Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tampak meneteskan air mata setelah laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan PBNU masa khidmat 2021-2026 dinyatakan diterima peserta Muktamar.

Penerimaan LPJ tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU. Prosesnya berlangsung tanpa perdebatan berarti.

Rais Syuriyah PBNU sekaligus Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 NU, Prof M Nuh, mengatakan panitia melakukan sampling terhadap 11 peserta Muktamar untuk mengetahui pandangan mereka mengenai LPJ kepengurusan PBNU periode 2021-2026.

Hasilnya, seluruh peserta yang dimintai pendapat menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban tersebut.

“Yang kedua, laporan pertanggungjawaban. Itu bisa ditolak, bisa diterima juga, kan? Tapi Alhamdulillah tadi dari 11 sampling yang kita lakukan, semuanya menerima dengan baik,” ujar M Nuh.

Berdasarkan hasil sampling tersebut, M Nuh menyimpulkan bahwa LPJ PBNU dapat diterima oleh peserta Muktamar.

“Oleh karena itu, kita simpulkan berarti PW-PW yang lain pun juga menerima dengan baik. Selesai sudah,” katanya.

Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Ketua SC Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, juga memastikan agenda LPJ telah rampung dan diterima peserta.

“Kan sudah diterima, Alhamdulillah sudah selesai. LPJ-nya sudah, pemandangan umumnya sudah. Jadi sudah diterima dengan baik LPJ-nya. Jadi sudah selesai ini. Sekarang habis Maghrib ini kita masuk ke komisi,” ujar Gus Ipul.

Sebelumnya, Gus Yahya telah menyampaikan optimismenya bahwa LPJ kepengurusan PBNU periode 2021-2026 yang disusun dalam hampir 1.000 halaman tersebut dapat diterima peserta Muktamar.

Ia menilai sebagian besar target yang diamanatkan dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung telah berhasil direalisasikan selama masa kepengurusannya.

Selain itu, sejumlah pembaruan dalam manajemen organisasi disebut telah dirasakan jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) hingga Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

Dengan diterimanya LPJ tersebut, Muktamar ke-35 NU kemudian berlanjut ke agenda pembahasan di tingkat komisi.

Sejumlah isu strategis diperkirakan menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut, khususnya Komisi Organisasi. Di antaranya terkait aturan rangkap jabatan Wakil Rais Aam dan Wakil Ketua Umum PBNU, serta model atau mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.

Penerimaan LPJ sekaligus menandai berakhirnya salah satu tahapan penting kepengurusan PBNU masa khidmat 2021-2026 dalam forum Muktamar ke-35 NU.(Red)

Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menilai pernyataan Zulfa tersebut merupakan klaim sepihak. Ia bahkan menyebut salah satu nama yang disebut Zulfa, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, tidak mengonfirmasi adanya kesepakatan tersebut.

“Ya Gus Rozin misalnya, Gus Rozin itu dikonfirmasi, dia enggak ngaku. Artinya, Pak Zulfa bicara seperti itu tidak konfirmasi dulu ke Gus Rozin,” kata Amin Said saat dihubungi wartawan melalui telepon, Jumat (29/8/2026).

Ketika ditanya mengenai klaim bahwa lima kandidat telah sepakat menggunakan mekanisme AHWA, Amin menjawab singkat.

“Klaim aja itu,” tuturnya.

Menurut Amin, mekanisme pemilihan langsung memiliki pijakan dalam sejarah NU. Ia mengatakan pemilihan secara langsung telah digunakan sejak organisasi tersebut berdiri.

Ia merujuk pada Qanun Asasi NU yang memuat istilah kasariyatul aswat, yang dimaknai sebagai mekanisme berdasarkan suara terbanyak.

“Dan di dalam konstruksi demokrasi di NU, kedaulatan itu ada di tangan muktamirin,” ujarnya.

Karena itu, kubu Gus Yahya berpandangan bahwa mekanisme pemilihan langsung perlu dipertahankan untuk menentukan Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.

Menurut Amin, keputusan mengenai kepemimpinan organisasi merupakan kewenangan peserta Muktamar sebagai pemilik suara.

Zulfa Sebut Lima Kandidat Sepakat AHWA

Sebelumnya, dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU, KH Zulfa Mustofa menyatakan lima bakal calon Ketua Umum PBNU telah sepakat menggunakan mekanisme AHWA.

Kelima nama yang disebut Zulfa adalah dirinya sendiri, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, serta KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam.

“Saya Zulfa Mustofa, Gus Kikin, Gus Rozin, Gus Yusuf, Gus Salam, sepakat, pemilihan ketua umum dilakukan lewat mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi,” kata Zulfa di hadapan peserta Muktamar.

Ia kemudian meminta kandidat lain mengikuti kesepakatan tersebut.

“Saya memohon kepada caketum yang lain agar bisa juga bersepakat seperti kami berlima,” ujarnya.

Zulfa juga menjelaskan alasan dirinya mendukung mekanisme AHWA. Menurut dia, pemilihan Ketua Umum PBNU secara tidak langsung pernah diterapkan dalam sejarah NU.

Ia menilai penerapan kembali AHWA dapat mengembalikan kewenangan dewan tersebut dalam menentukan sekaligus memberhentikan Ketua Umum PBNU.

Perbedaan pandangan antara kubu Gus Yahya dan Zulfa tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU belum selesai.

Di satu sisi, terdapat dorongan agar kewenangan memilih ketua tetap berada di tangan muktamirin melalui sistem pemungutan suara langsung. Di sisi lain, sejumlah kandidat mendorong mekanisme AHWA dengan alasan penguatan peran ulama dan tradisi kepemimpinan NU.

Keputusan mengenai mekanisme pemilihan tersebut selanjutnya berada di tangan forum Muktamar ke-35 NU.(Red)