Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyebut bahwa aksi ini membawa lima tuntutan utama yang telah dirumuskan melalui konsolidasi BEM di lingkungan UI.

“Lima tuntutan mahasiswa”

Adapun lima tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut adalah:

1.Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2.Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

3.Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

4.Menghentikan militerisme di ruang sipil.

5.Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.

Menurut Dimas, kelima poin tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh BEM fakultas di UI.

“Pengalihan rute massa mahasiswa”

Di tengah aksi, rombongan mahasiswa dari UI yang berangkat dari kampus di Depok sekitar pukul 10.30 WIB dilaporkan mengalami pengalihan rute saat mendekati kawasan Semanggi. Bus yang membawa massa tidak diarahkan menuju Bundaran HI, melainkan dibelokkan ke arah Dukuh Atas sebelum kemudian bergerak menuju kawasan Gedung DPR RI.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, membenarkan adanya pengalihan tersebut. Ia menyebut sebagian massa sempat terpisah dan berkumpul di sekitar Kantor TVRI sambil menunggu konsolidasi ulang dengan kelompok lain.

“Kita sedang diskusi bagaimana agar bisa ke Bundaran HI dan yang terpisah untuk gabung lagi konsolidasi,” ujarnya.

“Penjelasan kepolisian soal lokasi aksi”

Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pengalihan tersebut dilakukan karena Bundaran HI dinilai bukan lokasi yang tepat untuk kegiatan penyampaian aspirasi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian yang padat.

Ia menyebut aparat telah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara aksi untuk mengalihkan lokasi demonstrasi ke titik lain yang dinilai lebih memungkinkan, seperti kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI.

“Sehingga aspirasinya juga tersampaikan dengan baik dan ini juga dilindungi oleh undang-undang,” ujarnya.(Red)

Peristiwa ini disebut terjadi dalam rangkaian operasi keamanan di wilayah konflik. Namun, muncul laporan dari warga bahwa lokasi kejadian merupakan area pengungsian yang sebelumnya dianggap aman. Informasi ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari berbagai pihak.

Sehari sebelumnya, operasi juga dilaporkan berlangsung di Distrik Pogoma. Warga yang mengungsi ke Kemburu diduga mencari perlindungan dari situasi tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologi lengkap kejadian. Di sisi lain, berbagai pihak mendorong adanya penjelasan terbuka agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

Insiden ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan warga sipil di wilayah konflik, serta perlunya penanganan yang transparan, proporsional, dan sesuai hukum yang berlaku.

Dorongan untuk investigasi independen pun menguat, guna memastikan fakta yang sebenarnya dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.(Red)

Kondisi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat kini dinilai telah memasuki fase kritis yang melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah. Banyak korban terdampak, akses vital terputus, dan proses distribusi bantuan tersendat.

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa negara tidak boleh lamban bertindak.

“Ini bukan bencana biasa, tetapi krisis kemanusiaan. Pemerintah harus bergerak cepat dan terkoordinasi. Nyawa rakyat adalah prioritas tertinggi,” tegas Irham.

Hingga 27 November 2025, kerusakan yang terjadi bersifat multisektor dan lintas kabupaten/kota. Bahkan sejumlah wilayah yang sebelumnya menjadi tempat pengungsian kini ikut terdampak. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi turut mengalami banjir luas akibat tingginya curah hujan dan luapan sungai.

Situasi ini memicu gelombang pengungsian baru dan semakin membebani layanan kemanusiaan di daerah.

Wilayah Terdampak Bencana

(Sumatera Utara – Aceh – Sumatera Barat)

Sumatera Utara

• Sibolga — banjir bandang merusak rumah dan fasilitas publik

• Tapanuli Tengah — banjir besar, ribuan warga terdampak

• Tapanuli Utara — longsor, jembatan putus, wilayah terisolasi

• Mandailing Natal — banjir dan longsor berulang

• Nias — pemukiman terendam, distribusi bantuan terkendala cuaca ekstrem

• Padang Lawas — banjir besar memutus akses antarwilayah

• Langkat — 10 kecamatan terendam, ribuan warga mengungsi

• Akses Sumut–Aceh terputus akibat kerusakan jalan nasional

• Medan — banjir merendam permukiman dan mengganggu aktivitas kota

Aceh

• Aceh Tamiang — banjir besar, pengungsian meningkat

• Kerusakan jembatan dan jalan akibat hujan ekstrem

• Akses Banda Aceh – Medan terganggu

Sumatera Barat

• Banjir dan longsor meluas di berbagai kabupaten/kota

• Infrastruktur transportasi lumpuh di beberapa daerah

Skala Bencana Melampaui Kapasitas Daerah

PW KAMMI Sumut menilai bencana ini telah menjadi krisis kemanusiaan lintas provinsi. Kerusakan jembatan, banyaknya korban jiwa, serta pengungsian besar-besaran menunjukkan bahwa penanganan daerah tidak lagi memadai.

Karena itu, penetapan Status Darurat Bencana Nasional dianggap sebagai langkah yang wajib diambil pemerintah pusat.

Tuntutan Resmi PW KAMMI Sumatera Utara

1. Presiden RI segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional.

2. BNPB mengerahkan operasi penanganan terpadu dengan dukungan TNI–Polri dan lintas kementerian.

3. Percepatan pembukaan akses Sumut–Aceh serta perbaikan jembatan vital untuk kelancaran distribusi logistik.

4. Penyediaan hunian darurat, layanan kesehatan memadai, dan pemulihan psikososial bagi korban terdampak.

5. Mengajak masyarakat Indonesia bahu-membahu membangun solidaritas kemanusiaan bagi korban bencana.

Penutup

PW KAMMI Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat dan relawan kemanusiaan. Namun, negara tetap memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi keselamatan rakyat.

“Kita telah kehilangan rumah, akses, bahkan nyawa. Jangan tunggu bencana semakin besar baru bertindak. Rakyat menunggu kehadiran negara, bukan sekadar simpati,” pungkas Irham.

PW KAMMI Sumut mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kepedulian dan solidaritas untuk saudara-saudara terdampak di Sumatera.(Red)

Sumber :PW KAMMI Sumut

Irham Sadani Rambe
Ketua PW KAMMI Sumut

Muhammad Haryono
Sekretaris Umum

Irwandi Sembiring
Bendahara Umum

Tokoh pemuda Sumatera Utara, Stefanus Gulo, menyatakan dukungan kuat dan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Natal Nasional di bawah kepemimpinan Maruarar Sirait tersebut. Menurutnya, Natal tahun ini tidak hanya menghadirkan ibadah dan seremoni semata, tetapi juga membawa misi sosial yang nyata dan berdampak luas.

Salah satu rangkaian penting Natal Nasional 2025 adalah pemberian beasiswa kepada 1.000 anak muda serta penyaluran 10.000 paket sembako di 10 daerah di Indonesia: Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Toraja, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Mentawai, Toba, dan Nias. Selain itu, panitia juga mengundang sekaligus memberikan bantuan kepada 500 koster, 500 guru sekolah minggu, 500 guru agama, serta 500 anak panti asuhan dan difabel.

Stefanus menilai langkah ini menjadi pembeda utama dari penyelenggaraan Natal sebelumnya. “Apa yang dilakukan Bang Ara ini menempatkan Natal bukan sekadar perayaan liturgis dan hiasan simbolik, tetapi momentum untuk berbagi dan menghadirkan kasih secara nyata,” ungkapnya.

Ia juga menekankan transparansi dan integritas penyelenggaraan acara. Seluruh kegiatan, termasuk paket bantuan dan beasiswa, tidak menggunakan APBN maupun sponsor BUMN, tetapi diselenggarakan dengan komitmen kemandirian. Hal ini, menurut Stefanus, menunjukkan keseriusan panitia dalam menjaga marwah Natal sebagai perayaan iman yang tulus.

Ditengah konflik berkepanjangan di Palestina, Perayaan Natal Nasional tahun ini juga menyalurkan Persembahan Natal 2025 untuk bantuan kemanusiaan di Palestina. Stefanus menyebut langkah ini sebagai pemikiran out of the box yang relevan dengan kondisi global dan selaras dengan ajaran Alkitab.

“Kasih kepada sesama, seperti tertulis dalam Lukas 10:27, menjadi dasar moral yang sejalan pula dengan Pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak mendukung Natal Nasional di bawah kepemimpinan Bang Ara,” tegas Stefanus mengakhiri.(Red)

Medan|PERS.NEWS- Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dilantik pada 20 Oktober 2024, telah genap berjalan satu tahun pada 20 Oktober 2025. M. Yusuf Hanafi Sinaga, S.Sos., M.Sos., Ketua Umum Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan (MAPEL) Indonesia, mengapresiasi atas beberapa pencapaian dan kebijakan yang menonjol selama setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.

“Pencapaian ini mencerminkan fokus pemerintah pada isu-isu domestik seperti pangan, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta penguatan pertahanan dan reformasi birokrasi di awal masa jabatan,” ucap Yusuf yang ditemui awak media di bilangan Jakarta (20/10/2025).

“Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan (MAPEL) Indonesia akan terus mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang telah menunjukkan keseriusan dalam melakukan tata kelola pemerintahan sangat baik di awal masa jabatannya,” lanjut Yusuf.

“Melalui momentum ini, MAPEL juga ingin mengulas kembali tentang isu lingkungan, yang mana pada awal bulan November akhir tahun lalu Presiden Prabowo mengumpulkan semua pejabat daerah mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Dandim, Kapolres, semua pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia untuk membahas isu lingkungan di Sentul, Bogor. Sebab, _basic concern focus issues_ MAPEL itu soal lingkungan, pendidikan, dan kesehatan serta adat istiadat/kebudayaan Indonesia yang harus terus dijaga,” tutup Yusuf.

Di lain sisi, beberapa survei mencatat tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap kinerja setahun pemerintahan Prabowo, dengan angka mencapai sekitar 78% hingga 83,5% (berdasarkan data survei Poltracking dan Index Politica).

Berdasarkan data dari berbagai sumber dan laporan yang tersedia, beberapa pencapaian dan kebijakan yang menonjol selama setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto meliputi:

“Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat”

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini adalah program unggulan yang mulai diimplementasikan dan menjadi fokus utama pemerintah, melibatkan berbagai lembaga termasuk TNI-POLRI dalam penyediaannya, serta bertujuan untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak-anak sekolah.

” Penghapusan Kredit Macet UMKM”

Pemerintah meluncurkan program penghapusan utang kredit macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang pada tahap awal dilaporkan mencapai nilai triliunan rupiah dan menyasar puluhan ribu pelaku UMKM agar mereka kembali “bankable”. Prabowo juga hapus tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp 7,69 triliun.

“Swasembada Pangan dan Pertanian”

Dilaporkan terjadi peningkatan produksi beras dan jagung nasional, yang disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah, menghasilkan surplus. Upaya ini didukung dengan pengadaan puluhan ribu pompa air untuk irigasi.

“Paket Stimulus Ekonomi”

Peluncuran berbagai paket stimulus ekonomi yang mencakup insentif PPh, diskon transportasi (seperti diskon tiket pesawat dan transportasi laut), bantuan pangan, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk sektor padat karya.

“Bidang Pertahanan dan Keamanan”

Modernisasi Alutsista: Sektor pertahanan mendapatkan perhatian khusus dengan peningkatan anggaran untuk mengakselerasi program _Minimum Essential Force_ (MEF), termasuk penguatan armada udara dan laut (misalnya pengadaan Rafale dan kapal selam Scorpène).

“Keterlibatan TNI dalam Program Rakyat”

TNI terlibat aktif dalam program MBG dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga berperan dalam penguatan ketahanan pangan dengan mengelola lahan pertanian.

“Perubahan Seragam TNI”

Perubahan seragam dinas lapangan (PDL) TNI dari corak lama ke sage green untuk tujuan kamuflase yang lebih baik di medan operasi.

“Bidang Hukum dan Birokrasi”

Pembentukan BPPIK: Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang bertugas memonitor dan mengawasi semua program dan proyek yang diluncurkan pemerintah.

“Arah Kebijakan Hukuman Mati”

Meskipun Indonesia masih memberlakukan hukuman mati, terdapat interpretasi terhadap kebijakan transfer narapidana WNA dan pernyataan Presiden yang mengindikasikan adanya pandangan yang selaras dengan prinsip HAM internasional dan KUHP baru yang menetapkan hukuman mati sebagai pidana alternatif.

“Pengembalian Kerugian Negara”

Pemerintah mencatat pengembalian uang pengganti kerugian negara dari kasus-kasus korupsi dalam jumlah triliunan rupiah.(IHB)