belum memberikan tanggapan resmi terkait informasi yang beredar mengenai dugaan pengelolaan sejumlah dapur MBG tersebut. Selain itu, belum terdapat pernyataan maupun hasil penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum yang dapat mengonfirmasi kebenaran dugaan tersebut.(Red)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Persidangan Smartboard Langkat Jadi Sorotan, GMP Sumut Desak Pemeriksaan Objektif</title>
		<link>https://pers.news/2026/05/29/persidangan-smartboard-langkat-jadi-sorotan-gmp-sumut-desak-pemeriksaan-objektif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 17:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[GMP Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Kejati Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi Langkat]]></category>
		<category><![CDATA[Smartboar di Langkat]]></category>
		<category><![CDATA[Transparansi Hukum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=11830</guid>

					<description><![CDATA[MEDAN&#124;PERS.NEWS— Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (DPW GMP) Sumatera Utara menyatakan akan melaporkan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MEDAN|PERS.NEWS—</strong> Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (DPW GMP) Sumatera Utara menyatakan akan melaporkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Langkat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara serta Badan Pengawas Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Jamwas). Laporan tersebut berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat.</p>
<p>Ketua DPW GMP Sumut, Muhammad Idris Sarumpaet, mengatakan langkah itu diambil setelah persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard senilai Rp49,9 miliar kembali menjadi perhatian publik. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, menyebut nama Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara yang juga mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, muncul sekitar 26 kali dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).</p>
<p>Menurut Idris, fakta tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait belum ditetapkannya Faisal Hasrimy sebagai tersangka, meskipun namanya disebut berulang kali dalam surat dakwaan maupun rangkaian fakta persidangan.</p>
<p>“Kami menilai penanganan kasus ini jangan tebang pilih. Jika nama seseorang disebut hingga puluhan kali dalam surat dakwaan dan dikaitkan dengan rangkaian proses pengadaan smartboard, maka seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan harus diperiksa secara objektif dan transparan,” ujar Muhammad Idris Sarumpaet di Medan, Rabu (20/5/2026).</p>
<p>GMP Sumut juga menyoroti fakta bahwa Faisal Hasrimy yang saat itu menjabat sebagai Pj Bupati Langkat diduga memiliki peran dalam proses masuknya anggaran pengadaan smartboard ke dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Selain itu, Faisal disebut sempat dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik sebelum akhirnya menjalani pemeriksaan selama tujuh jam pada Desember 2025.</p>
<p>Idris menilai hingga saat ini proses hukum baru menyentuh tiga terdakwa, yakni mantan Kadisdik Langkat Saiful Abdi, mantan Kasi Sarpras sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra. Sementara itu, pihak lain yang turut disebut dalam persidangan dinilai belum tersentuh proses hukum lebih lanjut.</p>
<p>Karena itu, GMP Sumut mendesak Kejati Sumut untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kajari Langkat beserta jajaran, termasuk Kasi Pidsus, apabila ditemukan adanya ketidakseriusan maupun dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara tersebut. GMP Sumut juga meminta Kejati Sumut mengambil alih penanganan kasus apabila dinilai diperlukan demi menjaga objektivitas dan kepercayaan publik.</p>
<p>“Kami juga meminta Kejagung RI melalui Jamwas turun melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus ini agar tidak menimbulkan dugaan adanya perlindungan terhadap pihak tertentu,” tegas Idris.</p>
<p>Ia menambahkan, laporan resmi ke Kejati Sumut dan Jamwas Kejagung RI akan disampaikan dalam waktu dekat. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Langkat belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pelaporan tersebut.(Red)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktivis Soroti Kinerja Kasi Pidsus dan Kajari Langkat, Desak Penuntasan Kasus Dugaan Korupsi Smartboard</title>
		<link>https://pers.news/2026/05/21/aktivis-soroti-kinerja-kasi-pidsus-dan-kajari-langkat-desak-penuntasan-kasus-dugaan-korupsi-smartboard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Faisal Hasrimy]]></category>
		<category><![CDATA[GMP Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Kajari Langkat]]></category>
		<category><![CDATA[Kasi Pidsus Langkat]]></category>
		<category><![CDATA[Kejari Langkat]]></category>
		<category><![CDATA[korupsi Smartboard]]></category>
		<category><![CDATA[Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Idris Sarumpaet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=11692</guid>

					<description><![CDATA[MEDAN&#124;PERS.NEWS— Ketua DPW GMP Sumatera Utara, Muhammad Idris Sarumpaet, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kepala...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>MEDAN|PERS.NEWS— Ketua DPW GMP Sumatera Utara, Muhammad Idris Sarumpaet, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Langkat terkait belum ditetapkannya Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Faisal Hasrimy, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp49,9 miliar.</p>
<p>Idris menilai publik mulai mempertanyakan konsistensi dan keseriusan Kejari Langkat dalam mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Pasalnya, nama Faisal Hasrimy secara jelas disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan kasus korupsi smartboard di Pengadilan Tipikor Medan.</p>
<p>Dalam surat dakwaan tersebut, Faisal Hasrimy yang saat itu menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Langkat disebut memiliki peran dalam memperkenalkan Bahrun Walidin alias Baron kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, sebagai pihak rekanan yang diarahkan untuk memenangkan proyek pengadaan smartboard.</p>
<p>Selain itu, Faisal juga disebut memberikan arahan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Langkat agar memasukkan anggaran pengadaan smartboard ke dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>
<p>Menurut Idris, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.</p>
<p>“Publik mempertanyakan adanya kejanggalan dalam penanganan perkara ini oleh Kasi Pidsus dan Kajari Langkat. Mengapa pihak yang namanya secara terang disebut dalam surat dakwaan hingga kini belum juga ditetapkan sebagai tersangka? Kajari Langkat wajib memberikan penjelasan dan akuntabilitas kepada masyarakat,” tegas Muhammad Idris Sarumpaet.</p>
<p>Ia menilai penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara tebang pilih dengan hanya menetapkan tiga terdakwa, sementara dalam fakta persidangan terdapat pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dalam proses pengondisian proyek tersebut.</p>
<p>Idris menegaskan, apabila Kajari Langkat dinilai tidak mampu menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan objektif, maka Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diminta segera mengambil alih penanganan kasus tersebut.</p>
<p>Selain itu, GMP Sumut juga mendesak Kejati Sumut untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kasi Pidsus dan jajaran Kejari Langkat. Bahkan, Idris meminta agar dilakukan tindakan tegas apabila ditemukan adanya ketidakseriusan dalam penanganan perkara yang telah menjadi perhatian publik tersebut.</p>
<p>“Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Semua pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam perkara ini harus diperiksa dan diproses tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” ujarnya.</p>
<p>Diketahui, perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat telah menyeret tiga terdakwa, yakni mantan Kadisdik Langkat Saiful Abdi, mantan Kasi Sarpras sekaligus PPK Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra.</p>
<p>Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya dugaan pengondisian proyek, praktik mark-up harga, hingga dugaan pembagian keuntungan dalam pengadaan smartboard untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Langkat.</p>
<p>Sementara itu, Faisal Hasrimy hingga kini masih berstatus sebagai saksi. Ia diketahui pernah diperiksa selama tujuh jam pada Desember 2025 dan sempat dua kali tidak memenuhi panggilan resmi dari Kejari Langkat. Kondisi tersebut pun memunculkan pertanyaan publik terkait keseriusan penyidik dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut.(MIS)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dugaan Serobot RTH dan Abaikan ijin Royal Residence di sorot Keras GMP Sumut</title>
		<link>https://pers.news/2026/04/09/dugaan-serobot-rth-dan-abaikan-ijin-royal-residence-di-sorot-keras-gmp-sumut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[GMP Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Idris Sarumpaet]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Residence]]></category>
		<category><![CDATA[RTH]]></category>
		<category><![CDATA[Ruang Terbuka Hijau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=11111</guid>

					<description><![CDATA[MEDAN&#124;PERS.NEWS— Pembangunan perumahan Royal Residence di Jalan Pasar III, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MEDAN|PERS.NEWS—</strong> Pembangunan perumahan Royal Residence di Jalan Pasar III, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, menuai perhatian publik. Proyek tersebut disorot karena diduga berdiri di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta belum sepenuhnya melengkapi dokumen perizinan.</p>
<p>Hasil pemantauan di lapangan pada Kamis (9/4/2026) menunjukkan aktivitas pembangunan masih berjalan. Sejumlah unit bangunan disebut belum memasang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara jelas, yang seharusnya menjadi syarat utama dalam pembangunan.</p>
<p>Selain itu, jumlah unit yang dibangun tercatat mencapai 61 rumah, melebihi rencana awal sebanyak 60 unit. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait kesesuaian perizinan serta potensi dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.</p>
<p>Ketua GMP Sumut, Muhammad Idris Sarumpaet, turut angkat bicara. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan, terutama jika pembangunan berada di kawasan yang memiliki fungsi ekologis seperti RTH.</p>
<p>“Pembangunan harus mengikuti aturan yang berlaku. Jika berada di kawasan RTH, maka perlu perhatian khusus karena menyangkut keseimbangan lingkungan. Jangan sampai ada pelanggaran yang merugikan masyarakat dan daerah,” tegasnya.</p>
<p>Sementara itu, pihak pengembang menyatakan bahwa proses perizinan masih dalam tahap penyelesaian dan berkomitmen untuk memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Pemerintah setempat juga disebut akan melakukan pengawasan lebih lanjut guna memastikan tidak ada pelanggaran, termasuk terkait perlindungan kawasan hijau.</p>
<p>Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dalam pembangunan serta keseimbangan antara kebutuhan hunian dan keberlanjutan lingkungan di Kota Medan.(Red)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GMP Sumut Soroti Dugaan Hotel Ilegal di Desa Sampali, Desak Pemkab Deliserdang Bertindak Tegas</title>
		<link>https://pers.news/2026/02/06/gmp-sumut-soroti-dugaan-hotel-ilegal-di-desa-sampali-desak-pemkab-deliserdang-bertindak-tegas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 14:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Aksi Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Sampali]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Pariwisata]]></category>
		<category><![CDATA[DPMPTSP]]></category>
		<category><![CDATA[Dugaan Pelanggaran Izin]]></category>
		<category><![CDATA[GMP Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Arjuna]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Deliserdang]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrol Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Lahan Eks PTPN II]]></category>
		<category><![CDATA[PAD Deliserdang]]></category>
		<category><![CDATA[Penegakan Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Percut Sei Tuan]]></category>
		<category><![CDATA[Satpol PP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=10081</guid>

					<description><![CDATA[DELI SERDANG&#124;PERS.NEWS— Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (GMP Sumut) menyoroti keberadaan Hotel Arjuna yang...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-pm-slice="1 1 []"><strong>DELI SERDANG|PERS.NEWS—</strong> Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (GMP Sumut) menyoroti keberadaan Hotel Arjuna yang berlokasi di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, yang diduga kuat berdiri di atas lahan garapan eks PTPN II dan belum mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ketua GMP Sumut, Muhammad Idris Sarumpaet, menilai keberadaan hotel tersebut sebagai bentuk pembiaran yang mencederai wibawa hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Pasalnya, meski status perizinannya dipertanyakan, plang bertuliskan Hotel Arjuna terpasang secara terbuka di jalan umum dan mudah diketahui masyarakat luas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Ini menimbulkan pertanyaan besar, di mana fungsi pengawasan pemerintah daerah? Jika benar belum memiliki izin lengkap, mengapa bisa beroperasi secara terang-terangan?” tegas Idris, Jumat (23/01/2026).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berdasarkan peninjauan awak media di lokasi pada Kamis, 22 Januari 2026, ditemukan sedikitnya 16 unit bangunan semi permanen dengan fungsi kamar yang telah beroperasi layaknya hotel. Di lokasi juga terpampang daftar tarif sewa kamar dengan sistem penyewaan mulai dari 3 jam hingga 24 jam.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Padahal, sesuai ketentuan perundang-undangan, pendirian dan operasional usaha hotel wajib memenuhi serangkaian perizinan, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga sertifikasi K3 dan keselamatan kebakaran. Seluruh persyaratan tersebut mensyaratkan kejelasan status lahan dan legalitas badan usaha.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Menurut Idris, jika dugaan ini benar, maka keberadaan Hotel Arjuna berpotensi menimbulkan kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana juga menjadi perhatian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Pemerintah Kabupaten Deliserdang tidak boleh tutup mata. Kami mendesak Kecamatan Percut Sei Tuan, khususnya bidang Trantib, bersama Satpol PP, DPMPTSP, dan Dinas Pariwisata untuk segera turun ke lokasi dan melakukan penindakan sesuai aturan hukum,” tegasnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Idris menambahkan, apabila terbukti melanggar dan tidak memiliki izin lengkap, maka langkah tegas berupa penghentian operasional hingga pembongkaran harus dilakukan demi penegakan hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lebih lanjut, GMP Sumut juga menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan dengan titik aksi di depan Hotel Arjuna sebagai bentuk desakan moral kepada pemerintah daerah agar segera bertindak tegas dan transparan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Negara tidak boleh kalah oleh praktik usaha ilegal. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Idris.(TIm)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
