Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, S.H., mengatakan sejumlah kebijakan dan terobosan yang dilakukan Kapolrestabes Medan menunjukkan adanya upaya menghadirkan kepolisian yang lebih responsif, dekat dengan masyarakat, serta mengedepankan pendekatan humanis.

“PW KAMMI Sumatera Utara mengapresiasi seluruh kinerja Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak bersama seluruh jajarannya. Kami melihat ada sejumlah terobosan yang memberikan dampak positif terhadap keamanan dan pelayanan masyarakat di Kota Medan,” ujar Irham Sadani Rambe.

Menurut Irham, salah satu terobosan yang patut diapresiasi adalah program JCS (Jaga, Cegah, Sigap) yang dibentuk untuk merespons dan menangani kejahatan jalanan.

Dalam kurun 36 hari, Tim JCS bersama jajaran Polrestabes Medan dilaporkan mengungkap 123 kasus kejahatan jalanan dengan 145 tersangka serta membongkar sejumlah gudang penampungan kendaraan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

“Program JCS menunjukkan bahwa Polrestabes Medan berusaha menghadirkan respons yang cepat terhadap persoalan kejahatan jalanan. Bagi masyarakat, kecepatan polisi dalam mencegah dan menangani kejahatan tentu menjadi bagian penting dari rasa aman,” kata Irham.

Selain penanganan kejahatan jalanan, PW KAMMI Sumut juga menyoroti program “Berkantor di Polsek”yang menjadi bagian dari kebijakan Commander Wish Kapolrestabes Medan.

Program tersebut dilakukan dengan turun langsung ke tingkat Polsek untuk melihat kondisi personel, mengevaluasi pelaksanaan tugas, memperkuat soliditas internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menilai program Berkantor di Polsek merupakan pendekatan yang baik. Pimpinan turun langsung melihat kondisi di lapangan, mendengar persoalan anggota dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya berada di balik meja,” ujar Irham.

Dinilai Membangun Pendekatan Kepolisian yang Humanis

Irham juga menilai kepemimpinan Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak telah mendorong terbentuknya pendekatan yang lebih humanis antara kepolisian dan masyarakat di Kota Medan.

Menurutnya, pendekatan humanis bukan berarti mengurangi ketegasan dalam penegakan hukum. Polisi tetap harus tegas terhadap pelaku kejahatan, namun juga mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

“Kami melihat Kapolrestabes Medan berusaha membangun wajah kepolisian yang humanis di Kota Medan. Humanis bukan berarti lembek dalam penegakan hukum. Polisi tetap harus tegas terhadap kejahatan, tetapi pada saat yang sama mampu berkomunikasi, mendengar aspirasi dan menghargai masyarakat,” tegas Irham.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, juga terlihat dalam pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi mahasiswa. Dalam salah satu aksi mahasiswa di depan DPRD Kota Medan pada Juni 2026, Kapolrestabes Medan disebut turun langsung dan membantu menjembatani komunikasi antara massa aksi dengan pihak DPRD setelah sempat terjadi ketegangan.

“Bagi kami, ruang demokrasi harus tetap dijaga. Mahasiswa memiliki hak menyampaikan pendapat, sementara kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga keamanan. Ketika kedua hal tersebut dapat dipertemukan melalui komunikasi yang baik, maka situasi dapat tetap kondusif tanpa menghilangkan substansi aspirasi masyarakat,” katanya.

Pemberantasan Narkoba dan Kejahatan Jalanan

PW KAMMI Sumut juga memberikan apresiasi terhadap langkah Polrestabes Medan dalam pemberantasan narkoba, perjudian, serta berbagai bentuk kejahatan yang dinilai meresahkan masyarakat.

Irham menilai persoalan keamanan di Kota Medan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, patroli, penindakan, hingga membangun kesadaran masyarakat.

“Pemberantasan narkoba, perjudian dan kejahatan jalanan harus dilakukan secara konsisten. Kami berharap langkah-langkah yang sudah dilakukan Polrestabes Medan dapat terus dilanjutkan dan diperkuat, terutama di wilayah yang selama ini menjadi titik rawan,” ungkapnya.

Polisi Harus Terus Dekat dengan Masyarakat

Irham menegaskan, apresiasi yang disampaikan PW KAMMI Sumut bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol masyarakat sipil terhadap institusi kepolisian.

Menurutnya, organisasi mahasiswa tetap memiliki tanggung jawab memberikan kritik apabila terdapat kebijakan atau tindakan aparat yang perlu diperbaiki.

“Apresiasi dan kritik adalah dua hal yang tidak harus dipertentangkan. Ketika ada kinerja yang baik, tentu patut kita apresiasi. Ketika ada kekurangan, masyarakat sipil juga harus tetap memberikan kritik secara konstruktif,” jelasnya.

Ia berharap kepemimpinan Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak dapat terus memperkuat hubungan antara Polrestabes Medan dengan mahasiswa, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat sipil.

“Kami berharap Polrestabes Medan terus mempertahankan pendekatan humanis, meningkatkan transparansi pelayanan, mempercepat respons terhadap laporan masyarakat dan tetap tegas terhadap pelaku kejahatan. Keamanan Kota Medan adalah kepentingan bersama,” tutup Irham Sadani Rambe.(Red)

Kegiatan turut dihadiri Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom., Ketua Bhayangkari Cabang Tabes Medan Ny. Nelly Anariyani Hutajulu, para PJU, Kapolsek jajaran, Bhayangkari, serta pers terseprin.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat melaksanakan serah terima jabatan, yakni Kabag SDM Polrestabes Medan dari AKBP Ramauli Tampubolon, S.H., M.H., kepada Kompol Marstela Isabela, S.I.K.; Kasi TIK dari Kompol Fitri, S.Sos., M.I.Kom., kepada AKP Edwin Angkasa Simanjuntak; serta Kapolsek Helvetia dari Kompol Nelson Jefri Parulian Sipahutar, S.H., M.M., kepada Kompol Paul Edison Simamora, S.S.

Selain itu, jabatan Kapolsek Patumbak diserahterimakan dari AKBP Daulat Simamora kepada AKP MHD Tommy Franata, S.T.K., S.I.K., M.H., M.T. Sementara itu, PS. Ka SPKT Polrestabes Medan dijabat oleh AKP Freddi Rudolf Saragih, S.H., sedangkan jabatan Kabag Ren Polrestabes Medan dijabat oleh Pembina Eddy Wijaya Sukatendel, S.E., M.M.

Dalam arahannya, Kapolrestabes Medan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian selama menjalankan tugas di lingkungan Polrestabes Medan.

Kepada para pejabat yang baru, Kapolrestabes Medan berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas, melanjutkan program yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus momentum untuk meningkatkan kinerja. Saya berharap pejabat yang baru dapat membawa semangat dan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kapolrestabes Medan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga soliditas, profesionalisme, integritas, serta komunikasi yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal tersebut dinilai penting agar Polrestabes Medan semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Medan.

Rangkaian kegiatan Sertijab dan pisah sambut berlangsung aman, tertib, serta dalam suasana kekeluargaan.(Red)

Kepastian tersebut disampaikan usai pertemuan antara perwakilan massa aksi dengan jajaran Pemerintah Kota Medan dan pihak kepolisian di Gedung Balai Kota Medan, Kamis (26/2/2026).

Sebelumnya, ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Massa menolak penerbitan surat edaran tersebut dan meminta agar kebijakan itu dicabut.

Koordinator aksi sekaligus Ketua GAMKI Kota Medan, Boydo HK Panjaitan, menilai surat edaran itu bersifat diskriminatif karena mencantumkan frasa “daging nonhalal”.

“Kalau mau tertibkan, tertibkan semua pedagang. Kenapa hanya pedagang daging nonhalal yang ditertibkan?” ujarnya saat berorasi.

Boydo yang juga mantan anggota DPRD Kota Medan menyebut selama ini penjualan daging babi di Kota Medan telah mengikuti aturan yang berlaku. Ia menjelaskan, sebelum dijual di lapak-lapak, hewan tersebut disembelih di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan.

Menurutnya, kegiatan pemotongan dan penjualan daging babi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan. Karena itu, ia mempertanyakan alasan diterbitkannya surat edaran tersebut.

Massa aksi juga meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk menemui mereka guna berdiskusi terkait tuntutan pencabutan surat edaran.

Setelah lebih dari satu jam menyampaikan aspirasi, sejumlah perwakilan massa akhirnya diperkenankan masuk ke Gedung Balai Kota Medan untuk berdialog dengan pemerintah daerah.

Usai lebih dari dua jam pertemuan, perwakilan massa bersama Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap dan Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menemui para peserta aksi.

Dalam keterangannya, Zakiyuddin mengatakan pemerintah akan melakukan penyempurnaan terhadap surat edaran tersebut dan memastikan para pedagang tetap dapat berjualan.

“Terima kasih atas masukannya yang berlangsung tertib. Kami akan melakukan pembahasan untuk penyempurnaan lagi,” katanya.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn memastikan pihak kepolisian akan menjamin keamanan para pedagang saat berjualan.

“Kami dari Polrestabes Medan akan memastikan keamanan para pedagang selama berjualan. Saya tadi mendampingi seluruh pembahasan yang berlangsung dengan baik. Terima kasih atas toleransinya,” ujarnya.

Mendengar pernyataan tersebut, massa yang mengikuti aksi menyambutnya dengan gembira dan berharap keputusan tersebut benar-benar diterapkan.

“Kami harap keputusan ini dijalankan dan kami bisa berjualan dengan aman tanpa harus didatangi Satpol PP lagi,” ujar salah seorang peserta aksi.(Red)