Ketua GMRH, Erlangga Putra, menyebut informasi yang beredar masih berupa dugaan yang perlu diverifikasi secara objektif agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Ia menegaskan, apabila dugaan tersebut tidak terbukti maka perlu ada klarifikasi resmi, namun jika terbukti maka harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

GMRH juga menyoroti penerapan program “Zero HP, Zero Narkoba, dan Zero Penipuan Online” di lingkungan pemasyarakatan serta meminta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi keamanan di Lapas Kelas I Medan.

Menanggapi hal tersebut, pihak Lapas Kelas I Medan menegaskan bahwa seluruh sistem pengamanan dan pengawasan telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Lapas juga rutin melakukan razia gabungan bersama TNI, Polri, BNN, serta Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara sebagai langkah deteksi dini mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.

Kalapas menjelaskan bahwa warga binaan dengan kategori risiko tertentu telah ditempatkan dalam pengawasan khusus dengan pembatasan ketat, termasuk aktivitas komunikasi, kunjungan, dan pembinaan di dalam lapas. Pemeriksaan kamar hunian juga dilakukan secara berkala melalui razia gabungan.

Terkait isu yang beredar di media sosial mengenai dugaan penggunaan handphone, narkoba, maupun aktivitas ilegal lainnya, pihak Lapas menegaskan hingga saat ini belum ditemukan laporan resmi maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada toleransi bagi pelanggaran hukum di dalam Lapas. Kami berkomitmen menjalankan program pemerintah untuk mewujudkan Lapas bersih dari narkoba dan praktik ilegal,” tegas pihak Lapas

Lapas Kelas I Medan juga menyatakan keterbukaannya terhadap pengawasan publik serta mengimbau masyarakat maupun media untuk menyampaikan informasi melalui jalur resmi agar dapat diverifikasi sesuai mekanisme yang berlaku. Pihak Lapas juga meminta ruang klarifikasi yang proporsional agar pemberitaan tetap berimbang, objektif, dan sesuai prinsip jurnalistik.(Red)

Ketua GMRH, Erlangga Putra mengatakan bahwa informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu ditindaklanjuti secara profesional dan objektif oleh pihak berwenang. Menurutnya, klarifikasi resmi sangat diperlukan untuk mencegah munculnya spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan.

“Informasi yang beredar saat ini masih bersifat dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu, kami meminta pihak terkait melakukan verifikasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Erlangga dalam keterangannya, Kamis.

Ia menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut tidak terbukti, maka penjelasan resmi perlu disampaikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebaliknya, jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, maka proses penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut Erlangga, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut individu tertentu, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan implementasi kebijakan pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan.

GMRH juga menyoroti pentingnya penerapan program  “Zero HP, Zero Narkoba, dan Zero Penipuan Online” yang selama ini menjadi salah satu fokus pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Program tersebut, menurutnya, harus dijalankan secara konsisten untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi merusak integritas institusi.

“Kami mendorong agar dilakukan pemeriksaan terhadap mekanisme pengawasan, sistem pengamanan, serta pengendalian internal yang diterapkan di Lapas Kelas I Medan. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan,” katanya.

Lebih lanjut, GMRH meminta Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap kinerja Kalapas dan KPLP sebagai bentuk pengawasan institusional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan.

Namun demikian, GMRH mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses pemeriksaan berlangsung. Hingga saat ini, belum terdapat hasil pemeriksaan resmi yang dapat membuktikan kebenaran informasi yang beredar terkait dugaan tersebut.

“Masyarakat tentu berharap proses klarifikasi dan pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan. Dengan demikian, fakta yang sebenarnya dapat diketahui dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan tetap terjaga,” tutup Erlangga.

Sampai berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Lapas Kelas I Medan maupun Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara terkait informasi yang beredar. Media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi yang berimbang sesuai prinsip Kode Etik Jurnalistik.(Red)