Rombongan DPP HBB dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, SH., MH. , dan diterima oleh Kepala Kantor Wilayah DitjenPAS Sumatera Utara, Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si., didampingi jajaran Pejabat Utama (PJU) Kanwil DitjenPAS Sumut.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPD HBB Sumut Thomson Parapat, SH., Sekretaris DPD HBB Sumut Ganda Pasaribu, SH., Ketua DPC HBB Deli Serdang M. Sitindaon, Sekretaris DPC HBB Kota Medan Amos Hutapea, Wakil Bendahara HBB Kota Medan Michael P. Manurung, SH., serta Aria Angkola dari DPP HBB Bidang Media dan IT.

Kunjungan ini bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan institusi pemasyarakatan dalam mendukung proses pembinaan warga binaan agar mampu kembali menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah pembinaan yang telah dilakukan DitjenPAS Sumut. Menurutnya, berbagai program yang dijalankan saat ini menunjukkan perkembangan yang positif dan semakin berorientasi pada pembentukan karakter, peningkatan keterampilan, serta kesiapan warga binaan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

“HBB melihat adanya perubahan yang nyata dalam pola pembinaan warga binaan. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya memberikan pembinaan mental dan spiritual, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang dapat menjadi modal kehidupan setelah bebas nanti. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” ujar Lamsiang.

Ia menegaskan bahwa HBB sebagai organisasi sosial kemasyarakatan siap mendukung berbagai program pembinaan yang bertujuan menciptakan warga binaan yang mandiri, produktif, serta memiliki kesempatan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala Kanwil DitjenPAS Sumut Yudi Suseno menyambut baik kunjungan DPP HBB dan mengapresiasi perhatian yang diberikan terhadap dunia pemasyarakatan.

Menurut Yudi, keberhasilan pembinaan warga binaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat.

“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk membantu mengubah stigma yang masih melekat terhadap warga binaan. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan kesempatan kedua setelah menjalani proses pembinaan,” ungkap Yudi.

Lebih lanjut, Yudi menjelaskan bahwa berbagai program pembinaan yang dijalankan DitjenPAS telah menghasilkan banyak perubahan positif. Namun, masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi penghukuman, tetapi juga fungsi pembinaan dan pemberdayaan.

Dalam kesempatan tersebut, Yudi juga mengajak HBB untuk ikut mendukung Program Desa Binaan dan berbagai program reintegrasi sosial lainnya yang bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, serta mempersiapkan diri kembali ke lingkungan sosial setelah masa pidana berakhir.

Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menciptakan warga binaan yang memiliki kompetensi, rasa percaya diri, dan kemampuan beradaptasi ketika kembali ke tengah masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi wadah bertukar pikiran mengenai pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mendukung pembinaan pemasyarakatan yang humanis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Melalui silaturahmi ini, HBB dan DitjenPAS Sumut berharap dapat membangun kerja sama yang lebih erat di masa mendatang, khususnya dalam mendukung program pemberdayaan, pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta reintegrasi sosial warga binaan agar mampu kembali menjadi bagian yang produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kunjungan ini menjadi bukti bahwa semangat kolaborasi dan kepedulian sosial merupakan kunci penting dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya membina, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya harapan dan masa depan yang lebih baik bagi setiap warga binaan.(Red)

Pada Sabtu (14/3/2026), dua pengurus dari DPD HBB California melakukan kunjungan ke Kantor DPP HBB yang berlokasih di Sekretariat DPP HBB, Jl. Saudara No.31, Sudirejo II, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara

Kedua pengurus tersebut adalah Pandapotan Napitupulu, Ketua DPD HBB California USA, yang telah menetap di Amerika Serikat selama sekitar 35 tahun. Ia juga diketahui memiliki usaha bengkel mobil di sana bernama Franklin Auto Repair. Turut hadir bersamanya Saut Napitupulu, Sekretaris DPD HBB California USA, yang telah tinggal di Negeri Paman Sam selama 37 tahun.

Kedatangan mereka bertujuan untuk menjalin koordinasi dengan DPP HBB sekaligus mengembangkan jaringan diaspora Batak di luar negeri yang ingin bergabung dengan organisasi tersebut.

“Kami ingin memperluas keberadaan HBB di California. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Batak yang berminat bergabung agar bisa berkoordinasi bersama,” ujar Saut Napitupulu. Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan dalam waktu dekat sudah ada kepengurusan HBB di lima negara.

Pandapotan Napitupulu menegaskan bahwa jika amanah tersebut diberikan, mereka akan tetap berada dalam koordinasi penuh dengan DPP HBB. “Kami tetap satu komando dengan DPP HBB, termasuk dalam penerbitan SK yang nantinya berasal dari DPP. Harapan kami, seluruh anggota dapat terus bergandengan tangan dan menjaga koordinasi di bawah DPP HBB,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul SH MH menyambut baik kunjungan kedua perantau tersebut dan memperkenalkan mereka kepada jajaran pengurus lainnya.

“Mereka adalah pengurus inti HBB di California. Dari DPP, kami memberikan amanah agar mereka menjadi perwakilan HBB untuk menjangkau komunitas Batak di seluruh dunia,” jelas Lamsiang.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Batak di berbagai daerah untuk ikut bergabung dan bersama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat Batak.

“Bagi seluruh Halak Hita di mana pun berada, mari bergandengan tangan dan jangan biarkan perjuangan ini berjalan sendiri. Kita harus bersama-sama memperjuangkannya,” kata pengacara tersebut.

Lamsiang menambahkan bahwa saat ini HBB juga telah memiliki perwakilan di Osaka, Jepang, serta sedang menjajaki pembentukan kepengurusan di Korea Selatan.

Menurutnya, budaya merantau yang melekat pada masyarakat Batak membuat orang Batak tersebar luas hingga ke berbagai daerah di dunia.

“Ada pandangan bahwa sehebat apa pun orang Batak, belum dianggap lengkap jika belum merantau. Karena itu, berbicara tentang Batak berarti berbicara tentang komunitas yang tidak mengenal batas wilayah,” tutup Lamsiang Sitompul.(Red)

MEDAN|PERS.NEWS-Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali diwujudkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kanwil ImiPas) Sumatera Utara melalui penyaluran ribuan paket sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut disalurkan melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Horas Bangso Batak (HBB).

Penyerahan bantuan dilaksanakan di Kantor DPP HBB yang berada di Jalan SM Raja/Jalan Saudara Nomor 31, Medan, pada Sabtu pagi (14/3/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional bertajuk “Ramadan Berbagi Bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan” yang digelar serentak di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Kanwil ImiPas Sumatera Utara, Andi Ariawan, hadir mewakili kementerian untuk menyerahkan bantuan secara simbolis kepada jajaran pengurus dan perwakilan anggota HBB.

Andi Ariawan menyampaikan bahwa kegiatan berbagi di bulan Ramadan ini menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Menurutnya, bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus mempererat rasa kebersamaan di tengah suasana Ramadan yang penuh berkah.

“Mewakili Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami menyerahkan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Walaupun nilainya tidak besar, kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan memperkuat rasa kebersamaan,” ujarnya.

Penyaluran bantuan tersebut disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pengurus dan anggota HBB yang hadir. Mereka menilai bantuan ini sangat membantu masyarakat, khususnya di bulan Ramadan ketika kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat.

Perwakilan anggota HBB juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat.

“Kami dari HBB dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada kami,” ungkap salah satu perwakilan anggota.

Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul SH MH, turut menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran Kanwil ImiPas Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi bersama keluarga besar HBB.

“Atas nama pengurus dan seluruh anggota HBB, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Ariawan beserta jajaran Kanwil ImiPas Sumut atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada kami,” kata Lamsiang.

Ia juga mengungkapkan bahwa hubungan komunikasi antara Agus Andrianto dengan keluarga besar HBB telah terjalin cukup lama, bahkan sejak beliau bertugas di Sumatera Utara dalam berbagai posisi di Kepolisian.

Menurutnya, hubungan tersebut tetap terjaga dengan baik hingga saat ini, ketika Agus Andrianto menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Kami merasakan bahwa sejak beliau menjabat sebagai Wakapolda Sumut, kemudian Kapolda Sumut, hingga menduduki berbagai jabatan penting di Kepolisian, komunikasi beliau dengan HBB tetap berjalan dengan baik hingga sekarang,” ujarnya.

Lamsiang berharap hubungan baik yang telah terjalin tersebut dapat terus dipelihara sehingga silaturahmi antara HBB dan Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Utara semakin kuat di masa mendatang.

Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya Agus Andrianto pernah memberikan dukungan kepada anggota dan pengurus HBB melalui program wisata rohani bagi umat Muslim maupun Kristen.

Di akhir sambutannya, Lamsiang mendoakan agar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta seluruh jajaran selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam menjalankan tugas serta amanah yang diemban.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan pengurus HBB, mulai dari tingkat DPP, DPD Sumatera Utara, sejumlah DPC, hingga Satgas HBB.

Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan tersebut, mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang terus hidup di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum bulan suci Ramadan.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap ketertiban umum sekaligus untuk menjamin hak setiap warga negara dalam menjalankan usaha secara aman, nyaman, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, SH., MH., bersama Dr. Murniati Lumban Tobing, SE., M.Si., Michael Siregar, dan Trinov Sianturi, SH., menegaskan bahwa negara melalui aparat penegak hukum harus hadir dan memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Menurut mereka, tindakan intimidatif yang dilakukan oleh oknum tertentu tidak hanya merugikan para pedagang, tetapi juga berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat serta mengganggu keharmonisan antarumat beragama yang selama ini terjaga di Kota Medan.

“Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencari nafkah dan menjalankan usaha. Karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme, intimidasi, maupun tindakan yang mengarah pada intoleransi,” tegas Lamsiang.

Ia menambahkan bahwa menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, namun aparat kepolisian memiliki peran penting dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tegas.

Pernyataan tersebut, lanjutnya, juga sejalan dengan komitmen yang sebelumnya disampaikan oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Calvijn Simanjuntak, yang menegaskan pihaknya siap menjamin keamanan masyarakat serta menindak tegas siapa pun yang mencoba mengganggu stabilitas dan ketenteraman di Kota Medan.

HBB berharap aparat kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan proporsional dalam menangani persoalan ini. Dengan demikian, situasi keamanan di Kota Medan tetap kondusif dan semangat kebersamaan dalam keberagaman dapat terus terpelihara.

Selain itu, mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana damai, saling menghormati perbedaan, serta tidak mudah terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang dapat merusak persatuan.

“Medan adalah kota yang dikenal dengan keberagamannya. Karena itu, mari kita jaga bersama nilai toleransi dan saling menghormati agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis,” tutupnya.(Red)

Dalam pernyataannya, Lamsiang Sitompul bersama lintas organisasi pedagang dan konsumen secara tegas menolak Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 yang dinilai tidak adil dan berpotensi merugikan para pedagang kecil.

“Kami, aksi solidaritas pedagang dan konsumen daging babi Kota Medan, dengan tegas menolak Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 yang pada pokoknya melarang penjualan daging babi di Kota Medan,” tegasnya saat menyampaikan pernyataan, Sabtu (21/02/2026).

HBB bersama sejumlah organisasi lain juga mendesak Wali Kota Medan agar segera mencabut surat edaran tersebut. Mereka menilai kebijakan ini justru berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat yang selama ini hidup berdampingan secara damai.

Rapat yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat itu digelar di Kantor Pusat Horas Bangso Batak, Jalan Saudara No.31, Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota. Dalam forum tersebut, mereka juga meminta Pemerintah Kota Medan memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pedagang yang mencari nafkah di kota ini.

“Kalau surat edaran ini tidak dicabut, kami siap melakukan aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Medan dan DPRD Kota Medan,” ujar Lamsiang dengan nada tegas.

Sebelumnya, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 500-7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Non-Halal di wilayah Kota Medan.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa kebijakan ini diterbitkan setelah adanya laporan masyarakat terkait aktivitas penjualan daging non-halal seperti babi, anjing, dan ular yang dilakukan di bahu jalan oleh pedagang kaki lima, serta adanya pembuangan limbah berupa darah dan sisa potongan ke saluran drainase umum.

Pasca penerbitan aturan tersebut, penertiban mulai dilakukan di kawasan Jalan M. Nawi Harahap, Kelurahan Sitirejo III, Medan Amplas.

Namun, penertiban ini sempat memicu penolakan dari warga dan pedagang. Mereka menilai tindakan tersebut terkesan tebang pilih dan tidak diterapkan secara merata kepada semua pedagang yang melanggar aturan.

“Kalau dasarnya aturan atau perda, mari kita dukung bersama. Tapi harus adil dan merata. Kalau hanya karena alasan takut ormas, tentu kami akan melawan,” ujar salah seorang warga, Jumat lalu.

Para pedagang juga membantah tudingan terkait pembuangan limbah di lokasi jualan. Mereka menegaskan bahwa daging babi yang dijual tidak dipotong di tempat berjualan, melainkan sudah diproses di Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, penertiban disebut-sebut lebih banyak menyasar pedagang daging babi, sementara pedagang lain yang juga berjualan di luar aturan, termasuk pedagang ayam di sekitar pasar, dinilai belum mendapatkan tindakan serupa.(Red)

Dalam keterangannya kepada awak media di Medan, Selasa (16/12/2025), Lamsiang menilai bahwa penderitaan masyarakat Tapanuli akibat banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan tidak lagi membutuhkan pembuktian administratif melalui audit.

“Kerusakan lingkungan di Tapanuli bukan asumsi. Alam sudah berbicara melalui bencana yang berulang. Itu audit paling jujur dan tidak bisa dimanipulasi,” tegasnya.

Menurut Lamsiang, audit yang dilakukan manusia berpotensi membuka ruang rekayasa data dan justru memperpanjang penderitaan rakyat. Ia menilai rencana tersebut berisiko menjadi manuver penundaan penyelesaian masalah, sementara masyarakat terus menanggung dampak ekologis dan kerugian material.

HBB juga menyinggung data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat tingginya intensitas bencana di wilayah Tapanuli Tengah dan kawasan sekitar Danau Toba. Data tersebut, kata Lamsiang, sudah cukup menjadi dasar kuat bahwa terjadi degradasi lingkungan serius yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas industri kehutanan.

“Data BNPB sudah jelas. Kerusakan itu nyata, bukan narasi. Jadi jangan lagi persoalan ini dikaburkan dengan istilah audit yang berlarut-larut,” ujarnya.

Atas dasar itu, HBB menegaskan tuntutan penutupan total dan permanen PT TPL tanpa kompromi. Opsi penutupan sementara dinilai hanya akan menunda masalah dan memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.

“Tutup TPL itu harga mati. Tidak ada istilah tutup sementara. Negara jangan ragu mengambil sikap tegas,” katanya.

Selain penutupan, HBB juga mendesak penegakan hukum secara pidana dan perdata terhadap PT TPL. Lamsiang menekankan agar penanggung jawab perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perusakan lingkungan, bukan hanya pelaku-pelaku kecil di lapangan.

“Hukum jangan tumpul ke korporasi besar dan tajam ke rakyat kecil. Penanggung jawab PT TPL harus lebih dulu diproses hukum,” ujarnya.

HBB juga menuntut pertanggungjawaban penuh PT TPL atas seluruh kerugian material yang dialami masyarakat Tapanuli Tengah akibat dampak operasional perusahaan.

Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa rencana audit bertujuan untuk memastikan penilaian objektif dan berbasis data terhadap aktivitas PT TPL, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang adil dan sesuai hukum. Namun HBB menilai langkah tersebut harus dibarengi keberpihakan nyata kepada korban dan lingkungan.

Menutup pernyataannya, Lamsiang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk berdiri tegas di pihak rakyat dan tidak membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.

“Rakyat sudah terlalu lama menderita. Saatnya negara hadir, tegas, dan berpihak pada lingkungan serta keadilan,” pungkasnya.(Red)

Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul, SH, MH, yang didampingi oleh Humas DPD HBB Sumut, Martuani Situmorang,Ketua Bidang Advokasi Carledy Sinaga SH, Faisal Umri SH, Eva Situmorang Ketua Pemberdayaan Perempuan & Anak. Selain itu, hadir juga Ketua DPC HBB Deli Serdang, Mangapul Tindaon dan Jaster Sinurat, Sekretaris DPC  , sebagai pelantik kepengurusan yang baru.

Pengurus yang Dilantik”

“DPDS HBB Desa Helvetia” :
– Ketua: Rudy Anto Sijabat
– Sekretaris: Pariono Siringo-ringo
– Bendahara: Tarto Nababan

“DPK HBB Kecamatan Sunggal”
– Ketua: Alimin Sagala
– Sekretaris: Gibson M Harianja
– Bendahara: Rellus Sarusuk

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul, SH, MH, menyampaikan selamat kepada pengurus BPH DPK Kecamatan Sunggal dan BPH DPDs Desa Helvetia yang baru dilantik. “Kami percaya bahwa pengurus yang baru dilantik akan membawa perubahan yang besar dan terkait dengan program-program yang sudah berjalan, yaitu bekerjasama dengan instansi-instansi yang ada di Sumatera Utara, segera membangun kemitraan,” ucapnya.

Namun, dalam kesempatan yang sama, Lamsiang Sitompul juga menyampaikan kritik terhadap PT TPL. “Kami meminta konsesi PT TPL diperiksa karena selalu bermasalah dengan masyarakat. Jika sudah menyengsarakan rakyat, dicabut saja izinnya,” tegasnya. Ia juga mengapresiasi kehadiran Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan MST di lokasi pemblokiran akses jalan masyarakat.

“HKBP sebagai wadah suku Batak sudah sewajarnya menjadi garda terdepan membela hak-hak halak hita. Kehadiran Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan MST perlu dihargai dan dihormati,” pungkasnya.

Sekretaris DPC HBB Kota Medan, Amos Hutapea, SH, juga menyampaikan selamat kepada pengurus yang dilantik. “Kami percaya bahwa pengurus yang baru dilantik akan menjadi kekuatan baru yang terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai agen perubahan,” ujarnya.

Lanjut Mangapul Sitindaon, “Selamat kepada kepengurusan yang baru dilantik, semoga akan membawa dampak yang positif dan menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat,” tutupnya.(IHB)

Sumber : Horas Bangso Batak