Penilaian tersebut disampaikan tokoh pemuda Nias, Verona Stefanus Gulo, Rabu (19/11/2025), menanggapi pelaksanaan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang mulai diterapkan pada tahun depan.

Menurut Stefanus, Kepulauan Nias selama ini masih berada dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Sumut. Karena itu, ia menilai kebijakan Gubernur Sumut memulai program tersebut dari wilayah Nias merupakan keputusan yang tepat.

PUBG merupakan bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) yang bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah tanpa dipungut biaya SPP. Pada tahun pelaksanaannya nanti, program ini akan mencakup 41.876 siswa di Kepulauan Nias dengan alokasi anggaran sebesar Rp21,48 miliar per semester.

“Program ini wajib kita dukung. Tepat sekali dimulai dari Nias karena akan meringankan para orang tua yang selama ini kesulitan menyekolahkan anaknya ke SMA atau SMK,” ujar Stefanus.

Tokoh pemuda yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara KNPI Sumut itu mengatakan, pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” katanya.

Stefanus juga mendorong pemerintah daerah di Kepulauan Nias untuk berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dalam mempercepat upaya pengentasan ketertinggalan. Ia menyebut bahwa penyebab ketertinggalan tidak hanya berkaitan dengan sektor pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, produktivitas pengelolaan sumber daya alam, demografi dan tenaga kerja, kebijakan pemerintah daerah, hingga investasi daerah.

“Semua faktor itu harus dibenahi bersama. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara bupati/walikota, gubernur, dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Dengan dimulainya program sekolah gratis dari Kepulauan Nias, ia berharap kualitas pendidikan di wilayah tersebut dapat meningkat signifikan dan memberi dampak jangka panjang bagi kemajuan daerah.(Red)

Konferensi pers bertema “Selamatkan Ekologi Danau Toba” ini menghadirkan sejumlah tokoh: Pastor Walden Sitanggang OFM Cap, Rocky Pasaribu, Jhontoni Tarihoran, dan Lamsiang Sitompul SH MH.

Menagih Janji Gubernur

Pastor Walden mengingatkan bahwa ribuan masyarakat yang turun ke jalan bukan sekadar menyampaikan protes, tetapi membawa tuntutan serius terkait dampak kehadiran PT TPL.

“Pak Gubernur sudah menyampaikan tiga poin penting: mengevaluasi izin dan operasional TPL secara menyeluruh, merekomendasikan penutupan jika ditemukan pelanggaran, serta turun langsung ke wilayah konflik seperti Sihaporas,” ujarnya.
“Namun sudah satu minggu berlalu, belum satu pun poin itu kami lihat dijalankan.”

Menurut Pastor Walden, jika dalam bulan ini tidak ada langkah nyata, Sekber siap kembali mengerahkan aksi lanjutan.

Ia juga menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk masa depan masyarakat dan kelestarian alam Danau Toba. “Kami berpolitik, iya. Tapi politik untuk memperjuangkan hidup masyarakat dan keutuhan ciptaan,” tegasnya.

Sorotan Lamsiang Sitompul: Ekosistem, Tanah Adat, dan Konflik

Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, menilai sejumlah persoalan yang harus segera direspons pemerintah. Salah satunya soal penanaman ekaliptus yang disebutnya tidak sesuai dengan ekosistem Danau Toba.

“Monokultur itu tidak sehat. Ekaliptus boros air, dan tidak mendukung keberagaman hayati yang menjadi dasar sebuah ekosistem yang sehat,” jelasnya.

Ia juga menyinggung dugaan perampasan tanah-tanah milik masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di kawasan itu.

“Bagaimana mungkin masyarakat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang tiba-tiba tidak punya tanah, sementara pendatang bisa mendapat hak atas tanah?” katanya.

Lamsiang menilai keberadaan TPL tidak hanya menimbulkan konflik agraria, tetapi juga memecah belah masyarakat Batak, bahkan memicu kriminalisasi. “Setiap ada konflik, selalu masyarakat yang ditangkap. Pihak perusahaan aman-aman saja,” ujarnya.

Ia menegaskan Sekber siap menyerahkan data dan bukti jika Gubernur membutuhkannya. “Kami yakin Pak Gubernur akan berani mengeluarkan rekomendasi penutupan TPL.”

Rocky dan Jhontoni: Konflik Akan Terus Membesar
Rocky Pasaribu menilai jika pemerintah tidak bergerak cepat, konflik akan terus meruncing.
“Eskalasi kemarin baru puncak kecil dari gunung es,” ujarnya.

Sementara Jhontoni Tarihoran memastikan bahwa perjuangan Sekber belum selesai. Aksi besar 10 November, katanya, adalah awal dari rangkaian upaya panjang untuk mempertahankan tanah leluhur dan melindungi lingkungan hidup.
“Kami tidak akan berhenti. Kami akan terus menyuarakan hak masyarakat dan menjaga kelestarian Tanah Batak.”(red)