Aktivitas tersebut dinilai bertentangan dengan Surat Edaran Bupati Deli Serdang Nomor: 400.6/631 Tahun 2025 yang mengimbau seluruh tempat hiburan malam untuk menghentikan operasional selama Ramadan guna menjaga ketertiban serta menghormati nilai-nilai keagamaan masyarakat.

Ketua GPPRSI Sumut, Hendra, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan adanya aktivitas operasional di THM bernama 4 Brother yang berada di Jalan Kebun Kopi, Gang Kolam Pancing Distro, kawasan Marindal, Kecamatan Patumbak. Ia menyebutkan lokasi tersebut berada di sudut gang yang relatif tidak terlihat dari jalan utama.

Menurut Hendra, lokasi tempat hiburan malam tersebut juga berada tidak jauh dari sebuah pondok pesantren di sekitar kawasan tersebut. Kondisi itu, kata dia, menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di tengah masyarakat, terlebih pada bulan Ramadan.

Temuan tersebut diperoleh melalui kegiatan inspeksi lapangan yang dilakukan oleh tim GPPRSI Sumut pada Selasa malam (3/3/2026) sekitar pukul 23.48 WIB hingga Rabu dini hari (4/3/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.

“Kami menemukan adanya aktivitas yang kami duga sebagai operasional tempat hiburan malam di lokasi tersebut saat Ramadan. Hal ini kami nilai bertentangan dengan imbauan pemerintah daerah,” ujar Hendra.

Selain itu, GPPRSI Sumut juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya peredaran narkotika jenis ekstasi di lokasi tersebut.

Hendra mengatakan pihaknya telah mendatangi Polsek Patumbak untuk menyampaikan informasi tersebut. Namun hingga saat itu, menurutnya, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian terkait laporan yang disampaikan.

“Kami berharap aparat dapat segera menindaklanjuti informasi yang kami sampaikan agar situasi tetap kondusif di tengah masyarakat selama Ramadan,” katanya.

GPPRSI Sumut juga meminta pihak kepolisian, khususnya Polrestabes Medan, untuk melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi yang dimaksud serta memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, organisasi tersebut juga mendorong adanya pengawasan terhadap tempat hiburan malam di wilayah Patumbak apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku selama Ramadan.

Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, GPPRSI Sumut berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat, 13 Maret 2026. Hendra menyebutkan surat pemberitahuan aksi tersebut telah disampaikan kepada pihak Intelkam Polrestabes Medan.

“Jika belum ada tindakan, kami akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat,” ujarnya.(Red)

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polsek Patumbak belum memberikan keterangan resmi terkait informasi tersebut.

Ketua GPPRSI Kota Medan, Hendra, menyampaikan bahwa adanya dugaan tambahan anggaran sekitar Rp500 juta untuk pengadaan gula, bubuk teh, dan susu kental manis patut dikaji kembali dari sisi urgensi dan perencanaan. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui alasan kenaikan tersebut serta bagaimana proses pengadaan dilakukan agar tetap akuntabel.

Di sisi lain, program pembagian kebutuhan Ramadan kepada masjid dan musala merupakan kegiatan rutin pemerintah daerah yang bertujuan membantu masyarakat selama bulan suci. Penyesuaian anggaran dari tahun ke tahun juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan harga barang, jumlah penerima manfaat, serta kebijakan distribusi yang diperluas.

GPPRSI juga menyinggung hasil penelusuran terhadap data e-katalog tahun sebelumnya yang mencantumkan penyedia barang. Mereka meminta klarifikasi terkait kesesuaian jenis barang yang disuplai dengan kebutuhan program yang direncanakan, agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, GPPRSI mendorong adanya penjelasan resmi dari pihak terkait serta pengawasan dari lembaga yang berwenang, termasuk Inspektorat dan DPRD Kota Medan, guna memastikan proses perencanaan, penganggaran, dan distribusi berjalan sesuai aturan serta benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.(Red)

Dugaan tersebut mencuat dari laporan sejumlah mahasiswa dari Universitas Negeri Medan yang sedang menjalani penelitian tugas akhir dan program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP). Dalam laporan yang diterima GPPRSI, disebutkan adanya dugaan pungutan liar, pelecehan seksual, intimidasi, serta penyalahgunaan kewenangan oleh seorang oknum guru berstatus aparatur sipil negara (ASN). Hingga saat ini, tuduhan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan proses verifikasi oleh pihak berwenang.

Ketua GPPRSI Sumatera Utara, Hendra, menyatakan bahwa dunia pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi mahasiswa maupun peserta didik. Ia meminta agar dugaan tersebut ditindaklanjuti secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan menjunjung tinggi etika serta integritas. Jika terdapat dugaan pelanggaran, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara objektif dan terbuka oleh pihak terkait,” ujarnya.

GPPRSI menilai pentingnya penanganan yang cepat dan profesional agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Organisasi tersebut juga meminta adanya klarifikasi dari pihak sekolah serta langkah investigasi oleh instansi yang berwenang, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, GPPRSI mendorong agar pihak terkait memberikan perlindungan kepada pihak yang melapor maupun korban apabila dugaan tersebut terbukti dalam proses pemeriksaan. Mereka juga meminta evaluasi terhadap sistem pengawasan internal sekolah guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Hendra menambahkan, GPPRSI akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini dan berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum serta asas praduga tak bersalah.

“Kami berharap persoalan ini dapat ditangani secara transparan dan adil, sehingga dunia pendidikan tetap menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi semua,” katanya.

GPPRSI menyatakan akan menunggu hasil klarifikasi dan investigasi resmi dari pihak berwenang sebelum mengambil langkah lanjutan.(Red)