Dalam laporan tersebut, KAMMI meminta Kejatisu melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban anggaran, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan Abdul Rahim Siregar, S.T., M.T. dan H. Ahmad Hadian, S.Pd.I., pada periode jabatan yang relevan.

Ketua Umum PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dimaksudkan sebagai vonis terhadap pihak tertentu. Menurutnya, pengaduan itu merupakan langkah untuk mendorong pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran DPRD Sumatera Utara.

“Kami meminta Kejatisu memeriksa seluruhnya. Jangan hanya melihat dokumen di atas kertas, tetapi cocokkan dengan fakta di lapangan. Kalau kegiatan benar-benar dilaksanakan dan anggarannya sesuai, tentu tidak ada masalah. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, harus diproses,” tegas Irham.

Minta Pemeriksaan Tidak Berhenti pada Dua Nama

KAMMI Sumut menilai pemeriksaan terhadap anggaran Sosper, Wasbang, dan Pokir tidak seharusnya hanya berfokus pada nama-nama yang disebutkan dalam laporan. Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum menelusuri penggunaan anggaran secara lebih luas, termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Sumut lainnya.

Irham juga menyoroti akumulasi anggaran Sosper dan Wasbang yang dilaksanakan secara berulang dari tahun ke tahun. Ia meminta Kejatisu memastikan apakah pelaksanaan kegiatan, besaran anggaran, serta pertanggungjawabannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai Sosper dan Wasbang menjadi pola perampokan duit rakyat yang tersistem. Ini memang bahasa kritik yang keras, tetapi kekhawatiran tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan. Kami meminta Kejatisu menghitung seluruh anggarannya dan membuka bagaimana uang tersebut digunakan,” ujar Irham.

Ia menambahkan, pemeriksaan perlu mencakup besaran anggaran, pelaksana kegiatan, peserta, lokasi, bukti pembayaran, penyedia barang atau jasa, laporan pertanggungjawaban, serta kesesuaian volume dan harga. Penelusuran juga diharapkan dapat mengidentifikasi apabila terdapat indikasi penyimpangan atau potensi kerugian keuangan daerah.

KAMMI Soroti Manfaat Penggunaan APBD

Sementara itu, Bendahara Umum PW KAMMI Sumut, Irwandi Sembiring, menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, anggaran daerah merupakan uang publik yang harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia meminta kegiatan yang dibiayai APBD tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan seremonial, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.

“Uang rakyat jangan hanya habis untuk kegiatan seremonial. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik, setiap rupiah APBD harus bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya,” kata Irwandi.

Ia kembali meminta pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh anggota DPRD Sumut yang menggunakan anggaran Sosper, Wasbang, dan Pokir, bukan hanya terhadap nama yang dicantumkan dalam laporan pengaduan.

“Kalau ada penyimpangan, bongkar. Kalau tidak ada, umumkan hasil pemeriksaannya. Kami hanya meminta proses yang transparan, objektif dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Minta Kejatisu Tindak Lanjuti Laporan

PW KAMMI Sumut menyatakan akan terus mengawal laporan tersebut dan meminta Kejatisu menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Irham menegaskan bahwa substansi laporan bukan semata-mata terkait pihak yang diperiksa, melainkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

“Ini bukan soal siapa yang diperiksa. Ini soal bagaimana uang rakyat dipertanggungjawabkan,” tutup Irham.

Laporan KAMMI Sumut merupakan pengaduan dan permintaan pemeriksaan. Dugaan penyimpangan yang disampaikan belum dapat dianggap terbukti sebelum dilakukan verifikasi dan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Konfirmasi kepada Kejatisu, Abdul Rahim Siregar, dan Ahmad Hadian diperlukan untuk memperoleh penjelasan serta hak jawab atas informasi yang disampaikan.(Red)

Dalam aksi tersebut, massa KAMMI Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi proses pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara periode 2026–2029 hingga pemeriksaan penggunaan anggaran DPRD Sumut.

Salah satu persoalan yang disoroti ialah penetapan Muhammad Yusron sebagai salah satu dari tujuh anggota KPID Sumut terpilih. Dalam rapat pleno Komisi A DPRD Sumut pada 15 September 2026, Yusron disebut memperoleh 15 suara. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut, Usman Jakfar.

KAMMI Sumut meminta DPRD Sumut menjelaskan secara terbuka proses verifikasi persyaratan calon, khususnya terkait independensi, sifat nonpartisan, dan potensi konflik kepentingan.

Koordinator Aksi PW KAMMI Sumatera Utara, Aqso Anshari, menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak ditujukan untuk menyerang pribadi calon tertentu, melainkan mempertanyakan integritas dan transparansi proses pengisian jabatan publik.

“Kami datang ke DPRD Sumatera Utara bukan untuk menyerang pribadi siapa pun. Kami mempertanyakan prosesnya. KPID adalah lembaga publik yang membutuhkan independensi. Kalau ada informasi mengenai afiliasi politik calon, maka DPRD wajib menjelaskan kepada publik bagaimana proses verifikasinya dilakukan,” tegas Aqso.

Soroti Informasi Keterkaitan Calon dengan Partai Politik

KAMMI Sumut turut menyoroti informasi yang sebelumnya beredar mengenai dugaan keterkaitan Muhammad Yusron dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, organisasi tersebut menekankan bahwa informasi mengenai afiliasi politik calon perlu diverifikasi melalui pemeriksaan administratif dan faktual. KAMMI tidak menyatakan bahwa dugaan tersebut telah terbukti.

Menurut KAMMI Sumut, DPRD Sumut perlu memberikan penjelasan mengenai dasar verifikasi persyaratan independensi dan nonpartisan seluruh calon anggota KPID yang terpilih.

KAMMI Desak Usman Jakfar Dicopot dari Ketua Komisi A

Selain mempersoalkan proses seleksi KPID, massa aksi PW KAMMI Sumut juga menyampaikan tuntutan agar Usman Jakfar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara.

Tuntutan tersebut, menurut KAMMI, berkaitan dengan tanggung jawab kelembagaan dalam memastikan proses pemilihan anggota KPID berlangsung secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aqso menyatakan bahwa posisi Ketua Komisi A memiliki peran strategis dalam proses tersebut sehingga kepemimpinannya perlu dipertanggungjawabkan secara politik dan kelembagaan.

“Ketua Komisi A memiliki posisi strategis dalam proses ini. Ketika muncul persoalan mengenai independensi calon dan transparansi proses, maka kepemimpinan Komisi A juga harus dipertanggungjawabkan secara politik dan kelembagaan,” ujar Aqso.

KAMMI Sumut meminta DPRD Sumut membuka dokumen dan mekanisme yang menjadi dasar penetapan tujuh anggota KPID Sumut terpilih.

“Jangan hanya mengatakan sudah final. Publik berhak mengetahui apakah prosesnya sudah benar-benar sesuai aturan. Kalau ada persoalan prosedural atau persyaratan yang belum terang, jangan ditutup-tutupi,” lanjutnya.

KAMMI Soroti Respons Pimpinan DPRD Sumut

Massa aksi juga menyampaikan kekecewaan terhadap Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti, yang dinilai belum mengakomodasi keinginan mereka untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan komunikasi dengan Ketua DPRD Sumut. Namun, menurut Irham, komunikasi tersebut tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.

Irham juga menyampaikan klaim bahwa komunikasi melalui WhatsApp mengalami pemblokiran. Klaim tersebut menjadi bagian dari alasan KAMMI mempertanyakan sikap pimpinan DPRD Sumut dalam menerima aspirasi mahasiswa.

“Kami datang ke rumah rakyat, Gedung DPRD Sumatera Utara, membawa aspirasi masyarakat. Tetapi ketika pimpinan lembaga tidak membuka ruang dialog, bahkan komunikasi Ketua PW KAMMI Sumut melalui WhatsApp diblokir, tentu kami mempertanyakan sikap tersebut,” kata Irham.

Menurut Irham, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya menyediakan ruang dialog bagi masyarakat dan kelompok mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.

Ia juga meminta Ketua DPRD Sumut mengevaluasi kepemimpinannya apabila ruang komunikasi dengan masyarakat tidak dapat dibuka secara memadai.

Pernyataan mengenai tidak adanya ruang dialog dan dugaan pemblokiran komunikasi tersebut merupakan klaim dari pihak KAMMI Sumut. Konfirmasi dari Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, mengenai alasan dan kronologi penerimaan massa aksi belum tercantum dalam informasi yang tersedia.

Desak KPK dan Kejati Sumut Periksa Anggaran DPRD

Selain persoalan KPID, KAMMI Sumut membawa tuntutan terkait transparansi serta pemeriksaan penggunaan anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), Wawasan Kebangsaan (Wasbang), dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumatera Utara.

KAMMI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran tersebut, termasuk anggaran yang berkaitan dengan Abdul Rahim Siregar dan H. Ahmad Hadian, untuk periode 2019–2024 serta 2024 hingga saat ini.

Tuntutan tersebut disampaikan sebagai permintaan pemeriksaan dan audit, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.

Irham menegaskan bahwa dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang berwenang.

“Kami tidak sedang menjadi hakim. Dugaan harus dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan. Kalau memang tidak ada penyimpangan, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ada penyimpangan, maka harus ditindak sesuai hukum,” katanya.

Menurut Irham, anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang publik sehingga masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perencanaan, penggunaan, penerima manfaat, dan pertanggungjawaban anggaran.

KAMMI Minta Proses Seleksi KPID Transparan

KAMMI Sumut kembali menegaskan bahwa proses pengisian anggota KPID Sumut harus berjalan secara transparan dan bebas dari kepentingan politik praktis.

Organisasi tersebut meminta DPRD Sumut menjelaskan bagaimana persyaratan independensi dan nonpartisan diterapkan serta diverifikasi terhadap seluruh calon anggota KPID.

KAMMI juga mendesak agar keberatan masyarakat ditindaklanjuti dan proses penetapan ditinjau apabila kemudian ditemukan pelanggaran prosedur atau ketidaksesuaian persyaratan.

“Kami ingin KPID diisi oleh orang-orang yang independen dan benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Jangan sampai lembaga penyiaran daerah justru menjadi ruang distribusi kepentingan politik,” kata Irham.

Hingga berita ini disusun, keterangan dari Ketua Komisi A DPRD Sumut, Usman Jakfar, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, serta pihak Muhammad Yusron terkait tuntutan, proses seleksi, dan isu independensi yang disoroti KAMMI Sumut belum tercantum dalam bahan informasi yang tersedia.

Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa peredaran narkoba merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan menjadi persoalan yang harus ditangani secara bersama-sama.

“Kami mendukung penuh langkah Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di tempat-tempat hiburan malam yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Tidak boleh ada toleransi terhadap jaringan narkoba yang merusak generasi bangsa,” tegas Irham.

Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika akan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat.

PW KAMMI Sumut juga mendorong jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pengawasan serta melakukan razia secara berkala terhadap tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

“Kami berharap pemberantasan narkoba dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan tanpa pandang bulu. Apabila terdapat tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba, maka harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Irham.

Ia menambahkan, upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan melawan peredaran narkotika.

“PW KAMMI Sumut siap mendukung setiap langkah positif Polrestabes Medan dalam menciptakan Kota Medan yang aman, bersih dari narkoba, dan kondusif. Kami juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya praktik peredaran narkoba di lingkungan sekitar,” tutup Irham.(Red)

“Sejak awal proses Muswil berjalan sesuai mekanisme organisasi. Hasan Basri tidak terdaftar sebagai calon ketua dalam kontestasi tersebut. Karena itu, sangat disayangkan apabila kemudian muncul klaim kepemimpinan yang tidak sesuai dengan aturan organisasi,” ujar Irham.

Ia menjelaskan bahwa meskipun saat ini terdapat dinamika dan perbedaan pandangan di tingkat pusat, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menciptakan dualisme kepemimpinan di tingkat wilayah, khususnya di Sumatera Utara.

“Kami berharap KAMMI Sumatera Utara tetap berada dalam satu garis kepemimpinan organisasi yang sah. Jangan sampai organisasi yang dibangun dengan semangat perjuangan kader justru ditarik ke dalam kepentingan kelompok maupun kepentingan politik tertentu,” tegasnya.

Terkait laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang telah dibawa ke ranah hukum, PW KAMMI Sumut menilai persoalan tersebut merupakan bagian dari dinamika internal organisasi yang telah disalahpahami. Pihaknya membantah tuduhan pengeroyokan sebagaimana yang berkembang dan menyatakan merasa dirugikan oleh narasi yang beredar di ruang publik.

“Pasca kejadian sebenarnya sudah ada upaya komunikasi dan mediasi. Namun proses tersebut tidak berjalan karena pihak tertentu memilih membawa persoalan ini ke ruang publik. Kami melihat ada upaya membangun opini yang dapat merugikan nama baik organisasi,” katanya.

PW KAMMI Sumut menegaskan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta semua pihak mengedepankan fakta serta tidak menjadikan persoalan internal organisasi sebagai komoditas politik.

Dalam kesempatan yang sama, PW KAMMI Sumut juga menilai kinerja Kapolrestabes Medan selama ini berjalan baik dan profesional. Menurut Irham, hal itu terlihat dari pelayanan publik maupun pengamanan berbagai kegiatan masyarakat yang berlangsung secara humanis dan kondusif.

“Kami melihat kepemimpinan Kapolrestabes Medan saat ini telah menjalankan tugas dengan baik. Polri harus terus didukung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

PW KAMMI Sumut juga menyoroti langkah sejumlah pihak yang membawa persoalan organisasi hingga ke Mabes Polri dengan membangun narasi mengenai pencopotan Kapolrestabes Medan. Menurut Irham, langkah tersebut sangat disayangkan karena berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan adanya kelompok tertentu yang membawa persoalan internal organisasi lalu mengaitkannya dengan kinerja aparat kepolisian. Apalagi sampai muncul narasi mengenai pencopotan Kapolrestabes Medan. Hal tersebut menunjukkan ketidakdewasaan dalam menyikapi dan menyelesaikan dinamika organisasi,” ujarnya.

Irham menilai narasi tersebut muncul akibat tidak dipahaminya mekanisme organisasi maupun substansi persoalan secara utuh. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila dinamika internal organisasi dijadikan dasar untuk menilai kinerja aparat kepolisian.

“Jangan karena tidak memahami dinamika internal organisasi kemudian kegaduhan tersebut dikaitkan dengan kegagalan Kapolrestabes Medan. Masyarakat Kota Medan tentu dapat menilai berbagai kerja dan langkah progresif yang telah dilakukan Polrestabes Medan dalam menjaga kondusivitas kota,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap institusi negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kritik harus disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan tidak dibangun dari konflik internal organisasi yang kemudian diarahkan menjadi opini terhadap kinerja aparat.

Di akhir pernyataannya, PW KAMMI Sumut mengajak seluruh kader dan keluarga besar KAMMI untuk kembali mengedepankan nilai persaudaraan, musyawarah, dan menjaga marwah organisasi.

“Kami mengajak seluruh kader untuk mengedepankan semangat ukhuwah, musyawarah, dan kedewasaan dalam berorganisasi. Persatuan organisasi harus menjadi prioritas bersama demi menjaga marwah dan keberlangsungan perjuangan KAMMI,” tutup Irham.

Versi ini lebih layak untuk dikirim ke media karena alurnya lebih rapi, kutipan tidak berulang, dan fokus pada tiga isu utama: legitimasi kepemimpinan, klarifikasi persoalan internal organisasi, serta penegasan dukungan terhadap kinerja Kapolrestabes Medan.(Red)

Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai pemerintah dan PT Pertamina gagal menunjukkan kepekaan terhadap kondisi rakyat. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut kebutuhan strategis masyarakat tidak seharusnya dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi dan penjelasan yang memadai.

“Kenaikan Pertamax hampir Rp4.000 per liter dalam satu kebijakan merupakan kenaikan yang sangat drastis. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi pukulan langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan kelas menengah yang selama ini tidak mendapatkan subsidi namun tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” tegas Irham, Kamis (11/6/2026).

Ia menilai pemerintah tidak transparan dalam mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM. Menurutnya, masyarakat mendadak dihadapkan pada harga baru tanpa penjelasan yang komprehensif mengenai dasar perhitungan maupun urgensi kebijakan tersebut.

“Rakyat selalu diminta memahami kondisi negara, memahami situasi global, memahami beban fiskal pemerintah. Tetapi kapan pemerintah mau memahami rakyat? Kapan pemerintah menunjukkan empati terhadap masyarakat yang setiap hari harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya?” ujarnya.

PW KAMMI Sumut juga mengingatkan bahwa BBM merupakan urat nadi perekonomian nasional. Kenaikan harga BBM, kata Irham, berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga bahan pokok, hingga biaya produksi di berbagai sektor usaha.

“Kami khawatir kenaikan ini akan memicu gelombang kenaikan harga komoditas lainnya. Pada akhirnya rakyat yang menjadi korban. Harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi naik, sementara pendapatan masyarakat tidak ikut meningkat,” katanya.

Selain itu, PW KAMMI Sumut menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU setelah kenaikan harga Pertamax diumumkan. Banyak pengguna Pertamax disebut beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran.

“Kondisi ini berpotensi menyebabkan lonjakan konsumsi Pertalite secara masif. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bukan tidak mungkin terjadi kelangkaan Pertalite di berbagai daerah. Dampaknya akan jauh lebih luas dan memicu keresahan masyarakat,” lanjutnya.

Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumatera Utara mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional.

“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi, gagal membangun komunikasi publik yang baik, serta gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Irham.

Menurutnya, jabatan publik harus diukur dari keberpihakannya kepada masyarakat. Ketika kebijakan yang dihasilkan justru menambah penderitaan rakyat dan menimbulkan kegaduhan nasional, maka evaluasi hingga pergantian pejabat merupakan langkah yang wajar.

“Stabilitas energi bukan hanya soal bisnis dan keuntungan perusahaan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara tidak boleh membiarkan rakyat terus-menerus menjadi pihak yang menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” katanya.

PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, serta berbagai elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Irham menegaskan bahwa suara masyarakat tidak boleh diabaikan dan harus disampaikan melalui jalur demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyikapi kebijakan kenaikan BBM yang sangat membebani rakyat. Jika suara rakyat tidak didengar, maka gerakan rakyat harus diperlihatkan. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bermartabat,” ujarnya.

PW KAMMI Sumut menyatakan akan mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan turun ke jalan menyuarakan keresahan rakyat. Ini bukan sekadar soal harga BBM, tetapi soal keadilan ekonomi, keberpihakan negara kepada rakyat, dan masa depan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Irham.

Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi kembali kebijakan tersebut sebelum dampaknya semakin meluas dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

“Jangan tunggu kemarahan rakyat membesar. Dengarkan aspirasi masyarakat sejak sekarang. Pemerintah harus membatalkan atau meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik,” tutup Irham Sadani Rambe.(Arif)

Ketua Umum PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menilai kebijakan yang menyangkut kebutuhan strategis masyarakat seharusnya disertai sosialisasi serta penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

“Kenaikan Pertamax dalam jumlah yang cukup besar bukan sekadar perubahan angka. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok kelas menengah yang selama ini tidak menerima subsidi,” ujar Irham.

Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait energi agar masyarakat memahami alasan dan urgensi dari keputusan tersebut.

PW KAMMI Sumut juga menilai kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga kebutuhan pokok, hingga biaya produksi di berbagai sektor usaha.

“Kami khawatir dampaknya akan meluas terhadap harga berbagai komoditas, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sebanding,” katanya.

Selain itu, PW KAMMI Sumut menyoroti potensi meningkatnya perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan BBM tertentu apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumut mendesak Presiden RI untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola sektor energi nasional, termasuk terhadap jajaran pimpinan yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi serta membangun komunikasi publik yang baik,” tegas Irham.

PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, dan elemen masyarakat lainnya untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur demokratis yang dijamin konstitusi.

“Jika suara rakyat tidak didengar, maka aspirasi harus terus disuarakan secara terbuka, tertib, dan bermartabat,” ujarnya.

Sebagai bentuk sikap organisasi, PW KAMMI Sumut menyatakan akan mengonsolidasikan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Ini bukan hanya soal harga BBM, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi dan keberpihakan negara terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutup Irham Sadani Rambe.(Red)

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, mengatakan bahwa upaya Pemprov melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Inflasi merupakan bukti nyata adanya koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

Satgas tersebut merupakan hasil kolaborasi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dirga Surya, dan Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU). Ketiganya berperan dalam memperkuat distribusi bahan kebutuhan pokok, logistik, serta dukungan operasional guna menjaga stabilitas pasokan di pasar.

“Langkah ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah dan BUMD berjalan dengan arah yang jelas. Penanganan inflasi memang membutuhkan pendekatan lintas sektor agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Irham di Medan, Minggu (26/10/25).

Lebih lanjut, Irham mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk bergerak seirama dengan strategi yang telah diterapkan Pemprov. Menurutnya, kebijakan pengendalian harga akan berjalan lebih efektif apabila seluruh daerah menyusun langkah bersama serta berbagi data lapangan secara terpadu.

“Upaya menekan inflasi tidak cukup hanya di tingkat provinsi. Pemkab dan Pemko perlu membangun koordinasi yang sama, terutama dalam aspek distribusi dan pengawasan pasar,” tambahnya.

Irham menilai, keterlibatan berbagai pihak—mulai dari pemerintah daerah, BUMD, hingga elemen masyarakat—akan memperkuat daya tahan ekonomi Sumatera Utara menghadapi tekanan harga yang kerap meningkat menjelang akhir tahun.

“Isu inflasi adalah persoalan bersama. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar masyarakat tetap merasa aman dan harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil,” tutupnya.(AGB)