Kegiatan tersebut berlangsung di Madrasah Ibtidaiyah Alwasliyah, Jalan Datuk Rubiah, Lingkungan 29, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Minggu (23/8/2026).

Khitan massal ini menjadi bagian dari rangkaian semangat berbagi dalam menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian dan aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Paduka Yang Mulia Aril Taufik Kalimashada, Ketua Umum BKMAD Tuah Junjungan Putra Diraja Negeri Deli Tengku Rizki Maulana, Ketua Harian Dt. Jamal Maulana Damanik, Kepala Kantor Kerapatan Kota Medan M. Yusuf/Raden Mas Yusuf, serta sejumlah tokoh dan penggiat kesehatan di Sumatera Utara.

Turut hadir Wakil Ketua IDI Sumatera Utara sekaligus Ketua Harian Kesira, Dr. M. Iqbal, yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Tabagsel, Samsuddin Harahap, didampingi Sekretaris Umum H. M. Sulyan Pulungan, M.Pd, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Pemuda Tabagsel selalu siap kalau ada kegiatan sosial seperti ini. Kita ingin anak-anak kita tumbuh sehat, menjadi anak yang saleh, punya masa depan dan tentunya jauh dari narkoba,” ujar Samsuddin.

Menurutnya, khitan massal merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian bersama terhadap kesehatan sekaligus masa depan generasi muda.

Ia juga berpesan kepada anak-anak yang mengikuti khitan massal agar tetap semangat dan terus menjaga diri.

“Pesan kami untuk anak-anak yang hari ini dikhitan, tetap semangat. Jadilah anak yang baik, rajin belajar, sayangi orang tua, jangan pernah menyentuh narkoba dan jadilah generasi sehat yang bisa membanggakan keluarga, agama dan bangsa,” tambahnya.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Senyum anak-anak, orang tua, tenaga kesehatan dan para relawan menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan akan semakin bermakna ketika diisi dengan kepedulian, kebersamaan dan aksi nyata untuk masyarakat.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang meneruskan semangat perjuangan dengan berbuat baik dan memberikan manfaat bagi sesama.(Red)

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka

Namun, di tengah kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan, ada pertanyaan penting yang perlu terus kita renungkan: sudahkah seluruh rakyat Indonesia benar-benar merasakan kemerdekaan?

Secara historis, Indonesia telah merdeka sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia tidak lagi berada di bawah pemerintahan kolonial. Kita memiliki pemerintahan sendiri, konstitusi sendiri, dan hak untuk menentukan arah kehidupan bangsa.

Tetapi kemerdekaan tidak boleh berhenti pada kemerdekaan politik.

Kemerdekaan politik adalah pintu masuk menuju cita-cita yang lebih besar. Setelah terbebas dari penjajahan, perjuangan berikutnya adalah memastikan rakyat memiliki kemampuan untuk menentukan kehidupannya sendiri.

Apakah rakyat sudah merdeka dari kemiskinan? Apakah setiap anak bangsa memperoleh pendidikan yang layak? Apakah petani, nelayan, buruh, dan masyarakat kecil memiliki kesempatan ekonomi yang adil? Apakah hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan ketimpangan ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan, pelayanan publik, hingga akses terhadap kesejahteraan.

Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tanah yang luas, laut yang kaya, hutan, mineral, energi, serta berbagai potensi lainnya. Namun, kekayaan tersebut harus benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebab, apa arti kemerdekaan jika seseorang secara hukum bebas, tetapi secara ekonomi tidak memiliki pilihan?

Apa arti kemerdekaan jika seorang anak memiliki cita-cita tinggi, tetapi terhambat karena tidak mampu mengakses pendidikan?

Apa arti kemerdekaan jika petani menghasilkan pangan, tetapi kehidupannya masih sulit?

Apa arti kemerdekaan jika nelayan hidup di negeri maritim, tetapi kesejahteraannya belum layak?

Karena itu, kemerdekaan harus dimaknai secara lebih luas. Merdeka bukan hanya terbebas dari penjajahan bangsa lain, tetapi juga terbebas dari ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan ketergantungan.

Trisakti dan Cita-Cita Kemandirian Bangsa

Bung Karno pernah menawarkan gagasan Trisakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Gagasan tersebut tetap relevan untuk direnungkan 81 tahun setelah Proklamasi.

Berdaulat dalam politik berarti bangsa Indonesia mampu menentukan arah politiknya sendiri tanpa kehilangan kepentingan nasional.

Berdikari dalam ekonomi berarti Indonesia memiliki kemampuan membangun kekuatan ekonominya sendiri, mengelola sumber daya nasional untuk kemakmuran rakyat, serta tidak menggantungkan masa depan bangsa pada kekuatan ekonomi pihak lain.

Sementara berkepribadian dalam kebudayaan berarti pembangunan tidak boleh membuat bangsa kehilangan jati diri.

Dengan demikian, kemerdekaan bukan hanya tentang siapa yang memimpin Indonesia. Kemerdekaan juga menyangkut siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menikmati hasil pembangunan, dan apakah rakyat memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan ekonomi bangsa.

Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Mohammad Hatta juga meletakkan fondasi penting mengenai demokrasi ekonomi dan koperasi. Pembangunan ekonomi tidak seharusnya hanya melahirkan segelintir kelompok yang kuat secara ekonomi.

Semangat tersebut tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian nasional pada prinsip kebersamaan dan kemakmuran rakyat.

Pertumbuhan ekonomi penting. Investasi penting. Infrastruktur penting. Industrialisasi juga penting.

Namun, semuanya harus bermuara pada satu pertanyaan: apakah rakyat menjadi lebih sejahtera?

Jika ekonomi tumbuh tetapi kesenjangan semakin lebar, jika pembangunan menghasilkan angka-angka statistik tetapi sebagian rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, maka arah pembangunan harus terus dievaluasi.

Kemerdekaan ekonomi harus menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

Anak Muda Tidak Boleh Menjadi Penonton

Dalam perjuangan mengisi kemerdekaan, pemuda dan mahasiswa memiliki posisi strategis.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan besar bangsa ini tidak pernah terlepas dari peran pemuda. Sumpah Pemuda 1928 hingga Reformasi 1998 menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah perjalanan bangsa.

Karena itu, generasi muda hari ini tidak boleh kehilangan keberanian sejarah tersebut.

Kita tidak boleh hanya menikmati hasil perjuangan para pendahulu tanpa merasa memiliki tanggung jawab untuk melanjutkannya.

Anak muda tidak boleh menjadi penonton atas persoalan bangsanya sendiri.

KAMMI sebagai organisasi gerakan mahasiswa Islam memiliki tanggung jawab untuk meneruskan tradisi tersebut. Mengisi kemerdekaan berarti mendekatkan diri dengan persoalan rakyat dan menghadirkan solusi nyata.

KAMMI harus hadir sebagai gerakan intelektual, sosial, dan kebangsaan yang mampu membaca persoalan, melakukan riset, membangun gagasan, melakukan pemberdayaan masyarakat, mengawal kebijakan publik, serta menyampaikan kritik terhadap kekuasaan ketika kebijakan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Gerakan mahasiswa harus mampu mengubah kegelisahan menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi gagasan, dan gagasan menjadi gerakan nyata.

KAMMI dan Tanggung Jawab Mengisi Kemerdekaan

Di Sumatera Utara, tantangan pembangunan masih begitu besar. Persoalan pendidikan, kemiskinan, narkoba, lapangan pekerjaan, ketimpangan pembangunan, lingkungan, pelayanan publik, dan ekonomi masyarakat membutuhkan perhatian bersama.

KAMMI Sumatera Utara harus mengambil bagian dalam menjawab persoalan tersebut.

Gerakan mahasiswa tidak boleh hanya muncul ketika ada momentum politik. Gerakan harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan.

Kader KAMMI harus dipersiapkan menjadi manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat.

Mereka harus mampu menjadi guru yang mencerdaskan, pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan, birokrat yang melayani, akademisi yang menghasilkan gagasan, politisi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, serta pemimpin yang memiliki keberanian moral.

Inilah salah satu cara KAMMI mengisi kemerdekaan: mempersiapkan generasi yang tidak hanya pandai berbicara tentang perubahan, tetapi mampu menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.

Kaderisasi harus menjadi ruang untuk melahirkan manusia-manusia yang mampu bekerja di berbagai sektor kehidupan bangsa tanpa kehilangan prinsip, integritas, dan keberpihakannya kepada rakyat.

Sebab, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin hari ini, tetapi juga oleh siapa yang sedang dipersiapkan untuk memimpin Indonesia di masa depan.

Kritik Bukan Kebencian, Dukungan Bukan Pembenaran

Dalam menjalankan peran kebangsaan, gerakan mahasiswa harus tetap menjaga independensinya.

KAMMI harus mampu bekerja sama dengan pemerintah ketika kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat. Namun, KAMMI juga harus berani mengkritik ketika kekuasaan keluar dari jalur kepentingan publik.

Kritik bukan berarti membenci pemerintah. Dukungan bukan berarti kehilangan sikap kritis.

Demokrasi membutuhkan masyarakat sipil yang kuat. Pemerintah membutuhkan kritik agar kebijakan dapat terus diperbaiki. Sebaliknya, gerakan masyarakat juga harus mampu menawarkan solusi, bukan sekadar menyampaikan penolakan.

Karena itu, keberpihakan KAMMI harus selalu diukur dari kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.

KAMMI tidak boleh menjadi organisasi yang mudah dibeli oleh kepentingan kekuasaan. Tetapi KAMMI juga tidak boleh menolak segala sesuatu hanya demi terlihat kritis.

Sikap kritis harus dibangun atas dasar pengetahuan, data, argumentasi, dan kepentingan publik.

Menuju Indonesia yang Benar-Benar Merdeka

Peringatan 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum evaluasi sekaligus titik tolak untuk melangkah lebih jauh.

Kita tidak boleh puas hanya karena Indonesia telah merdeka secara politik. Kita harus terus memperjuangkan kemerdekaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, hukum, dan kebudayaan.

Kemerdekaan adalah proyek bersama. Pemerintah, masyarakat sipil, dunia pendidikan, dunia usaha, pemuda, dan mahasiswa memiliki tanggung jawab masing-masing.

KAMMI Sumatera Utara memilih untuk mengambil bagian dalam perjuangan tersebut.

Kami percaya bahwa Indonesia yang besar tidak dibangun oleh generasi yang hanya pandai mengeluh. Indonesia dibangun oleh generasi yang mau belajar, bekerja, mengabdi, mengkritik dengan argumentasi, dan berjuang dengan ketulusan.

81 tahun Indonesia merdeka, tugas kita bukan sekadar mempertahankan kemerdekaan. Tugas kita adalah memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Sebab, kemerdekaan yang sejati bukan sekadar ketika kita mampu mengibarkan Merah Putih setinggi-tingginya, tetapi ketika kita mampu menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat rakyat di bawah naungan Sang Merah Putih.

Kemerdekaan bukanlah garis akhir.

Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diisi.

Dan bagi generasi muda, termasuk KAMMI, amanah itu tidak boleh hanya dibicarakan.

Ia harus diperjuangkan.

Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Merdeka secara politik.
Berdaulat secara ekonomi.
Adil secara sosial.
Bermartabat sebagai bangsa.

Irham Sadani Rambe
Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara

Upacara yang mengusung tema **“Media Online Bertekad Mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Semangat Juang”** tersebut akan dilaksanakan di halaman Kantor Media Online BicaraNews.com, Jalan Jaya II Nomor 15, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota.

Ketua IMO Indonesia Provinsi Sumatera Utara, **HA Nuar Erde**, yang juga merupakan Pemimpin Umum Media Online Penasumut.id, didampingi Sekretaris **Harun Al Rasyid** dari Media Online BBINEWS.com, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil rapat dan kesepakatan bersama seluruh unsur pengurus serta pemilik media yang mendukung pelaksanaan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Pelaksanaan kegiatan ini merupakan hasil rapat dan kesepakatan seluruh unsur pemilik media yang mendukung kegiatan. Kami ingin momentum kemerdekaan ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan, sekaligus meningkatkan semangat nasionalisme dalam berbangsa dan bertanah air serta semangat juang insan media dalam bekerja,” ujar HA Nuar Erde.

Menurutnya, insan media memiliki peran penting dalam mengisi kemerdekaan melalui karya jurnalistik yang profesional, berimbang, dan mampu memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat. Perkembangan media online yang semakin pesat, kata dia, juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas, kemampuan, serta pemanfaatan teknologi dan kecanggihan digital.

Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, DPW IMO Indonesia Sumatera Utara telah membentuk panitia peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Susunan panitia terdiri dari **T Syahdan** dari Media Online KabarRiau.net sebagai Ketua Panitia, **Rafika Duri** dari Media Online LaporanNusantara.com sebagai Sekretaris, serta **Louis Pedro Siahaan** dari Media Online KincirNews.com sebagai Bendahara.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan solidaritas antar-insan media online di Sumatera Utara.

Melalui tema tersebut, IMO Indonesia Sumatera Utara mengajak seluruh insan pers untuk terus menjaga semangat kebangsaan, memperkokoh persatuan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

“Semangat kemerdekaan harus terus diwujudkan melalui kerja nyata, termasuk menghadirkan pemberitaan yang berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Selain upacara bendera, dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, DPW IMO Indonesia Sumatera Utara juga menggelar berbagai perlombaan khas 17 Agustus yang diikuti oleh peserta dewasa maupun anak-anak.

Kegiatan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan silaturahmi antaranggota dan keluarga besar IMO Indonesia Sumatera Utara sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan.(Red)

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD KNPI Labuhanbatu yang baru, BUNG Muhammad Iqbal Pakpahan, S.H. Ia juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu periode 2024–2029 dari Partai Demokrat.

Renovasi sekretariat dilakukan sebagai persiapan menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 pada 17 Agustus 2026. Tujuannya agar kantor kembali difungsikan sebagai pusat kegiatan organisasi kepemudaan di Labuhanbatu.

Tinjau Langsung dan Ikut Gotong Royong

Di sela-sela kesibukannya sebagai anggota DPRD, Iqbal menyempatkan diri hadir ke lokasi untuk memantau langsung progres renovasi. Ia tidak hanya memantau, tetapi juga ikut turun tangan bersama pekerja dan pengurus KNPI membersihkan ruangan dan halaman kantor.

“Komitmen kami menghidupkan kembali sekretariat ini. KNPI harus punya rumah yang layak sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan merancang program untuk pemuda Labuhanbatu,” ujar Iqbal di sela kegiatan.

Menurutnya, sekretariat yang aktif akan memudahkan koordinasi pengurus dan menjadi wadah bagi organisasi kepemudaan lain untuk bersinergi dalam membangun daerah.

Ajak Makan Siang Bersama

Usai memantau renovasi, Iqbal mengajak seluruh pekerja dan anggota KNPI yang hadir untuk makan siang bersama. Momen sederhana itu dimaknai sebagai bentuk kebersamaan dan apresiasi atas kerja keras semua pihak.

“Ini bukan hanya soal merenovasi gedung. Tapi membangun semangat kebersamaan. Dengan makan bersama, kita mempererat silaturahmi antar pengurus dan tim di lapangan,” katanya.

Kegiatan renovasi dan gotong royong ini mendapat sambutan positif dari pengurus KNPI. Mereka berharap dengan adanya sekretariat yang layak, program-program kepemudaan seperti pelatihan, diskusi publik, dan kegiatan sosial dapat segera dijalankan.

Dengan semangat yang sama, KNPI Labuhanbatu menargetkan sekretariat di Jalan Sisingamangaraja itu sudah bisa digunakan secara optimal sebelum peringatan 17 Agustus mendatang.(Red/R).

Informasi yang diterima redaksi sebelumnya menyebutkan, nilai partisipasi yang diduga diminta berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta per pihak. Dugaan pungutan itu dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan menyambut 17 Agustus 2026 di Kecamatan Tigapanah.

Sorotan tersebut kemudian mengarah kepada lingkungan Pemerintah Kecamatan Tigapanah yang dipimpin Camat Tigapanah, Bartholomeus Barus, S.IP.

Menanggapi pemberitaan dan informasi yang beredar, Bartholomeus Barus memberikan klarifikasi dan membantah tegas tuduhan bahwa dirinya melakukan pungutan maupun memerintahkan pihak lain untuk mengutip biaya kepada sekolah, kepala desa, guru, ataupun pihak lainnya untuk persiapan HUT Kemerdekaan RI.

Dalam video klarifikasi yang disampaikan secara resmi, Bartholomeus Barus menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pengutipan ataupun memerintahkan siapa pun melakukan pungutan atas nama Kecamatan Tigapanah.

“Saya tidak pernah melakukan pengutipan, tidak pernah memungut biaya apa pun, dan tidak pernah menyuruh siapa pun melakukan pungutan atas nama Kecamatan Tigapanah,” tegas Bartholomeus Barus.

Camat Tigapanah juga meminta pihak yang menuding dirinya melakukan pungli untuk menunjukkan bukti yang sahih apabila memang memiliki bukti terkait dugaan tersebut.

“Jika ada yang menyatakan saya melakukan pengutipan atau pungli, silakan buktikan dengan fakta yang nyata. Saya tidak pernah melakukannya dalam bentuk apa pun,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bartholomeus Barus didampingi jajaran pejabat Kecamatan Tigapanah.

Selain memberikan klarifikasi, Pemerintah Kecamatan Tigapanah juga memasang imbauan melalui spanduk bertuliskan STOP HOAX — Bijak Bermedia Sosial, Tanggung Jawab Bersama.”

Imbauan tersebut mengajak masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya serta melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi di media sosial.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PEMARAD-SU, Ilham Arifin , mendesak aparat penegak hukum (APH) melakukan klarifikasi dan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pungutan liar dalam pengumpulan dana yang disebut-sebut berkaitan dengan kegiatan HUT RI.

“Jika benar ada pungutan yang dibebankan kepada kepala desa maupun guru dengan nominal tertentu, maka harus diperiksa secara transparan. Jangan sampai kegiatan peringatan kemerdekaan justru dijadikan alasan untuk melakukan pungutan yang membebani masyarakat,” kata Ilham.

DPP PEMARAD-SU juga meminta aparat penegak hukum menelusuri mekanisme pengumpulan dana, pihak yang menginisiasi serta penggunaan dana tersebut apabila dugaan tersebut terbukti.

Ilham menegaskan, setiap pungutan yang dilakukan atas nama kegiatan pemerintahan maupun peringatan HUT RI harus memiliki dasar, mekanisme, dan pertanggungjawaban yang jelas.

“Kami meminta APH tidak tinggal diam. Periksa dugaan ini secara profesional dan transparan. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Tetapi jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Tigapanah menegaskan komitmennya untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, pemberitaan mengenai dugaan pungutan di Kecamatan Tigapanah kini memiliki dua sisi informasi, yakni adanya tudingan dari pihak yang meminta dugaan tersebut diperiksa serta bantahan tegas dari Camat Tigapanah yang menyatakan tidak pernah melakukan maupun memerintahkan pungutan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan kode etik jurnalistik. (Red)