Transisi energi bukan hanya perubahan sumber energi, tetapi juga perubahan cara pandang dan sistem kerja, dari praktik yang tertutup dan elitis menuju tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Energi bersih diharapkan lahir dari sistem yang juga bersih.

Namun demikian, di tengah semangat transformasi menuju energi baru terbarukan yang berkelanjutan, muncul temuan investigatif dari Gerakan Pemuda Energi terkait dugaan penyalahgunaan lembaga Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sebagai sarana negosiasi proyek, bahkan diduga menjadi alat rente dalam proyek-proyek energi nasional.

Dalam temuan tersebut disebutkan adanya dugaan pencatutan nama Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan adik dari Presiden RI Prabowo Subianto, dalam proses pendekatan kepada pelaku usaha sektor energi.

Gerakan Pemuda Energi menilai bahwa praktik semacam ini, apabila terbukti, berpotensi mencederai prinsip tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan proyek energi nasional.

METI sebagai organisasi yang semestinya menjadi ruang konsolidasi gagasan serta penguatan pengembangan energi terbarukan diduga oleh pihak pelapor telah diselewengkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Dugaan tersebut mencakup pemanfaatan jejaring kekuasaan, serta potensi penyalahgunaan informasi yang berkaitan dengan proyek-proyek energi nasional.

Dalam laporan tersebut disebutkan nama Zulfan Zahar, yang menjabat sebagai Ketua Umum METI, yang diduga oleh pelapor melakukan pendekatan kepada sejumlah pelaku usaha proyek energi dengan narasi seolah-olah membawa pesan atau arahan dari Hashim Djojohadikusumo. Dugaan ini masih perlu diverifikasi melalui proses hukum dan klarifikasi dari pihak terkait.

Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti hubungan kerja antara Zulfan Zahar dan Endi Novaris Syamsudin, yang disebut menjabat sebagai Executive Vice President di PT PLN (Persero) pada sektor Independent Power Producer (IPP).

Menurut laporan tersebut, posisi Endi dinilai strategis karena berada dalam ekosistem pengadaan proyek pembangkit listrik, sementara di METI ia disebut menjabat sebagai Bendahara Umum. Kondisi ini dipandang oleh pelapor berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena adanya irisan antara akses informasi proyek dan posisi dalam organisasi eksternal.

Karier Endi juga disebut mengalami percepatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Disebutkan bahwa pada periode 2020–2021 ia menjabat sebagai Senior Manager Manajemen Risiko di Pusharlis, kemudian pada 2022–2023 berperan dalam pengadaan proyek IPP sebagai Vice President, dan sejak 2024 menjabat sebagai Executive Vice President yang menangani pengadaan pembangkit dan IPP.

Perubahan posisi tersebut dinilai oleh pihak pelapor sebagai hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tidak adanya pengaruh yang tidak semestinya dalam proses pengambilan keputusan proyek strategis energi.

Laporan tersebut juga memuat dugaan adanya aliran informasi strategis proyek yang seharusnya bersifat terbatas kepada pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan struktur organisasi. Jika benar terjadi, hal ini berpotensi mempengaruhi proses tender yang seharusnya berlangsung secara kompetitif dan transparan.

Sejumlah proyek energi baru terbarukan berskala besar disebut berada dalam lingkup dugaan tersebut, yang menurut pelapor dapat berdampak pada integritas sistem pengadaan serta potensi kerugian negara.

Dugaan Pola Praktik dan Konflik Kepentingan

Dalam uraian laporan, disebutkan bahwa dugaan praktik rente proyek diduga dilakukan melalui pembiaran konflik kepentingan serta kemungkinan kebocoran informasi proyek yang berkaitan dengan proyek Independent Power Producer (IPP).

Informasi yang disebutkan dalam laporan antara lain mencakup dokumen teknis proyek dan perkiraan harga sendiri (HPS). Namun, tuduhan ini masih memerlukan pembuktian melalui investigasi resmi oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, pelapor juga menyampaikan dugaan adanya tekanan terhadap pelaku usaha atau vendor dalam rantai pasok proyek energi sehingga iklim persaingan tender menjadi tidak sepenuhnya sehat.

Dalam konteks organisasi, juga muncul dugaan adanya dinamika internal yang menyebabkan sebagian anggota dari unsur PLN berpindah atau lebih aktif dalam organisasi lain seperti Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI). Namun, hal ini masih merupakan pandangan dari pihak pelapor dan perlu klarifikasi dari organisasi terkait.

Pengunduran Diri Hashim Djojohadikusumo

Dalam perkembangan yang disebutkan dalam laporan tersebut, pengunduran diri Hashim Djojohadikusumo dari dinamika organisasi METI dipandang oleh pelapor sebagai langkah untuk menjaga integritas pribadi dan menghindari pencatutan nama dalam berbagai proses negosiasi proyek.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menjaga reputasi serta menegaskan bahwa penggunaan nama tokoh publik untuk kepentingan proyek bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan.

Selain itu, disebutkan pula pengunduran diri Dr. AS Kobalen dari posisi Dewan Pengawas METI sebagai bagian dari dinamika internal organisasi.

Dorongan Investigasi dan Penegakan Hukum

Gerakan Pemuda Energi yang dipimpin oleh Ronald Jefferson sebagai Korpus Nasional menyatakan mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan praktik yang disampaikan dalam laporan tersebut.

Permintaan tersebut ditujukan kepada Kapolri, Kejaksaan Agung, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melakukan penyelidikan terkait dugaan konflik kepentingan, kebocoran informasi proyek, serta tata kelola proyek energi yang disebut dalam laporan.

Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dinilai penting untuk memastikan bahwa agenda transisi energi nasional benar-benar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik serta berpihak pada kepentingan publik.(Arif)