Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, mengatakan bahwa upaya Pemprov melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Inflasi merupakan bukti nyata adanya koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

Satgas tersebut merupakan hasil kolaborasi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dirga Surya, dan Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU). Ketiganya berperan dalam memperkuat distribusi bahan kebutuhan pokok, logistik, serta dukungan operasional guna menjaga stabilitas pasokan di pasar.

“Langkah ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah dan BUMD berjalan dengan arah yang jelas. Penanganan inflasi memang membutuhkan pendekatan lintas sektor agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Irham di Medan, Minggu (26/10/25).

Lebih lanjut, Irham mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk bergerak seirama dengan strategi yang telah diterapkan Pemprov. Menurutnya, kebijakan pengendalian harga akan berjalan lebih efektif apabila seluruh daerah menyusun langkah bersama serta berbagi data lapangan secara terpadu.

“Upaya menekan inflasi tidak cukup hanya di tingkat provinsi. Pemkab dan Pemko perlu membangun koordinasi yang sama, terutama dalam aspek distribusi dan pengawasan pasar,” tambahnya.

Irham menilai, keterlibatan berbagai pihak—mulai dari pemerintah daerah, BUMD, hingga elemen masyarakat—akan memperkuat daya tahan ekonomi Sumatera Utara menghadapi tekanan harga yang kerap meningkat menjelang akhir tahun.

“Isu inflasi adalah persoalan bersama. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar masyarakat tetap merasa aman dan harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil,” tutupnya.(AGB)

Medan|PERS.NEWS|Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Medan menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di wilayah Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.(23/10/25)

Menurut informasi yang diterima Ketua ISNU, sejumlah warga diminta membayar sekitar Rp125.000 untuk memperoleh NPWP. Padahal, sesuai ketentuan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerbitan NPWP merupakan layanan publik tanpa biaya alias gratis.

Ketua ISNU Kota Medan, Eriza Hudori, mengaku prihatin dengan adanya dugaan tersebut. Ia menilai praktik pungli dalam pelayanan publik tidak hanya mencoreng citra aparatur, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat serta menghambat agenda reformasi birokrasi pemerintah.

“Layanan pembuatan NPWP itu gratis. Tidak ada dasar bagi siapa pun memungut biaya dari masyarakat. Ketidaktahuan warga sering dijadikan celah oleh oknum untuk mengambil keuntungan pribadi. Karena itu, masyarakat harus berani menolak dan melapor bila menemui praktik semacam ini,” tegas Eriza di Medan, Kamis (23/10/2025).

Desak DJP dan Aparat Hukum Bertindak Tegas

ISNU mendorong Direktorat Jenderal Pajak bersama aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Menurut Eriza, tindakan cepat dan tegas sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Ia juga menilai, penguatan layanan digital dan kanal pengaduan publik yang transparan perlu terus dikembangkan agar potensi penyimpangan di lapangan dapat diminimalkan.

“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di slogan. Pemerintah harus menunjukkan langkah nyata dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku serta memastikan integritas layanan publik di semua tingkatan,” ujar Eriza.

Dorong Edukasi dan Partisipasi Masyarakat

Selain penindakan, ISNU juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi layanan publik, terutama di bidang perpajakan. Edukasi tentang hak dan kewajiban warga dinilai penting agar masyarakat tidak mudah menjadi korban praktik ilegal.

“Kalau masyarakat paham bahwa pembuatan NPWP tidak dipungut biaya, maka peluang bagi oknum untuk melakukan pungli akan semakin kecil,” tambahnya.

Peringatan Serius bagi Pemerintah

ISNU menilai kasus ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah maupun pusat agar memperkuat sistem pengawasan internal dan menegakkan integritas aparatur. Ketegasan dalam menindak pelaku pungli, menurut Eriza, akan menjadi indikator sejauh mana keseriusan pemerintah dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat.(IHB/TN)

Sumber :Ketua ISNU Medan