Rombongan DPP HBB dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, SH., MH. , dan diterima oleh Kepala Kantor Wilayah DitjenPAS Sumatera Utara, Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si., didampingi jajaran Pejabat Utama (PJU) Kanwil DitjenPAS Sumut.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPD HBB Sumut Thomson Parapat, SH., Sekretaris DPD HBB Sumut Ganda Pasaribu, SH., Ketua DPC HBB Deli Serdang M. Sitindaon, Sekretaris DPC HBB Kota Medan Amos Hutapea, Wakil Bendahara HBB Kota Medan Michael P. Manurung, SH., serta Aria Angkola dari DPP HBB Bidang Media dan IT.

Kunjungan ini bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan institusi pemasyarakatan dalam mendukung proses pembinaan warga binaan agar mampu kembali menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah pembinaan yang telah dilakukan DitjenPAS Sumut. Menurutnya, berbagai program yang dijalankan saat ini menunjukkan perkembangan yang positif dan semakin berorientasi pada pembentukan karakter, peningkatan keterampilan, serta kesiapan warga binaan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

“HBB melihat adanya perubahan yang nyata dalam pola pembinaan warga binaan. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya memberikan pembinaan mental dan spiritual, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang dapat menjadi modal kehidupan setelah bebas nanti. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” ujar Lamsiang.

Ia menegaskan bahwa HBB sebagai organisasi sosial kemasyarakatan siap mendukung berbagai program pembinaan yang bertujuan menciptakan warga binaan yang mandiri, produktif, serta memiliki kesempatan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala Kanwil DitjenPAS Sumut Yudi Suseno menyambut baik kunjungan DPP HBB dan mengapresiasi perhatian yang diberikan terhadap dunia pemasyarakatan.

Menurut Yudi, keberhasilan pembinaan warga binaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat.

“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk membantu mengubah stigma yang masih melekat terhadap warga binaan. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan kesempatan kedua setelah menjalani proses pembinaan,” ungkap Yudi.

Lebih lanjut, Yudi menjelaskan bahwa berbagai program pembinaan yang dijalankan DitjenPAS telah menghasilkan banyak perubahan positif. Namun, masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi penghukuman, tetapi juga fungsi pembinaan dan pemberdayaan.

Dalam kesempatan tersebut, Yudi juga mengajak HBB untuk ikut mendukung Program Desa Binaan dan berbagai program reintegrasi sosial lainnya yang bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, serta mempersiapkan diri kembali ke lingkungan sosial setelah masa pidana berakhir.

Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menciptakan warga binaan yang memiliki kompetensi, rasa percaya diri, dan kemampuan beradaptasi ketika kembali ke tengah masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi wadah bertukar pikiran mengenai pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mendukung pembinaan pemasyarakatan yang humanis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Melalui silaturahmi ini, HBB dan DitjenPAS Sumut berharap dapat membangun kerja sama yang lebih erat di masa mendatang, khususnya dalam mendukung program pemberdayaan, pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta reintegrasi sosial warga binaan agar mampu kembali menjadi bagian yang produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kunjungan ini menjadi bukti bahwa semangat kolaborasi dan kepedulian sosial merupakan kunci penting dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya membina, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya harapan dan masa depan yang lebih baik bagi setiap warga binaan.(Red)

Dalam keterangannya kepada awak media di Medan, Selasa (16/12/2025), Lamsiang menilai bahwa penderitaan masyarakat Tapanuli akibat banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan tidak lagi membutuhkan pembuktian administratif melalui audit.

“Kerusakan lingkungan di Tapanuli bukan asumsi. Alam sudah berbicara melalui bencana yang berulang. Itu audit paling jujur dan tidak bisa dimanipulasi,” tegasnya.

Menurut Lamsiang, audit yang dilakukan manusia berpotensi membuka ruang rekayasa data dan justru memperpanjang penderitaan rakyat. Ia menilai rencana tersebut berisiko menjadi manuver penundaan penyelesaian masalah, sementara masyarakat terus menanggung dampak ekologis dan kerugian material.

HBB juga menyinggung data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat tingginya intensitas bencana di wilayah Tapanuli Tengah dan kawasan sekitar Danau Toba. Data tersebut, kata Lamsiang, sudah cukup menjadi dasar kuat bahwa terjadi degradasi lingkungan serius yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas industri kehutanan.

“Data BNPB sudah jelas. Kerusakan itu nyata, bukan narasi. Jadi jangan lagi persoalan ini dikaburkan dengan istilah audit yang berlarut-larut,” ujarnya.

Atas dasar itu, HBB menegaskan tuntutan penutupan total dan permanen PT TPL tanpa kompromi. Opsi penutupan sementara dinilai hanya akan menunda masalah dan memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.

“Tutup TPL itu harga mati. Tidak ada istilah tutup sementara. Negara jangan ragu mengambil sikap tegas,” katanya.

Selain penutupan, HBB juga mendesak penegakan hukum secara pidana dan perdata terhadap PT TPL. Lamsiang menekankan agar penanggung jawab perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perusakan lingkungan, bukan hanya pelaku-pelaku kecil di lapangan.

“Hukum jangan tumpul ke korporasi besar dan tajam ke rakyat kecil. Penanggung jawab PT TPL harus lebih dulu diproses hukum,” ujarnya.

HBB juga menuntut pertanggungjawaban penuh PT TPL atas seluruh kerugian material yang dialami masyarakat Tapanuli Tengah akibat dampak operasional perusahaan.

Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa rencana audit bertujuan untuk memastikan penilaian objektif dan berbasis data terhadap aktivitas PT TPL, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang adil dan sesuai hukum. Namun HBB menilai langkah tersebut harus dibarengi keberpihakan nyata kepada korban dan lingkungan.

Menutup pernyataannya, Lamsiang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk berdiri tegas di pihak rakyat dan tidak membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.

“Rakyat sudah terlalu lama menderita. Saatnya negara hadir, tegas, dan berpihak pada lingkungan serta keadilan,” pungkasnya.(Red)