Keputusan tersebut diambil melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah sebelumnya dilakukan pemungutan suara untuk menyaring lima calon Ketua Umum PBNU dengan perolehan suara tertinggi.

Sidang pleno Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026), mengumumkan keputusan tersebut. KH Anwar Iskandar menyampaikan bahwa sembilan anggota AHWA telah bermusyawarah dan secara mufakat memilih Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU.

“Anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) memutuskan secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026-2031,” kata KH Anwar Iskandar saat membacakan hasil sidang pleno.

Sebelum keputusan AHWA, para muktamirin terlebih dahulu melakukan pemungutan suara untuk menentukan lima nama calon Ketua Umum dengan perolehan suara terbanyak.

Hasil pemungutan suara menempatkan Gus Kikin di posisi pertama dengan 472 suara. Berikut urutan lima calon dengan perolehan suara terbanyak:

1.KH Abdul Hakim Mahfudz /Gus Kiki (472 suara)

2. KH Zulfa Mustofa (262 suara)

3. KH Abdussalam Sochib (261 suara)

4. KH Yahya Cholil Staquf /Gus Yahya (258 suara)

5. KH Abdul Ghofar Rozin (155 suara)

Kelima nama tersebut kemudian disampaikan kepada sembilan anggota AHWA untuk dimusyawarahkan.

Musyawarah AHWA berlangsung secara tertutup pada Senin pagi, sekitar pukul 06.20 WIB hingga 07.00 WIB. Dari musyawarah tersebut, AHWA akhirnya menetapkan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.

Dengan keputusan itu, rangkaian pemilihan pimpinan PBNU dalam Muktamar ke-35 NU menghasilkan kepemimpinan baru. Selain Gus Kikin sebagai Ketua Umum, forum muktamar juga menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU.

Gus Kikin sebelumnya dikenal sebagai Ketua PWNU Jawa Timur sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng. Ia maju dalam bursa Ketua Umum PBNU setelah memperoleh mandat dari PWNU Jawa Timur dan PCNU se-Jawa Timur.

Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Forum tersebut menjadi momentum bagi NU untuk menentukan kepemimpinan organisasi untuk masa khidmat lima tahun ke depan.

Rangkaian Muktamar ke-35 NU dijadwalkan ditutup pada Senin (31/8/2026). Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir dalam agenda penutupan tersebut.

Dengan terpilihnya Gus Kikin, kepemimpinan PBNU periode 2026-2031 selanjutnya akan dijalankan bersama Rais Aam terpilih, KH Miftachul Akhyar.(Red)

Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menilai pernyataan Zulfa tersebut merupakan klaim sepihak. Ia bahkan menyebut salah satu nama yang disebut Zulfa, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, tidak mengonfirmasi adanya kesepakatan tersebut.

“Ya Gus Rozin misalnya, Gus Rozin itu dikonfirmasi, dia enggak ngaku. Artinya, Pak Zulfa bicara seperti itu tidak konfirmasi dulu ke Gus Rozin,” kata Amin Said saat dihubungi wartawan melalui telepon, Jumat (29/8/2026).

Ketika ditanya mengenai klaim bahwa lima kandidat telah sepakat menggunakan mekanisme AHWA, Amin menjawab singkat.

“Klaim aja itu,” tuturnya.

Menurut Amin, mekanisme pemilihan langsung memiliki pijakan dalam sejarah NU. Ia mengatakan pemilihan secara langsung telah digunakan sejak organisasi tersebut berdiri.

Ia merujuk pada Qanun Asasi NU yang memuat istilah kasariyatul aswat, yang dimaknai sebagai mekanisme berdasarkan suara terbanyak.

“Dan di dalam konstruksi demokrasi di NU, kedaulatan itu ada di tangan muktamirin,” ujarnya.

Karena itu, kubu Gus Yahya berpandangan bahwa mekanisme pemilihan langsung perlu dipertahankan untuk menentukan Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.

Menurut Amin, keputusan mengenai kepemimpinan organisasi merupakan kewenangan peserta Muktamar sebagai pemilik suara.

Zulfa Sebut Lima Kandidat Sepakat AHWA

Sebelumnya, dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU, KH Zulfa Mustofa menyatakan lima bakal calon Ketua Umum PBNU telah sepakat menggunakan mekanisme AHWA.

Kelima nama yang disebut Zulfa adalah dirinya sendiri, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, serta KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam.

“Saya Zulfa Mustofa, Gus Kikin, Gus Rozin, Gus Yusuf, Gus Salam, sepakat, pemilihan ketua umum dilakukan lewat mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi,” kata Zulfa di hadapan peserta Muktamar.

Ia kemudian meminta kandidat lain mengikuti kesepakatan tersebut.

“Saya memohon kepada caketum yang lain agar bisa juga bersepakat seperti kami berlima,” ujarnya.

Zulfa juga menjelaskan alasan dirinya mendukung mekanisme AHWA. Menurut dia, pemilihan Ketua Umum PBNU secara tidak langsung pernah diterapkan dalam sejarah NU.

Ia menilai penerapan kembali AHWA dapat mengembalikan kewenangan dewan tersebut dalam menentukan sekaligus memberhentikan Ketua Umum PBNU.

Perbedaan pandangan antara kubu Gus Yahya dan Zulfa tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU belum selesai.

Di satu sisi, terdapat dorongan agar kewenangan memilih ketua tetap berada di tangan muktamirin melalui sistem pemungutan suara langsung. Di sisi lain, sejumlah kandidat mendorong mekanisme AHWA dengan alasan penguatan peran ulama dan tradisi kepemimpinan NU.

Keputusan mengenai mekanisme pemilihan tersebut selanjutnya berada di tangan forum Muktamar ke-35 NU.(Red)

Di tengah momentum Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, jajaran pengurus dan anggota Pejuang Islam Nusantara (PIN) hadir dengan semangat pengabdian, sekaligus mengawal pesan dan nasihat para ulama demi menjaga keutuhan bangsa.

Kehadiran Pembina sekaligus Penasihat PIN, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A., menjadi salah satu momen yang penuh emosional bagi para kader. Mantan Ketua Umum PBNU tersebut hadir memberikan penguatan spiritual serta wejangan kepada para kader di tengah rangkaian perhelatan Muktamar NU ke-35.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Para kader PIN tampak antusias mengikuti silaturahmi dan menyimak setiap pesan yang disampaikan Kiai Said. Bagi mereka, kesempatan bertemu langsung dengan sosok ulama sekaligus tokoh NU tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat perjuangan dan pengabdian.

Tidak hanya menjadi ruang silaturahmi, kehadiran Kiai Said juga dinilai memberikan energi positif bagi para kader PIN yang datang dari berbagai daerah. Pesan-pesan yang disampaikan menjadi pengingat agar semangat berorganisasi dan berdakwah senantiasa dibarengi dengan sikap santun, kebersamaan, serta komitmen menjaga persatuan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Kiai Said berpesan agar para kader senantiasa memperkokoh barisan, merawat tradisi keislaman yang ramah, serta menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman disintegrasi.

“Dakwah kita adalah dakwah yang santun dan moderat—merangkul, bukan memukul. Perjuangan ini harus kita bawa nyata dari dunia maya hingga ke kehidupan sehari-hari,” tutur Kiai Said.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum silaturahmi sekaligus penguat semangat bagi jajaran PIN yang hadir. Kehadiran bersama para ulama dinilai menjadi penyemangat bagi para kader untuk terus menjalankan pengabdian dan khidmat.

Perwakilan PIN, Ust. Abdul Kholik, mengungkapkan rasa haru dan bangga atas kesempatan dapat bersilaturahmi bersama Kiai Said Aqil Siroj.

“Alhamdulillah, keberadaan kami di Tambakberas, Jombang, bersama Ayahanda Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj semakin meneguhkan niat dan langkah. Rasanya begitu haru dan membanggakan bisa berada di dekat beliau. Semoga ini menjadi suntikan semangat baru bagi kita semua untuk terus ikhlas berkhidmat kepada ulama, NU, dan NKRI,” ujar Abdul Kholik.

Melalui momentum Muktamar NU ke-35 ini, Pejuang Islam Nusantara menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal pesan para ulama, merawat ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, serta turut menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa dengan semangat cinta dan keikhlasan.(Red)

Kegiatan ini bukan sekadar ritual simbolik, melainkan menjadi momentum ideologis penting bagi DPP GMNI dalam meneguhkan kembali arah perjuangan organisasi agar senantiasa berpijak pada nilai-nilai Marhaenisme serta pemikiran Bung Karno sebagai fondasi ideologi gerakan mahasiswa nasionalis.

Dengan suasana khidmat dan penuh refleksi sejarah, para pengurus DPP GMNI memanjatkan doa serta merenungi jejak perjuangan Bung Karno dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Ziarah Kebangsaan ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan sekaligus ikrar moral untuk melanjutkan perjuangan ideologis Bung Karno di tengah kompleksitas tantangan bangsa hari ini.

Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menyampaikan bahwa Ziarah Kebangsaan dan napak tilas tersebut merupakan langkah awal perjuangan ideologis pengurus DPP GMNI pasca pengukuhan.

“Ziarah dan napak tilas ini adalah ikhtiar ideologis untuk memastikan bahwa GMNI tetap berpijak pada ajaran Bung Karno. Marhaenisme bukan sekadar wacana, melainkan harus terus dihidupkan dan diwujudkan dalam kerja-kerja nyata yang berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Risyad.

Menurutnya, GMNI sebagai organisasi kader dan organisasi ideologis memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga kemurnian nilai-nilai perjuangan Bung Karno agar tidak tergerus oleh pragmatisme politik dan arus kapitalisme global.

Lebih lanjut, Risyad menegaskan bahwa pasca pengukuhan, DPP GMNI Periode 2025–2028 memikul tanggung jawab sejarah untuk hadir menjawab berbagai persoalan bangsa, mulai dari ketimpangan sosial, krisis ekologis, perampasan ruang hidup rakyat, hingga tantangan kedaulatan ekonomi nasional.

“Bung Karno mewariskan kepada kita keberanian berpikir, keberanian melawan ketidakadilan, serta keberpihakan yang tegas kepada kaum Marhaen. GMNI ke depan harus hadir sebagai kekuatan intelektual dan moral yang mampu mengawal cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.

Napak tilas di Museum Bung Karno juga menjadi ruang refleksi kolektif bagi para pengurus DPP GMNI untuk memahami lebih dalam perjalanan hidup, gagasan, serta perjuangan Bung Karno dalam membangun kesadaran nasional, anti-imperialisme, dan persatuan bangsa.

Menutup rangkaian kegiatan, Risyad kembali menegaskan bahwa persatuan kader merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan perjuangan GMNI di masa depan.

“Sebagaimana pesan Bung Karno, ‘kuat karena bersatu dan bersatu karena kuat’. GMNI hanya akan mampu menjalankan peran sejarahnya apabila seluruh kader menempatkan persatuan sebagai fondasi utama perjuangan, melampaui kepentingan pribadi maupun golongan,” pungkasnya.

Ziarah Kebangsaan dan napak tilas ini diharapkan menjadi titik tolak konsolidasi ideologis dan organisatoris DPP GMNI 2025–2028 dalam memperkuat barisan perjuangan mahasiswa nasionalis demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.(Red)