Ketua DPW IMORI Sumatera Utara (Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia), Aulia Habib, menegaskan bahwa negara melalui aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum.

Menurutnya, menjaga rasa aman di tengah masyarakat bukan hanya berkaitan dengan ketertiban, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak setiap orang dalam mencari nafkah dan menjalankan usaha tanpa tekanan.

“Kita semua hidup berdampingan dalam keberagaman. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang merasa berhak mengintimidasi atau mengganggu usaha orang lain. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk bekerja dan mencari penghidupan. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme, intimidasi, maupun tindakan yang mengarah pada intoleransi,” tegas Aulia Habib.

Ia menilai, tindakan intimidatif yang dilakukan oleh oknum tertentu bukan hanya merugikan para pedagang, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu ketegangan sosial serta merusak keharmonisan antarumat beragama yang selama ini terjaga dengan baik di Kota Medan.

Aulia Habib juga menekankan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Namun demikian, peran aparat kepolisian tetap menjadi kunci dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Calvijn Simanjuntak, yang sebelumnya menegaskan bahwa pihak kepolisian siap menjamin keamanan masyarakat serta menindak tegas siapa pun yang mencoba mengganggu stabilitas dan ketenteraman di Kota Medan, sekaligus diharapkan terus hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung dan pengayom agar situasi keamanan tetap terjaga dan kondusif.

Di sisi lain, Aulia Habib juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Menurutnya, menjaga keharmonisan bukan hanya tugas pemerintah atau aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga.

Ia menambahkan, Kota Medan dikenal sebagai kota yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Nilai toleransi yang telah terbangun selama ini harus terus dijaga agar kehidupan bermasyarakat tetap damai dan harmonis.

“Medan adalah rumah bersama bagi banyak perbedaan. Justru dari perbedaan itulah kita belajar saling menghormati dan memperkuat persatuan. Mari kita jaga toleransi dan kebersamaan agar kota ini tetap aman, nyaman, dan damai untuk semua,” tutupnya. (Red)

“Setelah mempertimbangkan banyak hal dan demi kemajuan pemuda di daerah, saya siap maju mencalonkan diri sebagai Ketua KNPI Langkat,” ujar EW Gurky yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Satgas Grib Jaya Langkat.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) KNPI Langkat yang akan segera digelar. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan pemuda yang potensial dan membawa perubahan positif bagi Kabupaten Langkat.

EW Gurky dikenal memiliki segudang pengalaman organisasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP IMORI, Sekretaris Jenderal DPC Satgas Grib Langkat, Ketua LMND Langkat, serta aktif di organisasi daerah seperti IMKA Langsa.

Selain itu, pengalamannya sebagai Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Fanta Prabowo-Gibran semakin memperkuat kapasitas kepemimpinannya, sehingga dinilai layak untuk memimpin KNPI Langkat ke depan.

Pencalonan ini, menurutnya, merupakan bentuk ikhtiar untuk mengajak para pemuda agar lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Sebagai anak muda yang lahir di Namutrasi, Langkat, saya siap maju di bursa Ketua KNPI Langkat periode ini. Apalagi ada dorongan dari sejumlah tokoh agar saya duduk bersama OKP Langkat demi mewujudkan organisasi kepemudaan yang lebih eksis dan berprestasi,” tegas Gurky.(EGS)