Keterangan : Seminar Inovasi dan Riset Multidisiplin Menuju Indonesia Emas 2045

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Aula Ibay Komputer Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, serta daring melalui platform online. Seminar diikuti oleh 435 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri.

Seminar nasional ini bertujuan memperkuat peran inovasi dan riset multidisiplin sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini juga menjadi wadah strategis bagi dosen, peneliti, akademisi, dan praktisi pendidikan untuk berbagi gagasan serta memperluas jejaring kolaborasi.

Acara dibuka oleh Assoc. Prof. Dr. Iwan Purnama, S.Kom., M.Kom, Ketua FKD DPW Sumatera Utara sekaligus Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu. Turut hadir Ketua HDGI, Abdul Karim, S.Kom., MTI, yang menegaskan pentingnya kolaborasi dosen secara nasional dalam pengembangan riset dan inovasi.

Seminar ini menghadirkan empat keynote speaker nasional, yaitu:

• Prof. Ir. Zainal A. Hasibuan, Ph.D

• Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D

• Prof. Dr. Novilda Elizabeth Mustamu

• Prof. Dr. A. Rohendi, S.H., M.M., M.H

Dalam pemaparannya, Prof. Zainal A. Hasibuan menekankan pentingnya kolaborasi multidisiplin dan kebijakan kampus yang mendorong lahirnya produk inovatif bernilai guna dan ekonomi. Ia berharap hasil riset dan tugas akhir mahasiswa tidak hanya berhenti pada publikasi, tetapi dapat dimanfaatkan masyarakat.

Rektor Universitas Labuhanbatu yang berhalangan hadir diwakili oleh Assoc. Prof. Dr. Marlina Siregar, M.Pd, yang menyoroti pentingnya penguatan riset pendidikan, inovasi pembelajaran, serta peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa di era digital dan society 5.0.

Sementara itu, Prof. Novilda Elizabeth Mustamu menegaskan pentingnya integrasi riset multidisiplin untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pangan, sumber daya hayati, dan ketahanan nasional. Prof. A. Rohendi menambahkan bahwa Indonesia harus bertransformasi menjadi bangsa produsen melalui penguatan riset, inovasi, dan kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan.

Pelaksanaan Seminar Nasional SINERGI didukung oleh berbagai institusi sebagai co-host, antara lain Universitas Labuhanbatu, Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Dharmawangsa Medan, Forum Kerjasama Perguruan Tinggi, ADA Research, Penerbit Buku Gemilang, dan sejumlah mitra lainnya.

Melalui seminar ini diharapkan terbangun sinergi berkelanjutan antar perguruan tinggi, meningkatnya kualitas riset multidisiplin, serta lahirnya inovasi strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Arif)

MEDAN |PERS.NEWS-Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Momentum bersejarah ini bukan sekadar simbol persatuan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Di era milenial yang serba digital dan dinamis, refleksi terhadap makna Sumpah Pemuda menjadi sangat relevan untuk menyalakan kembali semangat perjuangan di kalangan pemuda masa kini.(29/10/25)

Pemuda sebagai Agen Perubahan

Pemuda adalah tulang punggung bangsa — sosok yang memiliki energi, semangat, dan idealisme tinggi untuk menciptakan perubahan. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, pemuda milenial diharapkan menjadi agen perubahan yang kreatif, inovatif, dan berintegritas.

Mereka harus mampu memanfaatkan teknologi dan informasi untuk kemajuan bangsa, menjadi pemimpin yang visioner, adaptif, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Tantangan di Era Milenial

Era digital membawa berbagai tantangan baru bagi generasi muda: kesenjangan digital, pengaruh budaya asing, hingga tekanan sosial media yang kerap menggeser nilai-nilai kebangsaan. Namun, di balik tantangan itu tersimpan peluang besar bagi pemuda untuk berkembang dan berkontribusi.

Dengan semangat Sumpah Pemuda, generasi milenial dapat menjawab tantangan tersebut dengan membangun kreativitas, memperkuat karakter, dan menjadi solusi bagi permasalahan bangsa.

Menyalakan Kembali Api Sumpah Pemuda

Untuk membangkitkan semangat Sumpah Pemuda di kalangan generasi milenial, diperlukan langkah konkret:

Mengintegrasikan pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan dalam sistem pendidikan.

Mendorong kreativitas dan inovasi pemuda melalui kegiatan positif dan produktif di berbagai bidang.

Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi demi kemajuan bangsa.

Memberdayakan teknologi digital sebagai alat untuk memperluas akses pendidikan, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semangat yang Tak Lekang oleh Waktu

Sumpah Pemuda bukan hanya catatan sejarah, tetapi api semangat yang harus terus menyala dalam setiap diri pemuda Indonesia. Dengan menumbuhkan kembali nilai persatuan, semangat juang, dan rasa cinta tanah air, generasi milenial dapat menjadi garda terdepan perubahan — membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, bermartabat, dan berdaya saing global.

Mari kobarkan semangat Sumpah Pemuda.Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita, pemuda yang bersatu

dan beraksi untuk negeri.(MSE)

MEDANPERS.NEWS-Setiap 28 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah peristiwa monumental yang menjadi tonggak lahirnya semangat persatuan dan kebangsaan: Sumpah Pemuda 1928. Tiga ikrar sakral — Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa — bukan sekadar simbol perjuangan, melainkan kompas moral yang menuntun generasi muda untuk terus menjaga keutuhan bangsa.(28/10/25)

Bagi masyarakat Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda memiliki makna yang sejalan dengan falsafah adat Dalihan Natolu — Somba Marhulahula, Elek Marboru, dan Manat Mardongan Tubu. Falsafah ini bukan hanya dasar hubungan sosial, tetapi juga sistem nilai yang mengajarkan persatuan, saling menghargai, dan tanggung jawab kolektif.

Dalihan Natolu sebagai Cermin Persatuan

Jika Sumpah Pemuda menyatukan berbagai suku dan bahasa ke dalam satu identitas kebangsaan, maka Dalihan Natolu menyatukan masyarakat Tabagsel dalam satu tatanan sosial yang harmonis.

Prinsip Somba Marhulahula mengajarkan hormat kepada leluhur dan tokoh bijak sebagai bentuk penghargaan pada akar sejarah bangsa.

Elek Marboru menumbuhkan kasih sayang dan empati, seperti halnya semangat gotong royong antar pemuda lintas daerah. Sementara Manat Mardongan Tubu menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga persaudaraan agar tidak terpecah oleh perbedaan.

Ketiga nilai ini sejalan dengan ruh Sumpah Pemuda — bahwa persatuan tidak mungkin terwujud tanpa saling menghormati, mengasihi, dan menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial.

Pemuda Tabagsel sebagai Pelaku Persatuan

Pemuda Tabagsel hari ini dihadapkan pada tantangan baru: derasnya arus digitalisasi, politik identitas, dan pergeseran nilai budaya. Dalam situasi ini, semangat Sumpah Pemuda dan Dalihan Natolu harus menjadi pegangan moral dan etika sosial.

Pemuda Tabagsel harus mampu menjadi perekat antar komunitas, penjaga nilai adat, sekaligus agen perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Kita tidak boleh terjebak dalam ego sektoral, tetapi harus bersatu dalam kerja nyata — memperkuat pendidikan, memberantas narkoba, menumbuhkan ekonomi kreatif, dan menjaga lingkungan Tabagsel.

Menatap Indonesia Emas 2045

Ketika Sumpah Pemuda 1928 menyatukan pemuda Nusantara untuk melawan penjajahan, maka generasi muda Tabagsel hari ini harus bersatu untuk melawan kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan. Dalam semangat Dalihan Natolu, setiap pemuda punya tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan kebangsaan.

Sebagaimana Sumpah Pemuda menjadi fondasi bangsa, maka Dalihan Natolu adalah fondasi moral yang mengakar kuat di hati masyarakat Tabagsel. Bila keduanya berpadu, maka akan lahir generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan siap mengisi Indonesia Emas dengan semangat persaudaraan sejati.(Red)

SUMBER OPINI : Samsuddin Harahap S.Kep Ketua Umum Pemuda Tabagsel

MEDAN|PERS.NEWS — Setiap 28 Oktober, bangsa Indonesia kembali diingatkan pada sebuah ikrar monumental: Sumpah Pemuda 1928.Tiga kalimat yang sederhana namun penuh makna — Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia — telah menjadi fondasi kesadaran nasional dan kompas moral yang menuntun arah perjalanan bangsa hingga kini.

Dari perspektif seorang Notaris, Sumpah Pemuda tidak hanya peristiwa sejarah, tetapi juga peristiwa hukum: sebuah kesadaran kolektif untuk tunduk pada komitmen bersama, menjunjung kejujuran, dan menegakkan tanggung jawab terhadap kebenaran.Sumpah itu bukan hanya warisan, tetapi amanah moral bagi setiap profesi yang bersentuhan langsung dengan nilai kepercayaan publik — termasuk profesi notaris.

Menjadi “Teman” Sumpah Pemuda: Menjaga Janji dan Kepercayaan
Profesi notaris berlandaskan pada kepercayaan masyarakat.Setiap akta yang dibuat, setiap tanda tangan yang disahkan, dan setiap pernyataan hukum yang dituangkan, adalah bentuk perjanjian yang harus dijaga kejujurannya.Sama halnya dengan Sumpah Pemuda, yang merupakan akta moral bangsa — ditandatangani oleh para pemuda yang rela menanggalkan perbedaan demi persatuan Indonesia.

Menjadi “teman” Sumpah Pemuda bagi seorang notaris berarti menjaga komitmen hukum dan etika, sebagaimana para pemuda dahulu menjaga komitmen persatuan.Keduanya menuntut hal yang sama: integritas, keberanian, dan rasa tanggung jawab.

Hukum dan Persatuan: Dua Pilar Menuju Indonesia Emas 2045
Menjelang satu abad kemerdekaan, Indonesia menatap Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita besar untuk menjadi bangsa maju, berdaulat, dan berkeadilan.Namun, kemajuan tidak akan bermakna tanpa kepastian hukum dan keadilan sosial yang kokoh.

Hukum adalah bahasa persatuan modern — mengikat beragam kepentingan dalam kesepakatan yang sah dan adil.Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki peran penting dalam memastikan setiap perbuatan hukum berjalan sesuai prinsip kepastian dan kejujuran.Jika para pemuda 1928 menyatukan bangsa melalui semangat dan perjuangan, maka generasi hukum masa kini harus menyatukan bangsa melalui integritas dan profesionalitas hukum.

“Refleksi Etika Profesi: Cermin dari Sumpah yang Hidup”

Sumpah Pemuda lahir dari kejujuran dan keberanian moral.Demikian pula Sumpah Jabatan Notaris, yang menuntut tanggung jawab, independensi, dan ketulusan.Keduanya adalah sumpah suci yang hanya dapat dijaga oleh pribadi yang berintegritas.

Di tengah tantangan zaman — transformasi digital, penyalahgunaan kewenangan, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum — notaris harus tampil sebagai penjaga integritas dan keteladanan moral.Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak cukup diraih; ia harus dijaga dengan kejujuran.Begitu pula profesi hukum: kehormatan tidak cukup disandang, tetapi harus dipelihara dengan tanggung jawab.

“Penutup: Mewarisi Semangat, Bukan Sekadar Menghafal Ikrar”

Menjadi “teman” Sumpah Pemuda di era kini berarti melanjutkan semangat para pendahulu dengan tindakan nyata.Bagi seorang Notaris, itu berarti memastikan bahwa setiap akta mencerminkan keadilan, setiap tanda tangan memiliki makna tanggung jawab, dan setiap keputusan berpijak pada nilai kejujuran.

Sumpah Pemuda bukan sekadar peringatan, melainkan pengingat abadi agar kita semua — sebagai insan hukum, warga negara, dan anak bangsa — terus menegakkan integritas dalam profesi dan kehidupan.Jika nilai itu kita jaga, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan sekadar visi, tetapi kenyataan yang sedang kita bangun — akta demi akta, janji demi janji.(Red)

JAKARTA|PERS.NEWS-Sekolah rakyat adalah sekolah berkualitas untuk semua ala Presiden Prabowo Subianto dan peranan strategis Kantor Staf Presiden (KSP) dalam mengawal transformasi pendidikan nasional membangun sumberdaya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Visi pendidikan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bertumpu pada gagasan sekolah rakyat yaitu “Sekolah Berkualitas untuk Semua” sebuah aspirasi yang ingin memastikan bahwa setiap anak-anak Indonesia, tak peduli dari mana latar belakang sosial, ekonomi atau geografisnya, memperoleh akses pendidikan yang bermutu, inklusif, memadai dan merata.

Tujuan hadirnya sekolah rakyat ini yaitu untuk memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, anak jalanan, anak yang mengalami permasalahan sosial, serta kelompok rentan lainnya, agar memperoleh hak dasarnya terhadap pendidikan. Sasarannya adalah kategori desil 1 dan 2 yang terdata di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling ekstrim. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2025, tahun ajaran 2025/2026.

Dalam kerangka ini, KSP muncul sebagai motor strategis yang mengawal pelaksanaan kebijakan agar tepat sasaran dan berkelajutan.

” Peran KSP dalam Transformasi Pendidikan ”

Kantor Staf Presiden (KSP) berfungsi bukan hanya sebagai unit koordinasi tetapi sebagai “Delivery Unit” kebijakan prioritas Presiden memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan. Dengan demikian, peran KSP dalam pengawasan pendidikan menjadi sangat penting untuk menjembatani visi nasional dan realitas lapangan.

” Sekolah Rakyat Ala Presiden Prabowo ”

Sekolah rakyat yang digagas dalam visi ini memiliki ciri khas antara lain: (a) berbasis komunitas lokal, (b) biaya terjangkau atau gratis bagi kelompok rentan, (c) kualitas pengajaran dan fasilitas yang layak, serta (d) terintegrasi dengan pengembangan karakter dan keterampilan.

Sekolah rakyat ini berbeda dari sekolah reguler dalam orientasi dan kebijakan aksesnya bukan sekadar mengikuti skema umum, tetapi diarahkan khusus untuk mengangkat mereka yang selama ini termarjinalkan dan hidup dalam kemiskinan ekstrim.

Jika kita perhatikan bersama, secara umum di Indonesia terdapat sekolah menengah yaitu: SMA (Sekolah Menengah Atas) yang bersifat akademik, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang bersifat vokasi dan STM (Sekolah Teknik Menengah), yang historisnya teknis‑vokasi.

Sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo di kawal oleh KSP, dapat bertransformasi sebagai sekolah alternatif yang memadukan aspek akademik dan vokasi, menjawab kebutuhan lokal dan menyediakan jalur pendidikan yang inklusif dan tidak eksklusif serta sasarannya bagi anak-anak yang putus sekolah
untuk memotong garis kemiskinan keluarga.

Persamaannya adalah, bahwa semua jenis sekolah ini berfungsi sebagai penyedia pendidikan menengah dan pembentukan calon tenaga kerja/SDM unggul. Perbedaannya terletak pada akses dan orientasi: sekolah rakyat menekankan keterjangkauan, keberpihakan pada kelompok berpenghasilan rendah dan fleksibilitas kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan komunitas.

SMA/SMK/STM lebih terstruktur dan standar nasional, tetapi seringkali kurang menjangkau daerah pelosok dan wilayah tertinggal 3T serta keluarga miskin ekstrim.

” Apa Strategi Pemerintah Membangun Kualitas Pendidikan di Daerah 3T? ”

Pemerintah melalui KSP dan kementerian terkait menetapkan strategi khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yaitu: (1) pembangunan fisik sekolah dan fasilitas secara prioritas, (2) penerapan guru pamong atau guru kontrak lokal dengan insentif, (3) modul pembelajaran adaptif dan daring agar hambatan geografis terpecahkan, (4) skema beasiswa dan dukungan sosial bagi siswa miskin, dan (5) kemitraan dengan swasta dan LSM untuk mendukung inovasi pendidikan. Adapun metode strategi yang digunakan yakni dengan memanfaatkan teknologi terkini, seperti Learning Management System (LMS), Smartboard, dan laptop. Kurikulumnya menggabungkan standar akademik nasional dengan penguatan karakter untuk menjangkau anak-anak yang berada di daerah pelosok atau 3T.

Menurut data BPS, Partisipasi Pendidikan Tinggi (APK) di Indonesia tahun 2024 baru mencapai 32% untuk usia 19‑23 tahun. Hanya 10,2% dari penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan di tahap perguruan tinggi.

Selain itu, laporan Jurnal Oxford menyebutkan bahwa sekitar 58,15 % penduduk Indonesia hanya menyelesaikan pendidikan hingga sekolah dasar atau bahkan tidak lanjut sekolah. Perbedaan antar provinsi sangat mencolok, DIY sebagai tertinggi di 73,9 % APK, sementara Papua berada di sekitar 12 %.

” Perbandingan Kualitas Pendidikan di ASEAN & Dunia ”

Dalam laporan UNESCO GEM Report 2023, teknologi dan akses menjadi pembeda utama kualitas pendidikan di Asia Tenggara. Indonesia masih tertinggal dibanding Singapura, Thailand, dan Vietnam dalam metrik literasi dan numerasi.
Jepang dan Finlandia menjadi acuan global, namun Indonesia harus memulainya dari akses inklusif dan kualitas pengajaran agar tak tertinggal dan merata.
Menurut studi Alfaruqi dan Nurwahidah (2024), kualitas guru menjadi salah satu hambatan utama. Banyak guru madrasah masih terbatas kompetensinya dalam literasi dan numerasi. Infrastruktur sekolah di daerah 3T juga masih rendah akses listrik, koneksi internet, dan fasilitas dasar sekolah belum merata.

” Apa Peran KSP dalam Monitoring dan Evaluasi? ”

Kantor Staf Presiden (KSP) dibawah kepemimpinan Muhammad Qodari, dalam kapasitasnya mengimplemen­tasikan sistem “Dashboard Pendidikan Nasional”, memantau progres sekolah rakyat, menyerap aspirasi masyarakat melalui kanal pengaduan dan memberikan rekomendasi kebijakan cepat dan tepat kepada Presiden. Dengan demikian, KSP menjadi “mata dan telinga” bagi Presiden dalam memastikan sekolah rakyat berjalan dengan baik.

Sekolah rakyat juga dapat menerapkan kurikulum adaptif yang mengombinasikan akademik dengan vokasi. Misalnya; pertanian modern di desa agraris, perikanan di wilayah pesisir, dan teknologi digital di kota kecil. Strategi ini bertujuan menjembatani dunia pendidikan dan kebutuhan industri lokal, sekaligus mengurangi kesenjangan antara sekolah umum dan sekolah vokasi.

Sebagai bagian dari misi Asta Cita pemerintahan, target pendidikan nasional adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Data BPS menunjukkan peningkatan IPM Indonesia menjadi 74,15 tahun (usia harapan hidup) dan lama sekolah rata‑rata menjadi 13,21 tahun pada 2024. Sekolah rakyat yang berkualitas harus memberikan kontribusi signifikan terhadap indikator tersebut.

” Aksi Nyata dan Peranan KSP”

Pendidikan bukan sekadar urusan ruang kelas atau ujian nasional, melainkan instrumen keadilan sosial dan kemajuan sebuah bangsa. Dengan dukungan penuh Presiden Prabowo, pengawalan oleh KSP dan komitmen komunitas serta guru, “Sekolah Rakyat Yang Berkualitas untuk Semua” dapat menjadi landasan transformasi wajah pendidikan kita menuju Indonesia Emas 2045, bukan sekadar proyek nasional melainkan langkah menuju masyarakat yang lebih inklusif, berdaya saing, bermartabat dan keluar dari garis kemiskinan.

Sekolah rakyat harus menjadi impian nyata, bukan sekadar konsep saatnya seluruh pemangku kepentingan bersatu padu agar visi pendidikan yang inklusif dan merata bukan hanya impian, tetapi kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang termarjinalkan.(Red)

Sumber : Artinus Hulu Sekretaris umum Gmki masa bakti 2022-2024