IPNU Sumut

PW IPNU Sumut Soroti Dugaan Ketidaktepatan Penyaluran KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I

redaksi — Wed, 04 Feb 2026 17:10:10 +0000

MEDAN|PERS.NEWS- Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Sumatera Utara menyampaikan sikap kritis terhadap pengelolaan dan penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara.

Sikap tersebut disampaikan menyusul adanya hasil investigasi internal organisasi serta aduan mahasiswa yang diterima PW IPNU Sumut terkait dugaan penyaluran bantuan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima utama program bantuan pendidikan tersebut.

Ketua PW IPNU Sumut, Sarwani Siagian, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan harus dikelola secara adil, transparan, serta akuntabel.

“Program KIP Kuliah pada dasarnya bertujuan membantu mahasiswa kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan tinggi. Ketika muncul dugaan ketidaktepatan dalam penyalurannya, maka hal tersebut perlu diklarifikasi dan ditindaklanjuti secara terbuka,” ujar Sarwani dalam keterangannya.

PW IPNU Sumut mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I Sumut. Selain itu, organisasi pelajar ini juga meminta agar data penerima KIP Kuliah dapat dibuka secara transparan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tidak hanya itu, PW IPNU Sumut juga menekankan pentingnya evaluasi sistem verifikasi penerima bantuan guna memastikan asas keadilan dan objektivitas benar-benar diterapkan dalam program tersebut.

Sebagai langkah organisasi, PW IPNU Sumut menginstruksikan seluruh kader di tingkat cabang hingga komisariat untuk tetap solid dan mengikuti arahan kepemimpinan. Mereka menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila tidak terdapat penjelasan dan perbaikan dari pihak terkait.

PW IPNU Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pendidikan demi memastikan hak mahasiswa, khususnya dari keluarga kurang mampu, dapat terpenuhi sesuai tujuan program KIP Kuliah.(Red)

IPNU Sumut Soroti Dugaan Pungli LKS di Madrasah Negeri, Kemenag Diminta Tegas Awasi Dana BOS

redaksi — Sun, 25 Jan 2026 13:50:27 +0000

MEDAN|PERS.NEWS— Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Sumatera Utara menyoroti masih maraknya praktik jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) di sejumlah madrasah negeri di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan regulasi pendidikan dan menimbulkan pertanyaan publik terkait optimalisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sekretaris PW IPNU Sumatera Utara, Rahmat Hidayat Daulay, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari orang tua murid terkait kewajiban pembelian LKS untuk hampir seluruh mata pelajaran, khususnya pada awal semester.

“Awal tahun seperti ini banyak masyarakat mengeluh soal pungutan dengan modus pembelian LKS. Setelah kami telusuri, kebijakan tersebut berasal dari kepala madrasah di masing-masing satuan pendidikan,” ujar Dayat kepada wartawan, Minggu (25/1/2026).

IPNU Sumut mencatat dugaan praktik tersebut terjadi di beberapa madrasah negeri di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Meski demikian, Dayat menegaskan tidak semua madrasah melakukan hal serupa dan tidak semua siswa dipaksa membeli LKS.

“Kami tegaskan ini tidak menyeluruh. Tapi ada beberapa madrasah yang kami temukan, seperti MTsN dan MAN tertentu di Deli Serdang serta beberapa MIN dan MTsN di Kota Medan,” katanya.

IPNU menilai praktik jual beli LKS berpotensi melanggar sejumlah regulasi, antara lain Permendikbud Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Sekolah, PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta panduan penggunaan Dana BOS yang secara jelas mengatur bahwa pengadaan bahan ajar dapat dibiayai melalui anggaran operasional sekolah atau madrasah.

Menurut IPNU, LKS yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran seharusnya disediakan melalui perencanaan RKAM dan tidak dibebankan kepada peserta didik atau orang tua.

Selain LKS, IPNU juga menyoroti adanya penjualan seragam olahraga dan batik yang dinilai memberatkan masyarakat. Kondisi ini, menurut Dayat, bertolak belakang dengan prinsip pendidikan gratis yang kerap disampaikan pemerintah.

Di sisi lain, IPNU Sumut mendorong Kementerian Agama untuk memperkuat pengawasan internal dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Dana BOS di madrasah, agar tidak terjadi penyimpangan yang berulang setiap tahun ajaran baru.

IPNU juga mengingatkan bahwa apabila praktik tersebut terus berlanjut, pihaknya akan mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan, terutama jika ditemukan indikasi gratifikasi atau keuntungan pribadi yang diterima oleh oknum tertentu.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan praktik jual beli LKS di madrasah negeri sebagaimana disampaikan oleh PW IPNU Sumut. Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak terkait untuk memastikan keberimbangan informasi(Red)