Rudi Akmal diketahui merupakan adik kandung Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Sekdakab.

Penunjukan ini memicu sorotan tajam dari kalangan mahasiswa karena dinilai mencederai semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.

Ketua GMKRB Deli Serdang, Fikri Aulia, menilai langkah tersebut sebagai kemunduran moral birokrasi dan bukti bahwa reformasi hanya dijadikan alat pencitraan.

“Reformasi birokrasi yang katanya menjadi prioritas ternyata hanya isapan jempol belaka—hanya omon-omon! Jika jabatan publik diberikan kepada keluarga sendiri, maka itu bukan reformasi, tapi deformasi moral pemerintahan,” tegas Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/11/2025).

Fikri juga menyoroti bahwa praktik seperti ini memperlihatkan wajah birokrasi yang sarat dengan nepotisme dan kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, jabatan publik seharusnya diisi oleh aparatur yang berkompeten, bukan karena hubungan darah atau kedekatan politik.

“Birokrasi seharusnya menjadi rumah bagi rakyat, bukan milik keluarga penguasa. Ketika prinsip meritokrasi dikorbankan, maka kepercayaan publik akan runtuh,” ujarnya.

GMKRB Deli Serdang menilai tindakan tersebut melanggar prinsip good governance dan bertentangan dengan nilai-nilai reformasi yang menuntut pemerintahan bersih, transparan, dan berintegritas.

“Ini bukan persoalan pribadi, tapi soal moralitas pemerintahan. Publik berhak menuntut kejelasan dan akuntabilitas dari setiap keputusan pejabat publik,” tambah Fikri.

Organisasi mahasiswa ini mendesak Bupati Deli Serdang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penempatan pejabat struktural, serta memastikan proses promosi jabatan dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.

GMKRB Deli Serdang juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya reformasi birokrasi di daerah, sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan jabatan publik sebagai alat mempertahankan dinasti kekuasaan.

“Kami akan terus bersuara, karena diam berarti membiarkan penyimpangan. Reformasi birokrasi harus dikembalikan ke rel yang benar—bukan dijadikan panggung keluarga,” pungkas Fikri.(Red)

Sumber:Gerakan Mahasiswa Kawal Reformasi Birokrasi (GMKRB) Sudah Terkonfirmasi

MEDAN|PERS.NEWS — Setiap 28 Oktober, bangsa Indonesia kembali diingatkan pada sebuah ikrar monumental: Sumpah Pemuda 1928.Tiga kalimat yang sederhana namun penuh makna — Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia — telah menjadi fondasi kesadaran nasional dan kompas moral yang menuntun arah perjalanan bangsa hingga kini.

Dari perspektif seorang Notaris, Sumpah Pemuda tidak hanya peristiwa sejarah, tetapi juga peristiwa hukum: sebuah kesadaran kolektif untuk tunduk pada komitmen bersama, menjunjung kejujuran, dan menegakkan tanggung jawab terhadap kebenaran.Sumpah itu bukan hanya warisan, tetapi amanah moral bagi setiap profesi yang bersentuhan langsung dengan nilai kepercayaan publik — termasuk profesi notaris.

Menjadi “Teman” Sumpah Pemuda: Menjaga Janji dan Kepercayaan
Profesi notaris berlandaskan pada kepercayaan masyarakat.Setiap akta yang dibuat, setiap tanda tangan yang disahkan, dan setiap pernyataan hukum yang dituangkan, adalah bentuk perjanjian yang harus dijaga kejujurannya.Sama halnya dengan Sumpah Pemuda, yang merupakan akta moral bangsa — ditandatangani oleh para pemuda yang rela menanggalkan perbedaan demi persatuan Indonesia.

Menjadi “teman” Sumpah Pemuda bagi seorang notaris berarti menjaga komitmen hukum dan etika, sebagaimana para pemuda dahulu menjaga komitmen persatuan.Keduanya menuntut hal yang sama: integritas, keberanian, dan rasa tanggung jawab.

Hukum dan Persatuan: Dua Pilar Menuju Indonesia Emas 2045
Menjelang satu abad kemerdekaan, Indonesia menatap Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita besar untuk menjadi bangsa maju, berdaulat, dan berkeadilan.Namun, kemajuan tidak akan bermakna tanpa kepastian hukum dan keadilan sosial yang kokoh.

Hukum adalah bahasa persatuan modern — mengikat beragam kepentingan dalam kesepakatan yang sah dan adil.Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki peran penting dalam memastikan setiap perbuatan hukum berjalan sesuai prinsip kepastian dan kejujuran.Jika para pemuda 1928 menyatukan bangsa melalui semangat dan perjuangan, maka generasi hukum masa kini harus menyatukan bangsa melalui integritas dan profesionalitas hukum.

“Refleksi Etika Profesi: Cermin dari Sumpah yang Hidup”

Sumpah Pemuda lahir dari kejujuran dan keberanian moral.Demikian pula Sumpah Jabatan Notaris, yang menuntut tanggung jawab, independensi, dan ketulusan.Keduanya adalah sumpah suci yang hanya dapat dijaga oleh pribadi yang berintegritas.

Di tengah tantangan zaman — transformasi digital, penyalahgunaan kewenangan, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum — notaris harus tampil sebagai penjaga integritas dan keteladanan moral.Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak cukup diraih; ia harus dijaga dengan kejujuran.Begitu pula profesi hukum: kehormatan tidak cukup disandang, tetapi harus dipelihara dengan tanggung jawab.

“Penutup: Mewarisi Semangat, Bukan Sekadar Menghafal Ikrar”

Menjadi “teman” Sumpah Pemuda di era kini berarti melanjutkan semangat para pendahulu dengan tindakan nyata.Bagi seorang Notaris, itu berarti memastikan bahwa setiap akta mencerminkan keadilan, setiap tanda tangan memiliki makna tanggung jawab, dan setiap keputusan berpijak pada nilai kejujuran.

Sumpah Pemuda bukan sekadar peringatan, melainkan pengingat abadi agar kita semua — sebagai insan hukum, warga negara, dan anak bangsa — terus menegakkan integritas dalam profesi dan kehidupan.Jika nilai itu kita jaga, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan sekadar visi, tetapi kenyataan yang sedang kita bangun — akta demi akta, janji demi janji.(Red)

Dalam susunan kepengurusan yang baru, Elza Nazriansyah Ritonga, S.Pd, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah KAMMI Labuhanbatu Raya, resmi dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, mendampingi Irham Sadani Rambe, S.H selaku Ketua Umum terpilih.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Sinergitas KAMMI Sumut Menuju Sumut Berkah: Integrasi Semangat Pemuda Mewujudkan Indonesia Jaya.” Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pengurus Daerah KAMMI se-Sumatera Utara, alumni, pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sejumlah bupati, tokoh muda, serta organisasi kemahasiswaan dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PW KAMMI Sumut Irham Sadani Rambe menekankan pentingnya soliditas dan integritas dalam menggerakkan organisasi mahasiswa di tengah tantangan sosial saat ini.

“KAMMI Sumut harus tampil sebagai motor perubahan dengan semangat kolaborasi, intelektualitas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Elza Nazriansyah menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan serta menegaskan komitmennya untuk mengemban amanah baru ini.

“Amanah ini bukan sekadar kehormatan, tetapi tanggung jawab besar untuk memperkuat gerakan KAMMI di Sumatera Utara. Fokus kami ke depan adalah memperkuat kaderisasi, mempererat sinergi antar daerah, dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan kader,” tuturnya.

Ia juga menambahkan,

“Melalui jabatan ini, kami bertekad untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kebermanfaatan bagi rakyat Sumatera Utara, khususnya di wilayah Labuhanbatu Raya.”

Dengan pelantikan ini, diharapkan kepengurusan PW KAMMI Sumatera Utara periode 2025–2027 dapat menghadirkan inovasi dalam gerakan mahasiswa Muslim serta memperluas peran strategis KAMMI dalam pembangunan daerah dan nasional.