IPPNU – Pers News

IPNU dan IPPNU Kota Tanjungbalai Gelar Dzikir Bersama, Wujud Ikhtiar Spiritual untuk Perlindungan Anak dan Penegakan Keadilan

redaksi — Sun, 26 Jul 2026 09:36:39 +0000

TANJUNGBALAI|PERS.NEWS– Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Tanjungbalai menggelar Dzikir dan Doa Bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual sekaligus kepedulian terhadap maraknya pemberitaan mengenai dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung dengan tertib dan khidmat di depan Polres Tanjungbalai ini diikuti puluhan mahasiswa dan pelajar dari berbagai organisasi, di antaranya KAMMI Daerah Tanjungbalai, HIMMAH, GEMAS Kota Tanjungbalai, Pemuda Berbicara, BEM STAI Al-Hikmah Tanjungbalai, serta PMII Komisariat Al-Hikmah. Dalam kegiatan tersebut, peserta bersama-sama memanjatkan dzikir dan doa agar anak-anak di Kota Tanjungbalai senantiasa memperoleh perlindungan, serta agar setiap proses penegakan hukum berjalan secara adil, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua IPNU Kota Tanjungbalai, Rizky, menegaskan bahwa Islam mengajarkan setiap anak merupakan amanah yang wajib dijaga kehormatan, keselamatan, dan masa depannya.

“Kami mengecam setiap dugaan tindak kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap anak. Apabila terbukti melalui proses hukum yang berkekuatan hukum tetap, pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada ruang bagi siapa pun yang merusak masa depan anak-anak,” ujarnya.

Rizky juga menyampaikan dukungan kepada Polres Tanjungbalai agar terus menangani perkara yang berkaitan dengan anak secara profesional, transparan, objektif, dan berlandaskan hukum. Menurutnya, IPNU akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan anak, dengan tetap menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, Ketua IPPNU Kota Tanjungbalai, Dea Damanik, mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, akhlak, adab, serta kepedulian sosial sebagai benteng dalam melindungi generasi muda.

“Kami berharap Kota Tanjungbalai kembali dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adab, budaya, dan melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga moral masyarakat serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Mari bersama-sama mengembalikan marwah Tanjungbalai sebagai kota yang religius dan ramah bagi anak,” katanya.

IPNU dan IPPNU juga mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan akhlak, penguatan nilai-nilai keagamaan, peningkatan pengawasan sosial, serta tumbuhnya kepedulian bersama terhadap perlindungan anak.

Di akhir kegiatan, IPNU dan IPPNU menegaskan bahwa dzikir dan doa bersama bukan sekadar bentuk ikhtiar spiritual, tetapi juga menjadi komitmen moral untuk terus mengawal perlindungan anak, mendukung penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, serta mengajak seluruh masyarakat menjaga marwah Kota Tanjungbalai sebagai kota yang religius, berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.(Red)

IPNU dan IPPNU Sumut Laporkan Dugaan Pungutan LKS dan Buku Paket di MAN 2 serta MTsN 2 Deliserdang

redaksi — Wed, 11 Feb 2026 09:29:22 +0000

Laporan tersebut di antaranya menyebut dugaan pungutan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Deliserdang dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Deliserdang. IPNU Sumut menerima aduan dari masyarakat yang menyatakan adanya penjualan LKS melalui koperasi sekolah dengan harga sekitar Rp13.000 per buku di MTsN 2 Deliserdang.

Sementara itu, di MAN 2 Deliserdang, terdapat laporan dugaan pungutan sebesar Rp1.566.000 per siswa yang disebut berkaitan dengan pengadaan buku paket.

Sekretaris PW IPNU Sumut, Rahmat Hidayat, mengatakan praktik pungutan di satuan pendidikan negeri kerap dilaporkan masyarakat dengan berbagai modus. Menurutnya, pungutan biasanya muncul pada awal semester dan dikaitkan dengan kebutuhan seperti seragam, biaya operasional, pembangunan fasilitas, maupun pengadaan buku dan LKS.

“Fenomena pungutan liar dalam satuan pendidikan merupakan salah satu bentuk maladministrasi yang cukup sering dilaporkan. Modusnya beragam dan biasanya terjadi saat awal semester,” ujarnya.

Menyikapi berbagai laporan tersebut, PW IPNU Sumut bersama PW IPPNU Sumut membentuk posko pengaduan pungutan di sektor pendidikan. Ketua PW IPPNU Sumut, Yusni Nuraini Saragih, menyebut posko ini dibentuk untuk menampung laporan masyarakat serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pendidikan.

“Kami telah menerima sejumlah laporan yang disertai dokumen pendukung. Posko ini diharapkan dapat menjadi saluran resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan,” kata Yusni.

IPNU dan IPPNU Sumut juga menyampaikan bahwa regulasi telah mengatur larangan pungutan tertentu di sekolah dan madrasah, termasuk terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mereka merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pendidikan dan penggunaan dana BOS.

Rahmat Hidayat menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) guna menindaklanjuti laporan yang diterima. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat untuk melakukan pendalaman, audit, dan klarifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak MAN 2 Deliserdang dan MTsN 2 Deliserdang belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi yang telah disampaikan awak media. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi.(Red)