Zulfikar menegaskan, GRIB Jaya tidak berada pada posisi berseberangan dengan masyarakat. Menurutnya, organisasi tersebut justru berkomitmen bersama masyarakat dan menolak segala bentuk tindakan anarkis.

Klarifikasi itu disampaikan Zulfikar di hadapan peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD GRIB Jaya Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Hotel Augusta, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (29/8/2026).

“GRIB Jaya adalah organisasi kemasyarakatan yang sudah pasti bersama-sama masyarakat. Masyarakat yang mana? Ya masyarakat yang bukan melakukan tindakan-tindakan anarkis,” tegas Zulfikar.

Soroti Narasi yang Berkembang di Media Sosial

Zulfikar menyebut narasi yang beredar di TikTok, Instagram dan sejumlah platform lainnya perlu diluruskan agar masyarakat tidak menerima informasi secara sepihak.

Salah satu hal yang disorot adalah keterlibatan anggota GRIB Jaya sebagai PAM Swakarsa dalam pengamanan aksi beberapa waktu lalu.

Menurut Zulfikar, keterlibatan tersebut dimaksudkan untuk membantu aparat keamanan membubarkan massa setelah batas waktu penyampaian demonstrasi berakhir. Ia menilai perlu dibedakan antara peserta aksi yang menyampaikan pendapat dengan pihak yang melakukan kerusuhan.

“Demonstrasi itu ada aturannya di negara kita ini. Berakhir dan harus bubar jam enam sore. Yang di siang hari teman-teman dari Pati itu sudah habis sudah pulang. Muncullah orang-orang para perusuh yang memang sengaja ingin membuat kerusuhan, melakukan pengrusakan fasilitas umum, merusak mobil pribadi orang yang lewat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tindakan yang menurutnya dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat pada malam hari. Dalam pernyataannya, Zulfikar mengaitkan pola tersebut dengan apa yang disebutnya sebagai “pola-pola yang dipakai oleh PKI”.

“Kalau hari ini ada orang yang mengklaim dirinya sebagai masyarakat tapi membuat ketakutan di masyarakat di tengah malam, itu gerombolan PKI. Kita GRIB Jaya siap akan melawan mereka,” tegasnya.

Bantah GRIB Jaya Terlibat Kekerasan

Selain persoalan narasi di media sosial, Zulfikar turut memberikan klarifikasi mengenai informasi adanya korban meninggal yang disebut-sebut akibat dipukuli.

Ia membantah keterlibatan anggota PAM Swakarsa GRIB Jaya dalam kejadian tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi di lokasi berbeda.

“Tidak ada itu yang mati dipukulin oleh kami. Itu oleh pendemo sendiri dan tempatnya juga berbeda,” katanya.

Zulfikar mengatakan anggota PAM Swakarsa GRIB Jaya tidak melakukan kekerasan. Namun, ia menyebut situasi di lapangan sempat memanas setelah anggota mendapat lemparan batu cetakan semen yang diduga telah dipersiapkan sebelumnya.

Di sisi lain, ia menegaskan GRIB Jaya tidak mempersoalkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat selama dilakukan sesuai ketentuan hukum.

“Menyampaikan pendapat dilindungi undang-undang. Boleh, silakan. Tapi semua dibungkus dalam koridor undang-undang. Jangan alih-alih menuntut hak tapi melanggar hak orang lain. Itu namanya munafik,” ucapnya.

GRIB Jaya Diminta Buktikan Lewat Program

Di tengah isu yang berkembang, Zulfikar meminta seluruh jajaran GRIB Jaya tidak larut dalam polemik media sosial.

Ia justru mendorong kader dan pengurus membuktikan keberadaan organisasi melalui program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita tidak usah lemah, tidak usah khawatir. Kita berada di posisi yang benar. Mari kita sukseskan Rakerda ini dengan membuat program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita buktikan dengan tindakan nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Zulfikar menambahkan, Ketua Umum DPP GRIB Jaya, H. Hercules Rosario de Marshal, akan memberikan keterangan lebih lanjut secara langsung terkait isu yang tengah berkembang.

Dengan klarifikasi tersebut, GRIB Jaya menyatakan ingin mengedepankan kerja organisasi dan program kemasyarakatan di tengah derasnya informasi yang beredar di media sosial.(Red)

Hal tersebut disampaikannya kepada awak media pada Sabtu (22/8/2026). Ia mengaku anaknya yang masih berusia 7 tahun menjadi salah satu anak yang diduga menjadi korban dalam perkara tersebut.

Menurut keterangan ibu korban, dugaan perbuatan cabul tersebut diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial RS yang disebut merupakan tetangga korban di wilayah Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

“Ini anak saya salah satu korbannya, berumur 7 tahun. Sudah sampai mengalami luka di bagian dubur. Sudah sekitar satu tahun anak saya dicabuli,” ujar ibu korban kepada awak media.

Ia juga mengaku mengetahui adanya sejumlah anak lain yang diduga menjadi korban. Menurutnya, tidak seluruh anak yang disebutnya diduga menjadi korban berani melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang.

Ia menyebut, sejauh ini terdapat tiga korban yang telah berani melaporkan dugaan peristiwa tersebut kepada polisi.

Laporan Polisi

Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LP/B/1040/V/2026/SPKT/POLRES BOGOR/POLDA JAWA BARAT , seorang pelapor berinisial N tercatat membuat laporan pada 8 Mei 2026.

Dalam dokumen tersebut, dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur disebut terjadi pada Sabtu, 28 Februari 2026 sekitar pukul 07.00 WIB di wilayah Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Korban dalam laporan tersebut merupakan anak di bawah umur, sedangkan pihak yang dilaporkan tercantum berinisial RS.

Dalam uraian laporan, disebutkan korban diduga dipaksa melakukan tindakan seksual setelah sebelumnya dijanjikan akan diberikan uang.

Laporan tersebut mencantumkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan/atau Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ada Permintaan Pemeriksaan Psikologi

Selain laporan polisi, terdapat surat dari Polres Bogor tertanggal 20 Mei 2026 mengenai permintaan pemeriksaan psikologi terhadap seorang anak yang disebut berkaitan dengan laporan tersebut.

Surat itu merujuk pada laporan polisi tertanggal 8 Mei 2026 dan meminta dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap anak yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan selanjutnya diminta untuk disampaikan kepada penyidik yang menangani perkara.

Ibu korban mengaku juga memiliki sejumlah dokumen yang menurutnya berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk hasil pemeriksaan psikologi dan visum.

Ibu Korban Pertanyakan Proses Penanganan

Ibu korban mengaku mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut. Ia menyebut hingga Sabtu (22/8/2026), RS masih berada di lingkungan tempat tinggalnya.

“Laporan kami sudah dari bulan Mei sampai sekarang, tetapi belum ada juga penangkapan. Padahal bukti psikolog sudah ada, hasil visum juga sudah. Saya memegang bukti yang cukup kuat,” katanya.

Ia berharap aparat kepolisian memberikan kepastian mengenai proses hukum perkara tersebut sekaligus memastikan keamanan anak-anak yang diduga menjadi korban.

Polres Bogor: Perkara Sudah Naik ke Penyidikan

Sementara itu, Kasat Reserse PPA-PPO Polres Bogor AKP Silfi Adi Putri, S.Tr.K., S.I.K., menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut.

Menurut AKP Silfi Adi Putri, perkara dengan Nomor LP/B/1040/V/2026/SPKT/POLRES BOGOR/POLDA JAWA BARAT tertanggal 8 Mei 2026 tersebut telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Dari hasil gelar perkara dan juga hasil koordinasi dengan JPU, untuk menetapkan status terlapor sebagai tersangka, kami harus mencari dua alat bukti,” ujar AKP Silfi Adi Putri dalam keterangannya yang disampaikan melalui akun Instagram Humas Polres Bogor pada Sabtu (22/8/2026).

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan penyidik adalah merujuk korban untuk menjalani visum psikiatri di RSUD Cibinong.

AKP Silfi Adi Putri juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan masukan terkait penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kami setiap hari setulus hati bekerja untuk membantu permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor ini terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, kami mohon dukungannya juga dari masyarakat supaya kami bisa bekerja secara profesional,” katanya.

Berdasarkan keterangan Polres Bogor tersebut, perkara saat ini masih berada dalam tahap penyidikan. Penyidik masih melakukan pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan yang diperlukan untuk menentukan status hukum terlapor.

Hingga berita ini diterbitkan, terlapor masih berstatus sebagai terlapor dan belum ada keterangan resmi bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan demikian, seluruh dugaan dalam perkara tersebut masih dalam proses hukum dan menunggu hasil penyidikan serta pembuktian lebih lanjut. (Red)