Medan |PERS.NEWS-Predikat “mahasiswa” dahulu disematkan dengan penuh kebanggaan: kaum terpelajar, pembawa obor perubahan, penjaga nurani rakyat, dan pewaris tradisi intelektual. Namun, kini makna itu kian kabur. Di tengah derasnya arus digital, generasi kampus justru kerap terjebak dalam pusaran eksistensi — ingin terlihat aktif, tapi kehilangan kedalaman berpikir. Mahasiswa kini begitu sibuk berbicara, berdebat, dan berpose — namun makin sedikit yang membaca, meneliti, dan menulis.(19/20/25)

Kampus yang seharusnya menjadi ruang kontemplasi dan pengembangan nalar berubah menjadi panggung eksistensi dan dokumentasi. Media sosial telah menggeser prioritas: dari pencarian makna menjadi pencarian perhatian. Dari menggali ide menjadi mengedit caption. Dari memperjuangkan gagasan menjadi mengejar like dan view.

Krisis Literasi di Tengah Era Serba Instan. Data UNESCO beberapa tahun lalu sempat menggemparkan: minat baca masyarakat Indonesia hanya sekitar 0,001%, artinya hanya 1 dari 1.000 orang yang benar-benar memiliki kebiasaan membaca serius. Ironisnya, di kelompok yang seharusnya paling sadar akan pentingnya ilmu — yakni mahasiswa — gejala itu juga tampak nyata. Perpustakaan kampus menjadi ruang sunyi, buku-buku berdebu, dan rak referensi jarang tersentuh. Sebaliknya, kafe dan ruang swafoto justru penuh. Diskusi-diskusi ilmiah beralih fungsi menjadi ajang pamer kegiatan.

“Banyak mahasiswa sibuk membuat konten, tapi malas membaca konteks,” ujar seorang dosen muda dengan nada getir. “Kita sedang kehilangan generasi pembaca dan sedang melahirkan generasi pencari perhatian.”

Budaya Show-Up, Matinya Nalar. Kehadiran mahasiswa di seminar kini sering hanya sebatas absen dan foto bersama. Materi diskusi jarang diikuti dengan refleksi. Makalah hanya disalin, bukan ditulis dengan pemahaman. Budaya “show-up” menenggelamkan budaya “think-deep”. Banyak mahasiswa pandai berbicara, tapi dangkal dalam argumen; lihai berorasi, tapi miskin data. Intelektualitas akhirnya berhenti pada permukaan — tampil, bukan berpikir.

Padahal, inti dari menjadi mahasiswa bukan sekadar eksis di ruang publik, melainkan eksis dalam ide dan gagasan. Ketika kemampuan menalar mati, yang tersisa hanyalah gelar “mahasiswa” tanpa makna intelektual.

Kampus: Dari Ruang Ilmu ke Ruang Dokumentasi. Sistem pendidikan tinggi pun turut memperparah situasi. Kampus terlalu sibuk dengan formalitas: akreditasi, nilai, laporan kegiatan — tapi minim ruang refleksi dan pembelajaran mendalam. Mahasiswa menulis bukan karena haus ilmu, tapi karena takut nilai jelek. Dosen mengajar bukan untuk membangun nalar, tapi sekadar menunaikan kewajiban administratif.

Ruang-ruang diskusi yang dulu menjadi jantung intelektual kampus kini berganti dengan layar ponsel. Kamera lebih sibuk dari pikiran, dan unggahan lebih cepat muncul dari kesimpulan. “Intelektualitas mahasiswa kini berhenti di layar gawai,” ujar seorang pengamat pendidikan. “Padahal kampus seharusnya jadi laboratorium gagasan, bukan panggung pencitraan.”

Aktivisme Tanpa Bacaan: Gerakan yang Kehilangan Arah. Krisis literasi juga merembes ke dunia aktivisme mahasiswa. Banyak yang turun ke jalan, tetapi tak benar-benar memahami persoalan yang diperjuangkan. Aksi menjadi seremonial, orasi menjadi slogan, dan perjuangan kehilangan arah. Bagaimana mungkin menuntut perubahan tanpa memahami akar masalah? Bagaimana memperjuangkan rakyat tanpa membaca data dan sejarahnya? Gerakan tanpa bacaan hanya menghasilkan kebisingan — keras di suara, lemah di isi. Aktivisme kehilangan ideologi ketika bacaan tak lagi jadi bahan bakarnya.

Membangun Kembali Esensi Literasi. Rendahnya literasi bukan sekadar kesalahan mahasiswa, tapi juga kegagalan sistem pendidikan dalam menanamkan budaya berpikir kritis. Maka, kebangkitan literasi harus dimulai dengan kesadaran bersama:

– Revitalisasi perpustakaan sebagai ruang hidup, bukan sekadar simbol.

– Kurikulum yang menantang nalar, bukan sekadar mengejar angka.

– Gerakan mahasiswa berbasis bacaan dan riset, bukan sekadar mobilisasi massa.

– Kebiasaan menulis dan berdiskusi yang dilatih sejak dini, bukan hanya saat seminar.

Literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi juga kemampuan memahami dunia dan menulis gagasan untuk mengubahnya.

Saatnya Kembali Menjadi Kaum Intelektual Sejati. Eksistensi memang penting di era digital, tapi tanpa esensi, eksistensi hanya menjadi kebisingan tanpa isi. Mahasiswa harus memilih: ingin dikenal karena tampilan, atau dihormati karena pemikiran. Sebab, bangsa besar tidak dibangun oleh mereka yang sibuk eksis, melainkan oleh mereka yang serius mencari esensi.

“Revolusi sejati tidak lahir dari teriakan, tapi dari pikiran yang tenang dan bacaan yang dalam.”

Kini saatnya mahasiswa kembali membaca, menulis, dan berpikir — bukan sekadar tampil. Karena di tengah dunia yang riuh oleh eksistensi, esensi adalah bentuk perlawanan paling cerdas.(IHB)

Sumber : Nasmaul Hamdani Sekum Germanas (Gerakan Mahasiswa IKAPPENAS

Nasmaul Hamdani

Sekretaris Umum Germanas

MANDAILING NATAL|PERS.NEWS – Info telah beredar dari kalangan masyarakat Kec natal Pemkab Mandailing Natal, Ketua dan Sekretaris Lembaga Adat dan Budaya Ranah Nata (LABRN) hari ini memenuhi panggilan penyidik Jatanras Polda Sumatera Utara. Pemanggilan itu terkait laporan salah satu pimpinan perusahaan perkebunan sawit, PT. GLP (gruti lestari pratama), atas pemasangan spanduk tuntutan plasma yang dianggap sebagai bentuk hasutan.

Padahal, belum pernah terjadi aksi demonstrasi ataupun tindakan yang bersifat anarkis. Spanduk tersebut hanyalah ungkapan hati masyarakat yang telah lama berjuang menuntut haknya — hak atas kebun plasma sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 98 Tahun 2013, yaitu kewajiban perusahaan membangun kebun plasma masyarakat sebesar 20 persen dari luas lahan yang dikelolanya.

Perjuangan itu lahir bukan karena kebencian, melainkan karena rasa kehilangan. Tanah yang dulunya menjadi ladang dan sawah orang tua mereka kini berubah menjadi perkebunan yang hasilnya tak lagi dinikmati oleh warga sekitar.

Pengurus Germanas: Kami Berdiri Bersama Rakyat Ranah Nata

Menanggapi hal tersebut, Gerakan Mahasiswa Ikappenas (Germanas) menyampaikan dukungan moril dan solidaritas kemanusiaan kepada masyarakat Ranah Nata dan LABRN.

“Kami memahami betapa berat perjuangan ayahanda serta para abang kami di kecamatan Natal. Mereka bukan sedang melawan, tapi sedang memperjuangkan hak yang sudah dijamin oleh aturan negara,hal itu menyentuh hati nurani kami untuk bergerak bersama” ujar Sutan firmansyah Ketua Germanas.

Bagi Germanas, perjuangan LABRN dan Tim Nata Bersatu bukanlah tindakan melanggar hukum, melainkan bentuk partisipasi rakyat dalam menegakkan keadilan sosial. Suara mereka seharusnya didengar, bukan diintimidasi.

Menyerukan Ketegasan Pemerintah dan Keadilan Sosial

Germanas juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menengahi persoalan ini. Sesuai Pasal 51 ayat (1) dan (3) Permentan No. 98 Tahun 2013, pemerintah daerah berwenang memberikan peringatan tertulis hingga tiga kali, dan mencabut izin usaha bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban plasma.

“Kami percaya, Bupati Mandailing Natal memiliki keberanian moral untuk menegakkan aturan ini dengan adil. Pengawasan dan ketegasan adalah bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat,” lanjut Sekretaris Umum Germanas.

Germanas menegaskan bahwa perjuangan masyarakat Ranah Nata harus ditempatkan dalam kerangka besar keadilan agraria — sebuah cita-cita luhur bangsa yang memastikan tanah dan hasilnya memberi manfaat bagi banyak orang, bukan segelintir pihak.

Dukungan Tanpa Kekerasan, Solidaritas Tanpa Batas

Germanas menolak segala bentuk kekerasan dan mengajak semua pihak untuk tetap menempuh jalur damai dan dialogis. Perjuangan yang dilakukan masyarakat Ranah Nata, menurut mereka, adalah bentuk keberanian moral yang harus dihormati.

“Kami mahasiswa hadir bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi untuk memperkuat semangat damai dan keberanian rakyat kecil yang mencari keadilan. Kami percaya, suara mereka akan sampai — karena kebenaran tak bisa dibungkam,” tutur salah satu pengurus Germanas.

Harapan di Tengah Perjuangan

Germanas mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga adat, organisasi mahasiswa, dan pemerintah untuk membuka ruang dialog yang jujur dan adil. Dukungan moral ini adalah wujud kepedulian agar perjuangan Ranah Nata tetap berada di jalur yang damai, bermartabat, dan konstitusional.
“Kami percaya, dari Ranah Nata akan lahir pelajaran berharga: bahwa keadilan harus diperjuangkan, tetapi dengan hati yang tenang dan niat yang tulus,” tutup sekretaris umum Germanas. (RED)

Nasmaul Hamdani

MEDAN|PERS.NEWS – Indonesia kini tengah melangkah di jalur sejarah yang menentukan: fase bonus demografi. Pada periode 2025–2045, jumlah penduduk usia produktif akan mendominasi komposisi bangsa. Inilah momen langka yang hanya datang sekali dalam perjalanan sebuah negara. Jika dikelola dengan baik, bonus demografi akan menjadi batu loncatan menuju Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing global. Namun, bila gagal mengelolanya, ia justru berubah menjadi bencana demografi: ledakan pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan stagnasi ekonomi.

Dalam lanskap perubahan besar itu, mahasiswa memegang posisi strategis. Mereka adalah generasi intelektual muda yang diharapkan menjadi motor peradaban, penyalur gagasan, sekaligus penggerak solusi. Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian dari kalangan mahasiswa kini tengah menghadapi tantangan baru-bukan hanya kemiskinan struktural atau akses pendidikan, melainkan arogansi intelektual.

Arogansi Intelektual di Era Bonus Demografi bukan sekadar kesombongan akademik. Ia lebih halus, namun berbahaya. Ia muncul ketika mahasiswa merasa cukup dengan teori, nilai akademik, atau sertifikat prestasi, tanpa mau turun langsung memahami kompleksitas masyarakat. Ia hadir ketika diskusi kampus hanya berhenti di ruang seminar, tanpa menjelma menjadi aksi nyata di tengah rakyat.

Mahasiswa yang arogan secara intelektual sering kali memandang dirinya sebagai “pemilik kebenaran” dan masyarakat sebagai objek yang harus diajari. Padahal, ilmu pengetahuan sejati justru lahir dari kerendahan hati untuk terus belajar dari kenyataan sosial. Sebagaimana pepatah bijak mengatakan: semakin berisi, padi semakin merunduk.

Fenomena ini semakin nyata di tengah arus digitalisasi dan kompetisi akademik yang kian tinggi. Banyak mahasiswa berlomba-lomba mengumpulkan achievement, mengejar pengakuan, atau menampilkan kecerdasan di media sosial, tetapi lupa mengasah empati dan karakter. Akibatnya, intelektualitas yang seharusnya menjadi kekuatan transformasi justru berubah menjadi dinding pemisah antara “kaum terdidik” dan masyarakat umum.

Padahal, yang dibutuhkan bangsa di era bonus demografi bukan hanya orang pandai, tetapi orang cerdas yang berjiwa sosial. Intelektualitas sejati bukanlah kemampuan untuk menghafal teori, melainkan kapasitas untuk mengolah ilmu menjadi solusi yang membumi.

Mahasiswa harus menjadi jembatan antara kampus dan masyarakat. Pengetahuan yang mereka miliki seharusnya menjadi alat pemberdayaan, bukan pembeda status sosial. Misalnya, mahasiswa pertanian bisa membantu petani mengoptimalkan hasil panen dengan teknologi sederhana; mahasiswa teknik bisa merancang alat efisien bagi pelaku industri rumah tangga; mahasiswa ekonomi bisa mengajari pengelolaan keuangan mikro di desa. Itulah bentuk nyata dari intelektualitas yang membumi.

Lebih dari itu, mahasiswa juga harus memahami bahwa bonus demografi bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga ujian moral. Di tengah dunia yang semakin pragmatis, mereka dituntut untuk menjadi penjaga nilai: kejujuran, keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab. Jika kecerdasan tidak diimbangi dengan moralitas, maka intelektualitas akan kehilangan arah.

Risiko Jika Intelektualitas Menjadi Hambatan

Jika mahasiswa gagal menundukkan arogansi intelektual, dampaknya serius bagi masa depan bangsa. Pertama, akan terjadi kesenjangan antara dunia akademik dan realitas sosial. Lulusan perguruan tinggi banyak, tetapi sedikit yang benar-benar siap bekerja atau menciptakan lapangan kerja. Akibatnya, angka pengangguran intelektual meningkat.

Kedua, muncul elitisme baru di kalangan terdidik. Mereka lebih sibuk memperdebatkan konsep daripada mengatasi persoalan riil di masyarakat. Hal ini bisa memperlebar jurang sosial antara “yang tahu” dan “yang berjuang”.

Ketiga, hilangnya kepekaan sosial. Mahasiswa yang terjebak dalam arogansi intelektual akan kesulitan memahami jeritan rakyat kecil, kehilangan empati, dan lambat laun kehilangan legitimasi moral sebagai agen perubahan.

Dan keempat, bonus demografi yang gagal. Jumlah usia produktif yang besar tidak akan bermakna jika kualitas manusianya rendah—baik dari sisi kompetensi maupun karakter. Itulah titik di mana “Indonesia Emas” berubah menjadi “Indonesia Cemas”.

Arogansi intelektual hanya bisa dijinakkan melalui kerendahan hati ilmiah (intellectual humility). Mahasiswa perlu menyadari bahwa pengetahuan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menebar manfaat. Di sinilah pentingnya membangun budaya reflektif di kampus: setiap capaian akademik harus diikuti pertanyaan “untuk siapa dan untuk apa ilmu ini?”

Kampus juga harus berani menata ulang orientasi pendidikannya. Pendidikan tinggi tidak boleh sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi membentuk manusia yang utuh-berpikir kritis, berempati, berintegritas, dan berjiwa pengabdian. Kolaborasi antara universitas, pemerintah, industri, dan masyarakat harus diperkuat agar mahasiswa memahami langsung realitas sosial yang kelak akan mereka hadapi.

Selain itu, mahasiswa perlu aktif dalam kegiatan sosial, riset terapan, dan program pengabdian yang nyata. Dengan begitu, ilmu mereka tidak hanya tumbuh di kepala, tetapi juga hidup di hati dan tindakan.

Terakhir, penting bagi mahasiswa untuk menginternalisasi nilai spiritualitas dan kebijaksanaan sosial. Di tengah derasnya arus globalisasi dan teknologi, spiritualitas menjadi jangkar moral agar intelektualitas tidak kehilangan arah.

Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud hanya dengan banyaknya sarjana, tetapi dengan hadirnya generasi intelektual yang rendah hati, tangguh, dan peduli. Mahasiswa harus belajar menundukkan egonya, membumikan ilmunya, dan memaknai kecerdasan sebagai amanah untuk mengabdi.

Sebagaimana Bung Hatta pernah berpesan, “Pendidikan bukan untuk membuat manusia menjadi pintar, tetapi untuk membuatnya menjadi manusia.”

Maka, tugas mahasiswa hari ini adalah memastikan bahwa intelektualitas mereka bukan menjadi sumber kesombongan, melainkan sumber pencerahan bagi masyarakat. Ilmu yang dimiliki seharusnya tidak menjauhkan mereka dari realitas sosial, tetapi justru mendekatkan mereka pada persoalan rakyat, memperkuat empati, serta menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Intelektualitas yang sejati adalah ketika kecerdasan tidak berhenti pada tataran berpikir, melainkan menjelma menjadi tindakan nyata yang membawa manfaat bagi sesama.

Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia Emas tidak akan ditentukan oleh seberapa tinggi kita berpikir, tetapi seberapa dalam kita memahami dan melayani sesama manusia. Bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan luas, tetapi oleh generasi yang mampu memaknai ilmu sebagai sarana pengabdian. Di situlah letak kemuliaan seorang intelektual sejati: rendah hati dalam berpikir, luhur dalam bertindak, dan tulus dalam mengabdi demi kejayaan bangsanya.

Oleh sebab itu, mahasiswa harus menanamkan dalam dirinya semangat belajar sepanjang hayat, semangat berbagi pengetahuan, dan keberanian untuk turun langsung menghadapi tantangan zaman. Tantangan globalisasi, revolusi digital, dan krisis moral membutuhkan generasi muda yang tidak hanya tangguh secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter. Dengan memadukan iman, ilmu, dan amal serta integritas yang membuat mahasiswa dapat menjadi pilar kokoh yang memastikan bahwa bonus demografi benar-benar menjadi berkah peradaban, bukan sekadar angka statistik yang berlalu tanpa makna.

Lebih jauh lagi, mahasiswa perlu menolak jebakan eksklusivitas akademik—pandangan bahwa kampus adalah menara gading yang terpisah dari kenyataan sosial. Justru dari kampuslah seharusnya lahir gagasan dan gerakan yang berpihak kepada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok atau golongan sempit. Intelektualitas tanpa keberpihakan sosial hanya akan melahirkan kehampaan moral. Karena itu, mahasiswa perlu menjadikan ruang intelektualnya sebagai laboratorium sosial—tempat lahirnya solusi nyata bagi persoalan bangsa, dari kemiskinan, ketimpangan, hingga degradasi moral.

Jika mahasiswa mampu menempatkan intelektualitasnya dalam bingkai kerendahan hati dan tanggung jawab sosial, maka Indonesia tidak akan jatuh pada jurang “demografi cemas”. Sebaliknya, mereka akan menjadi motor perubahan yang menggerakkan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang beradab, berilmu, dan berkeadilan. Generasi muda hari ini bukan sekadar pewaris masa depan, melainkan juga arsitek yang merancangnya. Dan arsitek sejati tidak hanya bermimpi tentang masa depan, tetapi bekerja membangunnya, batu demi batu, dengan ilmu dan pengabdian. (*)