Apresiasi tersebut diberikan atas berbagai langkah yang dilakukan Pertamina dalam menjaga pasokan BBM dan LPG, memperkuat sistem monitoring distribusi, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan dan berbagai pemangku kepentingan.

Cipayung Plus Sumut menilai sektor energi memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan BBM dan LPG tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap transportasi, perdagangan, UMKM, nelayan, petani, industri hingga pelayanan publik.

Ketua PKC PMII Sumatera Utara, M. Agung Prabowo, mengatakan keberlangsungan aktivitas masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan energi yang aman, cukup dan terdistribusi dengan baik.

“Kami mengapresiasi upaya Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dalam menjaga ketahanan energi di Sumatera Utara. BBM dan LPG merupakan kebutuhan masyarakat yang berdampak langsung terhadap transportasi, UMKM, industri, nelayan, petani hingga pelayanan publik,” ujar Agung.

Menurutnya, menjaga ketahanan energi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pertamina maupun pemerintah, tetapi membutuhkan pengawasan dan partisipasi berbagai elemen masyarakat.

Meski memberikan apresiasi, Agung menegaskan bahwa mahasiswa tetap memiliki fungsi sebagai kelompok kontrol sosial. Karena itu, Pertamina diharapkan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan merespons secara cepat apabila ditemukan persoalan distribusi di lapangan.

Distribusi Energi Jadi Perhatian

Sementara itu, Ketua DPD IMM Sumatera Utara, Rahmat Taufiq Pardede, menilai tantangan distribusi energi di Sumatera Utara cukup kompleks. Luas wilayah serta kondisi geografis yang beragam membuat pengelolaan distribusi membutuhkan sistem monitoring yang kuat.

“Langkah Pertamina dalam memperkuat monitoring, armada distribusi, stok dan koordinasi lintas sektor merupakan hal positif. Yang terpenting, kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Rahmat juga mendorong adanya keterbukaan informasi kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan kondisi pasokan atau gangguan distribusi di suatu wilayah.

Menurutnya, komunikasi publik yang cepat dan jelas dapat membantu mencegah munculnya keresahan maupun informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat.

Dorong Inovasi dan Efisiensi

Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Armando Sitompul, menambahkan bahwa energi merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ketika pasokan energi terjaga, mobilitas masyarakat, industri, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya dapat berjalan lebih baik. Karena itu, kami mengapresiasi upaya Pertamina Sumbagut dalam memperkuat distribusi dan pelayanan,” ujarnya.

Namun, Armando berharap penguatan ketahanan energi tidak berhenti pada aspek ketersediaan pasokan. Pertamina juga dinilai perlu terus meningkatkan inovasi, efisiensi, keselamatan kerja dan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan energi.

Kolaborasi Jadi Kunci

Ketua KAMMI Sumatera Utara, Irham Saddani Rambe, menilai ketahanan energi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, aparat keamanan, dunia usaha, masyarakat dan kelompok masyarakat sipil.

“Kami mengapresiasi Pertamina Sumbagut yang terus membangun koordinasi dan melakukan langkah antisipatif untuk menjaga distribusi energi,” tuturnya.

Ia berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat terus diperkuat sehingga berbagai potensi persoalan distribusi dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.

Cipayung Plus Sumut juga menyoroti dinamika distribusi BBM yang sempat menimbulkan antrean dan keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada Juli 2026.

Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat sistem distribusi dan memastikan pelayanan energi kepada masyarakat berjalan lebih optimal.

Menurut Cipayung Plus Sumut, penguatan monitoring, ketersediaan stok, koordinasi lintas sektor serta komunikasi publik menjadi sejumlah aspek penting yang perlu terus ditingkatkan.

“Apresiasi bukan berarti menghilangkan kritik. Setiap persoalan yang terjadi di lapangan harus menjadi bahan evaluasi agar pelayanan semakin baik. Prinsipnya, energi harus tersedia, distribusinya lancar, tepat sasaran dan masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal,” tegas Cipayung Plus Sumatera Utara.

Cipayung Plus Sumut berharap Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja dalam menjaga ketahanan energi di Sumatera Utara.

Selain itu, komunikasi antara Pertamina dengan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin terbuka sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan secara cepat, terukur dan transparan.

Bagi Cipayung Plus Sumut, ketahanan energi bukan hanya persoalan menjaga pasokan, tetapi juga memastikan energi dapat diakses masyarakat secara aman, berkelanjutan dan mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, Pertamina dan masyarakat, sistem energi Sumatera Utara diharapkan semakin tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. (Red)

MEDAN|PERS.NEWS– Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar Rapat Rakyat Melawan Narkoba sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara. Kegiatan yang berlangsung pada 7 Agustus 2026 tersebut diikuti sekitar 500 peserta, terdiri dari mahasiswa dan pelajar SMA se-Kota Medan.

Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara merupakan gabungan sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Dalam rapat rakyat tersebut, para peserta menegaskan bahwa persoalan narkoba telah berkembang menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Peredaran narkotika dinilai tidak lagi menyasar kelompok tertentu, melainkan telah merambah lingkungan pendidikan, kawasan permukiman, hingga berbagai ruang sosial yang melibatkan pelajar dan mahasiswa.

Melalui forum ini, Cipayung Plus Sumatera Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun gerakan bersama dalam memerangi narkoba. Upaya pemberantasan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus diperkuat melalui pendidikan, pencegahan, pengawasan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil.

Perwakilan Cipayung Plus Sumatera Utara menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi langkah awal dari gerakan yang serius, terstruktur, dan berkelanjutan untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika.

Sebagai bentuk komitmen bersama, Cipayung Plus Sumatera Utara mencanangkan kampanye akbar bertajuk “Perang Total Melawan Narkoba” sebagai gerakan moral dan sosial yang akan terus dikonsolidasikan di berbagai daerah di Sumatera Utara.

“Perang melawan narkoba tidak boleh berhenti pada slogan. Ini adalah gerakan rakyat yang serius untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Seluruh elemen masyarakat harus bersatu dan tidak memberikan sedikit pun ruang bagi jaringan peredaran narkoba. Kami menyatakan perang total terhadap narkoba demi melindungi generasi muda Sumatera Utara,” tegas perwakilan Cipayung Plus Sumatera Utara.

Rapat rakyat tersebut menghasilkan sejumlah poin sikap, antara lain mendorong penguatan edukasi mengenai bahaya narkoba di sekolah dan perguruan tinggi, memperluas kampanye pencegahan hingga ke tingkat masyarakat, memperkuat pengawasan di wilayah-wilayah yang rawan peredaran narkotika, serta mengajak seluruh pemuda untuk aktif menjadi bagian dari gerakan penyelamatan generasi bangsa dari ancaman narkoba.

Melalui momentum konsolidasi lintas organisasi kepemudaan ini, Cipayung Plus Sumatera Utara berharap Kampanye Akbar “Perang Total Melawan Narkoba” dapat terus berlanjut melalui berbagai aksi edukatif, advokasi kebijakan, pengawasan publik, serta kolaborasi nyata dalam mendukung pemberantasan narkotika di Sumatera Utara.(Red)

Aksi lanjutan tersebut membawa tuntutan yang lebih tegas. Massa mendesak Kejati Sumut agar tidak tebang pilih dalam penegakan hukum dan segera memanggil serta memeriksa Wali Kota, Wakil Wali Kota (Wawako), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan terkait berbagai dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Irwandi Sembiring, menyampaikan mosi tidak percaya terhadap penegakan hukum di Sumatera Utara apabila para pejabat tersebut terus tidak tersentuh proses pemeriksaan.

“Kami datang hari ini bukan sekadar seremonial. Kami datang menuntut keadilan yang nyata. Ada indikasi kuat keterlibatan elite birokrasi mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga Sekda Padangsidimpuan dalam lingkaran dugaan korupsi yang menyengsarakan masyarakat. Kejati Sumut jangan impoten. Segera panggil, periksa, dan tetapkan status hukum mereka secara transparan,” tegas Irwandi dalam orasinya.

Aliansi mahasiswa menilai lambannya proses penanganan dugaan kasus tersebut menimbulkan persepsi adanya upaya saling melindungi di antara para pemangku kebijakan. Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut hingga aparat penegak hukum menunjukkan langkah nyata.

Selain mendesak Kejati Sumut, massa aksi juga menyoroti peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka menilai pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri, belum menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padangsidimpuan.

Menurut mereka, apabila dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan terus dibiarkan tanpa tindakan administratif yang tegas, hal tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan terhadap pemerintah daerah.

“Bagaimana mungkin dugaan kebobrokan birokrasi dan praktik korupsi dibiarkan terus berlangsung tanpa tindakan tegas dari pemerintah pusat? Mendagri terkesan tutup mata dan gagal menjalankan fungsi pembinaan terhadap kepala daerah. Ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar perwakilan aliansi.

Di akhir aksi, aliansi GMNI, IMM, dan KAMMI Sumatera Utara memberikan ultimatum kepada Kejati Sumut. Mereka menyatakan, apabila dalam waktu dekat belum ada langkah konkret berupa pemanggilan resmi terhadap Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda Padangsidimpuan, mereka akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar, termasuk menduduki Kantor Kejati Sumut hingga tuntutan mereka ditindaklanjuti.(Red)

Dalam pernyataannya, Cipayung Plus Sumut menilai kegiatan tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial di wilayah Medan Timur. Mereka menuding aparat kepolisian, khususnya jajaran Direktorat Intelkam Polda Sumut di bawah pimpinan Kombes Pol Decky Hendersono, S.I.K., M.Si., tidak mengambil langkah pencegahan yang memadai terkait pelaksanaan acara tersebut.

Cipayung Plus mendesak Kapolri agar mengevaluasi kinerja Dirintelkam Polda Sumut. Mereka menilai aparat kurang cermat dalam membaca dinamika sosial yang muncul, terutama pada kegiatan keagamaan yang sensitif dan berpotensi menimbulkan reaksi dari kelompok masyarakat tertentu.

Kelompok mahasiswa ini juga menyampaikan ancaman akan turun langsung ke lapangan untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila aparat tidak mengambil langkah tegas. Mereka menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk “tanggung jawab moral” untuk menjaga stabilitas dan ketenangan masyarakat. Pernyataan itu menimbulkan kekhawatiran adanya potensi gesekan menjelang hari pelaksanaan, baik di kalangan warga sekitar maupun kelompok sosial lainnya.

Situasi ini kembali memunculkan pertanyaan publik mengenai respons dan profesionalisme aparat keamanan dalam menangani isu-isu sensitif yang berkaitan dengan keyakinan dan keragaman agama. Cipayung Plus Sumut menegaskan bahwa tekanan terhadap kepolisian akan terus dilakukan agar penanganan persoalan ini dilakukan secara profesional, transparan, dan mempertimbangkan aspek keamanan masyarakat secara menyeluruh.

Mereka juga menyoroti bahwa di tengah berbagai bencana yang sedang melanda Sumatera Utara, kegiatan berskala nasional tersebut dinilai dapat memperkeruh situasi sosial. Karena itu, mereka mendesak aparat untuk lebih responsif dan tidak mengabaikan potensi gangguan keamanan.

Cipayung Plus Sumut menutup pernyataan mereka dengan menegaskan komitmen untuk terus mengawal perkembangan situasi dan siap mengambil langkah-langkah lanjutan demi menjaga stabilitas dan ketertiban di Sumatera Utara.(Arif)

Sikap ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam menjaga integritas sejarah bangsa serta menghormati para korban pelanggaran HAM dan represi politik pada masa Orde Baru. Menurut Cipayung Plus, keputusan itu dianggap mengabaikan semangat Reformasi 1998 dan melukai memori kolektif masyarakat yang pernah mengalami penindasan.

Koalisi tersebut menilai Soeharto memiliki catatan panjang terkait:

Pelanggaran HAM berat dan tindakan represif terhadap rakyat

Pembatasan kebebasan sipil dan pembungkaman demokrasi

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sistematis

Kriminalisasi terhadap gerakan rakyat serta mahasiswa

“Pernyataan Para Ketua Organisasi”

Ketua PMII Sumatera Utara, Muhammad Agung Prabowo, menilai keputusan ini mencederai cita-cita Reformasi.

“Pemberian gelar ini merupakan kemunduran moral bangsa. Soeharto identik dengan rezim otoriter. Mengangkatnya sebagai pahlawan berarti mengkhianati perjuangan rakyat dan mahasiswa.”

Ketua IMM Sumatera Utara, Rahmat Taufiq Pardede, menyatakan bahwa pembangunan era Orde Baru tidak dapat menutupi luka sejarah.

“Kita tak menolak fakta pembangunan, tetapi korban belum mendapat keadilan. Mengangkat Soeharto tanpa penyelesaian HAM adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan.”

Ketua HIMMAH Sumatera Utara, Kamaluddin Nazuli Siregar, menegaskan bahwa secara hukum keputusan ini tidak berlandaskan moralitas sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2009.

“Gelar pahlawan harus diberikan berdasarkan rekam jejak moral dan hukum, bukan pertimbangan politik.”

Ketua KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menambahkan:

“Bangsa ini tidak boleh melupakan sisi gelap masa lalu. Rekonsiliasi sejati tidak bisa dibangun dengan menutupi fakta sejarah.”

Sementara itu, Ketua GMKI Sumatera Utara, Chrisye Sitorus, menilai langkah ini berpotensi memutarbalikkan sejarah bangsa.

“Menetapkan tokoh yang terlibat dalam represi politik sebagai pahlawan berarti menafikan penderitaan korban. Sejarah harus dijaga dari manipulasi kekuasaan.”

Tuntutan Cipayung Plus Sumatera Utara

Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Meminta Dewan Gelar dan Tanda Jasa menjalankan kriteria kepahlawanan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Mengajak masyarakat untuk terus mengawal kebenaran sejarah dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Menegaskan kesiapan melakukan aksi massa secara damai dan terkoordinasi jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti desakan tersebut.

Mahasiswa Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk menjadi penjaga nurani bangsa, menolak segala bentuk penyelewengan sejarah, serta meneguhkan semangat Reformasi sebagai fondasi demokrasi Indonesia.(AGB)